Warning: session_start(): open(/tmp/sess_7d3e28671202b2676d06580ed642101d, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/swaranus/public_html/common/auth.php on line 2

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/swaranus/public_html/common/auth.php:2) in /home/swaranus/public_html/common/auth.php on line 2
Isu : Kesehatan Reproduksi dan Seksual : Kantor Berita Swara Nusa

Pekerja Jalanan Ingin Jalanan Aman Bagi Semua : “Di persimpangan langkahku terhenti Ramai kaki lima Menjajakan sajian khas berselera Orang duduk bersila Musisi jalanan mulai beraksi Seiring laraku kehilanganmu Merintih sendiri Ditelan deru kotamu” Lagu Yogyakarta yang dipopulerkan oleh Kla Project ini menggema di Gedung DPRD Provinsi DIY pada kegiatan Temu Budaya Jalanan, sebuah pertunjukkan seni yang digelar oleh Kaukus Pekerja Jalanan (KPJ) di Gedung DPRD Provinsi DIY, Minggu (24/02/2013). Budaya Yogyakarta yang istimewa memang cukup tergambarkan dari lagu tersebut, termasuk kehidupan jalanan yang menjadi bagian dari budaya kota ini. “Jalanan adalah tempat untuk hidup dan menjalankan kehidupan. Jalanan adalah ruang bagi mereka untuk mendapatkan hidup, dan dimana mereka dapat menghidupi jalanan. Kreativitas dan potensi komunitas jalanan begitu besar, jika difasilitasi akan menjadi budaya yang unik”, kata Amer, Koordinator Temu Budaya Jalanan. Keunikan ini tampak dari 4 komunitas pengamen jalanan yang ada di Alun-alun Kidul (Komunitas Alkid), Galeria, Jombor dan Tukangan yang menampilkan musik dengan ciri komunitasnya masing-masing. Meskipun sempat diwarnai hujan deras, mereka tetap bersemangat menyuarakan harapan mereka terhadap pemerintah. Harapan anggota KPJ tersebut muncul karena selama ini pemerintah hanya melakukan razia terhadap pekerja jalanan tanpa adanya tindak lanjut yang jelas. Seperti yang dikatakan Rere, anggota komunitas Galeria, “Semoga saja pemerintah memberi pelatihan musik pada kami, gak cuman digaruki (dirazia, red) terus.” Rere sendiri sudah menyukai musik sejak kecil dan menganggap jalanan adalah satu-satunya tempat bagi dia berkreasi dan menunjukkan bakatnya dalam bermusik. Acara Temu Budaya Jalanan ini juga diisi dengan pembacaan orasi oleh seluruh anggota KPJ yang isinya antara lain agar dihentikannya segala bentuk tindakan represif oleh pemerintah terhadap komunitas jalanan, menolak kriminalisasi oleh pemerintah terhadap komunitas jalanan, dipenuhinya hak-hak komunitas jalanan sebagai warga negara, dan tersedianya ruang untuk mencari penghidupan dan mengembangkan potensi. KPJ juga menuntut tersedianya akses layanan publik yang bebas dari stigma dan diskriminasi serta mendukung Yogyakarta yang beragam dan toleran yang menjunjung tinggi asas-asas kemanusiaan. Selain diharapkan mampu mengajak komunitas jalanan lainnya untuk bergabung dalam menyuarakan kepentingan mereka, kegiatan ini juga dapat menjadi menjadi wadah kreativitas pekerja jalanan, serta menjadi media kampanye untuk mereduksi stigma dan diskriminasi oleh pemerintah dan masyarakat. Agus, anggota komunitas Tukangan, menyatakan dengan tegas bahwa KPJ menolak tindakan represif aparat terhadap pekerja jalanan. ”Kami bukan sampah masyarakat yang harus dibasmi dengan kekerasan. Kami ingin jalanan aman bagi semua dan terpenuhinya hak-hak kami,” kata Agus. OBR Jogja : Untuk melawan tindak kekerasan terhadap perempuan, saat ini ratusan orang akan menari bersama para pejalan kaki di Malioboro Jogjakarta. Terbentuk : JIMI (Jaringan Methadone Indonesia) telah terbentuk sebagai wadah informasi, sosialisasi dan advokasi bagi pengguna methadone. Evaluasi : Peraturan Daerah Penanggulangan HIV dan AIDS Provinsi DIY dinilai hanya mengurusi virus, belum menyentuh hak warga negara. Release : Perkumpulan Aksara meluncurkan buku dan film tentang gender dan bencana. Jogja Update : Hari ini, PKBI DIY mengadakan kegiatan Jogja Update untuk mengaji situasi aktual kesehatan dan sosial. Gerakan : Komisi Nasional (Komnas) Perempuan menggalang gerakan berikan hak pendidikan bagi anak perempuan korban kekerasan seksual dan bentuk kekerasan yang lain.

14 May 2013 22:02 WIB : Berita Foto

Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi Terganjal Penggusuran

Senin, 13/5/2013, warga Bong Suwung yang terdiri dari komunitas pedagang, perempuan pekerja seks dan waria melakukan audiensi ke DPRD DIY terkait surat yang dikirim oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) kepada 30 pedagang yang lapaknya berada di sebelah barat Stasiun Tugu. Surat tersebut berisi instruksi pembersihan daerah sekitar stasiun dari kegiatan warga.

29 Mar 2013 09:25 WIB : Berita Pendek

Masyarakat Bantul Hanya Nikmati 38% APBD

Jaringan Advokasi Anggaran Responsif Gender Bantul kembali menyelenggarakan pertemuan konsolidasi, Rabu (27/03/2013). Bertempat di RM Parangtristis, jaringan yang berisi puluhan organisasi sipil dan Kader Kesehatan Reproduksi (Kespro) tingkat desa ini membedah RAPBD Kabupaten Bantul tahun 2013.

01 Feb 2013 11:26 WIB : Berita Panjang

Dispora DIY Dukung Pendidikan Kespro Masuk Mulok SMP

Sejalan dengan perjuangan agar pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual masuk muatan lokal sekolah menengah di Yogyakarta, PKBI DIY bekerja sama dengan Rutgers WPF menyelenggarakan “Pelatihan Modul Kesehatan Reproduksi dan Seksual” bagi guru-Pguru SMP. Pelatihan yang dilaksanakan selama 6 hari (28/01-02/02) di Hotel Cailendra Extention tersebut, dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Drs. Kadarmanta Baskara Aji. Pada kesempatan itu, Kadarmanata menyatakan persetujuannya akan pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual masuk dalam materi pembelajaran di sekolah, khususnya bagi peserta didik SMP.

“Penyusunan materi dan pelatihan ini tentu membawa manfaat untuk sekolah dan siswa karena pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual yang ada di sekolah itu harus dimulai sejak SMP. Malah saya berpikir harusnya sejak SD. Saran saya, ini bisa menjadi ekstrakurikuler wajib, mulok pilihan atau terintregrasi dengan pelajaran bimbingan konseling,” lanjut Kadarmanta.

14 Nov 2012 21:55 WIB : Berita Pendek

SBY Didesak Menarik Duta Besar RI untuk Malaysia

Presiden SBY diminta segera mengirimkan nota protes diplomasi dan menurunkan tingkat hubungan diplomatik dengan pemerintah Malaysia. Untuk itu SBY harus menarik Dubes RI di Malaysia dan memulangkan Dubes Malaysia untuk RI atas kekerasan seksual terhadap PRT Indonesia di Malaysia yang selalu berulang.

23 Oct 2012 20:19 WIB : Berita Foto

Jogja Update

Suasana kegiatan Jogja Update yang diselenggarakan PKBI DIY, hari ini (23/10), sebagai salah satu ruang publik untuk melakukan analisis terhadap berbagai program yang dikembangkan pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara terbuka masyarakat bisa mengajukan pertanyaan terkait dengan berbagai isu yang berkembang (foto oleh rebeca)
22 Oct 2012 15:07 WIB : Wawancara Eksklusif

Pernyataan M. Nuh, Remaja Kurang Respons

Meski pernyataan Kemendiknas jelas-jelas menyalahkan remaja perempuan yang mengalami tindak kekerasan seksual, tampaknya gerakan remaja pada level nasional dan daerah tidak menunjukkan perlawanan. Apakah gerakan remaja masih berada dalam ruang seremonial belaka, keberadaannya hanya sebagai bentukan program dari organisasi orang dewasa? Untuk menjawab pertanyaan mendasar ini, swaranusa.net melakukan wawancara dengan Gama Triyono, Program Manager PKBI DIY. Berikut kutipannya.

 

19 Oct 2012 09:58 WIB : Berita Pendek

Kecaman Terhadap Menteri Kemendiknas Berlanjut

Pernyataan Menteri Pendidikan Nasional, M. Nuh, terhadap korban kasus kekerasan seksual, siswi SMP Budi Utomo Depok berbuntut panjang. Institut Perempuan mengecam pernyataan itu yang dinilainya sebagai penghakiman secara sepihak terhadap korban kerasan seksual dan perdagangan manusia.

"Kami menuntut Mendikbud untuk mencabut pernyataannya yang tidak patut tersebut, menuntut presiden dan pemerintah Indonesia untuk memberikan sanksi tegas kepada Mendikbud dan mereformasi sistem pendidikan nasional yang diskriminatif terhadap pelajar perempuan korban kekerasan seksual, pernikahan dini dan hamil pada masa sekolah," kata Yanti Muchtar, Ketua Dewan Pengurus Institut Perempuan dalam pernyataan sikapnya.

Yanti menyatakan pernyataan Mendiknas secara jelas merupakan stigmatisasi dan kriminalisasi korban dan sekaligus melegitimasi kebijakan-kebijakan yang diskriminatif terhadap pelajar perempuan korban kekerasan seksual, menikah dini dan hamil pada masa sekolah. "Jika ini dibiarkan maka akses anak perempuan untuk bersekolah semakin kecil dan memperkuat kemiskinan perempuan yang merupakan mayoritas penduduk miskin di Indonesia," katanya.

Mengutip berbagai hukum dan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Indonesia, seperti Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen pada pasal 28 c ayat 1, pasal 31ayat 1,  Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak pasal 2,3, pasal 7 ayat 2, pasal 20, 54 dan 59, UU No 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi CEDAW (PenghapusanSegala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan), Deklarasi Dunia Pendidikan Untuk Semua (PUS), dan Deklarasi Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals), Institut Perempuan menuntut Pemerintah Indonesia memulihkan nama baik korban, memroses kasus hukumnya, memberikan hak pendidikannya dan memberikan sanksi sekolah yang telah mengeluarkan SA.

"Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mencabut pernyataannya yang menghakimi korban secara sepihak dan  melegitimasi kebijakan dari sebagian besar sekolah yang mengeluarkan secara sepihak korban kekerasan seksual, mereka yang menikah dini dan hamil pada masa sekolah dengan alasan mencemarkan nama baik sekolah," kata Yanti.

Institut Perempuan juga meminta Presiden untuk memberikan sanksi tegas kepada Mendikbud karena bekonsekuensi tidak tercapainya tujuan Pendidikan Untuk Semua dan MDGs tujuan 2 dan 3 sebagaimana sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.

Selain itu, pemerintah harus melarang setiap sekolah untuk membuat dan menerapkan peraturan sekolah yang mengeluarkan pelajar perempuan yang menikah dini, hamil pada masa sekolah dan korban kekerasan seksual dan  mengintegrasikan gender mainstreaming ke dalam sistem pendidikan nasional. "Sehingga anak perempuan dan perempuan dewasa terjamin hak pendidikannya baik dalam sistem pendidikan formal maupun non formal," kata Yanti
17 Oct 2012 08:54 WIB : Editorial

Permintaan Maaf, Tak Cukup

Penyataan M. Nuh, Menteri Pendidikan Nasional, terhadap kejahatan seksual yang dialami seorang siswi SMP Budi Utomo, pekan silam, disesalkan oleh banyak kalangan, terutama para aktivis Hak Asasi Manusia. Pasalnya, pernyataan sang Menteri dinilai melecehkan dan sekaligus menyalahkan korban.

Meski kemudian sang Menteri meminta maaf, tetapi kerangka dasar nalarnya dalam memandang korban kejahatan seksual tak berubah. Misalnya, ia meminta maaf karena komentar itu bukan dimaksudkan untuk siswi SMP Budi Utomo, tetapi untuk peristiwa secara umum. Artinya, dalam benak sang Menteri, korban kejahatan seksual tetap sama posisinya, perempuan nakal dan atau suka sama suka, tetapi mengadu diperkosa.

16 Oct 2012 19:26 WIB : Wawancara Eksklusif

Revolusi KB, Rumuskan Strateginya

Dalam rentang lima sampai sepuluh tahun ke depan PKBI menghadapi beragam tantangan yang tidak cukup ringan. Bahkan tantangan ini tidak saja pada aras visi, tetapi juga pada level paradigmatik, strategi program dan pengelolaan sumber daya manusia.

13 Oct 2012 08:55 WIB : Berita Pendek

PKBI, Perlu Paradigma Baru

Menghadapi berbagai tantangan masa depan, PKBI harus membangun paradigma baru, mengubah strategi program dan membangun kapasitas SDM. Selain itu menuntaskan berbagai gagasan yang belum diwujudkan. Demikian, antara lain gagasan yang dilontarkan Widodo Adi, Dirtektur Eksekutif Daerah PKBI Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) kepada swaranusa.net, kemarin (12/10).

Adi, memberikan contoh perubahan pardigma yang harus dikembangkan, kerangka kerja program harus diarahkan dalam bentuk jejaring. “PKBI tidak berkubang lumpur lapangan langsung,” katanya.

11 Oct 2012 10:13 WIB : Berita Panjang

Beban Berat yang Menanti

Pergantian kepemimpinan organisasi merupakan momentum penting untuk melakukan pembaruan-pembaruan kebijakan dan strategi untuk mengantarkan organisasi dalam mencapai visi dan misinya. Terpilihnya Inang Winarso, sebagai Direktur Eksekutif PKBI Pusat diharapkan bisa membawa angin segar untuk menghadirkan pembaruan ini.

Berbagai kemampuan disyaratkan untuk bisa benar-benar membawa kelahiran baru Perkumpulan yang dinamis. Kemampuan ini menjadi penting, karena selama ini Perkumpulan nyaris tak mampu berbuat banyak dalam menyikapi berbagai isu strategis. “Kemampuan yang dibutuhkan Direktur baru, bagaimana bisa eksis di media untuk kampanye program dan ideologi PKBI,” kata Suharsih, S.Ip, Koordinator Pusat Studi Seksualitas PKBI DIY.

09 May 2012 16:59 WIB : Berita Pendek

Raperda Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan Dikritisi

YOTHA (Youth Association) dan SUKMA (Suara Komunitas untuk Keberagaman) menggelar audiensi ke Panitia Khusus Peraturan Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Propinsi D.I. Yogyakarta (24/4). Audiensi ditujukan untuk mengkritisi isi rancangan Perda yang sedianya akan segera disahkan oleh legislatif.

Audiensi diterima oleh Ketua Pansus Raperda Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan, Abdul Halim Muslih, yang menyampaikan bahwa saat ini pembahasan Raperda masih berlangsung. Jejaring dan lembaga pendampingan bisa memberikan masukan. "Masukan ini nanti akan dibahas dalam rapat kerja," jelasnya.
 
Diskusi diawali dengan pertanyaan Nina dan Desi, koordinator Youth Forum, yaitu bagaimana Raperda ini dapat mengakomodasi permasalahan-permasalahan yang berada dalam masyarakat, seperti kekerasan pada anak, dimana banyak sekali kasus pelecehan seksualitas, KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga), stereotipe, stigma, KTD (Kehamilan Tidak Direncanakan), dan masih banyak hal lainnya yang mungkin dapat terjadi kapan saja. Kekerasan ini juga tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga berdampak secara psikologis kepada korban. “Si korban” akan mengalami depresi bahkan pengucilan yang dilakukan oleh masyarakat melalui pemberian stigma dalam kehidupan sehari-harinya.
 
Koordinator PPPSY menambahkan bahwa data di lapangan tahun 2011 menunjukkan sebesar 10% kasus prostitusi menimpa anak-anak dan remaja dengan usia 17-24 tahun. Diharapkan Raperda ini dapat mengembalikan hak-hak anak yang hilang karena masa remajanya direnggut dalam kasus seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Hak-hak tersebut antara lain kehidupan yang layak dan penghilangan label negatif dalam bermasyarakat.
 
Menurut Ami. Koordinator P3SY, komunitas yang tergabung dalam SUKMA dan YOTHA akan terus mengkritisi Raperda tersebut agar nantinya jika disahkan akan menjadi Perda yang bisa benar-benar melindungi perempuan dan anak.
 
edL
10 Mar 2012 00:24 WIB : Berita Panjang

Hari Perempuan Internasional 2012: Negara (Masih) Gagal Melindungi Perempuan

Negara ini masih gagal melindungi para perempuan. Kegagalan tersebut tercermin dari tingginya angka kematian ibu; meningkatnya kasus HIV dan AIDS pada perempuan; meningkatnya kasus kehamilan yang tidak direncanakan; tingginya angka kekerasan terhadap perempuan; dan juga absennya negara dalam upaya perlindungan bagi perempuan yang memilih identitas gender dan seksual yang berbeda. Oleh karena itu “Negara Gagal Melindungi Perempuan” menjadi tema utama peringatan Hari Perempuan Internasional 2012 ini.

Setiap tanggal 8 Maret di seluruh dunia diperingati sebagai momentum untuk menuntut negara memberikan pemenuhan kepada hak-hak perempuan, yang kemudian dikenal sebagai hari perempuan internasional. Di DI Yogyakarta, massa yang terdiri dari 15 elemen masyarakat bergabung dalam GEPARI (Gerakan Perempuan Indonesia) melakukan AKSI damai – longmarch dari Abu Bakar Ali hingga Gedung Agung di Jalan Malioboro. Para peserta meneriakkan “Perempuan bersatu, lawan patriarki dan kapitalisme”, mengajak seluruh masyarakat yang berada di sepanjang jalan Malioboro  untuk mendukung advokasi pemenuhan hak bagi perempuan. Aksi diakhiri dengan membacakan 11 tuntutan kepada negara untuk bertanggungjawab atas keselamatan dan kesejahteraan perempuan.

Perempuan pekerja seks, tidak pernah terlindungi

Perempuan pekerja seks (PPS), salah satu komunitas yang sering mendapatkan pengabaian dari negara ikut menyuarakan pendapatnya dalam aksi tersebut. Ditemui di sela-sela aksi, Ami (37th) yang saat ini menjadi  Koordinator Perhimpunan Perempuan Pekerja Seks Yogyakarta (P3SY) menyatakan bahwa negara seringkali mengabaikan hak-hak mereka. Bahkan kekerasan kepada PPS seringkali dilakukan oleh aparat negara yang seharusnya memberikan perlindungan pada warganya. “Kekerasan yang dilakukan dari Satpol PP selain garukan juga sikap dan kata-kata kasar”, tegasnya.

Jenis kekerasan yang didapat oleh PPS cukup beragam. Mulai dari kekerasan psikologis, fisik, hingga ekonomi. Kekerasan psikologis didapat dari beberapa kelompok, mulai dari aparat, preman, dan juga klien yang memanfaatkan jasa mereka. Beberapa waktu lalu sekelompok preman yang mabuk memaksa beberapa PPS untuk melayani mereka. Selain mendapatkan cemoohan, caci maki, salah seorang PPS juga mendapatkan kekerasan fisik berupa penganiayaan, dipukul, ditendang, dan diinjak-injak. Meskipun mendapatkan pertolongan dari aparat keamanan yang kebetulan berada di sekitar tempat kejadian, pelaku penganiayaan tidak tertangkap. “Kekerasan fisik sering dilakukan oleh preman-preman yang mabuk. Salah seorang anggota komunitas menjadi korban kekerasan. Sempat ditolong oleh aparat namun pelaku berhasil kabur”, jelasnya.

Ami menjelaskan bahwa selama ini belum ada perlindungan dari negara terhadap PPS sebagai kelompok yang dimarjinalkan. Pada saat bekerja mereka merasa tidak aman dan selalu khawatir mendapatkan kekerasan, termasuk dari aparat negara. Ami berharap agar negara memberikan perlindungan kepada PPS sehingga merasa aman dan nyaman pada saat bekerja. Dengan kondisi tersebut, pekerja seks akan memiliki posisi tawar yang cukup tinggi untuk “memaksa” pelanggan menggunakan kondom sehingga prevalensi HIV dan AIDS bisa ditekan. Sebagai salah satu upaya penanggulangan HIV dan AIDS pada PPS, P3SY memiliki beberapa strategi. Selain membangun kesepakatan dengan seluruh anggota komunitas, P3SY juga membangun Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Melalui program ini diharapkan bisa menaikkan posisi tawar anggota dalam mendorong pelanggan untuk menggunakan kondom sebagai pencegahan HIV dan AIDS. Dengan usaha sampingan, PPS tidak lagi khawatir jika ditinggalkan klien yang menolak menggunakan kondom. “Selain sebagai PS (pekerja seks–red.), mbak-mbak memiliki usaha KUBE. Sehingga mereka memiliki posisi tawar yang tinggi dalam menawarkan kondom bagi tamu”, tegasnya.  

Pada akhir tahun 2011 lalu, P3SY meresmikan Griya Asa Community Cricis Center, pusat penanganan krisis dan kekerasan berbasis komunitas. Griya Asa merupakan satu alternatif solusi bagi komunitas PPS di DIY dalam menghadapi kekerasan. Griya Asa memberikan layanan konseling  dan pendampingan bagi PPS korban kekerasan. Dalam menangani kasus kekerasan, Griya Asa akan bekerja sama dengan PKBI DIY, Rifka Anisa, dan LBH APIK. “Sebagai upaya perlindungan, saat ini Griya Asa baru beberapa kali mendampingi mbak-mbak (PPS-red.) yang mengalami kekerasan”, jelasnya. Ami berharap agar negara memberikan pengakuan dan perlindungan yang sama dengan warga lain, tanpa ada diskriminasi berdasar status pekerjaan. “Saya berharap agar perempuan memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki, negara memberikan perlindunagn kepada semua lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi, menyeluruh”, tegasnya.

Meningkatnya Ibu Rumah Tangga terinfeksi HIV, minimnya upaya perlindungan

Semakin meningkatnya kasus perempuan yang terinfeksi HIV dan AIDS dan juga kekerasan perlu mendapatkan perhatian khusus. Data kumulatif kasus HIV dan AIDS di DIY mulai 1993 hingga Desember 2011 menurut Dinas Kesehatan Propinsi DIY sebanyak 1.508 kasus. Jumlah perempuan yang terinfeksi sebanyak 475 kasus dan 32% dari kasus tersebut ditemukan pada ibu rumah tangga (IRT). Minimnya transformasi pengetahuan tentang HIV dan AIDS pada masyarakat, khususnya IRT, menyebabkan prevalensinya tidak dapat diantisipasi. Hal tersebut disampaikan oleh Nurhayati, koordinator  propinsi Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI) wilayah DIY. Pemberian informasi kepada masyarakat masih sangat sedikit dan hanya dilakukan pada acara tertentu seperti peringatan hari AIDS sedunia. “Seharusnya penyebaran informasi tentang HIV dan AIDS dilakukan oleh negara secara terus menerus, jangan hanya pada acara tertentu”, jelasnya.

Meningkatnya jumlah kasus pada IRT tidak lepas dari lambatnya respon negara. IRT mengetahui dirinya terinfeksi ketika sudah sangat terlambat. Mereka baru tersadar untuk melakukan pemeriksaan saat mendapatkan salah satu keluarga (pasangan atau anak) jatuh sakit atau meninggal. Kondisi ini yang menyebabkan penularan-dari-ibu-kepada-anak juga terlambat untuk ditangani. Meskipun sudah ada program PMTCT (prevention-from mother-to child transmission) atau pencegahan penularan HIV-dari-ibu-ke-anak, jumlah anak yang terinfeksi HIV karena tertular dari ibunya cukup tinggi. Di propinsi DIY, saat ini ada 57 kasus HIV dan AIDS pada anak balita. “Mereka seringkali mengetahui dirinya terinfeksi (HIV–red.) setelah mendapati anak atau pasangannya dirawat atau meninggal karena AIDS”, tegasnya.

Beban perempuan yang terinfeksi HIV dan AIDS cukup berat. Selain stigma dan diskriminasi yang masih cukup tinggi, jaminan layanan kesehatan yang ramah masih menjadi kendala utama. Meskipun sudah sering dilakukan pelatihan PMTCT bagi petugas medis namun banyak yang tidak begitu paham untuk menangani klien. Bahkan kerap kali terjadi pemaksaan pada perempuan yang terinfeksi HIV dan AIDS untuk sterilisasi. Dalam kondisi yang tidak memiliki banyak pilihan, sering kali mereka menyetujui tindakan tersebut. “Beberapa teman-teman mendapatkan perlakuan yang tidak ramah dari petugas medis. Bahkan, ada beberapa teman yang dimintai tandatangan inform consent (lembar persetujuan–red.) untuk sterilisasi menjelang operasi caesar dalam program PMTCT”, tegasnya.

Mengambil momentum Hari Perempuan Internasional ini, banyak harapan ditujukan kepada negara agar lebih serius dalam memberikan perlindungan bagi perempuan yang terinfeksi HIV dan AIDS. Dari 34 anggota IPPI DIY, 30 orang adalah ibu rumah tangga dan 80% di antara mereka terinfeksi dari pasangannya dan baru mengetahui setelah anak atau pasangannya dirawat di rumah sakit atau meninggal karena AIDS. Nurhayati berharap agar PMTCT tidak hanya menyasar pasangan yang sudah mengetahui status HIV mereka. Lewat deteksi lebih dini maka penanganan akan lebih baik dan memberikan hasil yang lebih besar. “Seharusnya sosialisasi PMTCT dilakukan secara intens, dorongan untuk periksa HIV dilakukan terus menerus, dan layanan pemeriksaan HIV dan AIDS lebih dimaksimalkan”, lanjutnya. Satu beban lain yang dihadapi oleh perempuan yang terinfeksi adalah belum adanya obat Anti Retro Viral (ARV) khusus untuk anak. Saat ini kebutuhan ARV untuk anak dicukupi dengan ARV tablet yang dipotong dan digerus sendiri. Terkadang dosisnya tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga sangat riskan bagi kesehatan anak. Nurhayati berhadap pada tahun 2012 ini di DIY ada ARV untuk anak-anak yang mudah diakses.

[Keterangan Foto: "Peserta yang tergabung dalam Gepari (Gerakan Perempuan Indonesia) menuntut negara memberikan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan"]

03 Mar 2012 10:37 WIB : Berita Pendek

Aku Sehat, Aku Berdaya, Aku Sejahtera!: Kabar dari Kalimantan

Slogan di atas merupakan penyemangat yang terus digaungkan pada setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam program penanggulangan HIV & AIDS di Kalimantan Selatan. Program tersebut mendapatkan dukungan dari lembaga internasional, Oxfam-Novib, dan dikelola oleh PKBI selama 6 tahun. Dalam dua tahun terakhir program ini dijalankan di tiga provinsi lain, yaituKalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Jawa Tengah.

Alih-alih menjadikan pekerja seks melulu sebagai sasaran, program HIV & AIDS yang dikelola PKBI mencoba mengajak semua pihak, termasuk mucikari dan warga sekitar, untuk berpartisipasi aktif dalam implementasi program dari mulai menyusun perencanaan, melaksanakan, sampai ke proses evaluasi. Strategi ini dilakukan untuk menanamkan keterikatan komunitas dan masyarakat dengan program yang dijalankan sehingga bisa lebih efektif. Program juga diharapkan tetap bisa dilanjutkan oleh komunitas dan masyarakat meskipun tidak ada lagi dukungan dari PKBI dan Oxfam-Novib.

“Pemberdayaan komunitas memberikan ruang pada komunitas lokasi untuk berpartisipasi dan merespon permasalahan yang mereka hadapi,” ujar Fahmi Arizal, Project Officer proyek tersebut pada National Closing Meeting Proyek HIV & AIDS PKBI dan Oxfam-Novib di Jakarta, Selasa (21/02). Pertemuan tersebut merupakan pertemuan evaluasi untuk mengukur capaian-capaian proyek dan pembelajaran yang bisa diambil untuk pengembangan program selanjutnya.

Slogan “Aku Sehat, Aku Berdaya, Aku Sejahtera” diperkenalkan oleh Kusiyah, perwakilan komunitas Kenanga Sehat, Kalimantan Selatan, yang menjadi salah satu narasumber pada salah satu sesi tentang program pemberdayaan masyarakat. Pada sesi tersebut, setiap provinsi diwakili oleh perwakilan komunitas untuk mempresentasikan program-program yang telah dijalankan dan sejauh mana keterlibatan komunitas dalam pelaksanaan program-program tersebut. Selain Kusiyah, perwakilan komunitas adalah Bustami (Loa Hui, Samarinda), Purba (Bukit Sungkai, Palangkaraya), dan Lilik (Sukosari, Kabupaten Semarang).

Presentasi-presentasi tersebut menunjukkan beberapa keberhasilan dari program yang telah dijalankan. Keberhasilan tersebut dicontohkan oleh Kenanga Sehat, dimana jumlah kasus IMS menurun dari 7.7% pada 2010 menjadi 6.18% pada 2011. Secara nasional sekitar 80 persen dari 660 anggota komunitas (pekerja seks perempuan dan pembeli potensial) mengetahui dan memahami bagaimana mencegah IMS dan HIV-AIDS. Sementara, sekitar 60 persennya telah menerima layanan kesehatan sesuai standar.
 
Perempuan Pekerja Seks Masih Terbebani

Pada implementasinya, didampingi fasilitator-fasilitator dari PKBI, masing-masing komunitas mengembangkan kelompok-kelompok kerja (pokja), yaitu pokja advokasi, pokja KIE (komunikasi, informasi, edukasi), dan pelayanan, serta pokja keberlanjutan, yang beranggotakan perempuan pekerja seks, mucikari, dan warga sekitar. Setiap pokja melakukan fungsinya masing-masing untuk mendukung jalannya program penanggulangan HIV & AIDS. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pokja-pokja ini antara lain pembuatan aturan lokal di lokalisasi, pengelolaan distribusi kondom, kampanye publik, berjejaring dengan pemangku kepentingan, termasuk tokoh agama dan sebagainya.

Tingkat partisipasi komunitas pekerja seks dalam pelaksanaan program bergradasi di satu tempat dengan tempat lainnya. Ada daerah yang tingkat keterlibatannya tinggi, namun ada pula yang masih rendah dan justru didominasi oleh mucikari yang sebagian besar laki-laki.

“Isu kesetaraan gender masih belum menjadi perhatian,” kata Deden Wibawa, evaluator eksternal proyek yang pada acara tersebut mempresentasikan hasil evaluasi pelaksanaan program HIV & AIDS di empat provinsi. Deden juga menggarisbawahi soal aturan lokal yang ada di lokalisasi yang kadang bobotnya masih saja membebankan perempuan pekerja seks. Juga mengenai isu trafficking yang ada di lokalisasi. Menurut Deden, tidak ada alasan -seperti karena perempuannya pernah menikah, janda, dan sebagainya- yang bisa membenarkan tindakan membiarkan perempuan yang berusia di bawah 18 tahun berada dalam prostitusi. Aturan lokal yang dibuat seharusnya tidak hanya mengatur bagaimana agar perilaku anak asuh (pekerja seks) berubah menjadi mau menggunakan kondom, tapi juga bisa mengatur hal lain seperti perdagangan orang, “termasuk sistem seperti apa yang akan digunakan untuk mengeluarkan perempuan di bawah 18 tahun dari lokalisasi,” lanjut Deden.

Melihat capaian-capaian program dan potensi yang dimiliki oleh komunitas, ketika ditanya apakah komunitas siap untuk menjalankan program penanggulangan HIV & AIDS tanpa dukungan PKBI dan Oxfam-Novib, Kusiyah menjawab dengan lantang, “Kami sudah siap!” yang diamini oleh peserta lain dari Kalimantan Tengah, “Kami akan melanjutkan dengan semangat bersatu untuk kemanusiaan.”

 edL
01 Mar 2012 01:12 WIB : Berita Pendek

Aborsi Aman: Hak Perempuan atas Tubuhnya

Merujuk pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana, aborsi diartikan sebagai pengeluaran hasil konsepsi pada setiap stadium perkembangan sebelum masa kehamilan lengkap tercapai (38-40 minggu) atau pengeluaran konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan (berat kurang dari 500 gram atau kurang dari 20 minggu). Sementara definisi aborsi berdasarkan kesepakatan internasional adalah penghentian kehamilan dengan alasan apapun sebelum buah kehamilan dapat bertahan hidup di luar kandungan ibunya. Pada nyatanya di Indonesia saaat ini hukum tentang aborsi didasarkan pada Hukum Kesehatan tahun 1992. Perempuan hamil diizinkan melakukan aborsi jika dia memiliki surat keterangan dari dokter yang menyatakan kehamilan tersebut membahayakan hidup sang perempuan, surat dari suami atau anggota keluarga yang mengizinkan aborsi, tes laboratorium yang menyatakan perempuan tersebut positif hamil, dan pernyataan yang menjamin bahwa setelah melakukan aborsi perempuan yang bersangkutan akan menggunakan kontrasepsi. Dari syarat tersebut terlihat jelas bahwa perempuan tidak berhak atas tubuhnya sendiri.

Fakta menunjukkan bahwa berjuta perempuan di Indonesia mengalami kehamilan tidak direncanakan (KTD), baik karena menjadi korban pemerkosaan, tidak menggunakan kontrasepsi, maupun karena metode kontrasepsi yang kurang efektif. Sebagian dari perempuan tersebut memilih mengakhiri kehamilannya dengan berbagai pertimbangan yang lebih umum disebut sebagai aborsi. Di Indonesia, pandangan masyarakat tentang aborsi masih merupakan suatu hal negatif dan pemerintah juga menyudutkan perempuan yang melakukan aborsi. Oleh karena itu perempuan hamil yang memilih aborsi melakukannya secara sembunyi-sembunyi yang sebagian besar dari mereka dibantu oleh tenaga-tenaga tidak terlatih melalui pemijatan kandungan dan menguret tanpa prosedur medis yang tepat, serta ramuan yang berbahaya. Usaha perempuan untuk mewujudkan hak atas tubuhnya berisiko pada kematian. Tidak mengherankan bahwa di Asia Tenggara tingkat kematian perempuan akibat aborsi tidak aman menyumbang hingga 16% dari kematian maternal.

Aborsi tidak aman membawa perempuan pada risiko kematian mendadak karena pendarahan hebat, kematian mendadak karena pembiusan yang gagal, sobeknya rahim, kerusakan leher rahim, kanker indung telur, kanker leher rahim, dan infeksi rongga panggul dan pada lapisan rahim. Atas risiko tersebut, sudah sepantasnya perempuan mendapatkan akses aborsi yang aman dan hak atas tubuhnya. Aborsi aman yang dimaksud adalah aborsi yang dilakukan secara aman oleh tenaga medis profesional yang memenuhi standar medis dan tidak membahayakan kehidupan pasien. Indikator dari layanan aborsi aman adalah adanya konseling pra-aborsi, pemeriksaan medis, prosedur aborsi dilakukan oleh dokter atau tenaga medis yang ahli dengan standar medis yang tepat, pemeriksaan pasca aborsi, dan konseling pasca aborsi. Berkaitan dengan hak perempuan atas aborsi yang aman, diadakan sebuah diskusi publik yang merupakan bagian dari kampanye positif bertema “The Right to Live, The Right to Safe Abortion” pada tanggal 16 Januari 2012 di pendopo LkiS Yogyakarta.

Narasumber pertama adalah Faqih yang berasal dari ICRS UGM dan membahas aborsi dari sudut pandang agama Islam. Menurut Faqih, dalam Alquran terdapat larangan jangan membunuh jiwa tetapi definisi dari jiwa itu sendiri belum pasti sehingga ada kemungkinan aborsi dapat dilakukan sebelum usia kandungan mencapai empat bulan ketika roh ditiupkan ke dalam janin. Walau demikian ada aliran yang memiliki pandangan bahwa jiwa telah ada sejak sperma dan sel telur tercipta sehingga embrio berusia satu hari juga telah memiliki jiwa. Kelompok inilah yang mengharamkan dilakukannya aborsi dalam periode kapanpun.

Narasumber kedua adalah Ina, seorang konselor KTD. Ina menjelaskan bahwa sebagai konselor KTD dirinya akan memberikan alternatif pada kliennya apakah ingin melanjutkan kehamilan dan merawat anaknya sendiri, melahirkan dan kemudian bayi tersebut diadopsi orang lain, atau aborsi. Ina menjelaskan tiga pilihan tersebut dengan untung-ruginya masing-masing dan mengembalikan pilihan kepada sang perempuan. Selama tahun 2011, hotline tempat Ina bekerja telah menerima lebih dari 1.200 telepon yang menanyakan tentang aborsi aman. Sebagian besar peneleponnya adalah perempuan yang tinggal di pulau Jawa karena asumsinya mereka lebih mudah mengakses media dan teknologi dibandingkan dengan daerah lain. Data lain yang mengejutkan adalah sebagian besar perempuan yang menelepon adalah ibu rumah tangga, bukan seperti prasangka umum bahwa aborsi identik dilakukan oleh perempuan lajang yang aktif secara seksual.

Narasumber ketiga merupakan seorang penyintas aborsi tidak aman, namanya Astrid. Ketika berusia 19 tahun Astrid mengalami KTD dan tidak siap dengan kehamilan tersebut hingga memutuskan untuk mengakhiri kehamilannya. Setelah mencari akses aborsi ke berbagai sumber selama beberapa bulan, Astrid mendapat sebuah jaringan aborsi tidak aman tetapi usia kandungannya telah mencapai 3,5 bulan. Saat itu Astrid diminta menunggu di sebuah terminal bus di Jakarta dan dijemput oleh sebuah mobil yang membawanya ke sebuah rumah dimana terdapat beberapa ibu hamil lainnya yang juga akan mengakhiri kehamilannya. Dalam sebuah kamar ada empat ibu hamil dan Astrid menjadi pasien terakhir. Selama sekian jam dia melihat ketiga perempuan lainnya berjuang menahan rasa sakit yang luar biasa tanpa adanya sikap empatik dari orang yang menangani aborsi mereka. Selama kurang lebih satu jam Astrid mengalami nyeri di bagian rahim dan vaginanya. Lalu setelah beristirahat selama satu jam mereka semua diantarkan kembali ke terminal semula karena pasien-pasien berikutnya akan segera datang. Astrid menyimpan cerita tersebut seorang diri selama bertahun-tahun dan menimbulkan trauma baginya.

Pada tahun 2008 Astrid telah menikah tetapi mengalami marrital rape, yaitu hubungan seks yang dipaksakan oleh pasangan atas nama pernikahan. Astrid kembali mengalami KTD dan tidak siap dengan kehamilan tersebut karena dia yakin tidak dapat membesarkan janin yang dikandungnya dengan sepenuh hati. Dengan berat hati Astrid kembali melakukan aborsi tetapi kali ini dengan meminum pil darurat. Astrid menekankan bahwa pada awalnya dia merasa malu dan takut untuk membicarakan aborsi yang pernah dilakukannya. Akan tetapi lambat laun Astrid meyakini bahwa apa yang dilakukannya kini mendorong semakin banyak perempuan menyuarakan haknya atas tubuh mereka dan semakin banyak perempuan yang mau berbagi kisah pilu mereka atas aborsi tidak aman yang menimpa mereka karena tidak ada akses untuk aborsi aman. Dengan kisah para perempuan tersebut juga akan semakin banyak perempuan yang tertolong untuk tidak melakukan aborsi tidak aman dan memberi penguatan pada mereka dengan mengatakan,“Kamu gak sendirian”.
 
Diskusi publik tersebut ditutup dengan pembagian sticker hotline aborsi aman yang dinamakan It’s My Circle. Hotline tersebut dapat diakses pada nomor 0878 3955 5100, 0853 2521 1100, 0857 2929 5100, dan 081 9889 240.

 edL

 

 

 
10 Feb 2012 00:43 WIB : Berita Pendek

Perempuan Pekerja Seks: Rentan Mengalami Eksploitasi dan Kekerasan

Semangat untuk memutus mata rantai perdagangan manusia dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, mendorong P3SY membuka ruang diskusi antara pihak-pihak terkait melalui “Bedah Kasus Kekerasan dan Ekploitasi Anak di dalam Dunia Prostitusi” pada tanggal 29 Desember 2011.

Narasumber dalam bedah kasus antara lain Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polresta Yogyakarta, Dinas Sosial, dan KPA Kota Yogyakarta. Diskusi dibuka dengan pemaparan hasil riset aksi P3SY terhadap kasus kekerasan di komunitas pekerja seks. Kanit PPA menyampaikan bahwa Polresta Yogyakarta akan menerima rujukan kasus dari Griya Asa dan memberi jaminan tidak akan ada diskriminasi terhadap identitas dan latar belakang korban termasuk perempuan pekerja seks.

Selain bedah kasus, P3SY juga melakukan peresmian Griya Asa. Griya Asa community crisis center adalah salah satu upaya yang dilakukan CBO-CBO komunitas perempuan pekerja seks yang tergabung di dalam P3SY. P3SY sendiri merupakan organisasi payung komunitas perempuan pekerja seks yang berjuang di isu advokasi terhadap hak warga negara. Selama ini identitas sebagai perempuan pekerja seks menghalangi mereka untuk mendapatkan akses layanan kesehatan, perlindungan, dan persamaan hukum.

Data PKBI DIY 2011 menunjukkan bahwa 10% pekerja seks yang ada di titik-titik lokasi tempat pekerja seks bekerja adalah anak-anak dan remaja. Data tersebut menunjukkan tingginya peluang terjadi ekploitasi dan kekerasan terhadap anak dan remaja.

Ditulis oleh: Fita Purwantari

edL

28 Nov 2011 14:43 WIB : Berita Foto

Celebrate d4Life

"Perayaan Celebrate d4life diikuti oleh lebih dari 1.000 orang remaja SMP dan SMU di 4 Kabupaten dan Kota Yogyakarta"
23 Oct 2011 23:51 WIB : Berita Panjang

It’s My Circle: Perempuan Berhak atas Tubuhnya

Di akhir upacara pembukaan The 6th Asia Pasific Conference on Reproductive and Sexual Health and Rights (APCRSHR) di Grha Sabha Pramana UGM (20/10), tiba-tiba di panggung berkumpul sekelompok orang muda berkaos putih bertuliskan It’s My Circle to Safe Abortion dan di punggung mereka tertera beberapa nomor telepon. Sekelompok orang muda ini terdiri dari para aktivis yang membentuk semacam gerakan tari selama kurang lebih 15 menit. Inilah yang dinamakan flash mob atau sekumpulan orang yang secara diam-diam berkordinasi untuk berkumpul di suatu lokasi kemudian selama beberapa menit menunjukkan aksi agar menarik perhatian massa dan menyebarkan informasi yang mereka miliki.

It’s My Circle merupakan kampanye untuk menyelamatkan perempuan dari aborsi yang tidak aman. “Kami adalah aliansi gerakan untuk mendukung aborsi aman terhadap perempuan,” kata Inna Hudaya, perwakilan dari SAMSARA, dalam konferensi pers. It’s My Circle tidak hanya muncul di Indonesia saja, tetapi juga di beberapa negara lain Asia lainnya seperti Pakistan dan Filipina. “Di sini kami mengajak semua orang untuk berpikir ulang karena isu aborsi ini seperti dibisukan. Padahal sudah banyak (aborsi-red.) terjadi dan itu tidak aman bagi nyawa perempuan,” lanjut Inna. Berdasarkan estimasi global, tercatat bahwa 4 dari 10 kehamilan merupakan kehamilan yang tidak diinginkan. “Kami di sini mengajak kalian semua untuk menempatkan perempuan sebagai subjek, bukan objek dalam permasalahan aborsi,” seru Inna. ”Perempuan juga mempunyai hak untuk memilih aborsi yang aman, baik keputusan aborsi yang dia mau, tempat aborsi yang membuatnya aman, dan langkah aborsi yang diinginkannya,” jelas Inna.

Aborsi di Indonesia masih merupakan perilaku yang ilegal dan hanya diperobolehkan dengan batasan hukum yang sangat ketat namun tidak membela hak perempuan. Maka dari itu gerakan It’s My Circle mengajak masyarakat luas untuk merenungkan kembali stigma terhadap aborsi. “Karena stigma itu pula yang menyebabkan angka kematian perempuan saat melakukan aborsi menjadi tinggi, karena pemerintah menutup mata terhadap hal ini. Belum lagi bila terjadi kekerasan terhadap perempuan saat aborsi yang dilakukan oleh tenaga medis atau bahkan dukun”, tegas Inna. Perwakilan dari SAMSARA tersebut juga mengatakan bahwa dari Mei 2011 hingga September 2011 sudah ada lebih dari 200 telepon yang masuk ke nomor hotline It’s My Circle.

Sedangkan Sucithra Delvie, dari Jaringan Aktifis Global Aborsi Aman mengatakan bahwa fakta menunjukkan banyak perempuan yang sudah menikah juga membutuhkan akses untuk melakukan aborsi, Hal ini,dikarenakan kehamilan tidak diinginkan juga terjadi pada perempuan yang sudah menikah. “Saya percaya, target MDG’s tidak akan terpenuhi bila akses perempuan untuk mendapatkan aborsi yang aman tidak terpenuhi”, jelas perempuan yang berasal dari India ini. Sucithra juga berharap isu aborsi menjadi salah satu hal yang dibahas dalam APCRSHR ke-6. Gerakan It’s My Circle juga mendapatkan dukungan dari Women’s Global Network for Reproductive Rights (WGNRR) yang berpusat di Filipina. Kathy Mulville, perwakilan dari WGNRR, mengatakan bahwa aborsi merupakan isu global yang terjadi di belahan negara manapun. “Tapi anehnya, sepanjang yang saya tahu, angka kematian perempuan akibat aborsi rendah di negara yang melegalkan aborsi, sedangkan di negara yang memutuskan aborsi sebagai hal ilegal malah tinggi,” kata Kathy. Kathy menyadari bahwa setiap negara berbeda dalam menyikapi aborsi ini. Akan tetapi menurutnya perbedaan budaya yang ada seharusnya bisa saling melengkapi satu sama lain. “Setiap tahun pada tanggal 28 September kami mengadakan Global Campaign untuk aborsi aman dan legal di seluruh dunia,” terang Kathy.

Salah satu nomor hotline It’s My Circle di Indonesia adalah 085743554134. Para perempuan dapat menghubungi nomor tersebut bila akan melakukan aborsi yang aman. Pihak It’s My Circle akan mengadakan konseling terlebih dahulu kepada para perempuan yang berencana melakukan aborsi yang aman. Selanjutnya perempuan tersebut diberi tiga pilihan yang bebas diambilnya. “Kami punya tiga opsi pilihan yang diberikan kepada orang yang akan melakukan aborsi, yaitu melanjutkan kehamilan, mengadopsi anaknya, dan aborsi yang aman. Tentu saja kami menjelaskan terlebih dahulu akibat positif dan negatif yang menyertainya,” terang Inna.

edL
23 Oct 2011 23:45 WIB : Berita Pendek

Yogyakarta: Tuan Rumah APCRSHR ke-6

Konferensi tingkat Asia Pasifik tentang Hak-hak Kesehatan Reproduksi dan Seksual yang ke-6 (The 6th Asia Pacific Conference on Reproductive and Sexual Health and Right) resmi dibuka di Grha Sabha Pramana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Kamis lalu (20/10). APCRSHR merupakan konferensi tingkat Asia Pasifik sebagai jawaban atas kurangnya kesempatan untuk menyampaikan gagasan dan pengalaman yang dialami oleh perwakilan negara-negara Asia dalam International Conference on Population and Development (ICPD)+5 pada tahun 1999. Konferensi ini pertama kali diadakan di Manila, Filipina, pada tahun 2001. Selanjutnya pada tahun 2003 dilaksanakan di Bangkok, Thailand. Dua tahun kemudian Selangor, Malaysia, menjadi tuan rumah ketiga, dan Hyberabad, India, menjadi tuan rumah keempat. Sedangkan Beijing, Cina, menjadi tuan rumah APCRSHR ke-5 pada tahun 2009.
 
Tema APCRSHR kali ini adalah Claiming Sexual and Reproductive Rights in Asians and Pacific Societies. Upacara pembukaan yang dimulai sejak pukul 08.00 dihadiri lebih dari 500 peserta yang berasal lebih dari 30 negara di Asia Pasifik. Tampil untuk memberikan sambutan dalam acara ini adalah Babatunde Osomehin sebagai Direktur Eksekutif United Nations Population Fund (UNFPA) Sugiri Syarief sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Sudjarwadi sebagai Rektor Universitas Gadjah Mada, dan ketua panitia yaitu Muhadjir Darwin.
 
Dalam sambutannya, Babatunde sangat mengapresiasi kerja keras yang dilakukan oleh para organisasi masyarakat, LSM, dan lembaga lain di Asia Pasifik untuk bersama-sama berjuang dalam penegakan hak-hak kesehatan reproduksi dan seksual. “Saya juga sangat mendukung konferensi ini yang menunjukkan kepeduliannya kepada remaja, karena remaja adalah calon pemimpin bangsa,” lanjutnya. Sedangkan Sugiri lebih banyak berbicara mengenai janji pemerintah Indonesia yang akan menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara seperti tidak dijumpainya diskriminasi terhadap agama, etnis, warna kulit, status sosial dan ekonomi, serta identitas dan orientasi seksual. Sugiri juga mengingatkan bahwa di kota Yogyakarta pernah berlangsung konferensi yang dihadiri para aktivis hak-hak asasi manusia dari seluruh dunia, yang kemudian menghasilkan “Yogyakarta Principles”. Dalam Prinsip Yogyakarta tersebut terdapat jaminan hak atas pengakuan dan keberagaman identitas dan orientasi seksual manusia.

Sugiri menyadari bahwa Indonesia masih jauh tertingal dibandingkan dengan negara lain dalam isu kesehatan reproduksi. “Rencananya, pada tahun 2012 nanti BKKBN akan mendirikan pusat pelayanan keluarga sejahtera di seluruh propinsi se-Indonesia sebagai bagian dari tanggung jawab kami akan terpenuhinya hak-hak kesehatan reproduksi bagi seluruh lapisan masyarakat,” jelasnya. Sedangkan sebagai ketua panitia, Muhadjir berharap melalui konferensi ini akan lahir pemikiran baru dan dilanjutkan melalui tindakan nyata untuk kemajuan bersama di seluruh negara Asia Pasifik. “Upaya ini harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terutama remaja, perempuan, dan kelompok marjinal yang sering menjadi korban diskriminasi dan kekerasan,” harapnya.

edL

    

20 Oct 2011 12:28 WIB : Berita Pendek

Orang Muda Bersatu Perjuangkan Kesehatan Reproduksi

Tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah Asia Pacific Conference on Reproductive and Sexual Health and Rights (APCRSHR) ke-6. Konferensi tingkat Asia Pasitif tentang hak reproduksi dan kesehatan seksual ini diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 20-22 Oktober 2011 bertempat di Grha Sabha Permana UGM. Sehari sebelumnya diadakan Youth Forum yang mengambil tema “From Comprehensive Sexual Education (CSE) to Youth Friendly Services” dengan agenda mendiskusikan isu-isu di antara orang muda. Youth Forum merupakan langkah awal bagi orang muda untuk berpartisipasi aktif menyuarakan hak-haknya untuk diperjuangkan dan mendeklarasikannya kepada pemerintah.

Pada konferensi pers yang diadakan setelah upacara pembukaan Youth Forum, Prof. Dr. Muhardjir Darwin, MPA menyatakan bahwa remaja merupakan fokus utama dalam isu sexual and reproductive health and rights (SRHR). Selain itu data statistik menunjukkan bahwa jumlah remaja di Asia Pasifik merupakan jumlah terbesar dibandingkan dengan remaja di regional lainnya. Dr. Marijke Wijnsroks, duta besar HIV AIDS Belanda, menambahkan bahwa isu SRHR adalah isu yang sangat penting karena remaja memegang peranan penting untuk menciptakan kekuatan yang seimbang dalam komunitas-komunitas konservatif. “CSE is more than just curriculum because it will increase the ability of youth and in participating in society and supreme the human rights” (CSE lebih dari sekadar kurikulum karena akan meningkatkan kemampuan anak muda untuk berpartisipasi dalam masyarakat dan menjunjung tinggi HAM), kata Syefa Ahmed, perwakilan remaja dari Bangladesh.

Konferensi Youth Forum ini kemudian dilanjutkan dengan pembagian peserta remaja ke dalam empat kelompok kecil yang membahas topik Comprehensive Sex Education, Youth Friendly Services, Youth Diversity, dan Youth-Led Initiatives. Pemikiran-pemikiran kritis para remaja ini kemudian disajikan di dalam forum besar dan kemudian dirangkum dalam kesepakatan bersama untuk pengakuan hak-hak orang muda dalam sebuah deklarasi. Deklarasi ini akan disampaikan dalam upacara pembukaan APCRSHR ke-6 yang rencananya akan dibuka secara resmi oleh HR. Agung Laksono, Menteri Koordinator Kesejahteraan Sosial.

 edL
03 Oct 2011 00:27 WIB : Berita Panjang

Youth Camp: Mendorong Remaja Memperjuangkan Hak Mereka

Selama ini hak-hak remaja, khususnya remaja sekolah, masih diabaikan dan dilanggar. Melihat hal itu, PKBI DI Yogyakarta membuktikan komitmennya untuk tetap memperjuangkan hak-hak remaja dengan mengadakan pelatihan untuk remaja sekolah. Pelatihan yang dikemas dalam bentuk Youth Camp tersebut diikuti lebih dari 50 remaja sekolah yang berada di DI Yogyakarta. “Ya, pelatihan ini sebagai wujud tanggung jawab kita terhadap hak-hak remaja sekolah yang selama ini tidak diperhatikan oleh sekolahnya”, jelas Dian Ismarini, Kepala Divisi Pengorganisasian Remaja Sekolah tingkat SMA PKBI DIY. Selama tiga hari penuh para remaja sekolah ini “mengasingkan” diri dari dunia sekolah dan teman-temannya. Mereka berkumpul bersama teman-teman baru di Omah Jawi, Kaliurang pada tanggal 20-22 September 2011.

Dengan mengambil tema “Partisipasi Remaja dalam Pengambilan Kebijakan”, pelatihan bagi remaja sekolah ini bertujuan untuk menguatkan kemampuan dan peran Peer Educator atau Pendidik Sebaya. Pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku remaja, dan kemampuan dalam perjuangan hak-hak remaja. Pendidik Sebaya sendiri adalah perwakilan remaja di tiap-tiap sekolah yang didampingi PKBI DIY. Mereka adalah agen penghubung antara pihak sekolah dengan PKBI DIY.

Pelatihan ini dibuka oleh Awang Trisnamurti, yang mewakili Pengurus Harian Daerah PKBI DIY. Dalam sambutannya, Awang menegaskan pentingnya memperjuangkan hak-hak remaja. “Jadi, yang memperjuangkan hak-hak kalian itu ya diri kalian sendiri, di sini kami hanya mendorong kalian saja”, ungkap Awang. Awang juga mencoba menyemangati peserta pelatihan karena ini merupakan sarana regenerasi Pendidik Sebaya. Mayoritas peserta pelatihan pun merupakan pelajar kelas X, dan mereka baru pertama kali mengikuti pelatihan seperti ini. “Memang ini lebih bersifat sebagai regenerasi Peer Educator, jadi di sini kami lebih menekankan pada pembekalan isu-isu remaja”, jelas Dian. Lanjut Dian, “Mereka kan pelajar kelas X SMA, jadi kami mengajak mereka berdiskusi hingga dapat merumuskan beberapa isu.

Materi pelatihan selama tiga hari ini lebih banyak diisi dengan berdiskusi, mengajak para remaja untuk mengenal lebih mendalam tentang isu-isu yang selama ini luput dari perhatian sekolah. Dengan dibantu oleh enam fasilitator dari PKBI DIY, peserta diajak mengenal materi seperti kesehatan reproduksi, seksualitas, jender, serta HIV dan AIDS. Salah satu sesi utama dari pelatihan ini adalah peserta diberi kesempatan beraudiensi dengan anggota DPRD DIY. Dari pantauan, peserta pelatihan pun terlihat sangat bersemangat mengikuti pelatihan ini. “Asik Mas bisa ikut, jadi kita bisa tahu ilmu yang selama ini tidak diajarkan di sekolah”, kesan Alvien Lerianza Bartindo, peserta dari SMA 1 Bantul. Hal yang tidak jauh berbeda diungkapkan oleh Dinda Novakhotimah, “Seru, banyak pengalaman baru yang bisa didapatkan di sini, juga temen-teman baru”, ungkap pelajar SMK 2 Yogyakarta ini.

Semangat yang cukup tinggi, potensi yang besar, dan keaktifan para peserta cukup membuat Trianina A. Kudiasanti, ketua Youth Forum DIY, bangga. Youth Forum merupakan gabungan dari Pendidik Sebaya di DIY. Remaja yang akrab disapa Nina ini mengatakan bahwa senang bisa berkenalan dan bergabung dengan teman-teman Youth Forum seluruh DIY. Saat ditanya mengenai harapan, Nina mengatakan bahwa semoga semua peserta bisa memahami isu-isu yang didiskusikan selama pelatihan dan semua hal yang berkaitan dengan Pendidik Sebaya. “Teman-teman semua juga bisa mencapai petisi remaja yang sudah disepakati bersama serta semua pengalaman selama tiga hari ini bisa bermanfaat”, harap pelajar dari SMA 5 Yogyakarta ini.

Harapan yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh Dian. “Seneng ya, semoga dengan pelatihan ini teman-teman bisa paham hak remaja yang selama ini tidak diperhatikan oleh pihak sekolah”, harap Dian. ”Tidak hanya paham, namun teman-teman semua juga bisa menerapkan dan melakukan rencana tindak lanjut yang sudah disepakati bersama di akhir pelatihan tadi,” lanjutnya.

 Oleh : Dominus Tomy

edL

 

           
12 Jun 2011 16:50 WIB : Berita Pendek

Sunat Perempuan Tidak Ada Manfaatnya

Diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) nomor 1636 tahun 2010 tentang Sunat Perempuan mendapatkan tanggapan yang beragam. Penolakan secara langsung dan tuntutan yang cukup keras datang dari kalangan gerakan perempuan. Mereka menuntut agar PERMENKES tersebut dicabut karena dianggap sebagai satu kontrol atas tubuh perempuan.

Dugaan pegiat hak-hak perempuan mengenai adanya upaya sistemik untuk membatasi hak seksual dan hak kesehatan reproduksi perempuan bukanlah suatu hal yang mengada-ada. Jika dilihat dari berbagai sisi, peraturan ini tidak memiliki dasar yang kuat untuk diterapkan. Alih-alih memberikan manfaat, PERMENKES ini justru berpotensi melanggar HAM (Perempuan). Secara fisik tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan manfaat sunat bagi perempuan. Lemahnya hukum Islam (dalil) yang mengatur tentang pelaksanaan sunat pada perempuan menjadikan PERMENKES ini layak untuk ditinjau ulang.

Tidak ada dalil yang kuat

Dalam syariat Islam, tidak juga ditemukan dasar yang kuat untuk menerapkan pelaksanaan sunat bagi perempuan. Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Muslimat NU DIY, Siti Maryam, saat dihubungi oleh Swaranusa.net (1/6). Ketika dimintai pendapat tentang hukum Islam yang mengatur sunat perempuan, Siti menyatakan tidak ada satu aturan yang kuat untuk dijadikan dasar pelaksanaan sunat pada perempuan. “Memang ada riwayat tentang dilakukan sunat. Tingkatannya tidak sampai sunnah karena tidak ada dalil yang kuat untuk itu”, tegasnya.

Siti Habibah Jazila, seorang perempuan yang aktif dalam melakukan kajian tentang hukum Islam, juga menyatakan bahwa  hadis yang dijadikan dasar hukum untuk melaksanakan sunat sangat lemah atau dha’if. “Dalam Al-Qur'an, sejauh yang aku tahu tidak ada. Selama ini yang banyak dijadikan rujukan adalah hadis yang berbunyi ’dinyatakan khitan merupakan sunah bagi laki-laki dan kemuliaan bagi perempuan’ dan didapati ternyata itu adalah hadis dha'if”, tegasnya. Beberapa kalangan meragukan hadis tersebut karena periwayatnya yang kurang jelas. Ada yang beranggapan bahwa kalimat tersebut bukan hadis, melainkan satu kalimat yang disampaikan oleh Ibn Abbas, bukan Rasulullah Muhammad SAW. Habibah menegaskan, “Da’if atau lemah sebab ada periwayatnya yang diragukan, bahkan menurut K. Husein malah ada yang memasukkannya sebagai perkataan Ibn Abbas bukan Nabi”.

“Tidak ada hukum yang melarang jika tidak dilakukan dan juga tidak ada dalil yang mengharuskan (untuk dilakukan sunat perempuan, - red.). Bagi saya, hukumnya mubah. Dilakukan tidak mendapatkan pahala, jika tidak dilakukan juga tidak mendapatkan hukuman”, tegas Siti.

Oleh karena itu, PERMENKSES No. 1636 /2010 lemah untuk dijadikan sebagai sebuah aturan bagi lembaga pelayanan kesehatan. Apalagi dalam poin (a) yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan tertulis “... pelaksaan sunat perempuan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan agama ...”.

Sunat Perempuan, Tidak Bermanfaat

Belum ditemukannya manfaat medis mengenai pelaksanaan sunat bagi perempuan menegaskan bahwa peraturan ini diterbitkan tanpa dasar yang kuat. Manfaat yang diharapkan terjadi seperti pada sunat laki-laki tidak bisa dipastikan. “Sunat laki-laki memang memiliki manfaat besar bagi kesehatan, namun untuk perempuan tidak ada manfaatnya sama sekali. Jika memang manfaatnya besar bagi kesehatan dan keperluan perempuan, tidak masalah. Namun jika menghalangi manfaat bagi perempuan, tidak masalah. Setahu saya, tidak ada manfaatnya”, tegas Siti Maryam.

Menanggapi keluarnya PERMENKES tersebut, pemerintah DIY harus mengambil sikap yang tegas. “Jika memang tidak ada manfaatnya secara pasti, maka jangan dilakukan (diterapkan - red.) di DIY”, pesan Siti Maryam.

Peraturan seharusnya dibuat untuk memberikan manfaat, bukan untuk mempersulit masyarakat. Tidak adanya manfaat dari peraturan ini dan juga keyakinan akan kontrol terhadap tubuh perempuan, membuat peraturan ini harus ditinjau ulang. Bahkan Siti Habibah Jazila menegaskan bahwa aturan ini harus dicabut. “Praktik khitan dalam banyak kasus akan menyebabkan perempuan tidak dapat atau kurang memperoleh kepuasan dalam hubungan seks, maka khitan tidak boleh dilaksanakan. Ditambah lagi kalau terbukti praktik khitan berdampak buruk bagi kesehatan perempuan, termasuk meninggalkan trauma psikologis”, tegasnya. (Gama Triono)
 
[edL]
12 Jun 2011 16:27 WIB : Berita Pendek

Takut Tangani Persalinan dengan HIV, Petugas “Kucing–kucingan”

“Walau beberapa kali paramedis itu telah dijelaskan berulang kali dan diikut-sertakan di dalam beberapa pelatihan, namun persoalan menerima HIV dan AIDS sebagai suatu penyakit yang sama dengan lainnya merupakan hal yang tidak mudah diterima. Mungkin karena mereka memang belum paham, atau malah terlalu paham sehingga rasa kekhawatirannya juga berlebihan,” ujar dokter Diah.
28 May 2011 05:12 WIB : Berita Panjang

Gunung Kidul: Ibu Hamil Ikuti VCT HIV

Para pasien Ante Natal Care (ANC), bidan, dan dokter Puskesmas Pathuk I, Gunung Kidul melakukan Voluntary Conseling and Test (VCT) untuk mengetahui status HIV mereka (24/5). Dari 65 orang tersebut sebagian besar adalah ibu hamil (bumil) dengan usia kehamilan yang bervariasi. Menurut Kusminari, manager klinik PKBI DIY, kegiatan ini merupakan bagian dari program PKBI Cabang Gunung Kidul yang mengembangkan jaringan Preventing Mother to Child Transmission (PMTCT). Program tersebut merupakan layanan kesehatan yang bekerjasama dengan PUSKESMAS di wilayah kabupaten. Layanan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan program VCT mobile dari PKBI DIY. Kegiatan melakukan pendekatan dengan layanan kesehatan semacam ini sebenarnya telah sering dilakukan. Kusminari juga mengatakan bahwa tim VCT mobile PKBI DIY telah beberapa kali memberikan pelayanan test HIV di beberapa PUSKESMAS wilayah Gunung Kidul atas permintaan cabang. "Memang sempat mengalami kevakuman untuk beberapa waktu, namun kini mulai digiatkan kembali," ujarnya.

Program ini didukung oleh para anggota tim yang kompeten di bidangnya. Salah satunya adalah  dr. Emyl dari PUSKESMAS Pathuk I yang baru saja mengikuti sebuah pelatihan HIV dan AIDS untuk para klinisi oleh Center Heath Policy and Social Change (CHPSC) Yogyakarta. Menurutnya, HIV dan AIDS masih menjadi momok bagi sebagian besar masyarakat, terlebih di wilayah Gunung Kidul. Dokter Emyl sangat prihatin dengan keadaan tersebut jika mempertimbangkan era informasi yang kini sudah sangat maju. "Padahal saat ini PUSKESMAS Pathuk I telah menjumpai empat kasus HIV dalam layanannya. Makanya, saya tidak menyebutkan test HIV di undangan yang disebarkan karena fakta HIV masih medeni buat masyarakat sini. Saya hanya menyebutkan test kesehatan untuk mengetahui penyakit,” ujarnya sambil tersenyum.

Walaupun demikian, dr. Emyl sangat memahami kaidah-kaidah VCT yang harus dilakukan. Dirinya percaya bahwa sosialisasi mengenai HIV dan AIDS pasti akan disampaikan oleh PKBI ataupun PUSKESMAS agar peserta tidak merasa tertipu. Jika ada di antara ibu hamil yang tidak berkenan atau keberatan untuk melakukan tes, maka pihak PUSKESMAS tidak akan memaksa. Namun di luar dugaan, 100% ibu hamil yang hadir bersedia melakukan test, bahkan para petugas kesehatan juga turut melakukannya. Melihat antusiasme yang begitu tinggi, dr.Emyl berharap kegiatan semacam ini tidak hanya dilakukan sekali ini saja.

Drg.Sukahar, Kepala PUSKESMAS Pathuk I, saat memberikan sambutan mengatakan bahwa seharusnya kegiatan seperti ini tidak hanya dilakukan oleh kelompok perempuan saja. "Jika nanti ada tes seperti yang dilakukan PKBI DIY, seharusnya bapak–bapaknya juga ikut serta. Namun mungkin lain kali karena keterbatasan tempat, aula ini sangatlah sempit, dan tidak cukup jika bapak juga ikut serta,” ujarnya bersemangat.

Dirinya menegaskan bahwa ibu-ibu hamil memang selayaknya mendapatkan informasi kesehatan. Mereka harus mengetahui segala macam penyakit yang bisa mengganggu kesehatan dirinya ataupun janin yang dikandung. Kondisi tersebut sangat diperlukan agar gangguan yang ringan hingga penyakit yang berat pada bumil bisa dicegah dan diatasi sedini mungkin. “Walaupun beberapa kasus AIDS telah ditemukan di layanan kesehatan ini dan beberapa tenaga kesehatannya juga telah mengikuti pelatihan, namun sayang, PUSKESMAS Pathuk I belum mempunyai fasilitas VCT hingga kini,” kata Drg. Sukahar.

Bukan Hanya Masalah Angka

Sementara di tempat yang berbeda, Maezur Zacky, direktur pelaksana daerah PKBI DIY mengatakan, angka 65 untuk sekali kegiatan VCT mobilenya merupakan bukti keseriusan PKBI untuk mendukung targetan angka yang dicapai pada pertemuan–pertemuan jaringan HIV dan AIDS Yogyakarta. Walau demikian perlu selalu diingat bahwa persoalannya bukan pada angka capaian, tetapi bagaimana jika nantinya didapatkan temuan positif. ”Apalagi Gunung kidul merupakan salah satu kabupaten yang belum mempunyai fasilitas dan sarana pendukung lengkap untuk orang dengan HIV dan AIDS,” kata Zacky mengingatkan.

Capaian Millennium Development Goals (MDGs) pada poin HIV dan AIDS yang menargetkan angka–angka sebagai indikator keberhasilannya, ataupun targetan 400 orang dalam sebulan yang mengikuti VCT, menurut Zacky merupakan hal yang mudah dicapai dan dilakukan jika semua pihak mau serius. Optimisme tersebut ditambah dengan kenyataan bahwa PKBI DIY mempunyai program yang sama untuk seluruh cabangnya. “Tapi yang penting bukanlah hanya pemenuhan targetan angka untuk MDGs semata, melainkan persoalah HIV dan AIDS juga harus diukur dengan Human Development Index (HDI) yang mengukur kualitas pendidikan dan angka melek huruf, ekonomi dan kesejahteraan, kenyamanan, keamananan. Atau bahkan jika mau mengikuti HDI Fililpina, yaitu ada satu hal yang tak kalah pentingnya: kesenangan atau kegembiraan. Itu luar biasa,” papar Zacky.

Peran Pemerintah yang Utama

Rencana strategis Dinas Kesehatan 2011 yang tidak akan menambah lagi set-up VCT pada layanan kesehatan, menimbulkan kekhawatiran bagi dirinya. “Jangan–jangan, tidak perlu membangun fasilitas VCT baru karena (merasa, red.) sudah ada layanan VCT mobile PKBI yang bisa sampai kemana-mana termasuk Gunung Kidul?”, tanyanya. Jika ini terjadi maka menurut Zacky bukanlah kemajuan seperti yang diharapkan dalam gerakan yang dibangun oleh PKBI. Dirinya selalu menegaskan bahwa salah satu indikator keseriusan pemerintah untuk memberikan pemenuhan hak-hak masyarakatnya adalah dengan membangun akses layanan yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal itu tentu sangat erat kaitannya dengan anggaran yang dialokasikan pemerintah melalui APBN maupun APBD. “Nah jika semua yang harus dipenuhi kemudian digantungkan pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), itu kan kebalik-balik?” terangnya sambil tertawa.

Zacky sangat mendukung program VCT mobile yang dijalankan oleh klinik PKBI DIY. Alasannya adalah selain dapat memperkaya pengalaman lembaga, data yang terkumpul merupakan cerminan fakta sosial. Data tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan advokasi untuk mendorong pemerintah melakukan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. “Kegiatan untuk percepatan pembangunan fasilitas dan sarana kesehatan yang lengkap, murah, terjangkau, aman dan friendly bagi masyarakat oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara tidak boleh ditinggalkan!” tegasnya.

[edL]
17 May 2011 07:39 WIB : Berita Foto

Merawat Jaringan Bukan Soal Mudah

Melakukan hubungan seks di usia sangat dini, 10 tahun. Sebagiannya belum pernah mengetahui kondom dan cara menggunakannya. Sementara prevalensi IMS dan HIV dan AIDS cukup tinggi di Tanah Papua.
Hal itu terungkap dalam serangkaian diskusi terarah dengan remaja sekolah, mahasiswa, remaja adat dan remaja agama di kabupaten Keerom, kabupaten Biak, kabupaten Jayapura dan kota Jayapura. "Kenyataan ini sangat mengherankan, sementara program penanggulangan HIV dan AIDS besar-besaran digelontorkan ke Tanah Papua," kata Mukhotib MD di sela-sela proses diskusi di kabupaten Biak.

11 May 2011 12:28 WIB : Berita Pendek

Ketua IBI DIY Heran dengan Permenkes Sunat Perempuan

Keluarnya Surat Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 1636 tentang Sunat Perempuan dianggap mengherankan oleh Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Propinsi D.I. Yogyakarta, Nunik Agus Purwanto, SIP, M.Sc. Pasalnya, papar perempuan yang akrab disapa Bu Nunik ini, Permenkes itu terlalu mengatur detail tindakan medis. “Saya kemarin juga terheran-heran, kok ada Permenkes yang seperti ini, apalagi mengurusi hal-hal yang teknis”, ujarnya.

Ibu Nunik mencontohkan pasal 4 ayat 2a, ‘cuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir selama sepuluh menit.’ Menurut dia, untuk melakukan tindakan operasi dokter tidak membutuhkan waktu selama itu untuk cuci tangan. Di dunia medis sudah terdapat tata cara mencuci tangan dengan waktu yang sesuai sebelum melakukan tindakan medis.

Dalam pengalaman perempuan yang juga Direktur salah satu Rumah Bersalin swasta di D.I. Yogyakarta ini, sunat perempuan dengan tindakan mengores tidak pernah dilakukan sebelumnya. Dia mengikuti tradisi Jawa, tetesan. Tetesan adalah tindakan membersihkan vagina dengan cairan antiseptik mengingat bayi baru lahir memiliki banyak lemak yang perlu dibersihkan. “Di Jawa itu teteslah, tidak digores, hanya dibersihkan. Kita tidak pakai alat apapun”, tuturnya.

Belum Ada Bukti Kemanfaatan
Ibu Nunik menduga keluarnya Permenkes Sunat Perempuan bisa jadi karena banyaknya praktek menyimpang seperti tindakan memotong klitoris atau labium mayora oleh dukun atau sesepuh tanpa izin medis. “Tindakan itu menurutnya melanggar HAM, meskipun hal tersebut dilakukan atas nama budaya atau agama,“ tegasnya.  

Walau demikian, baginya, sunat perempuan sebagaimana diatur dalam Permenkes tidak ada dalam standar kompetensi tata aturan bidan. Semua tindakan medis yang dilakukan oleh bidan, tambahnya, mengikuti dasar pembuktian ilmiah (evidence base).

Secara jujur dia mengakui belum mengetahui manfaat bagi perempuan yang disunat. Sepanjang pengetahuannya, belum ada bukti atau penelitian ilmiah yang menyatakan bahwa sunat perempuan adalah baik untuk dilaksanakan. Oleh karenanya, Ibu Nunik dan teman-teman sesama bidan tidak pernah melakukan sunat perempuan seperti yang dijelaskan di Permenkes yaitu tindakan menggores kulit tanpa melukai klitoris. [Shinta]
23 May 2011 22:05 WIB : Berita Pendek

Penanganan Terkini IMS dan HIV dan AIDS

Kisara Youth Clinic (KYC) Sabtu (12/2) mengadakan simposium dengan topik “penanganan terkini bagi Infeksi Menular Seksual (IMS) dan HIV & AIDS”. Kegiatan ini ditujukan khususnya bagi semua tenaga medis dan mahasiswa yang terkait dengan kesehatan seperti dokter, perawat, dan bidan.

KYC merupakan bagian dari PKBI cabang Bali yang aktif memberikan pelayanan kesehatan dan berbagi informasi maupun melakukan edukasi pada masyarakat umum. Ketua panitia, dr. Yanitama Putri, S.Ked. menyampaikan dalam wawancara terpisah bahwa kegiatan ini didasari oleh semakin meningkatnya kasus-kasus IMS dan HIV & AIDS di masyarakat. “Tentunya diperlukan guideline terpadu dan terus update untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal, prima, efektif, dan efisien kepada masyarakat. Karena itulah sasaran dalam seminar kali ini adalah para pemberi pelayanan kesehatan”, ujarnya.

Dr. Wiraguna, Sp.KK menegaskan bahwa para pekerja seks masih menjadi korban dengan jumlah yang paling tinggi dalam penularan IMS. “Sebagai tenaga medis, yang dapat kita lakukan ialah mengobati pasien dengan tuntas, menjaga kepatuhan pasien dalam minum obat sehingga memperkecil terjadinya resistensi terhadap antibiotik tertentu,” paparnya.

Sementara Prof. Mangku Karmaya, ketua pengurus PKBI Cabang Bali, mengatakan “Sampai akhir 2010, berdasarkan jumlah total kasus HIV & AIDS, Bali menduduki peringkat ke-5 di Indonesia, tetapi berdasarkan prosentase penduduknya, Bali berada di peringkat ke-2. Tentunya ini bukan hasil yang patut dibanggakan.”

Peserta tampak sangat aktif dalam bertanya dan berbagi pengalaman. Salah seorang peserta berpendapat bahwa saat ini Bali masih menjadi tujuan wisata para turis asing.  Seringkali mereka datang ke rumah sakit atau klinik sebagai pasien dan mengharapkan penanganan dengan standar yang sama seperti di negara asalnya.

“Lalu bagaimana tentang perbedaan waktu meminum obat yang akan berubah akibat perbedaan jam antar negara?” tanya salah seorang peserta. Prof. Tuty menyampaikan bahwa memang akan ada perubahan jadwal minum obat bagi mereka, terutama bagi pasien yang harus meminum obat secara berkelanjutan berdasarkan waktu kerja obat seperti misalnya ARV (Anti Retro Viral- red.). “Penanganannya akan berbeda antara pasien yang melakukan traveling dari barat ke timur, dan sebaliknya.

Untuk menyikapi masalah ini, nantinya Fakultas Kedokteran Universitas Udayana akan bekerjasama dengan Sekolah Menengah Farmasi Interna RSUP Sanglah untuk menyusun guideline ’Travel Medicine’, jawabnya.  Salah seorang peserta yang hadir mengaku banyak mendapatkan informasi terbaru, “Mantep simposiumnya, kan sering tuh dapat pasien gitu, sekarang jadi bisa menyamakan obat pilihan pertama dalam nanganin pasien IMS, lumayan nambah ilmu”, ujar salah satu dokter di sebuah rumah sakit swasta.
08 Feb 2011 17:31 WIB : Berita Foto

Peserta KB Laki-laki Meningkat Tajam

Peserta program keluarga berencana (KB) dari kalangan laki-laki tahun 2010 di Jawa Tengah, meningkat tajam. Dari sasaran 50.489 orang, bisa direalisasi hingga 56.153 orang. Penggunaan alat kontrasepsi kondom tetap yang tertinggi dibandingkan metode operatif pria (MOP) atau sering disebut vasektomi. Persentase peningkatan tersebut lebih tinggi dibandingkan peserta KB perempuan.

10 Sep 2012 11:45 WIB : Hasil Riset dan Investigasi

HASIL RISET TENTANG PENGETAHUAN DAN PERILAKU KESPRO DAN SEKSUAL REMAJA PADA 3 WILAYAH DI KALIMANTAN TENGAH

Dokumen ini merupakan hasil riset yang dilakukan oleh Youth Center PKBI Kalimantan Tengah untuk melihat tingkat pengetahuan dan perilaku Kespro dan Seksual remaja pada 3 wilayah di Kalimantan Tengah, yaitu Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya.
05 Oct 2010 08:34 WIB : Berita Panjang

Desa Hargorejo Juarai Lomba Desa Peduli Anggaran Kesehatan Reproduksi

Setelah melalui proses penjurian yang panjang dan ketat, akhirnya PKBI Kulon Progo memutuskan Desa Hargorejo berhak menyandang Terbaik 1 Lomba Desa Peduli Anggaran Kesehatan Reproduksi dengan menyisihkan 30 desa dampingan PKBI Kulon Progo lainnya. Dalam pengumuman pemenang di Rumah Makan Jawani, (27/08), pihak panitia juga menetapkan Desa Sendangsari sebagai Terbaik 2 serta Desa Bendungan sebagai Terbaik 3. Sementara posisi Harapan 1 dan 2 masing-masing diraih oleh Desa Kalidengen dan Desa Purwosari.
 
Dalam sambutan singkatnya, Kepala Desa Hargorejo, Bhekti Murdayanto, S.E., mengatakan bahwa di desanya, anggaran untuk kesehatan reproduksi ada di pos karang taruna dan KB. “Sebenarnya sangat sulit menganggarkan kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi masyarakat, namun kami berusaha supaya agenda tentang kesehatan reproduksi bisa masuk dalam APBDes dan menjadi kegiatan rutin kami”, ujar Bhekti. 
 
Sementara Suwarno Utomo, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Desa Sendangsari, mewakili Kepala Desa Sendangsari, mengatakan bila masyarakat Desa Sendangsari menghendaki  seluruh kegiatan untuk kesehatan reproduksi tahun 2011 didanai oleh pemerintah desa. 
 
Acara ini diawali dengan sambutan dari Ketua Pengurus Harian Daerah (PHD) PKBI DIY Dra. Hj. Budi Wahyuni, M.M., M.A. yang disampaikan oleh Wakil Bendahara PHD PKBI DIY, Justina Satiti. Budi mengatakan bahwa lomba ini bukan merupakan akhir dari pengorganisasian tapi merupakan proses awal untuk pengorganisasian yang lebih baik.
 
Tujuan diadakannya lomba desa ini adalah untuk mengetahui seberapa besar anggaran pemerintah desa untuk kesehatan reproduksi bagi masyarakatnya. “Selain itu, dengan adanya lomba ini, kami bisa mengadakan advokasi anggaran untuk desa setempat”, kata Paulo Ngadicahyono, penanggungjawab lomba sekaligus Direktur Pelaksana Cabang PKBI Kulon Progo “Untuk kelima desa ini, kami rasa sudah bagus, karena dalam APBDes mereka sudah memiliki anggaran untuk kesehatan reproduksi termasuk didalamnya KB dan Kesehatan Reproduksi Remaja yang berwujud dalam kegiatan-kegiatan yang sudah mereka lakukan”, tambah Paulo.
 
Lomba ini didahului dengan sosialisasi ke 30 desa dampingan PKBI Kulon Progo melalui kader-kader yang selama ini bekerjasama dengan PKBI.  Seleksi internal kemudian dilakukan oleh PKBI Kulon Progo dan muncul 5 desa yang didalam APBDes mereka muncul anggaran untuk kegiatan kesehatan reproduksi. Dari kelima desa itu, diadakan seleksi lagi dengan mengundang juri dari PKBI DIY serta diskusi juri dengan pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, PKK dan Karang Taruna.
 
Selain mendapatkan trophy, kelima desa tersebut juga mendapatkan uang pembinaan yang besarnya bervariasi. “Kami berharap uang pembinaan tersebut bisa digunakan desa setempat untuk lebih memperbanyak kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi masyarakat”, kata Putri Khatulistiwa, salah satu juri sekaligus Koordinator Program Lentera Sahaja PKBI DIY. Melalui lomba ini, diaharapkan kedepannya anggaran untuk kesehatan reproduksi bisa masuk APBDes di semua desa Kulon Progo, sekaligus memupuk kepedulian masyarakat akan pentingnya kesehatan reproduksi bagi dirinya. “Sebenarnya capaian kecil seperti kepala desa yang belum memahami pentingnya kesehatan reproduksi bagi masyarakatnya, jadi paham setelah desanya mengikuti lomba ini cukup membuat kami lega”, kata Paulo.
05 Oct 2010 08:20 WIB : Berita Pendek

Lokalisasi Merong Diusulkan Pindah

Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara (Batara) mengusulkan pemindahan lokalisasi Merong, masyarakat biasa menyebutnya lembah durian . "Kami akan usul ke pihak pemerintah agar memindahkan lokalisasi Merong, sebab saat ini lokasinya sudah terlalu dekat dengan pemukiman penduduk," ujar Hj. Nurul Aini, anggota Komisi B DPRD Kabupaten Batara.
 
Menurut Nurul, pemindahan ini meski cepat dipikirkan Pemerintah Daerah, sebab juga sudah meluas dekat dengan sekolah. Meski dicari lokasi baru terisolir dan jauh dengan pemukiman. Alternatifnya ada dua, bisa jadi di arah jalan Negara Muara Teweh-Banjarmasin atau sebaliknya ke arah jalan Negara Muara Teweh-Puruk Cahu. "Kalau dahulu bisa jadi tepatnya jauh dari pemukiman, tetapi sekarang kondisi kota Muara Teweh terus berkembang menjadi besar," katanya.
 
Lokalisasi Merong sudah ada sejak tahun 1980-an. Di lokalisasi ini menampung ratusan Perempuan Pekerja Seks (PPS). Pemerintah Daerah sebenarnya sudah lama mewacanakan pemindahan lokalisasi itu. Hanya saja hingga kini belum ada realisasi. "Kita sangat menginginkan lokalisasi itu pindah, tetapi pemerintah juga mesti memikirkan jauh masalah lokasi dan juga sarana dan prasarana, sehingga tidak ada penolakan berlebih dari mereka yang mencari nafkah dan tinggal di lokalisasi," kata Sinar, anggota DPRD yang lain.
05 Oct 2010 08:11 WIB : Berita Pendek

Angka Kematian Ibu Tinggi

Dr. Don F. Leiden, Kepala Dinas KesehatanProvinsi Kalimantan Tengah mengatakan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kalimantan Tengah tergolong tinggi. "Secara nasional kematian ibu sebesar 307 per 100.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi (AKB) 35 per 1000 kelahiran hidup. Kalteng walaupun tinggi, namun masih di bawah angka nasional," katanya.
 
Dengan tingginya AKI pemerintah akan introspeksi diri tentang kesehatan. Karena angka-angka itu sebenarnya belum valid dan belum detail. "Yang ada,  data kematian ibu yang tidak dalam persentase, namun secara absolut saja, misalnya desa A angka kematian ibu tiga orang satu tahun, kemudian di desa lain juga begitu. Itu pun tidak ada yang mencatat kusus dan ini tidak ada tupoksi di Dinas Kesehatan," ujarnya.
 
Dr. Ina, satff di Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng mengatakan Dinas Kesehatan memang hanya mencatat kematian ibu karena hamil atau persalinan saja. Kematian ibu akibat kesehatan tidak ada, misalnya karena serangan jantung. "Yang mendata  seharusnya Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga bisa menjadi acuan bagi yang lain. Dan penyebabnya menyeluruh baik dari individu yang bersangkutan, lingkungan atau pun pemerintahannya," tuturnya.
 
Tampaknya terkesan saling lempar tanggung jawab mengenai validitas data ini. Seperti yang dikatakan Lisdawati, anggota PKK Kota Palangka Raya. Ia menyayangkan sikap saling lempar tanggung jawab dari beberapa pihak. Menurutnya dengan kerja sama menyeluruh semua pihak, masalah angka kematian ibu ini dapat diselesaikan dengan cermat. "Mari kita membenahi pelayanan untuk ibu hamil, baik itu pra kelahiran maupun pasca kelahiran, karena masalah ini adalah kepentingan kita bersama," ujarnya.
31 Aug 2010 07:30 WIB : Berita Foto

Youth Day, PKBI Kalteng Gelar Debat Remaja

Memperingati hari remaja internasional (International Youth Day), PKBI Kalimantan Tengah menyelenggarakan debat remaja antar sekolah. Isu virginitas dan pornografi diangkat sebagai topik utama dalam debat remaja yang dilaksanakan Sabtu (7/8). Staff PKBI Kalteng, Jailani, mengatakan, "Virginitas dan pornografi diangkat untuk melihat daya nalar para remaja dalam menanggapi isu tersebut, dan bagimana menjaga sikap mereka."
Sebelumnya, isu virginitas dan pornografi menjadi topik yang ramai diperbincangkan para remaja dalam pelatihan Pusat Informasi dan Konseling-Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) PKBI Kalteng beberapa bulan lalu. "Ketika para remaja berhadapan dengan yang namanya virginitas, angan-angan mereka lalu menunjuk kepada seks bebas dan perilaku pacaran. Begitu juga dengan pornografi, yang saat ini selalu menghantui remaja karena sifat ingin tahu mereka," tambah Jailani.

20 Jul 2010 10:41 WIB : Berita Pendek

Warga Keluhkan Pelayanan ASKES

Sebagian besar peserta ASKES (Asuransi Kesehatan) di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat mengeluhkan pelayanan perusahaan asuransi kesehatan plat merah itu. Data dari survey RSUD Sultan Imanuddin pada 2009 lalu, ada 516 peserta yang menilai pelayanan ASKES tidak sungguh-sungguh.
Marjohan, seorang PNS di Kecamatan Kotawaringin Lama mengatakan banyak peserta ASKES terpaksa menebus obat di luar. "Bagi peserta ASKES, jangan berharap banyak bila biaya berobat dapat potongan dari kartu ASKES," tutur Marjohan.
 
Gusti Bahrudin S.Ag, guru agama Sekolah Dasar ini mengaku sangat kecewa dengan pelayanan ASKES. Dia juga meminta kepada masyarakat yang mempunyai kartu ASKES agar tidak menggunakannya lagi. "Persediaan obat di ASKES sangat minim. Sehingga harus banyak menggunakan uang pribadi. Kalau perlu tidak usah menggunakan kartu ASKES saja agar lebih mudah memilih kamar. Tidak lagi ditentukan oleh golongan atau jabatan tertentu," tukas Gusti dengan nada tinggi.
 
Direktur RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun Dr. H. Sayuti Syamsul MPPM membenarkan banyaknya keluhan peserta ASKES di rumah sakit yang dipimpinnya. "Apa yang ada dalam data hasil survey itu benar adanya dan tidak mengada-ada," ungkap Sayuti.
 
Sementara Asisten Manager ASKES Pangkalan Bun, Septa Efraim Tarigan mengatakan pihaknya selalu memberikan informasi, hak, kewajiban dan prosedur pelayanan berobat kepada pasien. "Kami menempelkan di kaca loket ASKES RSUD Sultan Imanuddin dan penjelasan langsung petugas kepada pasien saat pasien mengurus formulir dan kartu berobat di RS," kata Septa.
 
Menurutnya, ASKES juga telah membuka layanan kesehatan dasar bagi peserta ASKES. Sebagai contoh bila peserta ASKES ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di pagi hari maka tujuannya adalah puskesmas. Namun untuk pelayanan dokter keluarga di waktu sore hari.
"Saat ini layanan apotek sudah 24 jam kepada pasien, memang sebelum april 2010 layanan apotek tidak 24 jam. Tapi sejak 1 april 2010 pihak ASKES dan RSUD Sultan Imanuddin sudah bekerja sama untuk layanan apotek 24 jam," jelas Septa.
02 Jun 2010 13:51 WIB : Berita Foto

Meningkat, Kasus KTD Remaja di Semarang

“Alur dan konsep cerita kaya akan ide dan proses pembelajaran bagi remaja. Acara ini mestinya sering diselenggarakan untuk meminimalisasi dampak buruk dari pergaulaan bebas yang kini makin marak,” kata Ian (21) mahasiswa IAIN Walisongo Semarang.

21 May 2010 11:09 WIB : Berita Foto

Lies Marcoes-Natsir, MA: Mitos Seksualitas di Kalangan Santri

"Tiga hal penting berkaitan dengan Kesehatan Reproduksi, didengarkan suaranya, mendapatkan informasi dan mendapatkan layanan," kata Lies Marcoes-Nastsir, saat memfasilitasi Workshop Penyusunan Modul Pelatihan Kesehatan Reproduksi bagi Santri, yang diselenggarakan Fahmina Institut di Cirebon, pada tanggal 18-19 Mei 2010.

10 May 2010 10:21 WIB : Berita Pendek

Menurunkan Kematian Ibu Melahirkan, Menggalakkan Gerakan Sayang Ibu

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BK-PP) di Kabupaten Barito Utara akan melaksanakan program Gerakan Sayang Ibu (GSI). Kepala BK-PP Barito Utara Drs. H. Bambang Edy Prayitno M.M. mengatakan pertengahan Mei ini akan dilaksanakan rapat koordinasi dengan pihak terkait untuk memantapkan program kegiatan GSI di setiap kecamatan di kabupaten Barito Utara.

Bambang mengatakan program GSI ini bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan kematian bayi, meningkatkan status gizi ibu dan anak serta meningkatkan perkembangan otak. "Program ini juga bertujuan memantau kehamilan ibu secara baik, pemeriksaan dan pemberian imunisasi kepada ibu-ibu hamil dan penggalakan masyarakat dalam posyandu," katanya.

05 May 2010 06:01 WIB : Berita Pendek

Meluaskan Akses bagi Remaja, Diadakan Pemilihan Duta Mahasiswa

Akses informasi kesehatan reproduksi remaja harus menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Riau. Hal ini disampaikan Retno Mayangsari, Direktur Pelaksana Daerah (Dirpelda) PKBI Riau yang juga menjadi Dewan Juri dalam kegiatan ini, saat mengomentari Pemilihan Duta Mahasiswa untuk Pemberian Informasi Kesehatan Reproduksi Remaja, di Kantor BKKBN Provinsi Riau, pekan silam.

26 Apr 2010 12:14 WIB : Berita Pendek

Kekerasan Terhadap Perempuan Harus Dihentikan

Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) IKIP PGRI Semarang, menghimbau masyarakat tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, tidak menganggap perempuan sebagai kanca wingking. , sehingga hanya menganggap perempuan sebagai “boneka” laki-laki yang bisa diperlakukan apa saja, tanpa memerhatikan perasaan dan hak-haknya.

26 Apr 2010 11:48 WIB : Berita Pendek

Menurunkan AKI dan AKB, Perlu Program Berperspektif Hak Perempuan

Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009, mencapai 114 kasus per 100 ribu kelahiran hidup (KH). Angka rata-rata ini sedikit lebih rendah dibandingkan Tahun 2008 yang mencapai 114,4 kasus. Dalam level nasional angka ini relatif lebih rendah, yang mencapai angka 228 kasus, tetapi lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Millenium Development Goals (MDGs) dalam kisaran angka 102 kasus per 100 ribu KH.

13 Apr 2010 12:46 WIB : Berita Pendek

Tidak Ada Dokter Spesialis, Masyarakat Menuntut Didatangkan Rutin

Masyarakat Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, menuntut Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan, untuk secara rutin mendatangkan dokter spesialis di RSU Kuala Pembuang. Setiap kali dokter spesialis datang, RSU Kuala Pembuang dipadati pasien.
 
Menurut Rahmad, warga Seruyan, jenis penyakit memang harus ditangani dokter yang ahli di bidangnya, walaupun di Puskesmas dan Rumah Sakit memiliki dokter. "Untuk jenis penyakit seperti TBC, penyakit dalam, kesehatan gigi, penyakit pada balita dan manula, tidak bisa kan kalau cuma mengharap pada dokter umum, harus yang ahli di bidangnya supaya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan," katanya.
 
Pihak RSU Kuala Pembuang melalui seorang staffnya, Edi Santoso, mengupayakan agar terus didatangkan dokter spesialis kepada Dinas Kesehatan Provinsi. "Disini sudah ada dokter, namun dokter umum saja, untuk dokter spesialis, seperti dokter anak dan dokter gigi didatangkan dari Sampit (Kab. Kotawaringin Timur) dan Palangka Raya," katanya.
 
Namun, menurut Edi ada sedikit kendala mendatangkan dokter spesialis. Di antaranya jarak tempuh antara satu kabupaten dan kabupaten lainnya. "Ada kendala transportasi, misalnya untuk masuk ke pelosok-pelosok daerah, belum lagi anggaran untuk honor dokter tersebut masih minim," katanya.
 
Ridwan, warga Kuala Pembuang, sangat mengharapkan kehadiran dokter spesialis, ia tidak mempermasalahkan biaya administrasi atau semacamnya asal masih dalam kewajaran. Menurutnya, biaya tidak jadi soal meski sudah dinaikkan dari tarif standard. "Dari pada warga harus mahal-mahal mengeluarkan biaya transportasi ke Sampit atau ke daerah lain, kemudian mengeluarkan biaya lagi untuk berobat," ujar Ridwan, yang berprofesi sebagai PNS.
13 Apr 2010 11:43 WIB : Berita Panjang

Turnamen HUT YONDANIV 403, Tim Volley Waria Turut Ambil Bagian

Tim bola volly Selendang Milioner, yang beranggotakan gay dan waria, turut memeriahkan turnamen yang diselenggarakan untuk memperingati hari jadi Batalyon Komando Militer Wilayah IV (YONDANIV) 403 Yogyakarta. Mereka tampil melawan tim putri bola volley UPN di kompleks Batalyon 403, Rabu (31/3).

13 Apr 2010 11:20 WIB : Berita Pendek

Sistem Distribusi Perlengkapan Kesehatan Buruk

Kekosongan vaksin di Kalimantan Tengah akhirnya dilaporkan masyarakat ke DPR RI melalui Komisi C DPRD Kalimantan Tengah, dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri Kesehatan. Hasilnya, pada awal bulan April ini, vaksin akan dikirim. "Vaksin selama tiga bulan ke depan akan segera dikirim dari pihak Kemenkes Jakarta," kata Ade Supriyadi, Ketua Komisi C DPRD Kalimantan Tengah.

29 Mar 2010 11:27 WIB : Berita Panjang

Menunggu Lelang, Balita Tak Divaksin


Kekosongan vaksin terjadi hampir di seluruh wilayah Kalimantan Tengah, karena sampai kini belum ada pengiriman dari Kementrian Kesehatan, karena menunggu proses lelang. Kondisi ini pun mengakibatkan para orang tua yang memiliki balita menjadi cemas, selain itu balita yang tidak mendapat vaksin cenderung rentan terinfeksi penyakit berbahaya. Balita yang seharusnya sudah memasuki jadwal vaksinasi justru tak bisa. Karena vaksin di puskesmas-puskesmas kosong.

29 Mar 2010 00:18 WIB : Berita Panjang

Kesehatan Reproduksi Remaja : Pemerintah Jangan Hanya Berwacana

Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat belakangan ini, memberikan banyak kontribusi dan pengaruh terhadap perkembangan pola pikir remaja, entah positif maupun negatif. Salah satunya, berpengaruh terhadap kehidupan seks mereka. Yang paling kentara saat ini adalah banyaknya remaja yang diketahui sudah melakukan hubungan seks pranikah. Bahkan, setiap tahunnya hal ini menunjukkan adanya tren peningkatan.

25 Mar 2010 11:40 WIB : Berita Panjang

Kampanye Cuci Tangan Yang Benar Warnai Hari Air Sedunia

Air sangatlah penting bagi kehidupan masyarakat luas. Sanitasi air yang buruk mengakibatkan 5.000 balita di dunia meninggal, sedangkan tercatat 500 balita di Indonesia. Terkait dengan kesehatan reproduksi, air juga merupakah hal yang vital. Gangguan kesehatan reproduksi yang bisa berdampak pada kematian ibu dan anak dapat pula terjadi karena infeksi dan kontaminasi bakteri yang muncul dari sanitasi lingkungan yang buruk.

BORDA Indonesia bersama LPTP Yogyakarta dan Female Radio FM, memperingati Hari Air Sedunia yang jatuh setiap 22 Maret melalui acara bertajuk Grebeg Air (21/03). Kampanye ini diselenggarakan untuk mendesak pemerintah agar memperhatikan persoalan sanitasi bagi 2,5 juta orang yang belum mendapatkan akses sanitasi yang layak.  Dian Purnomo, selaku Koordinator Acara, mengatakan sehubungan dengan Konferensi Tingkat Tinggi Air dan Sanitasi I bulan April mendatang di Washington DC, setiap orang harus ikut berpartisipasi untuk meminta pemerintah memprioritaskan persoalan air yang merupakan hajat hidup orang banyak. “Tidak ada seorangpun yang bisa hidup tanpa air kan," ujarnya.

Gerakan cuci tangan yang benar merupakan salah satu acara yang dikampanyekan dalam Grebeg Air di dusun Jethak II, Sidokarto, Sleman. Pola hidup sehat seperti kebiasaan mencuci tangan dengan benar penting dikampanyekan pada masyarakat sejak usia dini. Ia juga membenarkan cuci tangan merupakan salah satu pola hidup sehat yang disarankan pada orang yang terinfeksi HIV dan AIDS. Kebiasaan ini pastinya perlu didukung pada penyediaan air bersih yang tersedia dari lingkungan yang baik dan bersih pula. "Penataan Mandi Cuci Kakus (MCK) seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk terciptanya sanitasi lingkungan yang sehat", tutur Dian yang juga aktivis HIV dan AIDS ini.

MCK Plus yang dibangun BORDA Indonesia, menjadi salah satu proyek percontohan bagi pengelolaan lingkungan yang baik. Bio Pori yang diperkenalkan pada masyarakat juga merupakan percontohan bagi pembangunan pemukiman dan jalan dengan respan air yang baik. "Hal ini bisa dicontoh masyarakat lainnya di luar dusun Jethak II," ujar Koordinator LPTP dalam sambutannya.

Lima ratus enam puluh lima orang antrian MCK Plus merupakan cara mengkampanyekan pentingnya sanitasi lingkungan yang sehat. Selain penataan air dan MCK, kebersihan lingkungan juga menjadi isu utama yang diangkat dalam acara ini. Ketertiban membuang sampah serta penyediaan tempat sampah hingga proses pengolahan sampah juga dipamerkan di acara ini.

Ir.Pornomo, Wakil Bupati Kabupaten Sleman, menyambut baik acara Grebeg Air ini dan berpesan pada seluruh masyarakat, untuk mulai menghemat air bersih. Jangan sampai terjadi penghambur-hamburan air untuk kepentingan yang tidak penting. Ia mengingatkan masih banyak daerah yang kekurangan air bersih. "Penting bagi masyarakat untuk menolong sesama yang membutuhkan air bersih ini, selain itu menjaga lingkungan yang sehat dan bersih dengan merawat saluran air dan tidak membuang sampah sembarangan," ujar Purnomo.
25 Mar 2010 11:36 WIB : Berita Pendek

Menolak Paisen, Bisa Mendapatkan Sanksi

Endang Rahayu Sedyaningsih, Menteri Kesehatan RI, mengatakan jika rumah sakit atau dokter menolak pasien dengan alasan apapun akan mendapatkan sanksi. Kecuali, bila seluruh ruangan perawatan memang betul-betul penuh dan tidak memungkinkan menampung pasien lagi.

25 Mar 2010 10:42 WIB : Berita Pendek

Partisipasi Laki-laki dalam KB Masih Rendah

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Tengah menargetkan 907 ribu peserta program Keluarga Berencana (akseptor KB) pada 2010. Angka ini diharapkan bisa target pencapaian peserta KB, sehingga pencapaian nasional lebih tinggi. Jumlah tersebut, 856 ribu perempuan dan 50.489 laki-laki.

Dra. Sri Murtiningsih, MS, Kepala BKKBN Jawa Tengah, menyampaikan rencana itu dalam Rapat Kerja Daerah Pembangunan Kependudukan dan KB tingkat Jawa Tengah, di Gedung Grhadika Bhakti Praja, Selasa pekan lalu. Sri mengakui partisipasi laki-laki dalam program KB masih cukup rendah. Pencapaian peserta laki-laki dalam program KB tahun 2009 hanya mencapai 37,78 persen dari target yang ditetapkan. Namun, pencapaian peserta KB baru tahun 2009 berhasil melampaui perkiraan permintaan masyarakat hingga sebesar 108,10 persen. “Di samping usaha penambahan akseptor baru, kami tetap berusaha meningkatkan kembali kesertaan KB MKJT, khususnya IUD, MOP, dan MOW,” katanya.

Target pencapaian kontrak kinerja program KB di Jateng, diharapkan bisa terealisasi pada triwulan ketiga 2010. Untuk mencapainya, harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan atau penerapan Standart Operasional Prosedure (SOP) dan meningkatkan sarana bagi provider. Sri menjelaskan, laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jateng sebesar 0,84 persen, dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 35 juta jiwa dan tingkat kepadatan penduduk pada satu kilometer persegi mencapai 995 jiwa. "Sangat tepat kiranya program KB masih menjadi urusan wajib pemerintah, mengingat laju pertumbuhan penduduk provinsi ini cukup tinggi," katanya.

Selama kurun waktu 2005-2009, Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total cenderung fluktuatif dan terdapat kesenjangan cukup signifikan antarkabupaten atau kota. Hasil Survei Demografi Kependudukan dan Kesehatan Indonesia, TFR di Jateng sebesar 2,3 anak per perempuan usia subur. Fenomena ini mengindikasikan, di Jateng setiap satu jam lahir 30 bayi atau 129.600 bayi setiap tahunnya. Jika diasumsikan setiap manusia memasuki dunia kerja pada 2032, Jateng harus menyediakan 129.600 lapangan kerja setiap tahunnya. Menurut Sri, cara yang efektif harus menekan kelahiran melalui program KB. KB dimasyarakatkan kembali, agar tertarik ikut KB. "Syukur-syukur bisa jadi akseptor tetap," katanya.

Dalam pencapaian Contraseptive Prevalence Rate (CPR) atau angka pemakaian kontrasepsi, Sri menjelaskan, target Jawa Tengah tahun 2010 sebesar 65 persen, sehingga jika dihitung, dibutuhkan tambahan peserta KB baru sebesar 907.007. CPR pada 2007 secara nasional baru mencapai 61,4 persen, padahal harapan pemerintah bisa mencapai 75 persen. “Ini menandakan masyarakat masih belum bisa menyadari pentingnya perencanaan keluarga melalui program KB,” ujarnya.
18 Mar 2010 20:34 WIB : Berita Foto

Konseling Bukan Pemberian Informasi

Pamuji, bukan nama sebenarnya (60) merasa bingung dengan statusnya, saat mendapat diagnosa HIV positif dari Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru (BP4) Yogyakarta. Sekalipun ia telah mendapat rujukan dan mengakses layanan CST di RSUP. DR Sardjito. "Informasi yang diberikan belum Jelas," ujarnya di Griya lentera PKBI, kemarin.

18 Mar 2010 19:59 WIB : Berita Pendek

Muncul Keluhan Layanan Kesehatan, Gelar Pengobatan Gratis

Pelayanan kesehatan tidak memadai, terbatasnya tenaga kesehatan dan tidak sedikit petugas kesehatan mangkir dari kewajibannya, membuat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Murung Raya mengambil sikap. Menggandeng perusahaan swasta, Dinkes Kabupaten Murung Raya menggelar pengobatan gratis di Desa Bantian, Kecamatan Babuat.

14 Mar 2010 08:56 WIB : Berita Pendek

Penggalakkan Program KB, Jangan Tiru Cara-cara Orde Baru

Penekanan laju pertumbuhan penduduk, mutlak diperlukan. Pertumbuhan penduduk, khususnya di Jateng, tidak sebanding dengan pertumbuhan perekonomian. Satu persen pertumbuhan penduduk, sama dengan warga 2 juta orang. Ini sangat berisiko bagi kelancaran pembangunan. Selain membuat Jateng jadi lebih padat, peledakan penduduk semakin membuat tingkat kriminalitas meningkat.

10 Mar 2010 13:01 WIB : Berita Panjang

PKVHI Luncurkan Website Baru

Perhimpunan Konselor VCT HIV Indonesia (PKVHI) luncurkan website barunya. Nasrun, pengelola website PKVHI mengatakan pengguna internet di Indonesia rata-rata didominasi kelompok usia muda yang merupakan sasaran tepat untuk menyebarkan informasi HIV dan AIDS. Kasus AIDS sekarang ini tampaknya banyak terjadi di kelompok ini. "Websitie bisa diakses di www.pkvhi.org," katanya akhir pekan silam.

10 Mar 2010 12:53 WIB : Berita Foto

Rezim SBY Gagal Melindungi Perempuan

Krisis ekonomi-politik sejak 1997 belum dijawab sebagai political will yang berpihak pada kondisi krisis kaum perempuan. Beban krisis ekonomi-politik perempuan sebagai penyangga tiang reproduksi sosial menciptakan kondisi perempuan berada dalam titik kritis.

06 Mar 2010 22:36 WIB : Berita Pendek

Pasal Dalam Raperda HIV dan AIDS Tak Sebutkan Kondom Sebagai Pencegahan.

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) HIV dan AIDS memasuki tahapan akhir untuk disahkan. Sebelumnya, telah dilakukan konsultasi dengan komunitas, masyarakat, penyedia layanan, dan LSM). "Pembahasan Raperda hampir final," kata dr. Ahmad, dari Dinas Kesehatan Propinsi DIY.

Menurut dr. Ahmad, dalam Raperda ini masih belum menyebutkan secara eksplisit soal kondom. Hal itu untuk menghidari perdebatan tentang kondom yang sering terjadi di kalangan luas. Peraturan Gubernur akan mengatur secara teknis, permasalahan kondom yang sempat diperdebatkan. "dr. Yandri sebagai praktisi klinis saat itu menanyakan mengapa pasal tentang kondom tidak eksplisit disebutkan. "Tapi setelah dijelaskan ada Paraturan Gubernur akan menjelaskan secara teknis,” katanya.

01 Mar 2010 11:00 WIB : Berita Panjang

Pemerintah NTB Dukung Pendidikan Kespro Masuk Kurikulum

Komitmen Pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadikan Pendidikan Kesehatan Reproduksi menjadi kurikulum pantas diacungi jempol. Bekerja sama dengan LSM dan Dinas terkait, Pendidikan Kesehatan Reproduksi akan menjadi kurikulum sekolah negeri dan sekolah di Kota dan Kabupaten seluruh Provinsi NTB.

Dalam catatan Pemda NTB, beberapa lembaga yang telah menerbitkan buku mengenai pendidikan Kespro, misalnya, Departemen Kesehatan, BKKBN, UNFPA, dan PKBI. PKBI Daerah NTB sendiri telah bekerjasama dengan UNFPA menerapkan Pendidikan Kespro melalui kurikulum Muatan Lokal.

“Kami akan mencoba memasukkan Pendidikan Kespro melalui Pendidikan Umum. Sebagai percontohan kami akan mencoba di empat kabupaten yang ada di NTB,”  kata Drs. H. Muchtar, Staff Pemda NTB yang juga menjabat Kepala Sekretariat KPA Propinsi NTB.

25 Feb 2010 10:35 WIB :

Bila Sakit, Langsung Datang Ke Puskesmas

"Saya kemari mau ikut program KB dari Puskesmas, sekalian beli Pil," kata Mirna (25) saat menunggu giliran untuk dipanggil. Mirna, telah memiliki seorang anak, dan memanfaatkan pelayanan KB di Pustu Sungai Undang. Mirna mengaku, sebagai ibu turut bertanggung jawab atas keluarga dan perlu mendapatkan pelayanan KB.

24 Feb 2010 13:28 WIB : Berita Foto

'Banyak Anak Banyak Rezeki' Tidak Berlaku di Nyemoh

Sebagian besar wilayah pedesaan, memiliki prosentase penduduk usia anak dan balita lebih tinggi dibandingkan penduduk usia produktif dan lanjut usia. Tetapi, tidak demikian di Desa Nyemoh, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang. Di Desa ini, terjadi penurunan angka kelahiran cukup signifikan dalam 15 tahun terakhir.

22 Feb 2010 21:07 WIB : Berita Foto

Rumpi Remaja Sehat V di Bangli: Ketika Remaja Membicarakan Cinta

“Valentine bisa dimaknai seperti dua sisi mata uang, bisa berakibat baik maupun buruk. Jika tidak dapat memfilter diri, akan menjerumuskan ke arah yang salah," kata I Nengah Gianyar, Wakil Bupati Bangli, pekan silam, di Aula P3 Bangli.

19 Feb 2010 15:09 WIB : Berita Pendek

Kekurangan Bidan, Periksa Kandungan Harus Antri

Dua puluh delapan desa dari sekitar 160-an desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), masih belum memiliki tenaga bidan. Di Kotim masih terbatas lulusan D III Kebidanan.

15 Feb 2010 10:59 WIB : Berita Pendek

Obat Generik Dikeluhkan, Ruang VIP Segera Ditambah

Ketersediaan obat generik di apotek masih dikeluhkan pasien. Jenis obat generik yang diresepkan, ternyata tak tersedia di pasaran. Ada obat sejenis, tidak masuk daftar obat yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan. Karena masuk dalam obat paten, pasien menebus dengan harga mahal.

09 Feb 2010 18:27 WIB : Berita Pendek

Dana Berobat Gratis Warga Miskin Ditambah

Pemerintah Kota Semarang mengajukan dana Rp. 13 Milyar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2010. Diperuntukkan kebutuhan pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota (Jamkesmaskot) dan membiayai warga miskin yang akan berobat ke rumah sakit dan Puskesmas secara gratis.

Tatik Suyarti, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang mengatakan peserta Jamkesmaskot terdiri dari warga miskin yang ada di Kota Semarang dan tidak masuk dalam data Jamkesmas Pusat. Program Jamkesmas yang didanai Pemerintah Pusat hanya mematok kuota 306.700 jiwa, yang sangat tidak sebanding dengan jumlah penduduk miskin Kota Semarang.

09 Feb 2010 18:09 WIB : Berita Pendek

Pil KB Picu Pengentalan Darah

Menggunakan kontrasepsi pil, masyarakat biasa menyebut pil KB ternyata berisiko tinggi. Karena bisa memicu terjadinya trombofilia (pengentalan darah). Menurut Catharina Suharti SpPD KHOM, studi epidemiologik memperlihatkan adanya hubungan antara pil KB dengan peningkatan risiko trombosis atau pengentalan darah.

dr. Catharina Suharti, SpPD KHOM, Kepala Sub Bagian Hematologi-Onkologi Medik RSUP Dokter Kariadi Semarang, menyampaikan hasil riset ilmiah ini dalam seminar "Trombofilia: Mengapa Perlu Diwaspadai" di Hotel Gumaya Semarang, pekan ini. Menurutnya, obat kontrasepsi oral mengandung kombinasi estrogen dan progesteron yang dapat menyebabkan darah mengental sewaktu-waktu. "Inilah yang mungkin tak disadari kita selama ini," katanya.

05 Feb 2010 18:09 WIB : Berita Panjang

Budi Wahyuni : "Datangi Lembaga yang Melakukan Survey"

Puluhan perempuan Pekerja Seks (PS) mengaku kecewa dan resah dengan Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa bulan lalu. Pasalnya, sejumlah PS tidak bisa mengetahui hasil test darahnya setelah mengikuti STBP.

05 Feb 2010 17:32 WIB : Berita Pendek

Remaja Haus Informasi HIV dan AIDS

Sanggar Konsultasi Remaja (SKR) yang dikelola STAR (Youth Center PKBI Riau) mendapatkan respons positif dari sekolah-sekolah di Riau. Buktinya, akhir tahun lalu baru dua sekolah yang mengembangkan, awal tahun 2010 sudah 10 sekolah yang mengembangkan SKR.

03 Feb 2010 12:50 WIB : Berita Panjang

Diskriminatif: Kawin Silang Agama dan Kebijakan Publik di Indonesia

Pemerintah dan DPR menghadapi tantangan berat berkaitan dengan kebijakan yang sebagiannya diberlakukan tahun 2009.  Pasalnya kebijakan itu menyangkut akomodasi kepentingan kelompok masyarakat versus kemungkinan terjadinya diskriminasi kelompok masyarakat yang lain. Misalnya, UU Kesehatan, RUU Jaminan Produk Halal, Perda dan Raperda yang secara spesifik terkait dengan agama.

30 Jan 2010 11:15 WIB : Berita Pendek

Penting, Pengetahuan Seks Sejak Dini

Pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini memacu timbulnya pemahaman keliru perihal seks bagi kalangan pelajar. Akibatnya, perilaku seks yang tidak bertanggung jawab dan menyebutnya sebagai hal biasa yang lumrah dilakukan.

30 Jan 2010 10:45 WIB : Berita Pendek

Pemerintah harus Proaktif

Pemerintah harus berada di garis depan dalam penanganan kasus IMS dan HIV dan AIDS. Karena peningkatan kasus di NTB sudah pada kondisi yang mengkhawatirkan. "Pemerintah harus aktif," kata Ramli, petugas Outreach Klinik IMS "Mitra Keluarga" PKBI NTB.

30 Jan 2010 10:34 WIB : Berita Panjang

dr. Rita: IMS Pintu Penyebaran HIV dan AIDS

Penanganan terhadap IMS (Infeksi Menular Seksual) tidak menjadi prioritas, melainkan hanya sebagai pendamping untuk kegiatan pemeriksaan VCT. Masih banyak elemen masyarakat dan pegiat HIV dan AIDS yang kurang memperhatikan penanganan IM.

30 Jan 2010 10:21 WIB : Berita Pendek

Gratis, Alat Kontrasepsi Bagi Masyarakat Kurang Mampu

Masyarakat kurang mampu, akan dibantu melakukan program Keluarga Berencana (KB) melalui pemberian secara cuma-cuma alat kontrasepsi spiral dan kondom. Sehingga mereka bisa meningkatkan kualitas hidupnya dan bisa lebih mendayagunakan potensinya.

30 Jan 2010 10:03 WIB : Berita Pendek

Sri Murtiningsih: "Baby Booming" Tetap Menghantui Indonesia

Ancaman ”baby booming” tahap kedua terus menghantui Indonesia , terutama Jawa Tengah, apabila pelaksanaan program KB tidak berjalan sesuai target yang ditentukan. Kelancaran program KB harus terus diimplementasikan karena sangat berpengaruh terhadap kemajuan dan kesejahteraan penduduk Indonesia.

29 Jan 2010 09:50 WIB : Berita Pendek

Pemerintah Dituntut Lebih Peduli Masalah Perempuan

Pemerintah Kota Semarang dituntut meningkatkan perhatian terhadap masalah perempuan. Banyak masalah perempuan di Kota Semarang belum tertangani dan bahkan tidak ditangani sama sekali. Program pemberdayaan keluarga kurang efektif dan kurang bisa memperjuangkan hak-hak perempuan.

29 Jan 2010 06:33 WIB : Berita Foto

FORI : SBY-Budiono Gagal

Seratus hari pemerintahan SBY–Budiono mendapat tanggapan negatif. Tidak serius menangani kasus-kasus negara, seperti bank Century. Ketidak seriusan pemerintah berdampak pada kesejahteraan rakyat yang terabaikan, padahal mereka dipilih oleh mayoritas rakyat.

29 Jan 2010 06:06 WIB : Berita Pendek

Jamkesmas, Salah Sasaran

Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dirasakan benar membantu masyarakat kurang mampu. Mereka akan mendapatkan layanan kesehatan garitis, jika bisa menununjukkan kartu Jamkesmas. Namun, apa jadinya jika pendataan warga dan alokasinya tidak tepat sasaran?

Seperti yang terjadi di desa Lahei, Kabupaten Barito Utara. Muncul keluhan masyarakat tentang Jamkesmas, terutama mereka yang kurang mampu. Adanya ketidaktepatan dalam pendistribusian kartu Jamkesmas. Warga miskin yang seharusnya menikmati pelayanan kesehatan gratis melalui Puskesmas, malah kesulitan mendapatkan pelayanan. Warga yang mampu turut menikmati pelayanan dengan menggunakan kartu jamkesmas.

Desa Lahei terbagi menjadi dua wilayah, Lahei 1 dan Lahei 2. Keduanya terpisah oleh sungai, masing-masing memiliki Puskesmas dengan fasilitas dan tenaga kesehatan yang cukup memadai. Namun warga desa Lahei 1 lebih memilih berobat di Puskesmas Lahei 2.

Bucu, warga kurang mampu dari Lahei 1 mengaku kecewa dengan Kamkesmas ini. "Saya bingung kenapa yang lebih mampu dapat, sedangkan keluarga yang miskin tidak. Padahal kami lebih berhak atas Jamkesmas," katanya.

Amat, staff Puskesmas desa Lahei 2 mengatakan, "yang mendata warga, ketua RT masing-masing. Namun sepertinya kurang akurat dan tepat sasaran. Jadi hasil datanya terkesan asal-asalan. Lahei 2 dulu pernah ada yang seperti itu, tetapi ada juga warga miskin yang memang dapat kartu Jamkesmas. Kebanyakan yang tidak dapat dari desa Lahei 1 dan mereka memilih berobat ke sini."

Seorang staff Puskesmas yang enggan disebutkan namanya menambahkan, sepertinya memang ada kecurangan dari pihak petugas yang mendistribusikan kartu Jamkesmas. Mereka memberikan kepada sanak saudaranya sendiri. "Masa mereka yang bisa belanja di pasar tetapi malah berobat gratis," katanya.

Irmansyah, SKM, Kepala Puskesmas desa Lahei 2, mengatakan pihak Puskesmas tidak melakukan tindakan apa-apa. Alasannya, bukan wewenang Puskesmas. Mereka hanya menyarankan kepada warga yang belum mendapatkan kartu Jamkesmas untuk melapor ketua RT masing-masing agar segera diurus. "Kalau memang ada warga yang ingin berobat, kami pun melihatnya dulu apakah dia miskin atau tidak. Tetap melayani mereka yang kurang mampu secara gratis walau belum memiliki kartu jamkesmas," katanya.

25 Jan 2010 11:26 WIB : Berita Pendek

Tidak Mengurus KTP Karena Mahal, Tidak Bisa Mengakses Askeskin

Bungaran, bukan nama sebenarnya, (27 tahun), warga Kampung Salam, Bahari, Medan Belawan, lemah lunglai setelah menemui dokter yang memeriksa kehamilan istrinya Sunarti, juga bukan nama sebenarnya (25 tahun). Hanya karena tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dia tidak mendapatkan akses pelayanan kesehatan atas kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) yang dialami istrinya.

25 Jan 2010 11:45 WIB : Berita Panjang

Tak Ada Layanan Test HIV di Gunung Kidul, Warga Mengalami Kesulitan

Anak laki-laki (7th) di Gunung Kidul diduga terinfeksi HIV. Dugaan muncul setelah dokter melihat riwayat kesehatan ibunya yang dirawat di RS. Sardjito karena AIDS. Saat anak itu menjalani pemeriksaan, didapatkan gejala mayor papular pruritic eruption (PPE), ganguan kulit kering yang meluas.

21 Jan 2010 10:28 WIB : Berita Pendek

Pemerintah Utamakan Penyetaraan Gender

Peserta KB laki-laki semakin minim. Perlu kebijakan dan langkah nyata Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memasyarakatkan program KB laki-laki. "Ini bisa menghapus diskriminasi gender dan mewujudkan kesetaraan gender di masyarakat kita," kata Soelimah.

15 Jan 2010 11:04 WIB : Berita Pendek

Anggaran Perempuan dan KB Turun Drastis

Alokasi anggaran Badan Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kota Semarang turun drastis dari Rp 87,58 miliar pada APBD 2009, menjadi Rp 76,68 miliar di RAPBD 2010. Itu artinya, anggaran turun 12,45 persen.

10 Jan 2010 16:20 WIB : Berita Panjang

Musdah Mulia: Laporan Pemerintah ke WHO, Tidak Menyebut Ada Aborsi

Terdapat fakta sekitar 77.1% kasus perempuan yang memilih tidak melanjutkan Kehamilan yang Tidak Diningkan (KTD) karena kegagalan alat kontrasepsi pada pasangan yang menikah. Sekitar 50% kasus, terjadi pada perempuan usia 30 tahun ke atas.

07 Jan 2010 13:24 WIB : Berita Panjang

Memperkuat Jaringan Untuk Akses Layanan Kesehatan

Bekerjasama dengan UNFPA, PKBI Nusa Tenggara Barat mengembangkan mekanisme rujukan pemberian layanan Infeksi Menular Seksual (IMS), VCT, bagi mitra strategis PKBI NTB dalam program Pencegahan HIV dan AIDS di NTB.

05 Jan 2010 07:39 WIB : Berita

Farid: Dana Program KB Harus Ditambah

Program KB mengalami kegagalan sejak otonomi daerah diberlakukan. BKKBN di tingkat Kabupaten/Kota dihilangkan. Program KB yang sebelumnya diatur pusat dan mengikat hingga ke tingkat pelosok desa, dihapus. Saat Orde Baru berkuasa masyarakat akrab dengan program KB dan bahkan diharuskan mengikuti program KB.

26 Dec 2009 10:40 WIB : Berita Pendek

Mendesak, Membangkitkan Program KB

"Merefleksi kembali kejayaan program Keluarga Berencana pada periode 1990-an akan memudahkan untuk membangkitkan kembali program KB, pada level kader dan penyuluh," kata Dra. Sri Murtiningsih, MS, Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah.

Penemuan inovasi baru dalam mengemas paket promosi program KB juga perlu dilakukan sehingga menjadi lebih menarik. Dra. Sri Murtiningsih, MS melihat lebih dari 90 persen masyarakat Indonesia mengetahui program KB. "Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola
program KB di lapangan cukup memfasilitasi penyediaan alat kontrasepsi," katanya.

Penyiapan tenaga medis, hampir di semua tempat pelayanan kesehatan sudah terpenuhi. Saat ini, membutuhkan pendekatan yang lebih inovatif kepada masyarakat, sehingga mereka berbondong-bondong kembali mengikuti program KB.

Persoalan program KB ini mulai mendapatkan perhatian kembali. Setidaknya, karena berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007 menunjukkan, program KB mengalami stagnasi. Angka Total Fertility Rate (TFR) Nasional tahun 2007 tetap di kisaran 2,6 dibandingkan tahun 2003 yang ada di angka 2,1. Meskipun, jika melihat keikutsertaan masyarakat dalam KB diukur dari pemakaian alat kontrasepsi selama kurun waktu lima tahun itu, bisa dibilang meningkat.

Hadziq Jauhary, Biro Jawa Tengah
16 Dec 2009 16:55 WIB : Berita Foto

Mendesak, Revitalisasi Sistem KB

Sistem pengendalian kelahiran melalui Keluarga Berencana (KB) harus segera direvitalisasi. Faktanya ada ledakan penduduk Indonesia setelah Orde Baru. Ini membutuhkan usaha serius. Bahu-membahu diperlukan untuk menyukseskan program revitalisasi sistem KB, menjadi lebih optimal.

05 Dec 2009 03:40 WIB : Berita Foto

Memperluas Akses Informasi HIV dan AIDS Melalui Seni Budaya

Seni budaya diharapkan bisa memperluas akses informasi dan perjuangan tentang isu Kesehatan Reproduksi dan Seksual [HIV dan AIDS], gender serta HAM. Demikian harapan Sri Sultan Hamengku Buwono X, dalam kata sambutan yang dibacakan Djoko Dwiyanto, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DIY, saat membuka secara resmi Festival Seni Tradisi 2009 PKBI DIY, malam ini (4/12)

02 Dec 2009 00:30 WIB : Berita Panjang

Tanpa Perspektif Gender dan HAM, Penanggulangan HIV dan AIDS Sia-sia

Puluhan orang dari beberapa organisasi berbasis komunitas (CBO) dan Civil Society Organization (CSO), yang tergabung dalam Solidaritas Peduli AIDS Yogyakarta (SPAY), melakukan aksi damai dengan turun ke jalan memperingati hari AIDS se Dunia, hari ini, di Yogyakarta.

02 Dec 2009 00:26 WIB : Publik

Pernyataan Sikap SPAY di Hari AIDS se Dunia

SPAY (Solidaritas Peduli AIDS Yogyakarta), menuntut pemerintah memberikan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual melalui kurikulum muatan lokal. Beberapa tuntutan lain juga disampaikan dalam release mereka untuk memperingtati Hari AIDS se Dunia, hari ini (1/12).
01 Dec 2009 14:13 WIB : Berita Foto

SPAY: Menuntut Segera Akui Pekerja Seks Sebagai Profesi

Tingginya kasus infeksi HIV di Yogyakarta,  sampai September 2009 terdata sebanyak 839 kasus, merupakan dampak dari Stigma HIV dan AUDS sebagai persoalan amoral”. Lalu melahirkan perlakuan diskriminatif.

29 Oct 2009 22:53 WIB : Berita Pendek

Sembilan Tuntutan Remaja Yogyakarta

Forum Komunitas Untuk Keberagaman (FKUB), aliansi SUKMA (Suara Komunitas Untuk Keberagaman) dan Youth Forum DIY melakukan aksi Hari Sumpah Pemuda, kemarin (28/10). Mengusung tema, '81 Tahun Terpasungnya Hak-Hak Remaja', mereka menutup mulut dengan kain hitam.

09 Oct 2009 11:11 WIB : Berita Panjang

PKBI Membagikan Kit Khusus untuk Kesehatan Reproduksi Perempuan

Puluhan perempuan akan melahirkan dalam minggu ini sudah terdata. PKBI mendatangkan bidan dari Jambi dan Bengkulu untuk memberikan layanan persalinan. Selain, menyediakan ratusan KIT seperti KIT kehamilan dan persalinan.

05 Oct 2009 18:49 WIB : Berita Panjang

Identifikasi Kebutuhan Kesehatan Reproduksi Mulai Dilakukan

Kebutuhan dasar kesehatan reproduksi perempuan seringkali terabaikan dalam situasi darurat. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) mengirimkan tim identifikasi berbagai kebutuhan kesehatan reproduksi perempuan di Sumatra Barat.

03 Oct 2009 19:41 WIB : Berita Panjang

Penanganan KTD Harus Aman bagi Perempuan

Perempuan yang mengalami Kehamilan Tidak Diinginlkan (KTD) harus mendapatkan pertolongan  layanan aman. Perempuan harus dihindarkan dari kematian. Mereka seringkali melakukan tindakan-tindakan fisik yang akhirnya membuat korban harus dirawat secara medis.

29 Aug 2009 10:01 WIB : Berita Panjang

SKTM Dilarang Terbit, Warga Miskin Bantul Terancam

Warga miskin di Bantul terancam tidak bisa mengkases jaminan kesehatan karena larangan penerbitan SKTM oleh lurah se Kabupaten Bantul. REWANG dan IDEA Yogyakarta, menuntut pemerintah Bantul untuk memberikan solusi atas persoalan ini.

12 Aug 2009 23:21 WIB : Berita Panjang

Diperkirakan 50 juta perempuan Rentan Tertular dari Pasangan Intimnya

Strategi internvensi dalam agenda pencegahan HIV tampaknya sudah harus lebih diperluas area kerjanya. Diperkirakan 50 juta perempuan yang menjadi pasangan seksual yang cukup lama dari laki-laki yang berada dalam perilaku berisiko, memiliki kerentanan sangat tinggi tertular HIV.

"Penularan HIV dari Pasangan Intim ini merupakan problem besar, karena banyak negara yang menolak secara luas," kata JVR Prasada Rao, Direktur Regional Support Team for Asia dan Pasifik UNAIDS.

17 Jul 2009 15:22 WIB : Berita Pendek

Perlu Perubahan Mekanisme Konseling HIV, Jender, HAM dan Difabel

Transmisi HIV di kalangan perempuan, berelasi kuat dengan kekerasan terhadap perempuan. Sayangnya, proses konseling terhadap perempuan yang mengalami kekerasan tidak dikembangkan pada soal transmisi HIV. Terlebih soal HAM dan difabel, semakin tidak terpehatikan.

12 Jun 2009 11:11 WIB : Berita Foto

Menggandeng Pemangku Kepentingan

Kantor Berita Swara Nusa Biro Palembang, melakukan sosialisasi Kantor Berita Swara Nusa kepada Stakeholder, pekan lalu. Hadir dalam pertemuan ini para pemangku kepentingan strategis dalam penanggulangan HIV dan AIDS.
27 May 2009 18:33 WIB : Berita Foto

Rendah, Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Mahasiswa

Tindak kekerasan dalam masa pacaran dan akibatnya, seperti Infeksi Menular Seksual dan Kehamilan Tidak Dikehendaki (KTD), belum mendapatkan perhatian dari kalangan pimpinan Perguruan Tinggi dan lembaga Kemahasiswaan. Mahasiswa menganggap hubungan seks satu kali tidak menyebabkan kehamilan.

Pengetahuan mahasiswa mengenai kesehatan reproduksi menjadi terbatas. Pengetahuan, sikap dan perilaku seksual sehat mahasiswa minim. termasuk di kalangan mahasiswa kedokteran dan kesehatan. Hasil penenelitian yang dilakukan Jaringan Epidemiologi Nasional (JEN) sejak tahun 2005 menunjukkan fenomena ini.

"Harus ada upaya mengakrabkan pendidikan kesehatan reproduksi di kalangan mahasiswa, dan membentuk pusat informasi konseling kesehatan reproduksi mahasiswa," kata dr. Siti Pariani, Ph.D, dalam seminar bertajuk "Temu Nasional Kesehatan Seksual Mahasiswa" di Unika Soegijapranata Semarang, Selasa dan Rabu (26-27/5).

Seminar yang diikuti oleh 38 Perguruan Tinggi seluruh Indonesia ini, diselenggarakan Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi dan didukung Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, UNFPA, dan Ford Fondation.

Kini sudah saatnya informasi seksualitas yang benar dilakukan secara terpadu dan harus menjadi gerakan masyarakat. Hal ini untuk mencegah terjadinya persepsi yang salah di kalangan mahasiswa. "Ngapain pacaran kalau hanya pegangan tangan dan ciuman,"  kata Dr. Linda Trimurni Maas, MPH, Pembantu Rektor III Universitas Sumatera Utara.

Dalam keluarga, menurutnya, orang tua harus memberikan informasi seksual kepada anaknya secara detail dan benar. Terutama anak di masa remaja. Mereka akan bisa menghindari perilaku seksual tidak bertanggung jawab.

Pariani menambahkan, kalau mahasiswa mendapatkan pendidikan kespro yang benar, mereka akan mengerti secara detail bagaimana bentuk hubungan seks yang aman. Selama ini pengetahuan mahasiswa masih sangat rendah mengenai seksualitas. Seperti yang dikutip Prof. Charles Surjadi, PhD, berdasarkan hasil penelitian JEN di tiga kota (Semarang, Jakarta, dan Makassar) tahun 2008, hampir seperlima mahasiswa, tidak mengetahui hubungan seksual satu kali, dapat menyebabkan kehamilan. "Sangat memprihatinkan dan harus ada penanganan serius untuk memutus mata rantai tersebut," kata Charles, Ketua Program Kesehatan Reproduksi JEN.
 
Dr Sugiri Syarif, MPA, Kepala BKKBN Pusat, dalam sambutannya, menekankan agar masalah seksualitas tidak ditabukan. Soalnya, akan lebih berbahaya jika mahasiswa tidak mendapatkan pendidikan perihal seksualitas.

Meskipun menyadari makna pentinganya pendidikan kesehatan reproduksi, Sugiri Syarif mengakui, birokrasi pemerintahan masih rumit. Sulit merumuskan kebijakan terpadu dan terintegrasi mengenai pemberian informasi seksualitas kepada mahasiswa. "Saya mengapresiasi tinggi elemen mahasiswa dan kelompok masyarakat, terutama lembaga swadaya masyarakat, seperti PKBI, yang hingga kini concern pada pemberian informasi seksualitas," jatanya.

(Hadziq Jauhary, Biro Jawa Tengah)
20 May 2009 16:21 WIB : Perundangan dan Hukum

Perda HIV & AIDS Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 5/2009 yang mengatur bagaimana program penanggulangan HIV & AIDS dilaksanakan. Perda ini ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, menjamin keterjangkauan akses informasi dan layanan yang memadai dalam konteks HIV & AIDS, dan melindungi masyarakat dari penularan virus HIV. Perda ini menekankan pentingnya usaha penanggulangan yang meliputi kegiatan pencegahan, penanganan dan rehabilitasi.
29 Apr 2009 22:04 WIB : Hasil Riset dan Investigasi

Riset Aksi Bersama Komunitas Waria, PPS, Gay dan Remaja Jalan

Riset ini dilakukan untuk merencanakan program bersama komunitas di Yogyakarta dalam agenda perjuangan identitas dan membangun tindakan kolektif untuk mengurangi prevalensi HIV dan AIDS, stigma dan diskriminasi.
29 Apr 2009 22:00 WIB : Hasil Riset dan Investigasi

Riset Dampak Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Yogyakarta

Gerakan untuk memasukkan Pendidikan Kesehatan Reproduksi ke dalam kurikulum muatan lokal sudah dilakukan cukup lama. Meski belum mendapatkan respons positif dari pemerintah daerah. Sebuah uji penerapan kurikulum ini dilakukan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasilnya, disajikan dalam riset dampak yang dilakukan pada tahun 2008 lalu.
29 Apr 2009 21:53 WIB : Hasil Riset dan Investigasi

Pengetahuan dan Pemahaman Kesehatan Reproduksi Remaja Kulonprogo

Dokumen ini merupakan riset yang dilakukan oleh Youth Forum Kabupaten Kulonprogo untuk melihat pengetahuan dan pemahaman remaja di wilayah ini.
27 Apr 2009 15:28 WIB : Manual

Strategi Pengorganisasian Komunitas

Dalam gerakan perubahan sosial, komunitas merupakan subyek dalam proses advokasinya. Karenanya, community-based organization (CBO) menempati urutan utama dalam melakukan berbagai agenda advokasi itu sendiri. Berikut merupakan gagasan reflektif dalam langkah-langkah pengembangan CBO yang mungkin untuk dilakukan.
27 Apr 2009 13:41 WIB : Wawancara Eksklusif

Trend Kekerasan terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan hampir menjadi problem semua kebudayaan. Tidak ada satu kebudayaan pun yang di dalamnya perempuan tidak mengalami kekerasan. Akar persoalannya, terjadinya subordinasi perempuan dalam budaya patriakhi. Bagaimana di Indonesia, berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan yang sudah menjadi endemik itu? Berikut wawancara Lingga Tri Utami dari SWARA NUSA dengan Elli Nur Hayati, Direktur Eksekutif Rifka Annisa, Yogyakarta.

27 Apr 2009 11:53 WIB : Manual

Mengembangkan Jurnalisme Warga

Perkembangan Jurnalisme Warga sebagai salah satu bagian dari gerakan pendidikan kritis rakyat, cukup mendapatkan perhatian dari beberapa kalangan. Bagaimana sesungguhnya makna penting jurnalisme warga--terutama dalam isu HIV dan AIDS, Jender dan HAM? Bagaimana strategi pengelolaannya? Berikut gambaran sederhana mengenai pengembangan jurnalisme warga di masyarakat desa.
26 Apr 2009 01:01 WIB : Berita Foto

Kantor Berita Alternatif untuk Isu Kesehatan Seksual, Reproduksi, Jender, dan HAM

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Bali bersama 11 PKBI Provinsi lain mendirikan kantor berita alternatif untuk isu kesehatan seksual dan reproduksi, jender, dan hak asasi manusia (HAM) dengan nama SwaraNusa. Kantor berita berbasis online ini disambut sejumlah komunitas. Seperti, komunitas remaja, NGO, dan instansi pemerintah di Bali dengan menyatakan komitmen pengembangan content dan isu. Hal ini terangkum dalam diskusi diseminasi di kantor PKBI Bali, dua pekan silam.

26 Apr 2009 00:36 WIB : Cerita Sukses

Vasektomi dengan Mesra di PKBI Jawa Tengah

Persoalan kependudukan hingga kini masih menyelimuti negeri ini. Apalagi program Keluarga Berencana yang dimulai sejak Orde Lama, dan dikembangkan lebih serius pada era Orde Baru, saat ini sedikit menurun perhatiannya. Di beberapa daerah kembali menghadapi permasalahan tingginya angka pertambahan penduduk.

25 Apr 2009 22:09 WIB : Wawancara Eksklusif

Pemerintah Belum Berpihak Pada Perempuan

Kondisis ekonomi dan sosial perempuan yang kuat menjadi salah satu prasyarat bagi perempuan untuk berani mengambil keputusan. Minimal melakukan negosiasi terhadap diri mereka sendiri. Hanya saja, perempuan yang paling menghadapi persoalan ketidaksetaraan justru mereka yang ada di kalangan kelas mengengah ke atas. Meskipun, globalisasi ekonomi, yang mengubah ekonomi agraris menjadi ekonomi industrial, kemudian menghancurkan pula situasi setara di kalangan kelas menengah ke bawah, terutamanya di kalangan petani. Berikut wawancara Desi Susanti dari SWARA NUSA dengan Dra. Budi Wahyuni, MM, MA, Ketua Pengurusa Harian Daerah (PHD) PKBI DIY.

  • <a href='?lang=&rid=47&id=85'>Shinta Ratri</a> KTP, Isu Nasional Komunitas Waria

    Pada 13-14 Juni 2013, UNDP bekerja sama dengan USAID, Forum LGBTIQ Indonesia dan GWL-INA mengundang puluhan aktivis LGBT dari 30 provinsi di Indonesia dalam sebuah pertemuan besar Dialog Nasional Komunitas LGBT Indonesia. Berikut wawancara SwaraNusa dengan Shinta Ratri, Ketua Ikatan Waria Yogyakarta (IWAYO), yang menjadi peserta Dialog Nasional perwakilan komunitas LGBT Yogyakarta.

  • <a href='?lang=&rid=47&id=84'>Aditya Wardhana</a> Anggaran CST untuk AIDS Meningkat

    KPAN dinilai mulai menujukan perubahan, setidaknya terbuka dalam rapat-rapat pelaksana. Tetapi perubahan yang bersifat strategis belum bisa diharapkan. Bagaimana penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia ke depan? Simak wawancara swaranusa.net dengan Aditya Wardhana, Direktur Indonesia AIDS Coalition (IAC).

  • <a href='?lang=&rid=47&id=82'>Gama Triyono</a> Pernyataan M. Nuh, Remaja Kurang Respons
    Meski pernyataan Kemendiknas jelas-jelas menyalahkan remaja perempuan yang mengalami tindak kekerasan seksual, tampaknya gerakan remaja pada level nasional dan daerah tidak menunjukkan perlawanan. Apakah gerakan remaja masih berada dalam ruang seremonial belaka, keberadaannya hanya sebagai bentukan program dari organisasi orang dewasa? Untuk menjawab pertanyaan mendasar ini, swaranusa.net melakukan wawancara dengan Gama Triyono, Program Manager PKBI DIY. Berikut kutipannya.

     

Halaman Anggota
Username
Password
Lupa Password
Mendaftar
Langganan via Email
Jajak Pendapat
Apa pendapat Anda terhadap peningkatan anak-anak yang terinfeksi HIV?
Kegagalan program PMTCT
KPAN tidak memiliki strategi
Tidak adanya informasi
Editorial
Remaja Hamil itu Korban

Remaja yang hamil seringkali dipojokkan. Jangankan dianggap sebagai korban, stigma justru semakin kuat manakala yang muncul dalam benak adalah remaja yang hamil di luar nikah, masih sekolah pula. Seolah melupakan berapa banyak remaja yang tidak beruntung mengenyam bangku sekolah. Seakan tak sadar berapa banyak perempuan yang menikah saat mereka berusia sangat muda. Faktanya, Riset Kesehatan Dasar 2010 menunjukkan 46% perempuan menikah pada usia sebelum 20 tahun.

Pesan Singkat
  • 01 03 13 - I'm Anonymous:
    kangen nulis disini deh :(
  • 01 03 13 - I\'m Anonymous:
    kangen nulis disini deh :(
  • 18 10 11 - Andrian:
    Mas Hadiq alamat emailnya apa?
  • 14 10 11 - hadiq:
    To redaksi: Tolong user ID saya di-reset ulang, karena lupa username+password sy dulu. Dikirim ke email sy ya,username+password hasil reset-annya. Mau mncoba aktif lg nih..
  • 30 06 11 - rika:
    http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13908662 bisa buat bahan diskusi ;)
  • 23 06 11 - Liston:
    lagi on fire nih redaksi
  • 23 06 11 - ilahtea:
    SwaraNusa Go public: sudah adakah wacana agar swaranusa go public?
  • 23 06 11 - Liston:
    lagi on fire nih redaksi
  • 01 06 11 - galink:
    wah.. swaranusa sedang semangat (lagi) nih! =) sukses!
  • 12 05 11 - Andrian:
    @salahsatuwartawan: mohon maaf untuk kesepiannya. Masih dalam masa transisi. Mohon bantuan dan dukungannya untuk kemajuan Swara Nusa. Terima kasih atas pengertiannya. Salam
  • 05 05 11 - salahsatuwartawan:
    sepiiii..gmn nih redaksi swaranusa?gk becus nih ngurusin web ini..
  • 18 01 11 - deni:
    Setuju dengan imraatus salihah. Kepada pendukung LGBT aku ucapkan, "Takutlah pada Allah. Cukuplah kebinasaan kaum Nabi Luth jadi pelajaran buat kalian."
  • 18 01 11 - deni:
    Setuju dengan imraatus salihah. Kepada pendukung LGBT aku ucapkan, \"Takutlah pada Allah. Cukuplah kebinasaan kaum Nabi Luth jadi pelajaran buat kalian.\"
  • 09 01 11 - botaq:
    kirim data base kamisekarang
  • 02 08 10 - Imroatus Sholihah:
    Masalah penyimpangan perilaku seks di kalangan remaja BUKAN karena kurang pendidikan seks, TAPI KARENA remaja tidak paham aturan agama, mana yang halal, mana yg haram. Bgaimana dia punya pedoman dalam bergaul. Masalah remaja timbul karena sistem liberal dan karut marut di negara ini.
  • 02 08 10 - Imroatus Sholihah:
    Masalah penyimpangan perilaku seks di kalangan remaja BUKAN karena kurang pendidikan seks, TAPI KARENA remaja tidak paham aturan agama, mana yang halal, mana yg haram. Bgaimana dia punya pedoman dalam bergaul. Masalah remaja timbul karena sistem liberal dan karut marut di negara ini.
  • 12 06 10 - ilahtea:
    kawan2 swaranusa, kita jadikan isu ini menjadi isu nasional yuk. kumpulkan artikel dan data2 dari berbagai daerah tetang pentingnya pendidikan seks.
  • 11 06 10 - ridho:
    justru karena pemerintah tidak memberikan informasi yg memadai untuk remaja, jadinya remaja mencari informasi yang salah tentang kesehatan reproduksi
  • 11 06 10 - galink:
    pendidikan seks kan bukan pendidikan buat ngajarin seks? gimana tho??
  • 10 06 10 - ilahtea:
    kawan, perlukah pendidikan seks di sekolah?? kayanya setuju sama mentri pendidikan., anak2 dah lebih jago ngeseks dari film bokep dibanding harus diajarin di sekolah ^_^
  • 06 06 10 - galink:
    benar, negara belum memberikan kontribusi, malah terus melakukan diskriminasi pada LGBT
  • 05 06 10 - ilahtea:
    hanya ada 1 harapan yang tersisa di negri ini.... cinta!!!
  • 01 06 10 - cornel:
    negara kita blm bsa kasih konstribusi buat LGBT, bagaimana tanggapan kalian?
  • 19 05 10 - wete:
    ada problem multikulktural di tengah masyarakat indonesia, meskipun ada pendidikan karakter sifatnya masih lip service...
  • 08 05 10 - polo:
    terus berjuang
  • 07 02 10 - heni:
    toleransi itu penting!!!!
  • 28 12 09 - Hadziq:
    Indahnya dunia kalau kita saling toleransi. Indahnya hidup kalau kita saling menghargai.
BannerAds
Safe Sex50thn PKBIstatistik kasus HIV & AIDS September 2010
Kontak ke SwaraNusa
Pencarian

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_7d3e28671202b2676d06580ed642101d, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0