Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/swaranus/public_html/common/dbconn.php on line 12
Isu : Perjuangan Identitas : Kantor Berita Swaranusa

Pekerja Jalanan Ingin Jalanan Aman Bagi Semua : “Di persimpangan langkahku terhenti Ramai kaki lima Menjajakan sajian khas berselera Orang duduk bersila Musisi jalanan mulai beraksi Seiring laraku kehilanganmu Merintih sendiri Ditelan deru kotamu” Lagu Yogyakarta yang dipopulerkan oleh Kla Project ini menggema di Gedung DPRD Provinsi DIY pada kegiatan Temu Budaya Jalanan, sebuah pertunjukkan seni yang digelar oleh Kaukus Pekerja Jalanan (KPJ) di Gedung DPRD Provinsi DIY, Minggu (24/02/2013). Budaya Yogyakarta yang istimewa memang cukup tergambarkan dari lagu tersebut, termasuk kehidupan jalanan yang menjadi bagian dari budaya kota ini. “Jalanan adalah tempat untuk hidup dan menjalankan kehidupan. Jalanan adalah ruang bagi mereka untuk mendapatkan hidup, dan dimana mereka dapat menghidupi jalanan. Kreativitas dan potensi komunitas jalanan begitu besar, jika difasilitasi akan menjadi budaya yang unik”, kata Amer, Koordinator Temu Budaya Jalanan. Keunikan ini tampak dari 4 komunitas pengamen jalanan yang ada di Alun-alun Kidul (Komunitas Alkid), Galeria, Jombor dan Tukangan yang menampilkan musik dengan ciri komunitasnya masing-masing. Meskipun sempat diwarnai hujan deras, mereka tetap bersemangat menyuarakan harapan mereka terhadap pemerintah. Harapan anggota KPJ tersebut muncul karena selama ini pemerintah hanya melakukan razia terhadap pekerja jalanan tanpa adanya tindak lanjut yang jelas. Seperti yang dikatakan Rere, anggota komunitas Galeria, “Semoga saja pemerintah memberi pelatihan musik pada kami, gak cuman digaruki (dirazia, red) terus.” Rere sendiri sudah menyukai musik sejak kecil dan menganggap jalanan adalah satu-satunya tempat bagi dia berkreasi dan menunjukkan bakatnya dalam bermusik. Acara Temu Budaya Jalanan ini juga diisi dengan pembacaan orasi oleh seluruh anggota KPJ yang isinya antara lain agar dihentikannya segala bentuk tindakan represif oleh pemerintah terhadap komunitas jalanan, menolak kriminalisasi oleh pemerintah terhadap komunitas jalanan, dipenuhinya hak-hak komunitas jalanan sebagai warga negara, dan tersedianya ruang untuk mencari penghidupan dan mengembangkan potensi. KPJ juga menuntut tersedianya akses layanan publik yang bebas dari stigma dan diskriminasi serta mendukung Yogyakarta yang beragam dan toleran yang menjunjung tinggi asas-asas kemanusiaan. Selain diharapkan mampu mengajak komunitas jalanan lainnya untuk bergabung dalam menyuarakan kepentingan mereka, kegiatan ini juga dapat menjadi menjadi wadah kreativitas pekerja jalanan, serta menjadi media kampanye untuk mereduksi stigma dan diskriminasi oleh pemerintah dan masyarakat. Agus, anggota komunitas Tukangan, menyatakan dengan tegas bahwa KPJ menolak tindakan represif aparat terhadap pekerja jalanan. ”Kami bukan sampah masyarakat yang harus dibasmi dengan kekerasan. Kami ingin jalanan aman bagi semua dan terpenuhinya hak-hak kami,” kata Agus. OBR Jogja : Untuk melawan tindak kekerasan terhadap perempuan, saat ini ratusan orang akan menari bersama para pejalan kaki di Malioboro Jogjakarta. Terbentuk : JIMI (Jaringan Methadone Indonesia) telah terbentuk sebagai wadah informasi, sosialisasi dan advokasi bagi pengguna methadone. Evaluasi : Peraturan Daerah Penanggulangan HIV dan AIDS Provinsi DIY dinilai hanya mengurusi virus, belum menyentuh hak warga negara. Release : Perkumpulan Aksara meluncurkan buku dan film tentang gender dan bencana. Jogja Update : Hari ini, PKBI DIY mengadakan kegiatan Jogja Update untuk mengaji situasi aktual kesehatan dan sosial. Gerakan : Komisi Nasional (Komnas) Perempuan menggalang gerakan berikan hak pendidikan bagi anak perempuan korban kekerasan seksual dan bentuk kekerasan yang lain.

25 Jun 2013 22:34 WIB : Wawancara Eksklusif

KTP, Isu Nasional Komunitas Waria

Pada 13-14 Juni 2013, UNDP bekerja sama dengan USAID, Forum LGBTIQ Indonesia dan GWL-INA mengundang puluhan aktivis LGBT dari 30 provinsi di Indonesia dalam sebuah pertemuan besar Dialog Nasional Komunitas LGBT Indonesia. Berikut wawancara SwaraNusa dengan Shinta Ratri, Ketua Ikatan Waria Yogyakarta (IWAYO), yang menjadi peserta Dialog Nasional perwakilan komunitas LGBT Yogyakarta.

14 May 2013 22:02 WIB : Berita Foto

Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi Terganjal Penggusuran

Senin, 13/5/2013, warga Bong Suwung yang terdiri dari komunitas pedagang, perempuan pekerja seks dan waria melakukan audiensi ke DPRD DIY terkait surat yang dikirim oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) kepada 30 pedagang yang lapaknya berada di sebelah barat Stasiun Tugu. Surat tersebut berisi instruksi pembersihan daerah sekitar stasiun dari kegiatan warga.

03 May 2013 01:43 WIB : Berita Pendek

May Day, Titik Tolak Perjuangan Hak Pekerja

Hari Buruh Sedunia atau dikenal dengan “May Day” diperingati oleh para pekerja di seluruh penjuru dunia setiap 1 Mei untuk mengingatkan perjuangan mendapatkan hak 8 jam kerja yang mulai ditetapkan pada 1886 di Amerika.

04 Apr 2013 22:49 WIB : Berita Pendek

Organisasi Masyarakat di DIY Tolak RUU Ormas

Gelombang penolakan terhadap RUU Ormas mulai masuk ke DIY. Rabu (3/4/2013), Koalisi Jaringan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat se-DIY mengadakan pertemuan membahas respon terhadap RUU Ormas yang rencananya akan disahkan pada 9 April mendatang. Bertempat di Kantor Dian Interfidei, pertemuan yang dihadiri puluhan perwakilan dari organisasi masyarakat dan LSM berlangsung cukup serius.

28 Feb 2013 16:17 WIB : Berita Singkat (News Ticker)

Pekerja Jalanan Ingin Jalanan Aman Bagi Semua

“Di persimpangan langkahku terhenti Ramai kaki lima Menjajakan sajian khas berselera Orang duduk bersila Musisi jalanan mulai beraksi Seiring laraku kehilanganmu Merintih sendiri Ditelan deru kotamu” Lagu Yogyakarta yang dipopulerkan oleh Kla Project ini menggema di Gedung DPRD Provinsi DIY pada kegiatan Temu Budaya Jalanan, sebuah pertunjukkan seni yang digelar oleh Kaukus Pekerja Jalanan (KPJ) di Gedung DPRD Provinsi DIY, Minggu (24/02/2013). Budaya Yogyakarta yang istimewa memang cukup tergambarkan dari lagu tersebut, termasuk kehidupan jalanan yang menjadi bagian dari budaya kota ini. “Jalanan adalah tempat untuk hidup dan menjalankan kehidupan. Jalanan adalah ruang bagi mereka untuk mendapatkan hidup, dan dimana mereka dapat menghidupi jalanan. Kreativitas dan potensi komunitas jalanan begitu besar, jika difasilitasi akan menjadi budaya yang unik”, kata Amer, Koordinator Temu Budaya Jalanan. Keunikan ini tampak dari 4 komunitas pengamen jalanan yang ada di Alun-alun Kidul (Komunitas Alkid), Galeria, Jombor dan Tukangan yang menampilkan musik dengan ciri komunitasnya masing-masing. Meskipun sempat diwarnai hujan deras, mereka tetap bersemangat menyuarakan harapan mereka terhadap pemerintah. Harapan anggota KPJ tersebut muncul karena selama ini pemerintah hanya melakukan razia terhadap pekerja jalanan tanpa adanya tindak lanjut yang jelas. Seperti yang dikatakan Rere, anggota komunitas Galeria, “Semoga saja pemerintah memberi pelatihan musik pada kami, gak cuman digaruki (dirazia, red) terus.” Rere sendiri sudah menyukai musik sejak kecil dan menganggap jalanan adalah satu-satunya tempat bagi dia berkreasi dan menunjukkan bakatnya dalam bermusik. Acara Temu Budaya Jalanan ini juga diisi dengan pembacaan orasi oleh seluruh anggota KPJ yang isinya antara lain agar dihentikannya segala bentuk tindakan represif oleh pemerintah terhadap komunitas jalanan, menolak kriminalisasi oleh pemerintah terhadap komunitas jalanan, dipenuhinya hak-hak komunitas jalanan sebagai warga negara, dan tersedianya ruang untuk mencari penghidupan dan mengembangkan potensi. KPJ juga menuntut tersedianya akses layanan publik yang bebas dari stigma dan diskriminasi serta mendukung Yogyakarta yang beragam dan toleran yang menjunjung tinggi asas-asas kemanusiaan. Selain diharapkan mampu mengajak komunitas jalanan lainnya untuk bergabung dalam menyuarakan kepentingan mereka, kegiatan ini juga dapat menjadi menjadi wadah kreativitas pekerja jalanan, serta menjadi media kampanye untuk mereduksi stigma dan diskriminasi oleh pemerintah dan masyarakat. Agus, anggota komunitas Tukangan, menyatakan dengan tegas bahwa KPJ menolak tindakan represif aparat terhadap pekerja jalanan. ”Kami bukan sampah masyarakat yang harus dibasmi dengan kekerasan. Kami ingin jalanan aman bagi semua dan terpenuhinya hak-hak kami,” kata Agus.
14 Feb 2013 18:12 WIB : Berita Foto

Poster One Billion Rising Jogjakarta

Poster berukuran 1 x 1,5 meter terpasang di utara Tugu Jogjakarta untuk menyambut gerakan global, One Billion Rising (OBR) yang menggelar sebuah acara bertajuk ‘Rally V-Dance’ di jalan Malioboro, Jogjakarta pada 14 Februari 2013. Dalam aktivitas ini ratusan orang akan turun ke jalan dan mengajak para pejalan kaki di Malioboro untuk menari. Gerakan ini merupakan bagian dari aksi menolak kekerasan terhadap perempuan.
14 Feb 2013 15:14 WIB : Berita Singkat (News Ticker)

OBR Jogja

Untuk melawan tindak kekerasan terhadap perempuan, saat ini ratusan orang akan menari bersama para pejalan kaki di Malioboro Jogjakarta.
01 Feb 2013 11:26 WIB : Berita Panjang

Dispora DIY Dukung Pendidikan Kespro Masuk Mulok SMP

Sejalan dengan perjuangan agar pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual masuk muatan lokal sekolah menengah di Yogyakarta, PKBI DIY bekerja sama dengan Rutgers WPF menyelenggarakan “Pelatihan Modul Kesehatan Reproduksi dan Seksual” bagi guru-Pguru SMP. Pelatihan yang dilaksanakan selama 6 hari (28/01-02/02) di Hotel Cailendra Extention tersebut, dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Drs. Kadarmanta Baskara Aji. Pada kesempatan itu, Kadarmanata menyatakan persetujuannya akan pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual masuk dalam materi pembelajaran di sekolah, khususnya bagi peserta didik SMP.

“Penyusunan materi dan pelatihan ini tentu membawa manfaat untuk sekolah dan siswa karena pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual yang ada di sekolah itu harus dimulai sejak SMP. Malah saya berpikir harusnya sejak SD. Saran saya, ini bisa menjadi ekstrakurikuler wajib, mulok pilihan atau terintregrasi dengan pelajaran bimbingan konseling,” lanjut Kadarmanta.

14 Nov 2012 21:55 WIB : Berita Pendek

SBY Didesak Menarik Duta Besar RI untuk Malaysia

Presiden SBY diminta segera mengirimkan nota protes diplomasi dan menurunkan tingkat hubungan diplomatik dengan pemerintah Malaysia. Untuk itu SBY harus menarik Dubes RI di Malaysia dan memulangkan Dubes Malaysia untuk RI atas kekerasan seksual terhadap PRT Indonesia di Malaysia yang selalu berulang.

23 Oct 2012 11:40 WIB : Berita Singkat (News Ticker)

Gerakan

Komisi Nasional (Komnas) Perempuan menggalang gerakan berikan hak pendidikan bagi anak perempuan korban kekerasan seksual dan bentuk kekerasan yang lain.
22 Oct 2012 15:07 WIB : Wawancara Eksklusif

Pernyataan M. Nuh, Remaja Kurang Respons

Meski pernyataan Kemendiknas jelas-jelas menyalahkan remaja perempuan yang mengalami tindak kekerasan seksual, tampaknya gerakan remaja pada level nasional dan daerah tidak menunjukkan perlawanan. Apakah gerakan remaja masih berada dalam ruang seremonial belaka, keberadaannya hanya sebagai bentukan program dari organisasi orang dewasa? Untuk menjawab pertanyaan mendasar ini, swaranusa.net melakukan wawancara dengan Gama Triyono, Program Manager PKBI DIY. Berikut kutipannya.

 

20 Oct 2012 19:22 WIB : Editorial

Papua

Program penanggulangan HIV dan AIDS di Papua kembali didiskusikan. Sebenarnya tidak ada yang terlalu mengherankan dengan diskusi ini. Sebab program apapun dan di mana pun, memang harus didiskusikan dengan baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian seluruh proses yang ada. Dan lebih penting lagi partisipasi aktif dari masyarakat dalam setiap tahapan program.

Pada titik inilah, program apa pun di Papua, tidak hanya HIV dan AIDS, selaku berhadapan dengan masalah partisipasi aktif rakat bawah. Program yang dikembangkan sudah dirancang dari dunia antah berantah, yang sama sekali tidak pernah dikenali masyarakat itu sendiri. Ironisnya, alasan yang selalu dimunculkan beraroma stigmatik, rendahnya kapasitas sumber daya, susahnya diajak berbicara, dan berkaitan dengan HIV dan AIDS, adat yang selalu dipersalahkan.

16 Oct 2012 19:26 WIB : Wawancara Eksklusif

Revolusi KB, Rumuskan Strateginya

Dalam rentang lima sampai sepuluh tahun ke depan PKBI menghadapi beragam tantangan yang tidak cukup ringan. Bahkan tantangan ini tidak saja pada aras visi, tetapi juga pada level paradigmatik, strategi program dan pengelolaan sumber daya manusia.

15 Oct 2012 08:48 WIB : Berita Pendek

SMP Budi Utomo Depok Dinilai Diskriminatif

Tindakan pihak SMP Budi Utomo, Depok mengeluar dan mengusir salah satu siswanya yang menjadi korban tindak perkosaan merupakan tindakan diskriminatif. Karenanya dianggap melanggar hak remaja, dan sekaligus sebagai bentuk kriminalisasi terhadap korban perkosaan.

Penilaian ini disampaikan Kalyanamitra dalam surat keprihatinan yang dikirimkan kepada SMP Budi Utomo sebagai salah satu bentuk kritik atas kebijakan yang tidak manusiawi ini. Surat dengan Nomor 68/Eks/YKM/X/12 dan ditandatangani oleh Rena Herdiyani, Direktur Eksekutif Kalyanamitra ini, , juga ditembuskan kepada Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

05 Jul 2012 00:03 WIB : Berita Foto

Diskusi dengan Dede Oetomo: "Kita Sedang Perang"

Dede Oetomo, pendiri Gaya Nusantara dan calon anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, berkunjung ke PKBI DIY (1/7). Kunjungan tersebut diisi dengan diskusi mengenai gender dan seksualitas yang dihadiri oleh orang muda dari berbagai latar belakang.

Diskusi dibuka dengan sesi perkenalan dimana Dede menjelaskan bahwa latar belakang pendidikannya adalah ilmu bahasa. Akan tetapi ketika berusia 20 tahun, Dede mulai bergumul dengan dirinya sendiri dan mempelajari seksualitas secara mandiri. Sementara tentang gender, Dede berkelakar bahwa sejak masa kanak-kanak dia telah mempelajarinya secara tidak langsung karena dari kecil “kelaki-lakian” Dede telah dipertanyakan oleh teman-teman, tetangga, dan bahkan dirinya sendiri. Dede menambahkan, sebagai orang yang lahir dalam kultur Jawa Peranakan maka tidak heran mengapa dirinya suka berorganisasi. Di tahun 2000an Dede mulai berparadigma untuk mendidik teman-teman LGBT.

Berbicara sejarah, menurut Dede sebenarnya kurang tepat jika pergerakan LGBT dikatakan mulai dari 1982 karena sebenarnya di Indonesia komunitas waria telah memulai pergerakannya di tahun 1960an. Bahkan jika merujuk dari naskah-naskah kuno maka kehidupan LGBT di Indonesia sudah ada sejak dahulu kala. Mengenai pergerakan komunitas lesbian, Dede berpendapat bahwa secara konseptual teman-teman lesbian lebih matang tetap pergerakan mereka kurang progresif. Salah satu alasannya adalah karena pergerakannya dimulai dari sudut pandang gender.

Setelah semua peserta diskusi memperkenalkan diri, sesi tanya-jawab dimulai. Pertanyaan pertama dilontarkan oleh Didin. Dia menanyakan untuk apa mengungkit-ungkit kembali sejarah yang sudah berlalu padahal saat ini teknologi telah berkembang pesat dan saatnya kita berubah.

 Dede menjawab bahwa memang sejarah tidak akan bisa dibawa kembali ke masa kini dan sebaiknya memang tidak mengagung-agungkan sejarah karena banyak yang tidak pro perempuan. Akan tetapi Dede kemudian mengajak peserta diskusi untuk berpikir kritis, sebenarnya seperti apa yang dimaksud dengan “Budaya Indonesia”? Menurutnya, adat ketimuran khususnya pendidikan moral Indonesia merupakan kombinasi dari tiga hal, yaitu moralitas Belanda akhir abad 19, pendidikan modern, dan rasa kalahnya pemimpin Indonesia.

Dalam naskah-naskah kuno ada bagian yang menyinggung homoseksualitas, misalnya saja dalam Serat Centhini dan Ila Galigo. Bahkan pernah diduga bahwa para Teuku di Aceh menjadi semacam Warok yang memiliki gemblakan, dan mereka umumnya memilih anak atau remaja dari Minang karena ketampanannya. Perlu diakui memang dalam naskah-naskah kuno Indonesia, cerita tentang hubungan antara perempuan dan perempuan lebih sedikit daripada laki-laki dan laki-laki. Hal ini dikarenakan sudut pandang yang digunakan adalah patriarkis.

Selain itu, Dede juga mengingatkan bahwa istilah “gay” tidak bisa digeneralisir pada semua jaman karena di setiap jaman dan budaya ada istilahnya sendiri. Istilah “gay” sendiri mulai digunakan di negara Barat sejak tahun 1869 dan sejak itu juga “gay” mulai dianggap sebagai kelainan. Namun sejak tahun 1973 homoseksualitas dikeluarkan dari daftar gangguan mental dan kejiwaan. Dede menegaskan bahwa kita perlu lebih menggali istilah dan sejarah pergerakan LGBT di Indonesia.

Pergerakan LGBT di Indonesia saat ini sudah lebih maju bila dibandingkan dengan tahun 1980an. Menurutnya saat itu belum ada jaringan LGBT dan belum masuk wacana umum. Dede yang juga menjadi calon anggota Komnas HAM mengatakan bahwa saat ini sudah cukup banyak anggota Komnas HAM yang paham akan feminisme dan LGBT dibandingkan dengan periode terdahulu yang masih sangat sulit untuk membicarakan gender dan seksualitas.

Diskusi kemudian berlanjut dengan tema agama. Dede mengatakan bahwa dirinya anti dengan agamais, yaitu orang yang memanfaatkan agama untuk kepentingan politik. Masih berbicara tentang agama, menurut Dede institusi perkawinan adalah alat diskriminasi bagi orang-orang yang tidak menikah.

Kembali ke pertanyaan Didin mengenai sejarah dan perkembangan teknologi, Dede setuju bahwa internet dapat digunakan sebagai senjata. Media sosial di internet merupakan senjata ampuh untuk mengangkat wacana LGBT.

Seorang peserta, Gama, kemudian berpendapat bahwa keterputusan generasi dapat berpengaruh pada pergerakan LGBT. Dede menanggapi bahwa dilihat dari sisi positif tidak ada kelompok yang dominan. Justru gerakan untuk masa depan miliknya generasi muda. Dede bercerita bahwa dulu yang dilakukan komunitasnya adalah mengumpulkan semua terbitan tentang LGBT. Memang menjemukan saat itu, tetapi senior Dede mengatakan bahwa kita harus siap jika ada yang membuka peristiwa sejarah.

Bibie, peserta lainnya, mengangkat isu penyerangan diskusi dengan Irshad Manji di LkiS Yogyakarta. Menurut Dede usaha para korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian sudah bagus. Dia menegaskan bahwa sekarang bukan saatnya menyerah, tetapi terus melawan walau mungkin perlawanan kita akan sangat menjemukan. Dede menambahkan bahwa efek peristiwa semacam itu tidak selalu buruk karena justru akan semakin menguatkan pergerakan komunitas. Tidak tahun ini, tetapi mungkin (red.-pergerakan) tahun depan akan menjadi lebih besar.

Dede menyatakan bahwa kita memang sedang perang, tetapi kita tidak menggunakan kekerasan. Senjata yang kita gunakan adalah pendidikan. Pendidikan tentang gender dan seksualitas merupakan investasi jangka panjang sehingga harus terus-menerus dilakukan. Terus berjuang!
 
edL
22 May 2012 10:56 WIB : Artikel/Makalah/ Paper/Bahan Presentasi

Siapa Irshad Manji?

Salah satu alasan penyerangan—untuk membubarkan paksa diskusi dan bedah buku—yang dilakukan oleh massa ke kantor LkiS di Sorowajan adalah ketakutan bahwa Irshad Manji akan menyebarkan paham lesbianisme. Perlu diperhatikan bahwa dari alasan tersebut saja, dapat disimpukan bahwa massa belum mengerti sepenuhnya tentang homoseksualitas.

Lesbian Bukan Sebuah Paham
Lesbian merupakan kata yang digunakan untuk mengidentifikasi perempuan yang memiliki ketertarikan, khususnya secara afeksi, dengan perempuan lainnya. Ketertarikan tersebut sama dengan ketertarikan yang dimiliki oleh heteroseksual, yaitu ketika seorang perempuan memiliki ketertarikan dengan laki-laki, maupun sebaliknya. Hal tersebut disebut dengan orientasi seksual, dimana setiap individu memiliki hak untuk memilih orientasi seksual mana yang paling nyaman baginya dan tidak memaksakan orientasi pilihannya kepada orang lain. Oleh karena itu kurang tepat jika disebut-sebut lesbianisme adalah sebuah paham, apalagi diibaratkan seperti penyakit yang dapat ditularkan kepada orang lain.

Mengenal Irshad Manji
Jika massa sudah memiliki ketakutan terlebih dahulu terhadap Irshad Manji yang memang mengakui bahwa dia seorang lesbian, maka persepsi yang dimiliki massa tentang Irshad akan cenderung negatif. Oleh karena itu artikel ini akan mengupas lebih mendalam tentang Irshad Manji dan dengan kekayaan informasi diharapkan pembaca dapat lebih cerdas dalam bersikap. Riwayat hidup ini diambil dari laman web resmi Irshad Manji, yaitu https://www.irshadmanji.com/about-irshad, serta penuturannya di dalam buku Beriman Tanpa Rasa Takut: Tantangan Umat Islam Saat Ini” (terjemahan dari “The Trouble with Islam”) dan “Allah, Liberty, and Love”.

Masa Kanak-kanak dan Pendidikan
Irshad lahir pada tahun 1968 di Uganda. Orangtuanya adalah keturunan India dan Mesir. Pada masa pemerintahan diktator militer Jenderal Idi Amin ratusan keluarga dari Asia diusir, termasuk keluarga Irshad. Saat itu keluarga Irshad mengungsi ke Kanada dan ditempatkan di daerah Vancouver.
Irshad tumbuh dan berkembang di daerah tersebut. Dia datang ke dua sekolah, yaitu sekolah umum tanpa pendidikan keagamaan setiap hari Senin hingga Jumat—juga beberapa jam pada hari Sabtu—dan sekolah agama Islam atau disebut madressa (madrasah). Di sekolah umum Irshad merupakan murid yang unggul, tetapi dia justru dikeluarkan dari madrasah ketika berusia 14 tahun karena terlalu banyak bertanya. Irshad saat itu bisa saja meninggalkan Islam karena banyak pertanyaannya yang belum terjawab. Akan tetapi Irshad yakin bahwa agama yang dianutnya memiliki jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dia ajukan. Peristiwa ini yang kemudian mendorong Irshad untuk mempelajari Islam lebih mendalam.
Sambil terus mencari jawaban pertanyaan dalam pikirannya, Irshad melanjutkan pendidikan di jurusan sejarah, University of British Columbia, dan mendapatkan penghargaan sebagai mahasiswa terbaik di bidang kemanusiaan.
Selama masa pencariannya, dan hingga saat ini, Irshad mendalami Islam karena yakin bahwa yang diterimanya saat madrasah bukanlah sebuah pendidikan melainkan indoktrinasi. Seperti yang dijelaskan Irshad,”Pendidikan memberikan ruang untuk berpikir sedangkan indoktrinasi mencegahnya”. Oleh karena itu Irshad kemudian memiliki keinginan kuat untuk “memperbaharui” Islam dengan tradisi yang telah ada, yaitu ijtihad.
Dalam “Allah, Liberty, and Love” Irshad menjelaskan bahwa ijtihad merupakan sebuah tradisi dalam Islam yang mencakup perbedaan pendapat, penalaran, dan penafsiran kembali. Kata ini berasal dari akar yang sama dengan kata jihad atau “berjuang” tetapi tidak seperti jihad (berjuang) yang penuh kekerasan. Ijtihad terkait dengan perjuangn untuk memahami dunia kita dengan menggunakan pikiran. Hal tersebut kemudian berimplikasi kepada penggunaan kebebasan untuk mengajukan pertanyaan—yang terkadang dapat menimbulkan ketidaknyamanan.
Sebagai seorang muslim, Irshad merasa harus memiliki ekspetaksi yang lebih tinggi terhadap diri sendiri. Kita pernah memperlakukan pikiran kita seperti seni, yaitu menghidupkan begitu banyak pilihan di dalam pengamalan iman. Seribu tahun yang lalu semangat ijtihad sangat terasa dalam diskusi, debat, dan perbedaan pendapat. Peradaban Islam pada saat itu juga mengalami perkembangan, memimpin dunia dengan cerdik cendikia. Para siswa muslim Spanyol (Andalusia) dapat berdialog dengan Al-Quran dari berbagai segi. Seperti yang dituliskan George Makdisi, seorang sejarawan, madrasah di abad ke-19 merupakan sumber dari kebebasan akademik di masa kini. Akan tetapi tradisi tersebut tenggelam pada abad ke-12. Saat itu kelompok muslim fanatik dari Maroko melintasi Selat Gibraltar dan menduduki Spanyol. Akibatnya, imperium Islam yang membentang dari Spanyol di bagian Barat hingga Irak bagian Timur terpecah belah.

Misi Irshad
Dalam bahasa Arab, Irshad berarti “panduan”. Hal inilah yang menjadi misi Irshad, yaitu memandu reformasi umat muslim dan keberanian moral. Misi tersebut diwujudkan ke dalam Moral Courage Project di Moral Courage Project. Di sana Irshad menjadi pendiri dan direktur yang memimpin program kepemimpinan untuk membekali para mahasiswa agar dapat melepaskan sensor diri (self-censorship, dihantui bayang-bayang kehormatan orangtua mereka).

Karir
Setelah lulus dari universitas, Irshad bekerja sebagai staff di badan legislatif Kanada. Kemudian dia menjadi sekretaris pers untuk Kementerian Urusan Perempuan Ontario dan lalu menjadi penyusun pidato untuk pemimpin di Partai Demokrasi Baru.
Saat berusia 24 tahun, Irshad masuk ke dalam jurnalisme profesional dengan menulis editorial untuk Ottawa Citizen. Hal ini menjadikan Irshad sebagai anggota termuda dari dewan editor untuk Harian Kanada.
Setelah itu Irshad memulai karirnya di televisi. Di pertengahan 1990-an dia muncul di Friendly Fire, sebuah acara debat mingguan yang mengupas pandangan liberal Irshad melawan konservatif. Irshad lalu memproduksi acara In the Public Interest di Vision TV.
Pada tahun 2001, Irshad meluncurkan acara baru dan mulai menulis buku “The Trouble with Islam Today” yang dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi “Beriman Tanpa Rasa Takut”. Tahun 2004 buku tersebut diluncurkan dan Irshad mulai berkeliling dunia untuk melakukan dialog. Setahun kemudian Irshad menjadi pengajar tamu di Universitas Yale untuk memberikan kuliah umum. Lalu di tahun 2007 Irshad pindah dari Toronto ke Manhattan untuk mengajar keberanian moral di New York University’s Robert F. Wagner Graduate School of Public Service. Di sinilah Irshad menemukan inspirasi untuk menulis buku barunya,”Allah, Liberty, and Love”.
 
edL
09 May 2012 16:59 WIB : Berita Pendek

Raperda Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan Dikritisi

YOTHA (Youth Association) dan SUKMA (Suara Komunitas untuk Keberagaman) menggelar audiensi ke Panitia Khusus Peraturan Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Propinsi D.I. Yogyakarta (24/4). Audiensi ditujukan untuk mengkritisi isi rancangan Perda yang sedianya akan segera disahkan oleh legislatif.

Audiensi diterima oleh Ketua Pansus Raperda Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan, Abdul Halim Muslih, yang menyampaikan bahwa saat ini pembahasan Raperda masih berlangsung. Jejaring dan lembaga pendampingan bisa memberikan masukan. "Masukan ini nanti akan dibahas dalam rapat kerja," jelasnya.
 
Diskusi diawali dengan pertanyaan Nina dan Desi, koordinator Youth Forum, yaitu bagaimana Raperda ini dapat mengakomodasi permasalahan-permasalahan yang berada dalam masyarakat, seperti kekerasan pada anak, dimana banyak sekali kasus pelecehan seksualitas, KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga), stereotipe, stigma, KTD (Kehamilan Tidak Direncanakan), dan masih banyak hal lainnya yang mungkin dapat terjadi kapan saja. Kekerasan ini juga tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga berdampak secara psikologis kepada korban. “Si korban” akan mengalami depresi bahkan pengucilan yang dilakukan oleh masyarakat melalui pemberian stigma dalam kehidupan sehari-harinya.
 
Koordinator PPPSY menambahkan bahwa data di lapangan tahun 2011 menunjukkan sebesar 10% kasus prostitusi menimpa anak-anak dan remaja dengan usia 17-24 tahun. Diharapkan Raperda ini dapat mengembalikan hak-hak anak yang hilang karena masa remajanya direnggut dalam kasus seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Hak-hak tersebut antara lain kehidupan yang layak dan penghilangan label negatif dalam bermasyarakat.
 
Menurut Ami. Koordinator P3SY, komunitas yang tergabung dalam SUKMA dan YOTHA akan terus mengkritisi Raperda tersebut agar nantinya jika disahkan akan menjadi Perda yang bisa benar-benar melindungi perempuan dan anak.
 
edL
09 May 2012 17:16 WIB : Berita Pendek

Komunitas LGBT Perlu Semakin Erat: Ulang Tahun PLU Satu Hati


PLU (People Like Us) Satu Hati menggelar perayaan ulang tahun ke-4 dengan memilih tempat di Youth Center PKBI DIY (21/4). Hari jadi yang sebenarnya jatuh pada tanggal 31 Maret tersebut sengaja dirayakan bersamaan dengan Hari Peringatan R.A. Kartini. Perayaan ulang tahun PLU tahun ini mengambil tema “Satu Hati, Dekat dan Bersama”.

People Like Us (PLU) Satu Hati merupakan sebuah Community Based on Organization (CBO), yaitu organisasi berbasis komunitas yang bergerak di advokasi HAM untuk LGBT di Yogyakarta.

 “Semoga dengan bertambahnya usia PLU ini, PLU bisa semakin dekat dengan teman-teman semua dan untuk berjuang bersama,” jelas Matius Indarto, koordinator PLU Satu Hati, ketika memberikan sambutan dalam acara tersebut.

Shuniyya Ruhama, penulis buku “Jangan Lepas Jilbabku”, yang juga hadir dalam acara tersebut menyampaikan hal senada. Menurut Shuniyya, perjuangan teman-teman LBGT harus solid di ranah intern karena apa yang menjadi tantangan perjuangan identitas ini sangat beragam.

Perayaan hari jadi ke-4 PLU Satu Hati kemudian ditutup dengan membagikan nasi bungkus kepada pengemudi becak di daerah Pakualaman sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama.
 
edL
13 Apr 2012 12:34 WIB : Publik

PENUHI HAK PENDIDIKAN TANPA DISKRIMINASI! SISWI HAMIL BERHAK MENGIKUTI UJIAN NASIONAL!

Mendapatkan pendidikan merupakan hak semua warga Negara yang sudah diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945. Tetapi ternyata sampai saat ini kita masih menemukan adanya diskriminasi dalam pemenuhan hak tersebut. Seperti yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Jawa Timur, DPRD dan Walikota Jawa Timur, yaitu larangan mengikuti Ujian Nasional bagi siswi yang hamil. Dasar pelarangan tersebut adalah bahwa siswi hamil dianggap telah melanggar norma, mencemarkan nama baik sekolah dan juga dianggap sebagai tindakan kriminal. Bahkan beberapa Kepala sekolah dengan tegas menyatakan bahwa siswi hamil dapat dianggap tidak lulus karena salah satu kriteria kelulusan adalah penilaian budi pekerti. Jelas sekali bahwa argumentasi pelarangan tersebut hanya mendasarkan pada logika moralitas yang sempit dan diskriminatif , menganggap seolah-olah siswi yang hamil terlepas dari sistem pendidikan dan pengajaran yang ada di sekolah. Padahal semua perilaku pelajar pasti terkait dengan pola pendidikan dan pengajaran yang diterima. Selain itu pelarangan keikutsertaan dalam UN pada siswi hamil juga seringkali hanya ditujukan pada korban, sedangkan pelaku yang menghamili akan lolos dari larangan tersebut. Sehingga, tidak hanya melanggar hak pendidikan siswa, larangan mengikuti Ujian Nasional juga syarat dengan diskriminasi terhadap perempuan.

Larangan mengikuti Ujian Nasional bagi siswi hamil tidak hanya terjadi di Jawa Timur, namun juga masih banyak ditemukan di daerah lain. Di DI Yogyakarta sendiri, data yang dikumpulkan oleh PKBI DIYtercatat  ada dua pelajar SMA yang dilarang mengikuti Ujian Nasional tahun 2012 ini karena hamil. Dan data yang riil pasti lebih banyak lagi seiring angka pernikahan dini yang disebabkan kehamilan tidak diinginkan yang terus naik di DIY dan selama ini solusi yang ditawarkan bagi pelajar yang mengalami kehamilan tidak diinginkan adalah menikah. Solusi tersebut tentu saja memaksa remaja untuk menjadi dewasa sebelum waktunya dan memutus hak pendidikan remaja tersebut.

Data Susenas dari Badan Pusat Statistik Propinsi DIY tahun 2009 menunjukkan perempuan yang menikah usia di bawah 16 tahun di Daerah Istimewa Yogyakarta sekitar 8,74% dengan prosentase terbesar di Kabupaten Gunungkidul  (15,40%) diikuti oleh Kabupaten Sleman (7,49%). Prosentase tersebut meningkat pada tahun 2010 menjadi 10,81% dengan prosentase terbesar di Kabupaten Gunungkidul (16,24%), diikuti oleh Kabupaten Kulonprogo (10,81%) dan Kabupaten Sleman (9,12%). Data dari Kantor Pengadilan Agama Bantul juga menunjukkan permohonan dispensasi nikah di Bantul tahun 2008 mencapai 70 pasangan, tahun 2009 sebanyak 82 pasangan, tahun 2010 meningkat menjadi 115 pasangan, dan sampai bulan Oktober 2011 sudah melonjak menjadi 135 pasangan. Di Kabupaten Kulon Progo, data dari Kementrian Agama menunjukkan  jumlah pasangan yang menikah karena hamil terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2006 angkanya  9,9 %, tahun 2007 meningkat menjadi 13,32%, tahun 2008 kembali turun menjadi 10,24 persen dan pada 2009 mengalami peningkatan tajam mencapai 13,45%.

Kasus siswi hamil atau kehamilan tidak diinginkan di kalangan pelajar tidak dapat dilihat secara sempit hanya persoalan moralitas, tetapi harus dilihat secara komprehensif dari segala aspek. Kehamilan tidak diinginkan mayoritas disebabkan oleh diabaikannya hak kesehatan reproduksi remaja oleh Negara. Negara tidak memberikan akses pada remaja untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai kesehatan reproduksi dan seksual sehingga remaja akhirnya mendapatkan sendiri informasi tersebut dari sumber yang tidak tepat. Juga sistem pendidikan yang belum menempatkan siswa sebagai subyek juga membuat pelajar tidak memiliki konsep diri dan tidak mampu membuat keputusan-keputusan yang tepat dan bertangungjawab. Dan jangan juga menutup mata bahwa banyak kasus Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) juga disebabkan oleh faktor kekerasan seksual, seperti perkosaan. Disinilah pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual komprehensif diajarkan di sekolah, tidak semata-mata untuk mencegah perilaku seksual berisiko, namun juga untuk menciptakan remaja yang memiliki konsep diri dan mampu mengambil pilihan yang tepat dan bertanggungjawab serta mendorong adanya perspektif kesetaraan sehingga kekerasan seksual dapat dihindarkan.

Dengan melihat hal tersebut, maka Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Propinsi DIY menyatakan:
1.     Mendesak agar siswi hamil tetap diperbolehkan mengikuti Ujian Nasional, karena pendidikan adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dipenuhi tanpa diskriminasi.
2.     Mendesak Kementrian Pendidikan mengeluarkan kebijakan untuk tetap memberikan hak pendidikan bagi siswi hamil tanpa diskriminasi.
3.     Menuntut diberikannya pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual di sekolah sebagai pemenuhan hak remaja dan pencegahan perilaku seksual berisiko.
4.     Menuntut dilibatkannya remaja dalam setiap pengambilan keputusan.

21 Nov 2011 16:58 WIB : Berita Foto

Hari Peringatan Transgender 2011

"Salam Damai untuk Keberagaman: 1000 Bunga untuk Masyarakat Jogja", Hari Peringatan Transgender 2011 di KM 0 Yogyakarta (20/11).

21 Nov 2011 17:03 WIB : Berita Pendek

Waria Juga Manusia: Hari Transgender Internasional 2011

Tanggal 20 November merupakan hari peringatan transgender internasional. Tahun ini komunitas waria di Yogyakarta memperingatinya dengan aksi damai di KM 0 bertema “Waria juga Manusia, Tidak Melupakan dan Memberi Ruang”. Tema tersebut diambil dari tema internasional untuk perayaan transgender pada 2011 ini.

Aksi damai dibuka dengan orasi dari berbagai komunitas Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender/Transexual (LGBT), tidak hanya dari komunitas waria saja. Dalam orasi tersebut perwakilan dari berbagai komunitas LGBT menyuarakan anti kekerasan terhadap waria dan hak-hak waria yang belum dipenuhi oleh negara seperti tentang KTP waria yang belum terealisasikan. Selanjutnya para peserta aksi damai membagikan bunga kepada para pengguna jalan dan pengumpulan tanda tangan di sekitar Kantor Pos dan Jalan Malioboro.
 
“Kami waria menolak kekerasan dan [meminta] permudah akses waria dalam KTP. Hak waria juga perlu dilindungi. Sebenarnya di Indonesia lebih terbuka untuk waria melakukan aksi namun terbentur di akses-akses pemerintah. Berbeda dengan pergerakan waria di negara lain seperti Malaysia dan Thailand. Di sana mereka diakui penuh tetapi tidak leluasa untuk melakukan aksi. Sementara di Pakistan sudah ada KTP waria tetapi masyarakatnya lebih radikal,” jelas Sinta, koordinator aksi damai.
 
Arsih, Koordinator Program Penelitian dan Penerbitan PKBI DIY, menandaskan,”Transgender itu ada, tapi ada upaya untuk membuat mereka tidak ada. Jika melihat di luar negeri banyak teman-teman waria yang duduk di parlemen. Sementara di Indonesia waria menjadi sasaran kekerasan fisik maupun psikis, banyak sekali serangan terhadap waria disini. Selain itu stigma dan diskriminasi terhadap waria semakin membuat haknya nggak bisa dipenuhi.” Arsih menambahkan bahwa kuncinya adalah waria harus bisa berorganisasi sendiri sehingga dapat melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi.
 
 edL
01 Nov 2011 07:59 WIB : Berita Pendek

Salut untuk Pesantren Waria

Sekitar 30 peserta APCRSHR mengunjungi pesantren waria di Ngampilan, Yogyakarta (21/10). Para peserta konferensi datang ke pesantren dengan disambut oleh kesenian Qosidahan. Maryani, pemilik pesantren, mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungan peserta konferensi tingkat Asia-Pasifik ini. “Saya juga berharap, teman-teman konferensi ikut mendukung kelangsungan hidup pesantren yang didirikan sejak 2008 ini, Supaya pesantren ini bisa lebih berkembang,” kata Maryani. Maryani mengungkapkan bahwa tidak hanya waria saja yang belaja agama di sini, namun juga ada teman-teman dari komunitas LGBT lain. “Kami juga mempunyai satu ustadz disini, namun karena ada acara lain, ustadz tersebut tidak bisa datang siang ini”, ungkap Maryani.

Pembacaan salah satu ayat Al-Qur’an dari murid pesantren dan penampilan tari tradisional Jawa, Gambir Anom, yang dibawakan oleh Sandra menjadi acara selanjutnya. Peserta konferensi juga diajak untuk melihat lebih dekat isi dari pesantren tersebut sambil menikmati jajanan pasar yang disediakan oleh pihak pesantren. Beberapa para peserta kunjungan yang berasal dari berbagai negara terlihat bingung atas jajanan yang disajikan. Menurut mereka di negaranya tidak ada makanan seperti itu. Beberapa galeri foto yang dipajang turut membuat peserta kunjungan penasaran dan menanyakan makna foto-foto tersebut. Peserta juga diajak untuk melihat tempat belajar dan tempat beribadah di dalam pesantren.

Saat sesi tanya jawab dengan Maryani, para peserta menyampaikan keingin-tahuan mereka. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul berkisar seputar masalah kelangsungan hidup pesantren tersebut. Mulai dari kontrakan rumah yang dipakai oleh pihak pesantren sampai dengan masalah dengan warga sekitar. Landasan ayat suci Al-Qur’an yang dipakai oleh pesantren waria juga menjadi daya tarik bagi para peserta. Selain itu, pertanyaan tentang bagaimana cara pesantren tetap hidup serta pekerjaan yang dilakukan oleh komunitas waria untuk tetap hidup. Maryani dengan dibantu penerjemah menjawab satu per satu pertanyaan dari para peserta. Kegiatan kunjungan ini ditutup dengan berfoto bersama. Komentar para peserta selepas kunjungan ke pesantren waria adalah rasa salut mereka atas keberanian waria di Yogyakarta. Mereka juga memberi apresiasi yang tinggi terhadap waria yang mau untuk mempelajari agama.
 
edL
08 Nov 2011 07:04 WIB : Artikel/Makalah/ Paper/Bahan Presentasi

Youth Declaration on the 6th APCRSHR

Whereas, young people (10-24) comprise a significant demographic sector of Asia adn Pacific which accounts for half of the world’s young population and some 850 milion in the region, making us an important asset and source of opportunity for national and regional development;

Whereas, the young people engage in early sex of which most are unprotected and the adolescent birth rate is 53.7 for South Asia and 40.4 in South East Asia. Young girls and young women are at more at risk of experiencing pregnancy-related complications, and of engaging in unsafe abortion, thus further increasing maternal mortality;

Whereas, young people are engaged in high risk behaviour that lead to issues on sexual and reproductive health such as early pregnancies, STIs including HIV and AIDS, unsafe abortion, gender-based violance. This high risk behaviour can be attributed to lack of comprehensive sexuality education and access to reliable and unbiased source of information and youth friendly services.

Whereas developing adequate accesible and quality Youth-Friendly Health Care Services is essential in lowering maternal mortality of young women especially aged 20 years and below and promoting every young person’s Sexual and Reproductive Health and Rights as stated in the ICPD;

Whereas, there is an increasing number of STI, HIV, and AIDS cases among young people and young women are infected earlier than young men. Young girls and women are put at greater risks because of the biological factors, poor information and services, women-centric gender-based violance, and lack of economic and social opportunities. The prevalence of high risk behaviours has also driven the epidemic;

Whereas, there are no specific budget allocation for ASRH initiatives in government programs, if there is, its most often lumped with other general health project which almost makes adolescent reproductive health invisible or insignificant;

Whereas, the youth should actively participate in specifying bugdet items for Adolescent Sexual and Reproductive Health to ensure efficient and effective utilization of limited funds and resources to achieve progressive development of maternal, child and adolescent health;

Whereas, there are limited venues for youth to contribute solutions and to create meaningful youth-adult partnership in all aspects of planning, implementation, monitoring and evaluating programs and policies that directly affect our lives;

Now therefore, we call on the goverment to accountability in promoting, protecting and uphold the sexual and reproductive health and rights of young people. And we call on the civil society, development partners, and our fellow young people to work collectively in addressing SRH issues of the young people.

We urge the government to provide reliable data and address the gaps on young people’s situation particularly on Sexual Reproductive Health leading to policy directions and budget allocation.

We urge the government to provide venue for genuine participation of the young people in the policy making, program implementation, monitoring and evaluation.

We strongly urge the government to implement comprehensive sexuality education in the curriculum.

We urge the government to provide youth friendly services that are cost effective, gender sensitive and rights based.

We urge the government to ensure that service providers are adequately trained in providing youth-friendly services.

We the delegates of Youth Day in 6th Asia Pacific Conference of Reproductive and Sexual Health and Rights commit to:

We commit to complement the efforts of the government, civil society and development partners in promoting comprehensive sexuality education and youth-friendly services through our peer education programs targeted to our fellow young especially the key populations.

We commit to strengthen programs provided by our organizations especially in the provision of ASRH information and services through our teen centres, youth hubs, one-stop shops and other existing institutional facilities.

We commit to continuously lobby and advocate for policies addresing the sexual and reproductive health needs of youth by building their capacities in policy advocacy; and respect, protect, and uphold the sexual and reproductive health rights of young people.

We commit to actively engage ourselves in the development, implementation, monitoring and evaluation of youth programs in all level (local, national, regional, and global); to promote the spirit of volunteerism and vigilance; and to consitently advocate for meaningful youth-adult partnership.

Signed in the 19th day of October 2011 at Yogyakarta, Indonesia.
03 Oct 2011 20:21 WIB : Berita Pendek

Pra PERNAS AIDS IV 2011: Remaja Bersatu

“Remaja Indonesia! Tetap semangat! Rayakan keberagaman!” Yel-yel ini diteriakkan hampir di setiap sesi Youth Forum oleh peserta, fasilitator, dan pemerhati dunia remaja. Pra Pertemuan Nasional (PERNAS) AIDS IV. Kegiatan tersebut diadakan di Hotel Inna Garuda (2/10) dan ditujukan untuk setiap komunitas dalam rangka menyusun kesepakatan bersama yang akan diajukan pada rangkaian acara PERNAS AIDS tertanggal 3-6 Oktober 2011.

Menilik pada diskusi-diskusi komunitas Youth Forum, remaja yang sebagian besar masih bersekolah ini menuntut pengadaan pendidikan seks komprehensif yang menyeluruh. “Memang sudah banyak seminar kespro [kesehatan reproduksi, red.] atau HIV AIDS, tapi sayangnya materinya masih terpotong-potong”, jelas Nina, ketua Youth Forum DIY. Minimnya informasi dirasakan pula oleh Zico, siswa sekolah kejuruan, yang menyatakan bahwa pendidikan seks di sekolahnya hanya tersedia pada jam-jam pelajaran yang kosong. Hal ini diperkuat oleh Handa, ketua panitia Youth Forum Pra PERNAS, dalam pidato pembukaannya, “Ada sistem yang membuat remaja tidak bisa mendapatkan pendidikan seks komprehensif dan layanan kesehatan reproduksi ramah remaja.”

Seorang orang dengan HIV positif dan transgender remaja juga menyatakan bahwa selama ini status kesetaraan sebagai remaja yang perlu perlindungan dan kesehatan belum menjangkau komunitas mereka secara merata. Stigma dan diskriminasi masih menjadi penghalang mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang memadai. Ranah diskusi dalam kelompok-kelompok kecil pada Youth Forum ini tidak terlepas dari topik seputar permasalahan remaja dan perannya. Di akhir sesi, remaja diajak untuk berunding bersama membahas sebuah petisi yang telah disusun. Para remaja yang datang perlu terlibat aktif karena memiliki peran penting. Petisi yang mereka hasilkan merupakan wakil suara remaja Indonesia yang multi-identitas.

oleh Sinta Triyani

edL
12 Jun 2011 16:38 WIB : Berita Pendek

"Back to Black" Simbol Perlawanan LGBT atas Ketidak-adilan

Komunitas LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender/Transeksual) kembali ditimpa ketidak-adilan. Jika beberapa waktu lalu ranah publik yang menjadi sasaran, kini komunitas LGBT mengalami ketidak-adilan pada ranah ekonomi. Seperti yang dikatakan oleh Toto Handoko, manager G-Plus Production, bahwa dia merasa diperlakukan dengan tidak adil oleh salah satu tempat hiburan di Kota Yogyakarta. Dia menjelaskan bahwa tempat hiburan yang menjadi rekan bisnisnya tersebut tidak menepati janji untuk membagi sebagian keuntungan. Toto ingat bahwa mereka berjanji membagi sebagian keuntungannya untuk mengganti pengeluaran yang digunakan saat pertunjukan berjalan, sekalipun target dari omset yang didapat tidak tercapai. “Sayangnya perjanjian yang seperti itu tidak tertulis, hanya diungkapkan secara lisan saja,” sesal Toto.

Keluhan Toto ternyata mendapat dukungan kuat dari teman-teman komunitas LGBT karena mereka telah merasakan ketidak-beresan sejak dua pertunjukan terakhir di tempat itu. Komunitas tidak hanya tinggal diam dan bertekad membuat perlawanan untuk menuntut keadilan dengan cara yang berbeda. Perlawanan yang dilakukan terwujud dalam acara bertema “Back to Black” yang digelar Sabtu malam, (24/5). Acara ini bukan hanya malam inagurasi bagi talent-talent baru yang menjadi finalis kompetisi lipsync untuk direkrut menjadi talent G-plus, tetapi juga wujud protes atas kekecewaan yang dialami. Hampir seluruh tamu yang hadir malam itu menggunakan pakaian berwarna serba hitam sebagai simbol berkabung. Pilihan lagu para talent juga mengisahkan kesedihan, kekecewaan atas pengkhianatan, dan juga kemarahan. Komunitas yang tergabung dalam G-Plus ini juga bertekad tidak akan lagi menggelar acara di tempat hiburan tersebut. “Ini merupakan acara terakhir yang digelar saya dan teman-teman komunitas di tempat ini. Pokoknya tidak akan pernah ada lagi di sini, kecuali pihak mereka mau memberikan hak-hak kami sesuai dengan porsinya, rubah perjanjian pembagian keuntungan,” ujar Toto dengan nada yang terdengar agak ditekan.

Sekalipun omset di beberapa acara terakhir tidak menembus target, namun pemasukan yang didapat dari pertunjukan lumayan besar,” kata Toto. Bahkan menurut Toto,”Dulu omset mereka sebelum kami masuk dengan banyak acara begini, tidak lebih dari 3-jutaan, mentok paling angka 5, itu pun sangat jarang. Kini setelah kami bikin acara, paling tidak di atas 6 pasti masuknya. Jadi kalau pun tidak masuk target yang 10 juta, paling tidak kami bisa dapat uang pengganti,” Totok menandaskan. Selaku manager G-Plus, Toto mengaku harus mengambil 4-jutaan lebih dari uang pribadinya untuk membayar pemandu acara, talent, dan akomodasi. Hal yang membuat lebih kesal adalah Toto merasa terlecehkan saat menegosiasikan bagi keuntungan dengan pihak rekanan. “Saya sudah menyampaikan, misalnya ganti uang cetak undangan, namun mereka malah bantingan dari uang mereka sendiri hingga terkumpul 250 ribu saja, dan kemudian saya tolak. Itu pelecehan,” jelasnya. Bahkan jawaban yang diterimanya hanyalah kalimat,”Namanya berbisnis pasti ada yang untung dan ada yang rugi.”

Selain masalah bagi keuntungan, manager G-PLUS juga mengatakan bahwa rekanannya juga mengambil beberapa konsep acara yang pernah diselenggarakan oleh G-PLUS. Bukan itu saja, mereka juga mengambil beberapa artis G-PLUS dengan pendekatan personal tanpa melalui managemen. “Mereka memang tidak terikat kontrak resmi dengan G-PLUS, tetapi seharusnya mereka tahu etikanya lah,”kata Toto.

Sementara itu Maezur Zacky, direktur pelaksana daerah PKBI DIY, menanggapi bahwa ketidak-adilan yang diterima komunitas LGBT memang juga dapat menyentuh sektor ekonomi. Namun jamannya kini telah berubah, di mana sekarang LGBT punya perlawanan. Zacky sangat mendukung apa yang dilakukan komunitas LGBT dalam memperjuangkan hak mereka. Namun menurutnya, nuansa gerakan dan perjuangan LGBT akan lebih kuat jika tidak hanya berhenti pada protes semata, tetapi juga melakukan pemboikotan.
 
[edL]
31 May 2011 06:00 WIB : Artikel/Makalah/ Paper/Bahan Presentasi

Kebangkitan Nasional: Sudah Bangkitkah Kita?

Sudah seabad lebih bangsa Indonesia merayakan Hari Kebangkitan Nasional. Semangat untuk melepaskan diri dari penjajahan, pembodohan, dan membebaskan diri dari keterbelakangan karena pendidikan yang terhambat mendorong anak-anak bangsa untuk berkumpul. Sebagai hasilnya, berbagai pemuda dengan beragam identitas melebur menjadi satu, inilah yang disebut sebagai kebangkitan kesadaran atas kesatuan kebangsaan. Tidak ada satu identitas yang lebih tinggi daripada lainnya, semua setara.
 
Semangat ini juga yang mendorong lahirnya berbagai pergerakan serupa, yaitu perjuangan menghapus diskriminasi dan mendorongnya kesetaran akan berbagai kelompok maupun identitas. Perjuangan yang cukup menyita perhatian dan telah lama berlangsung adalah kesetaraan jender, antara perempuan dan laki-laki. Warisan konstruksi sosial patriarki membuat perempuan berada pada posisi sebagai warga negara kelas dua. Perempuan dicitrakan dan diidentikan sebagai makhluk lemah, tidak berdaya dan merepotkan. Di sisi lain, laki-laki dimunculkan sebagai sosok pahlawan yang harus selalu berada di sisi terdepan, harus terlihat kuat dengan otot menonjol, dan berbagai tuntutan harus lainnya. Gambaran tersebut terjadi ketika isu emansipasi belum menyeruak.

Namun, setelah proses panjang dan melelahkan bagi pegiat kesetaraan untuk mengadvokasi hak-hak perempuan, apakah sudah hilang semua streotip dan diskriminasi terhadap perempuan? Jawabnya BELUM!

Konstruksi sosial terhadap gambaran perempuan sebagai makhluk lemah dan laki-laki diidentikan dengan otot masih beredar hingga detik ini. Pada era digital dan teknologi yang sudah sangat maju, pemikiran barbar yang mengkelas-duakan perempuan masih saja digunakan sebagai bahan iklan di media. Anda bisa menyimaknya dalam sebuah iklan minuman penambah tenaga yang seolah-olah hanya ditujukan bagi laki-laki. Dalam iklan tersebut masyarakat dibodohi dengan materi bahwa laki-laki yang baik dan benar hidupnya, harus meminum produk tersebut.
 
Konsep lain yang dapat kita jumpai tentang iklan berbasis jender adalah produk-produk perawatan tubuh. Umumnya produk perawatan tubuh ditujukan bagi para perempuan. Para produsen tidak lelahnya menanamkan konsep kecantikan bagi perempuan dengan berpusat pada kecantikan tubuh. Misalnya saja iklan sebuah produk perawatan tubuh untuk menghilangkan rambut di kaki. Di akhir iklan mereka menekankan bahwa cantik bagi perempuan adalah tanpa rambut di kaki. Sekilas memang tampak biasa saja dan sudah seharusnya perempuan memiliki kaki yang halus dan mulus. Namun di balik itu tersimpan potensi yang dapat mengganggu kesehatan mental. Ya, memang dapat sejauh itu implikasinya karena ketika ada perempuan yang tidak memiliki kaki “mulus” dan lingkungan sosialnya mempermasalahkan hal itu, maka sang perempuan akan merasa tidak cantik. Cukup melompat memang penjelasan tersebut, tetapi itulah realitanya.

Jender dan Orientasi Seksual : juga Identitas
 
Perempuan dan laki-laki hanyalah sebagian kecil pengelompokkan identitas seseorang. Berdasarkan jenis kelamin, makhluk hidup umumnya dibedakan menjadi jantan dan betina, atau untuk memperhalusnya menggunakan laki-laki dan perempuan bagi manusia. Salah satu fungsi utama pembedaan itu terkait dengan fungsi reproduksi, khususnya bagi sebagian orang yang memiliki pandangan bahwa perkelaminan hanyalah demi keberlangsungan spesies manusia semata.

Tumbuhan, hewan, dan manusia dapat dibedakan berdasarkan jenis kelaminnya dan memang salah satu tujuan perkelaminan adalah regenerasi. Tetapi apakah perkelaminan yang dilakukan oleh hewan dan manusia adalah hal yang sama? Sepasang hewan jantan dan betina jika ditaruh dalam satu kandang yang sama dapat dipastikan akan melakukan hubungan seks. Tetapi seorang laki-laki dan perempuan yang tidak saling mengenal ditempatkan dalam sebuah kamar bersama apakah otomatis akan berhubungan seks? Mungkin ya, mungkin tidak. Tetapi yang pasti, hubungan seks yang dilakukan oleh manusia akan mengandung unsur perasaan. Tidak hanya urusan penis dan vagina, tetapi juga ketertarikan yang melibatkan kasih-sayang.

Antara satu manusia dan yang lain pasti memiliki minat terhadap hal yang berbeda. Bahkan anak kembar identik sekalipun tidak akan mempunyai ketertarikan yang sama pada semua hal. Demikian pula ketertarikan seksual yang dialami oleh manusia. Fakta bahwa ada manusia yang tidak tertarik dengan lawan jenis secara seksual merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri. Atau juga ada manusia yang tertarik pada sesama maupun lawan jenisnya, bahkan ada juga yang tidak tertarik sama sekali. Inilah yang dinamakan orientasi seksual. Pada sudut lain, ada juga yang tertarik dengan lawan jenis tetapi ingin berpenampilan dan berperilaku seperti lawan jenisnya. Itu salah satu contoh dari jender. Benang merahnya, baik orientasi seksual dan jender juga merupakan sebuah identitas yang perlu diakui. Namun selama ini negara dan masyarakat belum menghargai atau mengakui keberagaman identitas manusia berdasarkan dua hal itu.

Selama ini kelompok minoritas yang memiliki orientasi seksual maupun jender beragam masih mengalami diskriminasi. Pembedaan yang menimpa mereka terwujud dalam bentuk kekerasan, baik secara verbal maupun fisik. Saat mengadukan nasibnya, seolah-olah negara menutup mata dan menyerahkannya pada hukum rimba. Padahal dalam Pancasila dan UUD 1945, negara menjamin setiap kehidupan warganya dengan mempertimbangkan hak asasi manusia secara universal.

Editorial ini akan saya tutup dengan membangkitkan kembali kenangan akan insiden yang terjadi tahun lalu. Pada tahun 2010 di D.I. Yogyakarta, dikenal sebagai daerah yang menghargai keberagaman, terjadi perampasan hak berekspresi komunitas LGBTIQ. Dalam rangka memperingati International Day Against Homophobia (IDAHO), teman-teman komunitas melakukan diskusi publik, movie screening, dan rencananya akan ditutup dengan karnaval di alun-alun seperti tahun-tahun sebelumnya. Di tengah-tengah proses, datang ketidak-setujuan dari sekelompok orang yang mengatasnamakan agama tertentu. Tidak hanya memasang spanduk bertuliskan penolakan, tetapi mereka juga melakukan intervensi dengan melakukan intimidasi. Sekelompok pemuda berpakaian yang identik dengan agama tertentu mengelilingi alun-alun. Mereka menebar teror dengan menggas motornya dan berteriak-teriak.

Kejadian itu hanyalah sebuah contoh kecil yang menjadi sejarah kelam bangsa ini. Isu yang terkandung di dalamnya memang belum menjadi perhatian banyak pihak, tetapi itu adalah cerminan dari pelanggaran hak asasi dan perendahan martabat manusia. Menjadi sejarah, bukan berarti untuk dilupakan. Sebab Milan Kundera mengatakan bahwa perjuangan manusia melawan kekuasaan adalah perjuangan manusia melawan lupa (dalam The Book of Laughter and Forgetting). Presiden Soekarno juga terkenal akan ucapannya,”JASMERAH: jangan sekali-kali melupakan sejarah!”
 
[edL]
30 May 2011 00:23 WIB : Editorial

Kebangkitan Nasional : Sudah Bangkitkah Kita?

Sudah seabad lebih bangsa Indonesia merayakan Hari Kebangkitan Nasional. Berbagai pemuda dengan beragam identitas melebur menjadi satu, membangkitkan kesadaran atas kesatuan kebangsaan. Tidak ada satu identitas yang lebih tinggi daripada lainnya, semua setara. Semangat ini juga yang mendorong lahirnya berbagai pergerakan serupa, yaitu perjuangan menghapus diskriminasi dan mendorongnya kesetaran akan berbagai kelompok maupun identitas.

Salah satu usaha kesetaraan yang diusahakan adalah mengadvokasi hak-hak perempuan yang kerap kali dirampas atas nama patriarki. Lalu setelah proses panjang perjuangan yang dilakukan, apakah sudah hilang semua streotip dan diskriminasi terhadap perempuan? Jawabnya BELUM! Konstruksi sosial terhadap gambaran perempuan sebagai makhluk lemah dan laki-laki diidentikan dengan otot masih beredar hingga detik ini. Pada era digital dan teknologi yang sudah sangat maju, pemikiran barbar yang mengkelas-duakan perempuan masih saja digunakan sebagai bahan iklan di media. Anda bisa menyimaknya dalam sebuah iklan minuman penambah tenaga yang seolah-olah hanya ditujukan bagi laki-laki. Dalam iklan tersebut masyarakat dibodohi dengan materi bahwa laki-laki yang baik dan benar hidupnya, harus meminum produk tersebut.
 
Demikian pula dengan jender dan orientasi seksual yang beragam, juga merupakan identitas. Pertanyaannya, sudahkah kita menghargai keberagaman tersebut dan identitas yang dipilih setiap orang? Sejauh ini, seolah-olah negara menutup mata dan menyerahkannya pada hukum rimba. Padahal dalam Pancasila dan UUD 1945, negara menjamin setiap kehidupan warganya dengan mempertimbangkan hak asasi manusia secara universal. Insiden yang terjadi tahun lalu saat peringatan International Day Against Homophobia (IDAHO) merupakan bukti belum bangkitnya negeri ini dari kekerdilan cara berpikir. Hal tersebut adalah cerminan dari pelanggaran hak asasi dan perendahan martabat manusia.
29 May 2011 23:54 WIB : Berita Panjang

Waria juga WNI

“Di Indonesia ada kelompok minoritas  waria. Menurut data Depkes tahun 2006, jumlahnya yang tercatat 20.960 hingga 35.300 jiwa. Sementara  Yayasan Srikandi Sejati di tahun 2009 mencatat terdapat 6 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, menurut data Persatuan Waria Indonesia, waria yang terdaftar dan memiliki KTP baru 3,887 ribu jiwa,” jelas Kiki, seorang pegiat LSM, dalam diskusi publik “Waria dan KTP” di Multiculture Campus Realino, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta (27/5).
 
Banyak hal yang menjadi alasan mengapa para waria sulit memiliki KTP. Salah satunya adalah pencantuman jenis kelamin dengan pilihan hanya antara perempuan dan laki-laki. “Yang kami inginkan adalah pilihan jenis kelamin ‘waria’,” jawab Sinta Ratri mewakili komunitas waria. Sebagian waria akhirnya memilih perempuan atau laki-laki agar dapat memiliki kartu identitas tersebut. Mereka yang akhirnya mengorbankan identitasnya sebagai waria, sebagian besar melakukan hal itu demi alasan praktis.

Kiki menjelaskan bahwa di negara ini jika berhubungan dengan pemerintahan maka dibutuhkan sebuah kartu identitas yang disebut dengan KTP. Hampir seluruh fasilitas yang disediakan negara dapat diakses warganya jika memiliki tanda pengenal tersebut. Bagi mereka yang tidak memilikinya maka hanya dapat menggigit jari. Kondisi ini yang kemudian mendorong waria terjerumus dalam lingkaran setan perilaku seksual beresiko.
 
“Saat mereka tidak ada KTP, maka akses mendapatkan pekerjaan juga akan sulit,” terang Kiki. Tidak jarang juga para waria tidak dapat membuat KTP karena alamat yang kurang jelas. Sinta juga mengingatkan bahwa mengakui identitasnya sebagai waria merupakan perjuangan tersendiri bagi mereka. Banyak di antara mereka yang ditolak kehadirannya oleh keluarga mereka sendiri sehingga hidup berkelana menjadi pilihan mereka. Kondisi ini berulang ketika warga di sekitar kos atau kontrakan mereka merasa bahwa waria tidak layak menjadi bagian lingkungan mereka. Hidup dengan berpindah-pindah dengan status yang jelas merupakan tantangan tersendiri bagi mereka.

Kondisi ini yang belum terakomodasi dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Perubahan tempat tinggal merupakan salah satu peristiwa penting menurut UU tersebut. Sementara jenis kelamin bukan suatu hal yang dianggap penting bagi negara dan diasumsikan tidak akan berubah. Warga negara yang dengan sengaja memberikan data palsu akan beresiko menghadapi sanksi dari negara. Di sisi lain negara hanya mengakui perubahan jenis kelamin jika telah dilakukan penyesuaian alat kelamin, atau dikenal dengan operasi kelamin. “Padahal operasi kelamin itu tidak murah dan perlu proses yang panjang. Dengan akses pekerjaan yang terbatas, darimana waria dapet duit untuk operasi kelamin?” tanya Sinta.

Peran Negara dalam Melindungi Hak Waria Dipertanyakan


 “Sebenarnya kami juga mengundang dari Dinas Kependudukan dalam diskusi hari ini. Tetapi sampai sekarang belum ada perwakilannya dan tidak ada kabar,” jelas Suharsih yang menjadi moderator. Ketidak-hadiran perwakilan Dinas Kependudukan membuat diskusi ini seperti menggantung. Para narasumber maupun peserta kurang dapat mendapatkan informasi yang akurat mengenai aturan pembuatan KTP. “Di Irian atau Papua itu ada KTP dengan jenis kelamin ‘waria’. Saya sempat tidak percaya tapi memang betul itu ada. Nah sebenernya saya mau menanyakan apakah aturan pembuatan KTP itu dari pusat atau otonomi daerah?” terang Sinta.

 Kiki juga mempunyai semangat yang sama. Dia hendak mencari tahu bagaimana peran negara dalam melindungi hak-hak sosial-ekonomi maupun sipil-politik yang dimiliki oleh para waria sebagai manusia. “Dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 2 tertulis jelas bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tapi nyatanya kelompok minoritas waria masih mengalami diskriminasi dalam dunia kerja dan sulit mendapatkan penghidupan yang layak,” ujar Kiki.”Bahkan ada rumah sakit yang menolak pasien waria,” tambahnya.

 Pada sesi tanya-jawab, seorang peserta membagikan pengalamannya mendampingi komunitas waria di sebuah daerah. Dalam satu komunitas tersebut cukup banyak jumlah waria yang kehadirannya diketahui oleh warga. Tidak hanya diketahui, keberadaan para waria tersebut juga dapat diterima oleh mereka, bahkan dalam kegiatan sosial pun sering dilibatkan. Pada suatu saat, ketua rukun tetangga tempat para waria tersebut menanyakan tentang jenis kelamin yang hendak ditulis pada KTP. Dengan yakin para waria tersebut memilih perempuan. Mendengar hal tersebut, ketua rukun tetangga yang tadi bertanya berusaha memfasilitasi keinginan warganya. Mereka bersama-sama mengurus ke kantor pemerintahan terkait, tetapi tanggapan yang diberikan sungguh mengecewakan. Oleh aparat pemerintah di jenjang yang lebih tinggi, keinginan waria untuk memilih jenis kelamin perempuan dimentahkan begitu saja. “Mereka hanya diberi janji-janji manis yang hingga kini belum ditepati,” tutup Angga dari pendamping komunitas waria.
 
Apa Solusinya?

“Ada beberapa hal yang bisa saya tawarkan sebagai solusi. Pertama, negara mengakui keberagaman identitas jender pada warga negaranya. Pengakuan tersebut diwujudkan dengan menempatkan identitas jender ke dalam KTP,” tawar Kiki. Menurutnya hal ini memang memiliki konsekuensi berupa pemberian edukasi untuk membangun wacana bahwa jenis kelamin merupakan konstruksi sosial yang bersifat struktural. Dia menambahkan bahwa setiap warga negara berhak atas  identitas seksualnya sehingga pilihan antara laki-laki dan perempuan belum mengakomodir hak tersebut. “Kedua, mendorong dilakukannya judicial review terhadap Undang-undang Nomor 23 tersebut,” sambungnya.

Dua tawaran alternatif yang dipaparkan Kiki akan terus menjadi ide semata jika tidak ada respon positif dari pemerintah. Ketidak-hadiran mereka dalam diskusi ini menjadi salah satu bukti nyata bahwa waria seolah-olah bukan WNI yang memiliki hak asasi sebagai manusia. “Seharusnya ada atau tidak kepemilikan kartu identitas, teman-teman yang termarjinalkan dapat mengakses layanan kesehatan atau layanan lainnya yang sangat dibutuhkan,” tutup Suharsih.
 
[edL]
29 May 2011 23:59 WIB : Berita Panjang

Perhatikan Hak Anak Mendapat Pendidikan Sejak Dini

“Mengembangkan anak yang bermartabat, cerdas, tanpa kekerasan, dan tetap ceria merupakan tujuan pendidikan bagi anak sejak usia dini,” ujar N. F. Halinawati, Ketua HIMPAUDI (Himpunan Pengembangan Anak Usia Dini) wilayah kabupaten Magelang. Kalimat tersebut merupakan jawaban Halinawati saat ditanya tujuan Seminar Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif, bertempat di GOR Gemilang Kab. Magelang (26/5).

Menurutnya, operasional lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) non-formal dapat dikelola dengan menggunakan perspektif anak dan jender. Perspektif tersebut diwujudkan dengan rangkaian kegiatan yang sistematis, terencana, dan terorganisasikan dengan baik. Hal ini merupakan bagian pengembangan dari institusi sosial yang mampu menjamin dan mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan anak sejak usia dini. Pengembangan tersebut juga menyaratkan adanya kesadaran mengenai pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam instrumen hukum nasional dan internasional, ataupun dokumen konsensus lainnya.

Halinawati prihatin dengan kondisi lembaga PAUD non-formal selama satu dasawarsa terakhir ini. Dari hasil pengamatannya, dia menilai bahwa secara keseluruhan PAUD non-formal mulai terjebak dengan orientasi pada dimensi pendidikan semata, khususnya aspek kognitif. Aspek afektif dan psikomotorik memang telah mendapat perhatian, tetapi porsinya tidak terlalu besar. Hal ini membuat lembaga PAUD non-formal berpotensi terlibat dalam pelanggaran hak anak karena hanya mengejar angka-angka prestasi seperti yang terjadi di lembaga pendidikan pada umumnya.

Melalui konsep lembaga PAUD Holistik Integratif, Halinawati ingin mengembangkan gagasan model pendidikan usia dini yang menjangkau berbagai dimensi anak secara keseluruhan yang selama ini terabaikan. “Lembaga PAUD tidak hanya memperhatikan dimensi pendidikan semata, namun juga mengembangkan konsep tata kelola dalam dimensi pengasuhan, perawatan, dan perlindungan anak usia dini,” jelasnya

Libatkan Orangtua dan Pemerintah


Orangtua juga perlu ikut serta dalam pendidikan anaknya sejak usia dini. Halinawati menjelaskan orangtua dapat terlibat secara langsung. Dia mencontohkan peran orangtua dapat berupa membangun kesepahaman mengenai pengasuhan anak dalam kehidupan dan kesehariannya. Kesepahaman tersebut tidak hanya sebatas pada ranah komunikasi dialogis saja, namun juga menghindarkan anak dari bentuk-bentuk tindak kekerasan fisik, psikis dan emosional, serta kekerasan seksual yang seringkali terjadi dalam kehidupan anak. Perlu diingat juga bahwa beragam kekerasan tersebut dapat terjadi di rumah dan lingkungan sosial anak.

Selain orangtua, instansi pemerintah seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bapermas juga perlu dilibatkan. Organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Asosiasi Perawat, Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), serta semua profesi yang memiliki pengetahuan dan kapasitas sesuai dengan fungsi dan keahliannya juga perlu dijadikan sekutu. Hal tersebut perlu dilakukan agar dimensi perawatan dan kesehatan juga dapat dipenuhi. Sedangkan dimensi perlindungan hukum, institusi kepolisian, lembaga bantuan hukum ataupun komisi perlindungan anak merupakan rekanan yang representatif.

“Gagasan dan konsep tersebut belum sepenuhnya mendapatkan dukungan dari pemerintah selaku institusi negara. Mekanisme kerjasama dengan berbagi multi stakeholder masih tergantung pada relasi personal, belum menjadi kesadaran bersama yang sifatnya lebih sistemik,” sesal Halinawati.

Hati-hati Kekerasan di Sekolah

Iga Mawarni, yang menjadi salah satu narasumber membagikan pengalaman pribadinya terkait pengasuhan dan pendidikan yang diberikan bagi putranya. “Sebagai seorang ibu, saya mengalami kebingungan dengan banyak pertanyaan tentang pendidikan terbaik buat anak saya. Mungkin kebingungan saya merupakan representasi dari sekian ibu yang mengalami persoalan yang sama,” katanya.

Berbekal ilmu psikologi yang dimiliki, Iga membiarkan anaknya memilih sekolah sesuai dengan minat dan talenta sang putra. “Dari sekian lembaga pendidikan yang dimasukinya, ternyata dia memilih untuk masuk ke lembaga pre-school yang menonjolkan seni budaya musikal,” lanjutnya. Kebingungan Iga tidak berhenti sampai di sana. Ketika anaknya beranjak memasuki pendidikan formal tingkat dasar, dari sekolah milik pemerintah hingga sekolah international telah dicoba dan ternyata bukan menjadi pilihan yang nyaman bagi anaknya. Bahkan dia bercerita bagaimana si anak tidak mau lagi kembali ke salah satu sekolah karena teguran keras seorang guru. Teguran tersebut dilayangkan ketika anaknya tidak mengembalikan mainan yang diambil ke tempat semula tetapi mengambil permainan lainnya. Pihak sekolah beragumen bahwa teguran yang disampaikan merupakan bagian dari upaya mendidik kedisiplinan anak. Iga memutuskan mundur karena dia menilai hal yang dilakukan guru tersebut merukan bagian dari kekerasan verbal dan psikis bagi putranya.

Tema lain yang menjadi sorotan Iga adalah pola didik di lembaga–lembaga pendidikan formal. Menurutnya, guru bukanlah dewa yang selalu benar. Anak-anak saat ini mulai kritis dengan lingkungannya, termasuk dengan larangan dan aturan yang diberlakukan dalam institusi pendidikan. Namun jika pendidikan tidak sensitif dengan hak–hak anak, maka dirinya mengawatirkan akan banyak anak-anak yang merasa tertekan menjalani pendidikan formalnya. “Kan ada banyak anak-anak yang tidak nyaman menjalani proses pendidikan nantinya, dan bahkan sebaliknya bisa menjadi stress, yang berujung hilangnya hak anak untuk mengenyam pendidikannya,” ujarnya tampak bersemangat.

Iga juga prihatin dengan paradigma yang dibangun oleh pemerintah di dunia pendidikan. Selama ini masih kuat opini masyarakat yang menganggap prestasi hanya bisa didapatkan dalam sekolah formal. Anak yang baik, rajin, dan berbakti pada orang tua adalah anak yang menjalani pendidikan dengan angka-angka berperingkat tinggi. “Persoalan ini meningkatkan dan membuka peluang munculnya bisnis baru, sepert ijazah palsu yang pada tahun ini beritanya marak di media massa. Ya kalau tujuannya hanya selembar ijazah, ngapain repot-repot sekolah, ya beli saja ijazah tidak perlu capek–capek,“ tegas Iga.

Oleh karena itu, Iga mengajak para pengajar dan orangtua untuk mengubah cara pandangnya. Prestasi bagi anak sudah tidak sepantasnya hanya dilihat dari angka akademis. Anak yang bermartabat dan berbudi luhur, bermanfaat bagi diri dan sesamanya merupakan anak yang jauh lebih dibutuhkan. “Banyak teman–teman sekolah saya yang pada waktu di bangku sekolah saat itu dinilai mempunyai rangking tinggi secara akademis namun sekarang ini setelah mereka bekerja, hanyalah menjadi staff biasa saja. Sebaliknya, teman-teman sekelas saya yang pada waktu itu dicap sebagai anak yang paling badung, angka raportnya banyak merahnya, kini menjadi pengusaha yang memberi lapangan kerja bagi teman-teman yang dianggap berperingkat tadi,“ terang Iga Mawarni yang disambut tawa peserta seminar.

[edL]

 

 
27 May 2011 09:03 WIB : Berita Panjang

Perempuan dalam Kebangsaan dan Kebhinnekaan Indonesia

Melalui kemajuan teknologi, pada hari Rabu (25/2) di ruang Multimedia Fakultas Hukum UGM diadakan Dialog Kebangsaan “Menghadapi Tantangan Kebangkitan Bangsa Indonesia di Era Reformasi: Belajar dari Pengalaman Perempuan Merawat Kebhinnekaan”. Dengan bantuan live streaming video, empat universitas di berbagai wilayah Indonesia dapat berinteraksi langsung dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) yang diwakili oleh Maria Farida Indrati (Hakim Konstitusi). “Sebenarnya acara ini diikuti oleh jaringan yang terdiri dari berbagai lembaga dan lebih dari 40 universitas, tetapi yang mendapat prioritas untuk interaksi langsung melalui video konferensi adalah UNRAM, UNPATTI, UGM, dan USU,” kata Nia Sjafruddin dari Aliansi Bhineka Tunggal Ika sebagai fasilitator. Program Pascasarjana Cross Religion and Cultural Study  (CRCS) UGM mendapat kepercayaan untuk mengorganisir dialog di D.I. Yogyakarta.

Penggagas Dialog Kebangsaan adalah Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Tragedi Mei 1998, Hari Pendidikan Nasional, Hari Kebangkitan Nasional, dan 13 belas tahun reformasi di Indonesia. Konflik Ambon ,yang ironisnya terjadi hanya setelah satu tahun reformasi 1998, meninggalkan luka mendalam dan gesekan sosial yang sangat sulit untuk dihindari. Para perempuan dan anak-anak menjadi korban dengan posisi tidak berdaya terhadap kekerasan yang terjadi di sekitar maupun yang menimpa dirinya langsung. Akan tetapi para perempuan Maluku tidak hanya tinggal diam meratapi perpecahan yang terjadi di daerahnya. Dengan berbesar hati mereka berusaha merajut kembali simpul perdamaian dan menjaga kebhinekaan Indonesia melalui aspek domestik yang selama ini diserahkan padanya. Pengalaman para perempuan Maluku tersebut yang menjadi latar belakang konferensi ini. Tujuannya adalah menggalang pembelajaran bersama bangsa Indonesia mengenai keberhasilan dan tantangan upaya merajut kembali perdamaian setelah terkoyaknya kebhinekaan atas nama agama, suku, ras, dan golongan.

“Dampak dari konflik 1999 meninggalkan trauma yang hebat dan segregasi pada masyarakat Maluku. Hal ini sangat bertentangan dengan pembelajaran di sekolah yang menceritakan kerukunan antardaerah,” kata Arista, mahasiswa UNPATTI. Ketika ditanya bagaimana cara konkret para perempuan Maluku merajut kembali simpul kebhinekaan yang telah terkoyak, Arista menjawab,”Pengalaman kami mengusahakan perdamaian dilakukan oleh ibu-ibu Papalele. Melalui pasar di daerah Batu Merah, semua masyarakat dapat berbaur tanpa memandang identitas keagamaan mereka.” Senada dengan yang diungkapkan Arista, salah seorang peserta dari Maluku juga mengatakan bahwa segregasi antara kelompok muslim dan Kristen terlihat begitu nyata. “Kalau Ibu datang ke sini dan menyebut akan ke daerah apa, maka orang akan tahu itu daerah Islam atau Kristen.”

Perempuan dan Anak-anak Turut Menjadi Korban

Sementara dari Ambon, Yuni yang merupakan anggota Komnas Perempuan, mengatakan bahwa sampai dengan April 2011 tercatat 199 Peraturan Daerah (Perda) yang diskriminatif. “Sebagian besar dari perda tersebut hanya hasil copy-paste dari daerah lain tanpa mempertimbangkan manfaatnya. Perempuan yang kemudian menjadi objek dan korban diskriminasi perda-perda itu,” tegas Yuni.

Surya Ahmadi, peserta dari Sumatera Utara, mengungkapkan kesedihannya dan mewakili teman-teman Ahmadiyah yang sampai saat ini masih mengalami diskriminasi, baik oleh pemerintah maupun warga negara Republik Indonesia. “Saat tadi menyanyikan Indonesia Raya khususnya di bagian ‘Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku…’, saya merasa sedih. Negara ini merdeka bukan hanya karena satu golongan agama atau syarekat, atau kitab dari satu agama. Tapi dipersatukan oleh Pancasila. Sayangnya saat ini justru ada pemaksaan kehendak dari agama tertentu. Saya malah punya pikiran ‘negara ini lebih aman dipimpin oleh robot-robot berjiwa Pancasila,’” Penganut Ahmadiyah lainnya dari Mataram, Nasrudi, mengatakan bahwa dia dan bersama 158 pengungsi lainnya telah hidup dalam ancaman dan ketidak-pastian selama lebih dari lima tahun, bahkan KTP saja mereka tidak punya. Dalam jangka waktu tersebut mereka telah delapan kali mengalami amuk masa, bahkan 73 anak-anak dan perempuan juga menjadi korban. Nasrudi menambahkan bahwa Ahmadiyah telah ada sejak tahun 1925 dan banyak penganutnya yang juga berjasa bagi kemerdekaan bangsa. “W.R. Soepratman, pencipta lagu Indonesia Raya, juga seorang Ahmadi,” ungkapnya. Dia mengatakan bahwa selama ini mereka tidak bisa melakukan klarifikasi mengenai keberadaan Ahmadiyah karena akan dianggap melanggar Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri.

Permasalahan lain yang menyangkut perempuan dan anak-anak juga muncul di Mataram. Erna dari Pusat Studi Wanita menjelaskan bahwa masalah terbesar yang mereka temui adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Umumnya KDRT yang terjadi berwujud pada poligami, nikah siri, serta kawin cerai. Para perempuan yang menikah melalui nikah siri tidak mempunyai surat nikah ataupun surat keterangan yang dapat digunakan untuk membantu mereka memperjuangkan hak-haknya sebagai istri. Ironisnya, urusan pribadi seperti berpakaian malah mendapat perhatian dari pemerintah dengan keluarnya Perda wajib berkerudung bagi perempuan.

Yogyakarta: Tidak Seplural yang Dikenal

Di sisi lain, Yanu dari PKBI DIY mengungkapkan bahwa masalah kebhinekaan bukan hanya menyangkut suku, agama, dan ras, tetapi juga terkait dengan orientasi seksual dan identitas jender. Yanu mengingatkan bahwa tepat satu tahun yang lalu terjadi insiden dalam International Day Against Homophobia (IDAHO) yang diperingati setiap 17 Mei. Tahun lalu komunitas LGBT mengadakan peringatan seperti tahun-tahun sebelumnya dengan menggelar dialog tentang seksualitas, movie screening, dan pada puncaknya akan dilakukan karnaval di Alun-alun. Akan tetapi sebuah organisasi yang mengatasnamakan sebuah agama melakukan intervensi dengan memasang spanduk berisi pernyataan tidak setuju terhadap peringatan IDAHO dan memaksa untuk membubarkan acara. “Di sini kita lihat bahwa hak berekspresi dari teman-teman LGBT yang juga warga negara Indonesia terampas. Tahun ini, karena pengalaman buruk di tahun 2010, teman-teman komunitas merasa tidak aman jika menunjukkan ekspresi mereka dengan merayakan IDAHO.”

Salah seorang peserta bernama Damai juga menyoroti kebhinnekaan di Yogyakarta yang selama ini terkenal sebagai daerah yang toleran dan menerima keberagaman. Nyatanya, masih ada Perda yang mendiskriminasi perempuan seperti Perda Pelacuran di Bantul. Damai juga menambahkan bahwa ada beberapa temannya yang terpaksa memakai jilbab walaupun dia bukan seorang muslim. Hal tersebut terpaksa dilakukan karena ada peraturan yang memaksa demikian, ada juga yang karena tekanan sosial.

Kesabaran dan Tenggang Rasa Menjadi Kunci

Masruchah, mewakili Komnas Perempuan, yang menjadi salah satu narasumber di Jakarta menegaskan bahwa usaha yang dilakukan oleh para perempuan untuk mendapatkan hak-hak kesetaraannya membutuhkan waktu yang lama. Usaha yang panjang ini dimulai sejak tahun 1938 saat kongres perempuan ke-5. Pada kegiatan tersebut gagasan keterwakilan perempuan di ranah politik mulai menjadi bahan pikiran. Buah pemikiran tersebut baru terwujud 70 tahun kemudian ketika Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik dan nomor 10 tentang Pemilu dikeluarkan. Melalui dua peraturan tersebut keberadaan perempuan di dunia politik praktis mulai diperhitungkan.

Sementara itu, Maria Farida Indrati menanggapi berbagai komentar dan pertanyaan yang dialamatkan pada Mahkamah Konstitusi, khususnya mengenai diskriminasi dan ketidak-adilan yang terjadi di masyarakat. Maria mengungkapkan bahwa kunci dari semua permasalahan tersebut adalah tenggang rasa. Ketika tenggang rasa antarsesama terwujud maka perilaku saling menghormati otomatis akan terwujud dan tidak akan ada pemaksaan. Menurutnya, tidak semua masalah harus diatur oleh undang-undang. Bahkan dalam pembuatan undang-undang oleh negara maupun pejabat setempat seperti peraturan daerah, harus benar-benar dipertimbangkan manfaatnya bagi masyarakat dan kemungkinan pelaksanaan produk hukum tersebut.

“Kadang rumusan dalam undang-undang sudah tepat, tetapi aturan atau proses pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan undang-undang dimaksud,” ujar Maria. Dia juga menjelaskan bahwa MK hanya dapat menguji undang-undang yang dianggap bertentangan dengan pasal dalam UUD 1945. Hal ini berarti jika sebuah produk hukum seperti undang-undang yang dirasa diskriminatif terhadap suatu golongan tertentu, tidak dapat secara otomatis diajukan pengujian ke MK. Maria mencontohkan peraturan tentang berpakaian di sebuah daerah, misalnya saja mewajibkan para perempuan untuk memakai kerudung. Dalam UUD 1945 tidak pasal khusus yang juga mengatur cara berpakaian sehingga undang-undang atau peraturan tersebut tidak dapat diuji oleh MK. Kemudian menanggapi Erna dari Mataram, Maria menjelaskan bahwa Undang-undang KDRT akan tidak optimal jika dibuat Perda. Kekuatan hukum UU KDRT akan menurun derajatnya jika ternyata ada peraturan daerah yang memberi sanksi lebih ringan terhadap masalah tersebut. Oleh karena itu akan lebih baik jika dipikirkan bagaimana teknis dari pelaksanaan UU KDRT bagi masyarakat yang lebih luas.

23 May 2011 22:08 WIB : Berita Panjang

One Love Charity Night, Suarakan Kemanusiaan LGBT

Hedonisme yang acap kali dituduhkan tidak membuat komunitas LGBT (Lesbian Gay Biseksual dan Transgender) surut semangatnya untuk tetap membuat berbagai kegiatan. Berbeda dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya, kali ini komunitas LGBT menyuguhkan acara bertajuk One Love Charity Night yang dimaksudkan untuk menggalang dana bagi penyintas bencana lahar dingin Merapi. Acara ini diselenggarakan Minggu malam (22/5) di Boshe VVIP Club.

Potongan-potongan gambar bencana Merapi beberapa waktu lalu divisualisasikan dengan menarik. Sejalan dengan itu, para talent yang dipilih dengan sangat selektif menyajikan lip sync dengan lagu-lagu bertemakan kemanusiaan seperti milik Michael Jackson, Heal the World. Acara terlihat berlangsung meriah dan ruangan tetap penuh hingga di akhir. Setelah dihitung, dari malam amal ini terkumpul dana sebesar empat juta rupiah yang akan disumbangkan kepada para penyintas Merapi.

Sejumlah pengunjung mengatakan senang dengan acara seperti ini. Menurut Tata, koordinator acara, kegiatan ini bagus karena ada misi kemanusiaannya. Selain itu juga memberi warna untuk memperingati International Day Against Homophobia (IDAHO). "Ini bentuk karya LGBT yang bernilai kemanusiaan dan tidak sekedar hanya senang senang semata," ujarnya. Akan tetapi Tata juga mengakui bahwa jumlah tamu tahun ini terasa lebih sedikit dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Amir, salah satu pengunjung mengatakan bahwa dirinya merasa senang dengan meriahnya acara komunitas LGBT. Dia mengatakan banyak teman-teman komunitas yang berbaur dan berkumpul. Akan tetapi memang ada sebagian teman-teman komunitas yang berperilaku berlebihan sehingga terlihat kurang nyaman. Namun demikian Amir menegaskan bahwa tidak semua tamu yang hadir berperilaku demikian.

Para pengunjung Charity Night ini tidak hanya dari komunitas LGBT. Ivan, seorang warga Belgia yang sedang berwisata di Yogyakarta turut hadir bersama pasangan perempuannya. Dia mengatakan bahwa acara ini sangat luar biasa. Dia membandingkan beberapa klub di negaranya, yang ternyata sangat berbeda dengan yang ada di Asia. Menurut Ivan, klub di Asia seperti di Jakarta maupun Yogyakarta  didominasi oleh remaja. Sementara di Belgia kebanyakan pengunjungnya adalah mereka yang telah paruh baya. "Pilihan musik dan konsep acara untuk kemanusiaan, lebih mirip klub-klub di Belanda," jelasnya. Secara keseluruhan dia sangat menyukai acara yang disuguhkan. “Anak-anak Jogja memang luar biasa!” ujarnya sambil mengacungkan jempol kiri.
 
[edL]
19 May 2011 19:44 WIB : Berita Pendek

PR Sleman Sebagai Kabupaten Layak Anak 2012

Upaya Kabupaten Sleman menuju Kabupaten Layak Anak 2012 harus melalui banyak pekerjaan rumah. Hal tersebut dipaparkan dalam diskusi publik “Optimalisasi Perlindungan Anak-Anak Jalanan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Sleman dari Perlakuan Diskriminasi dan Eksploitasi” Jumat lalu (13/5).

20 Apr 2011 16:34 WIB : Berita Foto

Bangun Militansi LGBT Jogja


Acara bertajuk Lipsync Competition yang diselenggarakan untuk mewadahi ekspresi dan seni komunitas Lesbian ,Gay, Biseksual, Transgender ( LGBT ) meraih sukses besar. Pagelaran seni menirukan gaya bibir, yang kini lebih populer dengan sebutan lipsync,  berhasil menjaring talent-talent berbakat untuk saling berlomba mengadu kebolehannya , menurut pihak  pihak  Qeer inc, penyelenggara acara.

17 Feb 2011 13:17 WIB : Berita Panjang

Harapan Baru Perlindungan HAM di ASEAN

Pembentukan Komite HAM ASEAN merupakan kemajuan dan perlindungan HAM di kawasan ASEAN. Bahkan secara khusus Asean Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC) diharapkan akan berperan kuat dalam promosi dan proteksi hak asasi perempuan di kawasan ASEAN, termasuk memantau implementasi dari Deklarasi Violence Againts Women (VAW), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan (CEDAW) dan Konvensi Anak di negara-negara anggota ASEAN.

16 Feb 2011 11:34 WIB : Berita Panjang

Panggil Saja dengan Sebutan PRT

Kain serbet kotak-kotak dijahit membentang menyerupai spanduk bertuliskan berbagai tuntutan hak pekerja rumah tangga. "Kami adalah Pekerja", salah satu tulisan yang tertera pada kain itu. Sejumlah pekerja rumah tangga, membentangkan spanduk kain serbet melingkar menjadi pembatas arena pertunjukan atraksi seni pantomin yang dilakukan oleh beberapa PRT. Ada yang berperan sedang mencuci, menyapu, ada pula yang berperan sedang dianiaya dengan cambuk yang dipukulkan ke badan oleh seseorang yang tampak seperti orang punya kuasa, majikan. Atraksi pantomin ini cukup mengundang perhatian sejumlah warga yang melintas di KM 0, depan Kantor Pos Besar Yogyakarta (14/2).

15 Feb 2011 18:33 WIB : Berita Foto

Negara Belum Serius Berikan Perlindungan PRT

Data BPS (2008) dan International Labour Organization (ILO) menyebutkan Pekerja Rumah Tangga merupakan kelompok kerja perempuan terbesar secara global. Tercatat ada sekitar 100 juta Pekerja Rumah Tangga (PRT) di seluruh dunia dan 4 juta di antaranya ada di Indonesia. PRT buruh migran dari Indonesia tercatat sekitar 6 juta orang. Sedangkan di Yogyakarta sendiri, ada lebih dari 36.500 orang PRT. Jumlah buruh dengan persoalan yang sangat besar hingga kini belum mengundang perhatian yang serius dari negara.

08 Feb 2011 17:44 WIB : Berita Pendek

FKTS : Jawab Minim Informasi dengan Edutaimen

Belum diakuinya keberagaman orientasi seksual dan identitas gender di dalam tatanan masyarakat, seringkali menjadi penghambat arus informasi bagi komunitas ini. One love in Diversity, sebuah  acara Forum Komunikasi Teman Sehati (FKTS ) yang memuat misi agar LGBT dan masyarakat terhindar dari penularan infeksi menular seksual (IMS) dan HIV & AIDS, diselenggarakan di sebuah cafe, Yogyakarta (6/2).

02 Feb 2011 11:41 WIB : Berita Foto

Komik The Yogyakarta Principles Tegaskan Identitas Gender

Prinsip-prinsip HAM terkait dengan orientasi seks dan identitas gender, Yogyakarta Principles, yang digagas sejumlah aktivis dan pakar HAM dari 25 negara di Yogyakarta pada 2006 kembali disosialisasikan. Dengan sasaran LGBT muda di Indonesia, Institut Pelangi Perempuan (IPP) kali ini mengemas Yogyakarta Principles tersebut dalam bentuk komik. Yogyakarta juga kembali dipilih menjadi salah satu kota launching komik tersebut, selain Bandung dan Jakarta.

02 Dec 2010 12:49 WIB : Berita Foto

Dukung dan Awasi Perda Penanggulangan HIV dan AIDS Yogyakarta

Pada peringatan Hari AIDS Sedunia 1 Desember 2010, ratusan masa dari Hizbut Tahrir berjalan dari depan kantor DPRD DIY menuju perempatan Kantor Pos Besar Yogyakarta. Dalam aksinya kelompok ini menolak keras program-program yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya penanggulangan epidemi HIV, bahkan mereka juga menolak Perda HIV dan AIDS yang yang telah disahkan DPRD DIY pada 2 November lalu. Menurutnya solusi persoalan HIV dan AIDS bisa selesai dengan tuntas hanya dengan cara menegakkan syari’at Islam.

14 Oct 2010 10:44 WIB : Publik

PERNYATAAN SIKAP DAN DUKUNGAN TERHADAP PENYELENGGARAAN Q! FILM FESTIVAL 2010 YOGYAKARTA

PERNYATAAN SIKAP DAN DUKUNGAN
TERHADAP PENYELENGGARAAN Q! FILM FESTIVAL 2010
YOGYAKARTA


"Puluhan massa gabungan ormas Islam menentang pemutaran Q! Film Festival 2010 di gedung Lembaga Indonesia Perancis (LIP) Yogyakarta. Mereka menuntut agar panitia tidak memutar film tersebut baik di Yogyakarta maupun di tempat lain. Massa yang berjumlah 30-an orang itu mulai sekitar pukul 20.00 WIB mendatangi gedung LIP Yogyakarta di Sagan, Gondokusuman, Selasa (12/10/2010). Massa gabungan itu antara lain terdiri dari anggota Majelis Mujahidin Indonesia, Forum Umat Islam, Front Jihad Islam,” (Detik News, 12 September 2010)

Pada tanggal 12 Oktober 2010, Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) Yogyakarta mendatangi tempat penyelenggaraan acara Q! Film Festival di Yogyakarta dan melakukan intimidasi serta mengancam akan membubarkan acara jika panitia tetap menyelenggarakan pemutaran film tersebut. Peristiwa ini senada dengan yang terjadi di Jakarta, yaitu intimidasi yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI) pada penyelenggaraan festival yang sama. Dengan melihat fakta-fakta tersebut, maka kami menyatakan bahwa :

05 Oct 2010 08:20 WIB : Berita Pendek

Lokalisasi Merong Diusulkan Pindah

Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara (Batara) mengusulkan pemindahan lokalisasi Merong, masyarakat biasa menyebutnya lembah durian . "Kami akan usul ke pihak pemerintah agar memindahkan lokalisasi Merong, sebab saat ini lokasinya sudah terlalu dekat dengan pemukiman penduduk," ujar Hj. Nurul Aini, anggota Komisi B DPRD Kabupaten Batara.
 
Menurut Nurul, pemindahan ini meski cepat dipikirkan Pemerintah Daerah, sebab juga sudah meluas dekat dengan sekolah. Meski dicari lokasi baru terisolir dan jauh dengan pemukiman. Alternatifnya ada dua, bisa jadi di arah jalan Negara Muara Teweh-Banjarmasin atau sebaliknya ke arah jalan Negara Muara Teweh-Puruk Cahu. "Kalau dahulu bisa jadi tepatnya jauh dari pemukiman, tetapi sekarang kondisi kota Muara Teweh terus berkembang menjadi besar," katanya.
 
Lokalisasi Merong sudah ada sejak tahun 1980-an. Di lokalisasi ini menampung ratusan Perempuan Pekerja Seks (PPS). Pemerintah Daerah sebenarnya sudah lama mewacanakan pemindahan lokalisasi itu. Hanya saja hingga kini belum ada realisasi. "Kita sangat menginginkan lokalisasi itu pindah, tetapi pemerintah juga mesti memikirkan jauh masalah lokasi dan juga sarana dan prasarana, sehingga tidak ada penolakan berlebih dari mereka yang mencari nafkah dan tinggal di lokalisasi," kata Sinar, anggota DPRD yang lain.
05 Oct 2010 10:52 WIB : Berita Pendek

Launching YOTHA di Hari Remaja Internasional

Dua belas Agustus 2010 merupakan peringatan Hari Remaja International yang ditetapkan oleh PBB. Bertepatan dengan hari tersebut, Youth Association (YOTHA) memperkenalkan dirinya kepada publik dengan melakukan launching, pemotongan tumpeng, dan panggung ekspresi. Kegiatan yang diadakan di Old Friends Cafe ini juga diisi dengan buka puasa bareng dan penampilan seni dari para remaja.

02 Aug 2010 13:35 WIB : Berita Pendek

YOTHA, Remaja Bersatu Memperjuangkan Haknya

Remaja adalah suatu periode transisi dari masa kanak-kanak ke remaja. Berbagai budaya dan organisasi memiliki konsep tersendiri mengenai rentang usia remaja. Agar semua terakomodasi, PKBI mengambil batas usia terendah (10 tahun) dan batas usia tertinggi (24 tahun) untuk remaja. Dengan batasan tersebut, ternyata pada tahun 2000-2005, jumlah remaja di Indonesia sebesar 64 juta jiwa dari populasi sebanyak 222 juta jiwa (Biro Pusat Statistik). Remaja-remaja tersebut tersebar di perkotaan dan pedesaan, dengan tingkat pendidikan yang beragam, serta permasalahan yang kompleks seperti kehamilah tidak diinginkan, aborsi, penyalahgunaan narkoba, serta HIV & AIDS.

18 Jul 2010 15:03 WIB : Berita Panjang

Press Release: Musyawarah Daerah PKBI DIY 2010

Diskriminasi adalah hantu bagi peradaban manusia. Sejarah telah menyaksikan di mana hantu diskriminasi mewujud, di sana pulalah gerakan mengada. Dan, hanya gerakan sipil lah yang akan mampu menuntaskan perang kemanusiaan melawan diskriminasi. (Catatan Perkumpulan, 2010)

22 Jun 2010 10:18 WIB : Berita Pendek

PPS Keluhkan Pelanggan Tak Mau Pakai Kondom

Semakin meningkatnya penularan HIV ternyata tidak membuat laki-laki pelanggan Perempuan Pekerja Seks (PPS) merasa takut. Buktinya banyak dari mereka yang enggan menggunakan kondom. Seperti yang dituturkan Anna (20), bukan nama sebenarnya, seorang PPS yang biasa bekerja di Jalan Mahir Mahar, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya. Anna mengaku kesulitan meminta kliennya memakai kondom. "Alasannya soal ketidaknyamanan," katanya.

14 Jun 2010 11:17 WIB : Berita Panjang

Jelang Muktamar Muhammadiyah, AMUK Menolak Razia Gepeng

“Kami menolak keras razia yang dilakukan Satpol PP terhadap teman-teman kita yang hidup di jalanan menjelang Muktamar Muhammadiyah dengan alasan mengganggu keindahan tata kota,” kata Slamet Wasair, Koordinator Aksi Damai yang digelar Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) di depan Gedung Agung, Yogyakarta, (10/6).

02 Jun 2010 13:51 WIB : Berita Foto

Meningkat, Kasus KTD Remaja di Semarang

“Alur dan konsep cerita kaya akan ide dan proses pembelajaran bagi remaja. Acara ini mestinya sering diselenggarakan untuk meminimalisasi dampak buruk dari pergaulaan bebas yang kini makin marak,” kata Ian (21) mahasiswa IAIN Walisongo Semarang.

25 May 2010 09:23 WIB : Berita Panjang

Izin Panggung Keberagaman Ditolak, Panitia Mubeng Alun-alun Kidul 18 Kali

Panggung Keberagaman, sebagai acara penutup rangkaian peringatan International Day Against Homophobia (IDAHO) yang sedianya akan dilaksanakan di Sasono Hinggil, Sabtu (22/ 5), terpaksa dibatalkan panitia pelaksana. Pasalnya, surat izin penggunaan tempat dari pengelola Sasono Hinggil yang sudah dikantongi panitia dicabut kembali.

25 May 2010 09:02 WIB : Berita Pendek

Warga Buka Paksa Pintu Ngebong

Tiga pintu akses masuk Ngebong akhirnya dibuka warga. Hal ini dilakukan karena warga dua kampung, Jlagran dan Badran juga pedagang dan komunitas pekerja seks sudah “gerah” dengan pihak PT KAI yang juga sampai Rabu (19/5) belum memberikan keputusan mengenai permohonan warga, pedagang dan pekerja seks untuk membuka pintu akses masuk Ngebong.

25 May 2010 08:52 WIB : Berita Foto

Gagasan Pernikahan bagi Waria Mulai Dikembangkan

"Sebenarnya yang kita diskusikan bukan nikahnya, tetapi bagaimana kita bisa menyikapi dan menerima waria apa adanya," ujar Abdhul Muiz Ghozali, pengajar Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta menjawab berbagai pertanyaan mengenai pernikahan waria saat tampil sebagai narasumber pada Diskusi Keberagaman Orientasi Seks dan Identitas Gender di Pusat Study Kebijakan (PSK) Universitas Gadjah Mada, awal pekan ini.

19 May 2010 11:49 WIB : Berita Foto

Ratusan Tanda tangan dan Pelukan, Warnai IDAHO Jogja 2010

Mereka tidak hanya berkomunikasi dan bersosialisasi saja tentang LGBTIQ, namun juga meminta dukungan masyarakat dengan meminta mereka membubuhkan tanda tangan pada T-shirt yang dikenakan dan diakhiri dengan pelukan tanda dukungan dan kasih sayang sebagai sesama warga masyarakat.

Aksi ini merupakan bagian Peringatan Hari Internasional Melawan Homophobia (IDAHO) 2010. Semua T-Shirt yang mereka kenakan, dipenuhi ratusan tanda tangan dari masyarakat, mulai dari buruh gendong beringharjo, tukang becak, pejalan kaki, dan semua mereka yang ditemui dalam perjalanan penggalangan dukungan.

18 May 2010 18:03 WIB : Berita Panjang

Kelompok LGBTIQ Menuntut Pemerintah Membuat Kebijakan Khusus

Terus terjadinya tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender/Transeksual, Intersex (LGBTIQ), Our Voice, sebuah kelompok yang peduli terhadap perjuangan hak-hak LGBTIQ, meminta kepada pemerintah Indonesia untuk membuat kebijakan khusus sementara (afirmative action) untuk perlindungan dan keamanan bagi kelompok LGBTIQ sebagai warga negera.

Selain itu, dalam release yang ditandatangi Hartoyo, mereka juga menuntut penghapusan segala kebijakan baik ditingkat nasional maupun daerah yang mendiskriminasikan kelompok LGBTIQ baik yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung. Pemerintah juga diminta untuk menindak tegas kelompok yang melakukan kekerasan terhadap kelompok LGBTIQ yang memiliki hak berserikat dan berkumpul. "Pemerintah secara aktif mengkampanyekan dan mengadvokasi hak-hak kelompok LGBTIQ ditingkat International," kata Hartoyo, Sekretaris Umum, Our Voice.

Pernyataan Our Voice, berkaitan dengan peringatan Hari Internasional Melawan Homophobia, kemaren (17/15).  Momentum tanggal ini didasarkan pada tanggal dihapusnya  homoseksual sebagai klasifikasi penyakit oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) pada tahun 1990.

Kemudian dalam Deklarasi Montreal di Kanada pada tanggal 26-29 Juli 2006 merekomendasikan semua negara dan PBB mengakui dan mempromosikan 17 Mei sebagai Hari Internasional Melawan Kebencian Terhadap Homoseksual. Keputusan WHO ini diadopsi Departemen Kesehatan RI dalam Pedoman Penggolongan Diagnosa Gangguan Jiwa (PPDGJ) III tahun 1993 yang juga mengeluarkan homoseksual sebagai penyakit.

Menurut Hartoyo, kebijakan yang diskriminatif misalnya, Pasal 4 ayat 1 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi), yang menyatakan homoseksual termasuk dalam persenggamaan meyimpang. Pada level daerah, setidaknya ada sekitar 10 Peraturan Daerah yang meyamakan homoseksual dengan pelacuran, misalnya, Perda Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran, pada pasal 8 ayat 1 dan 2 yang meyebutkan yang termasuk dalam perbuatan pelacuran adalah a. homoseks; b. lesbian;

Sementara itu, dalam catatan Our Voice, praktek kebencian terhadap LGBTIQ di Indonesia sejak tahun 2009-2010 terus terjadi. Misalnya, tanggal 13 Februari 2010 Sekjen Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) Tgk Faisal Ali mengecam Waria yang melakukan kegiatan malam amal budaya di Banda Aceh, dianggap menodai pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Kemudian, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tasikmalaya, Achef Noor Mubarok akan melakukan pembinaan kepada 900 gay yang bekerjasama dengan Kantor Wilayah Departemen Agama (Depag) dan Polisi Resort (Polres) Kota Tasikmalaya. "Alasannya, alasannya karena gay dianggap sebagai penyakit mental dan dinilai sebuah adzab," kata Hartoyo.

Our Voice juga mencatat pembubaran Konferensi International Gay Lesbian Association (ILGA) Asia ke-4 26- 28 Maret 2010 di Surabaya Jawa Timur.  Yang terakhir pembubaran pelatihan HAM Waria oleh massa FPI di Depok yang diselenggarakan Komnas HAM pada tanggal 29 April-1 Mei  2010.

Pada level dunia, ada sekitar 80 negara yang mengkriminalisasikan homoseksualitas dan mengutuk prilaku seks sejenis dengan hukuman penjara, bahkan ada yang menggunakan hukuman mati, seperti Iran, Mauritania, Nigeria, pakistan, Saudi Arabia, Sudan,Emirat Arab dan Yaman.

Semnetara itu, Ardhanary Institute (Women LBT Reserch, Publishes and Advocacy Centre), dalam releasenya menyatakan, berkaitan dengan serangkaian tindakan kekerasan yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat kepada LGBT, mengajak seluruh lapisan masyarakat yang anti kekerasan dan gerakan sipil bersama-sama memperingati The International Day against Homophobia (IDAHO) 2010 sebagai moment penting bagi kita semua dan secara khusus LGBT dengan membongkar kebisuan dan menyuarakan "HAPUSKAN HOMOPHOBIA, LESBOPHOBIA & TRANSPHOBIA di Indonesia".

Ardhanary juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendorong pemerintah Indonesia memberikan jaminan dan perlindungan kepada LGBT agar tidak mendapatkan perlakuan yang homophobia, lesbophobia dan transphobia dari siapa pun karena pilihan orientasi seksual dan identitas gendernya dengan mengacu pada berbagai konstitusi yang ada.***

18 May 2010 17:29 WIB : Berita Panjang

Heteronormativitas ,Tutup LGBTIQ dari Perhatian Negara

Lesbian, gay, biseksual, transseksual, transgender, interseks dan queer (LGBTIQ) merupakan realitas sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia. Keberadaannya seharusnya diakui, dihormati dan dilindungi negara, yang telah menyepakati dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dengan meratifikasi berbagai konvensi internasional.

18 May 2010 15:59 WIB : Berita Pendek

Remaja Kritis Harus Perjuangkan Identitas

Stigma dan diskriminasi dalam sistem sosial terhadap remaja acapkali membuat keberadaan mereka tidak diakui masyarakat. Remaja dianggap setara dengan anak-anak, sehingga tidak ada Undang Undang yang mengatur tentang keberadaan remaja.

18 May 2010 15:53 WIB : Berita Panjang

Buntu Negosiasi dengan PT KAI, Audiensi ke LOD DIY

Setelah melalui berbagai proses dialog antara PT KAI dan para pedagang mengenai rencana penggusuran warung-warung semi permanen di kawasan Ngebong, akhirnya, mereka melakukan audiensi bersama ke LOD DIY, awal pekan ini.

17 May 2010 12:29 WIB : Berita Pendek

Setiap Jam 2 Pecandu Meninggal Dunia

Stigma dan diskriminasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba di tanah air masih terus terjadi. Mereka dipandang sebagai pelaku kriminal, padahal mereka korban yang harus mendapatkan pertolongan. Sudah saatnya stigma dan diskriminasi itu dihilangkan.

17 May 2010 12:19 WIB : Berita Panjang

Ngebong yang 'Diobong'

Wajah Ratmi nampak kelelahan, petak warung yang menjadi sumber utama penghasilannya sudah ia bongkar (12/5). Biasanya dari warung ini, Ratmi masih bisa mengais Rp 30.000,- setiap harinya, meski dengan susah payah. Kini Ratmi kebingungan mencari cara untuk mengisi perutnya dan perut keluarganya. Kemana lagi harus mencari nasi?

17 May 2010 12:17 WIB : Berita Foto

Buktikan Tak Objekkan Komunitas, Selamatkan Warga Ngebong

Penutupan daerah Bong Suwung yang dilakukan oleh PT KAI DAOP VI, ternyata tidak hanya berdampak pada warga pedagang dan pemilik warung tempel saja, namun masih ada 55 KK lainnya dan pengusaha parkir yang juga mengais rejeki ditempat itu.

10 May 2010 11:11 WIB : Berita Foto

DIY Segera Memiliki Pergub PRT

Di Propinsi DIY tercatat sekitar 37 ribu pekerja rumah tangga (PRT), 1,5% dari total PRT di Indonesia. Meski begitu, belum ada pengakuan PRT sebagai pekerja, termasuk dari segi hukum, yang berakibat pada buruknya nasib PRT.

05 May 2010 06:04 WIB : Berita Pendek

Buruh Tuntut Pemerintah Lebih Peduli

Ratusan massa dari berbagai organisasi turun ke jalan dalam peringatan Hari Buruh International di Yogyakarta (1/5). Front Oposisi Rakyat Indonesia (FORI), yang merupakan aliansi beberapa lembaga, mengawali aksi dengan melakukan orasi di depan Ambarukmo Plaza, wilayah kerja Serikat Pekerja Carrefour Indonesia.

05 May 2010 06:02 WIB : Berita Pendek

Pemerintah Harus Turun Menangani Kekerasan Gender

Kasus kekerasan berbasis gender yang semakin tinggi menuntut perhatian berbagai pihak untuk menanganinya. Selain mengingatkan perempuan yang masuk dalam kategori rentan kekerasan berbasis gender untuk menuntut haknya, diperlukan pula perhatian yang intens dari pemerintah. Pemerintah harus turun ke lapangan dan mengadopsi kebutuhan riil perempuan atas pelayanan kesehatan dan pemenuhan segala haknya.

Demikian kata Evarisan, Direktur Legal Recources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) di sela-sela pemaparan hasil penelitian “Feminist Participatory Action Research” (FPAR) LRC-KJHAM bersama para mitranya di Semarang dalam rangka peringatan Hari Kartini belum lama ini. “Hak dan kewenangan untuk menegakkan keadilan terhadap perempuan korban kekerasan gender memang ada di pihak pemerintah,” katanya.

Berdasarkan pengamatan LRC-KJHAM selama ini, ada empat kelompok perempuan yang rentan terhadap kekerasan berbasis gender secara masif, yakni kelompok perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, kelompok perempuan korban perkosaan, kelompok perempuan mantan buruh migran, dan kelompok perempuan korban eksploitasi seksual. “Kekerasan berbasis gender merupakan bagian dari diskriminasi terhadap perempuan,” ujar Eva.

Ia menuturkan, pada 2009 di Jawa Tengah terdapat empat daerah yang berpotensi terjadi diskriminasi gender, terutama dalam mengakses layanan kesehatan. Empat daerah itu adalah Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Grobogan. Apa saja wujud dari diskriminasi gender tersebut? Menurut Eva, di empat daerah wilayah Jateng itu banyak ditemukan permasalahan terkait pelaksanaan hak atas kesehatan oleh kelompok perempuan rentan dan termarjinal.

Eva lantas mencontohkan Desa Wedoro (Kabupaten Grobogan) dan Desa Rowobranten (Kabupaten Kendal) yang merupakan “kantong” buruh migran. Menurutnya, di dua daerah itu ditemukan satu ruang penampungan yang diisi 500 hingga 1.000 orang calon tenaga kerja wanita (TKW). “Penampungan tersebut sungguh tidak memadai, ditambah lagi kamar mandi yang terbatas, air terbatas, tidur dengan alas tikar, tidak ada ventilasi, makan dengan lauk tempe atau kerupuk, dipaksa diet jika badan kegemukan, dan dipulangkan saat sakit. Bahkan kejamnya, mereka dipaksa menggugurkan kehamilan,” katanya dengan mimik wajah serius.

Adapun kelompok perempuan korban kekerasan di Bandarharjo, Kota Semarang, dan kelompok korban eksploitasi seksual di Bandungan, Kabupaten Semarang, nasibnya juga tak jauh beda. “Kebanyakan perempuan korban kekerasan di Bandarharjo Semarang terjadi di rumah tangga yang terindikasi karena beberapa masalah rumah tangga yang mendera yang sifatnya klasik, seperti kesulitan ekonomi keluarga, tekanan dari istri dan anak agar memenuhi kebutuhan keluarga, dan lain-lain,” tuturnya.

Sedangkan kelompok perempuan korban eksploitasi seksual Bandungan, dia menceritakan bahwa ada beberapa anak korban eksploitasi seksual yang mengalami pendarahan dan tidak mengerti kesehatan reproduksi. Akibatnya, mereka terinfeksi HIV serta mengalami permasalahan organ reproduksi. “Jika sudah begitu, mereka sendiri yang akhirnya kesulitan menangani kondisi tubuhnya. Mereka yang menderita sendiri, kurang perhatian dari lingkungan sekitarnya, apalagi dari pihak yang mengeksploitasinya. Untuk itu, tak boleh diulur-ulur lagi, pemerintah harus segera bertindak agar tak banyak lagi jatuh korban para perempuan yang masih polos,” ujarnya.

Eva memperkirakan, kemungkinan kasus kekerasan dan diskriminasi berbasis gender juga terjadi di luar daerah yang diteliti pihaknya bersama mitra. Bahkan bisa jadi, di daerah lain itu kasusnya lebih parah ketimbang yang diteliti. “Kami berusaha melakukan penelitian di luar empat daerah yang sudah kami teliti. Kami juga akan terus mengadvokasi kelompok perempuan rentan kekerasan dan diskriminasi agar haknya terpenuhi, di samping mengawal pula hingga kasusnya tuntas,” katanya.
05 May 2010 06:01 WIB : Berita Pendek

Meluaskan Akses bagi Remaja, Diadakan Pemilihan Duta Mahasiswa

Akses informasi kesehatan reproduksi remaja harus menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Riau. Hal ini disampaikan Retno Mayangsari, Direktur Pelaksana Daerah (Dirpelda) PKBI Riau yang juga menjadi Dewan Juri dalam kegiatan ini, saat mengomentari Pemilihan Duta Mahasiswa untuk Pemberian Informasi Kesehatan Reproduksi Remaja, di Kantor BKKBN Provinsi Riau, pekan silam.

26 Apr 2010 12:37 WIB : Berita Pendek

Sepuluh Perempuan Dianugerahi Penghargaan di Kotawaringin Timur

HM Mawardi, Bupati Kabupaten Kapuas, mengatakan tantangan pembangunan semakin berat, peran perempuan sangat dibutuhkan untuk mendukung proses pembangunan bangsa. "Dalam bidang yang umumnya dipegang laki-laki, perempuan pun harus sejajar," ujarnya.

26 Apr 2010 12:14 WIB : Berita Pendek

Kekerasan Terhadap Perempuan Harus Dihentikan

Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) IKIP PGRI Semarang, menghimbau masyarakat tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, tidak menganggap perempuan sebagai kanca wingking. , sehingga hanya menganggap perempuan sebagai “boneka” laki-laki yang bisa diperlakukan apa saja, tanpa memerhatikan perasaan dan hak-haknya.

26 Apr 2010 11:48 WIB : Berita Pendek

Menurunkan AKI dan AKB, Perlu Program Berperspektif Hak Perempuan

Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009, mencapai 114 kasus per 100 ribu kelahiran hidup (KH). Angka rata-rata ini sedikit lebih rendah dibandingkan Tahun 2008 yang mencapai 114,4 kasus. Dalam level nasional angka ini relatif lebih rendah, yang mencapai angka 228 kasus, tetapi lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Millenium Development Goals (MDGs) dalam kisaran angka 102 kasus per 100 ribu KH.

13 Apr 2010 12:37 WIB : Berita Foto

Petugas Kesehatan Masih Melakukan Diskriminasi

Kesadaran kritis perlu dibangun pada komunitas untuk menuntut hak-hak dasar atas kesehatannya yang merupakan hak dasar warga negara tanpa diskriminasi. Pemahaman seperti inilah yang hendak dicapai dalamn Pelatihan Pasien Berdaya yang diselenggarakan PKBI DIY, dengan peserta perempuan pekerja seks dan perempuan remaja jalanan, di Jogja pekan silam.

Terungkap dalam pelatihan, peserta tidak pernah mencari informasi sebelum mereka pergi ke unit layanan kesehatan. Mereka juga mengaku tidak pernah mendapatkan informasi yang memuaskan dari petugas kesehatan dan merasakan perlakukan petugas kesehatan yang berbeda. "Indikasi diskriminasi seperti ini, hanya ditanggapi dengan diam dan pasrah, sekalipun mereka mengaku merasa tidak nyaman dengan kondisi seperti itu," kata Budi, sebagai Fasilitator pelatihan.

13 Apr 2010 12:13 WIB : Berita Pendek

Anak Jalanan Bukan Pihak yang Harus Disingkirkan

“Buku sangat penting untuk menambah pengetahuan setiap anak, tak terkecuali anak jalanan. Sudah saatnya kita bersama-sama meningkatkan kepedulian terhadap anak jalanan, terutama lewat penyediaan buku bagi mereka,” kata Sita, Public Relation Eksternal HMJ Ilmu Komunikasi FISIP Undip, Kamis (8/4).

13 Apr 2010 12:07 WIB : Berita Panjang

Gendo: Kebebasan Bependapat di Indonesia Seolah-olah

I Wayan Suardana (34), akrab dipanggil Gendo pada 2005 dipenjara karena dianggap melakukan penghinaan simbol negara pada kasus pembakaran bendera Presiden SBY saat menolak kenaikan harga BBM. Kini ia menjadi advokat dan anggota Majelis Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Daerah Bali dan juga mengadvokasi kasus pelanggaran HAM pada pecandu narkotika di Bali. Gendo menyimpulkan kebebasan berpendapat di Indonesia hanya seolah-olah karena banyak produk hukum malah ingin mengkriminalkan. Terlebih kasus kekerasan kelompok mayoritas pada minoritas terus berlangsung dan sulit dipidanakan. Beikut wawancara Luh De Suriyani, Swaranusa Biro Bali, dengan Gendo mengenai pembatalan paksa konferensi ILGA di Surabaya pekan lalu.

Konferensi internasional LGBTIQ atau The 4th regional Lesbian, Gay, Transgender and Intersex Association (ILGA) conference di Surabaya, dipaksa dibatalkan oleh kelompok agama tertentu? Pendapat Anda?

Inilah problem berbangsa di Indonesia. Segala sesuatu perbedaan diselesaikan jalan kekerasan. Pembubaran Konferensi ini adalah salah satu peristiwa dari sekian banyak  peristiwa kekerasan atas nama kelompok agama tertentu.  Artinya budaya barbarisme sedang menghantui proses demokratisasi di Indonesia, baik dengan menggunakan idiom agama, suku ataupun paham tertentu termasuk dengan menggunakan logika kebenaran mayoritas yang pada akhirnya berujung kepada tirani mayoritas.

13 Apr 2010 11:43 WIB : Berita Panjang

Turnamen HUT YONDANIV 403, Tim Volley Waria Turut Ambil Bagian

Tim bola volly Selendang Milioner, yang beranggotakan gay dan waria, turut memeriahkan turnamen yang diselenggarakan untuk memperingati hari jadi Batalyon Komando Militer Wilayah IV (YONDANIV) 403 Yogyakarta. Mereka tampil melawan tim putri bola volley UPN di kompleks Batalyon 403, Rabu (31/3).

27 Mar 2010 21:29 WIB : Berita Panjang

JAMGAMAN : Tuntut Kosistensi Negara Jalankan Mandat UUD 45

Perlawanan berbagai organisasi dan komunitas atas pencekalan yang dilakukan pemerintah terhadap konferensi International  Lesbian, Gay, Transgender dam Intersesks Asossiation ( ILGA ) , terus berlanjut.  Sejumlah organisasi sosial dan organisasi berbasis komunitas yang tergabung dalam Jaringan HAM untuk Keberagaman (JAMGAMAN ) berkumpul di  youth center PKBI DIY hari ini ( 26/3 ) untuk menyatakan sikap atas kejadian itu.

27 Mar 2010 21:32 WIB : Berita Panjang

Banyak Yang Kecewa Konferensi ILGA Batal

Berbagai tekanan dilancarkan kepada komunitas gay, lesbian, transgender, dan intersex yang akan mengikuti Konferensi Internasional Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Intersex Association (ILGA) di Surabaya, yang sedianya digelar 26-28 Maret.

Puluhan peserta konferensi ILGA yang datang dari berbagai negera tersebut, terjebak di dalam sebuah hotel di Surabaya, sehingga menjadi kesulitan untuk keluar dari area hotel karena masih dikepung ormas Islam dari FPI dan FUI. “Mereka tampak ketakutan dengan kejadian ini,” kata Widodo Budidarmo, salah seorang panitia penyelenggara konferensi internasional ILGA ke-4 se-Asia.

26 Mar 2010 17:00 WIB : Berita Panjang

Negara Harus Melindungi Hak LGBT

Komunitas Lelaki suka Lelaki Manado mengaku kecewa ada penolakan terhadap Konferensi Internasional Lesbian, Gay, Bisexual, trans dan intersex Association ( ILGA) yang akan dilaksanakan di Surabaya, 26-28 Maret .  
Ririn, salah satu anggota komunitas ini mengatakan, pertemuan  kelompok ini sangat penting untuk eksistensi mereka.  Apalagi akan dihadiri peserta dari puluhan Negara se Asia.  Untuk itu dia merasa heran dan mempertanyakan penolakan yang terjadi. Sebenarnya lewat konferensi ini pihaknya berharap banyak.  Salah satunya,  bagaimana agar komunitasnya diakui sebagai bagian dari masyarakat umum sehingga mengurangi beban psikologis. Pertemuan ini diharapkannya juga mampu membentuk pengakuan publik atas mereka, dan mengikis anggapan sebagai sampah masyarakat.

26 Mar 2010 10:27 WIB : Berita Panjang

Pemerintah Jangan Menambah Stigma dan Diskriminasi

Rencana pembatalan Konferensi Internasional Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Intersex Association (ILGA) di Surabaya yang sedianya digelar 26-28 Maret, menimbulkan keprihatinan beberapa pihak. Sikap polisi, MUI, dan Wakil Walikota Surabaya yang tidak menyutujui forum bertemunya puluhan pasangan gay dan lesbian serta transgender, dinilai sebagai ekspresi sikap homophobia pemerintah, polisi, maupun beberapa elemen masyarakat.

“Karena, bagaimanapun juga, teman-teman LGBT juga bagian dari warga negara Indonesia, sehingga punya hak yang sama dengan warga negara Indonesia yang lain,” kata Slamet Riyadi, pemerhati masalah hak asasi manusia yang juga aktivis Forum KiPAs Semarang.

24 Mar 2010 22:08 WIB : Berita Panjang

ILGA Terancam Gagal, Bentuk Diskriminasi Negara Terhadap LGBT

Lagi lagi perjuangan identitas komunitas lesbian, gay, biseksual dan trangender ( LGBT ) dihadapkan pada sebuah persoalan. Konferensi International  Lesbian, Gay  dan Interseksual Asosiation (ILGA ) yang  sekiranya akan diselenggarakan pada kamis besok ( 25/3) hingga hari Minggu di kota Surabaya, belum mendapatkan ijin dari kepolisian setempat. Hal ini mendapat beragam respon yang keras dari para aktivis LGBT.

25 Mar 2010 11:49 WIB : Berita Pendek

Pekerja Rumah Tangga, Harus Dihormati

Pekerja Rumah Tangga (PRT) sering mengalami tindak kekerasan, termasuk berbagai bentuk pelecehan seksual. Menurut Ningsih (bukan nama sebenarnya), yang pernah berprofesi sebagai PRT di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), pelecehan dan tindak kekerasan terjadi karena pemberi kerja atau 'majikan' kurang menghargai peran PRT.

25 Mar 2010 11:36 WIB : Berita Pendek

Menolak Paisen, Bisa Mendapatkan Sanksi

Endang Rahayu Sedyaningsih, Menteri Kesehatan RI, mengatakan jika rumah sakit atau dokter menolak pasien dengan alasan apapun akan mendapatkan sanksi. Kecuali, bila seluruh ruangan perawatan memang betul-betul penuh dan tidak memungkinkan menampung pasien lagi.

25 Mar 2010 11:13 WIB : Berita Pendek

Tuntutan Kesetaraan di Balik Lantun Puisi

Perempuan masih menghadapi ketidakadilan, seperti buta huruf, upah kerja yang rendah, jam kerja lebih panjang, dan kekerasan. Ketidakadilan terjadi di banyak sektor, termasuk produk kebijakan yang masih mendiskriminasi perempuan seperti UU Anti Pornografi dan kuota 30% perempuan di parlemen yang belum terpenuhi. Hal ini disampaikan Jaringan Perempuan Yogyakarta (JPY) dalam sesi penutupan seluruh rangkaian peringatan Hari Perempuan Internasional, pekan silam.

Persoalan lain yang dihadapi perempuan, angka kematian ibu ( AKI )  yang belum menurun, praktek pernikahan di bawah umur yang justru dilindungi, dan poligami masih diamini. Potret ketimpangan gender juga tampak dari pemenjaraan politik identitas, seperti yang dialami Lesbian ,Gay, Biseksual, dan Trasnsgender  (LGBT) karena orientasi seksnya. "Paradoks," kata Enik Maslahah, Koordinator Acara Penutupan Hari Perempuan International.

Panggung kesetaraan sebagai bentuk manifestasi berbagai gagasan, dengan mengangkat isu Dramatic Reading Of CEDAW, menurut Enik merupakan media untuk menyampaikan tuntutan dengan cara yang berbeda dan ajang sosialisasi Covention on the Ellimination of All Forms Of Discrimination Againts Women (CEDAW ) dan diratifikasi Pemerintah Indonesia dengan diundangkannya UU No. 7 Tahun 1984.

Ginanjar Wilujeng, mahasiswa  Universitas Widya Mataram, tampil membacakan puisi karya Idaman Andarmosoko berjudul AKU PEREMPUAN PETARUNG. Ginanjar bergabung dalam Panggung Kesetaraan, karena ini terlibat dalam aktivitas yang bisa membelalakkan mata masyarakat tentang kondisi ketidakadilan yang menimpa perempuan. Walaupun kondisi sekarang memang lebih baik dibandingkan dahulu, namun masih banyak PR yang harus diselesaikan. Kesempatan di dunia pendidikan, akses dan lapangan pekerjaan, bahkan kesempatan perempuan masuk dunia politik.

Menurut Ginanjar, budaya patriarki mengekang hak-hak perempuan. Sebut misalnya, UU Pornografi sebagai salah satu bentuk pemblengguan dan kontrol atas tubuh perempuan. "Puisi tadi menggambarkan peran perempuan di semua bidang, ekonomi, sosial dan budaya sangat dibutuhkan, bahakan di bidang ekonomi dominasi peran perempuan dipandangnya sangatlah luar biasa," katanya.

Sebelum pembacaan puisi, juga telah dipentaskan sebuah lakon perempuan dalam dunia ekonomi yang dibawakan teater Sintenasmane. Penjual sayur dan pengasong di kereta api menggambarkan kerja keras perjuangan hidup perempuan demi menafkahi keluarganya.
25 Mar 2010 10:54 WIB : Berita Pendek

Temuan Kasus Tinggi, Indikator Keberhasilan Program

Meningkatnya temuan angka kasus dan menurunnya angka kunjungan pasien ke klinik rumatan metadhon, menurut Drs. Riswanto, Sekretaris Pelaksana Komisi Penanggulangan AIDS Daerah DIY, merupakan sebagian indikator keberhasilan program. Simpulan ini disampaikan dalam seminar Advokasi Media Massa dan Kelompok Strategis Untuk Penanggulangan HIV dan AIDS dan Bahaya Penyalahgunaan Narkotika, di Yogyakarta, pekan silam.

Drg. Daryanto, Dinas kesehatan Propinsi DIY menjelaskan indikasi keberhasilan juga dilihat dari peningkatan jumlah kunjungan layanan Voluntary Counseling and Testing ( VCT ) yang mencapai 10.160 klien. Temuan kasus di tingkat kabupaten juga mulai tercatat, seperti Kulon Progo dengan 14 kasus HIV dan 17 kasus AIDS,  Bantul dengan 64 kasus HIV dan 29 AIDS. Kalau melihat estimasi kelompok beresiko tinggi di Yogyakarta, yang mencapai 61.350 orang, diperkirakan masih ada 3.320 kasus positif yang belum ditemukan.

Media memiliki andil  dari keberhasilan yang telah dicapai. "Stigma dan diskriminasi merupakan fakta sosial yang bisa direduksi media. Hasilnya, kenaikan kasus yang ditemukan,”  kata Slamet Riyadi Sabrawi, Deputy Director LP3Y. Meskipun, menurut Slamet, pemberitaan HIV dan AIDS di media selama ini masih campur aduk.
19 Mar 2010 19:02 WIB : Berita Foto

Kasus HIV Dipolitisasi untuk Kepentingan Politis

Kekuatan dan daya jangkau media massa dianggap tetap efektif sebagai alat memberikan informasi yang lengkap, berimbang dan objektif dalam penanggulangan HIV dan AIDS, dan bahaya narkotika. Masyarakat juga akan semakin mudah dan murah untuk mengaksesnya.

18 Mar 2010 19:35 WIB : Wawancara Eksklusif

Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Harus Dikucilkan

Kekerasan terhadap perempuan terus meningkat. Upaya menguranginya sudah dilakukan. Apakah upaya yang dilakukan memang tidak efektif? Hadziq Jauhary dari Swaranusa,  melakukan wawancara khusus dengan Evarisan, SH, MH, aktivis hak asasi perempuan dari Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia [LRC-KJHAM].

18 Mar 2010 20:34 WIB : Berita Foto

Konseling Bukan Pemberian Informasi

Pamuji, bukan nama sebenarnya (60) merasa bingung dengan statusnya, saat mendapat diagnosa HIV positif dari Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru (BP4) Yogyakarta. Sekalipun ia telah mendapat rujukan dan mengakses layanan CST di RSUP. DR Sardjito. "Informasi yang diberikan belum Jelas," ujarnya di Griya lentera PKBI, kemarin.

18 Mar 2010 19:41 WIB : Berita Panjang

Stigma Terhadap Anak Jalanan Harus Diubah

Stigma kepada anak jalanan, membuat sakit hati. Hendak protes, posisinya di lingkup sosial tidak memungkinkannya. Rian (14), anak yang sejak usia 6 tahun sudah hidup di jalan, mengatakan itu, seusai tampil bersama kelompok musik anak jalanan “Serambi” dalam Gelar Budaya Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Provinsi Jawa Tengah di Gedung Islamic Center Manyaran, Semarang, akhir pekan silam.

15 Mar 2010 16:24 WIB : Wawancara Eksklusif

Organisasi Komunitas Sebagai Basis Gerakan

Gerakan LGBT belakangan ini semakin menguat. Di sisi lain, stigmatisasi juga semakin mengeras. Bagaimana startegi komunitas LGBT dalam menghapuskan stigma dan diskriminasi? Berikut wawancara Hadziq Jauhary dari Swaranusa Biro Jawa Tengah, dengan Orie Lesmana, aktivis hak asasi manusia dari komunitas gay.

Bagaimana gerakan LGBT belakangan ini?

18 Mar 2010 19:03 WIB : Berita Pendek

RUU HMPA Bidang Perkawinan Tak Bisa Diandalkan

Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Peradilan Agama (HMPA) Bidang Perkawinan semakin ramai diperbincangkan, terutama selepas RUU HMPA Bidang Perkawinan itu masuk dalam daftar program legislasi nasional (prolegnas) di DPR. Berbagai seminar yang khusus membahas aspek pemidanaan dalam RUU HMPA Bidang Perkawinan, banyak diselenggarakan. Bagaimana sebetulnya aspek pemidanaan di dalam RUU HMPA Bidang Perkawinan dan implikasinya terhadap hak-hak perempuan?

Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, ahli hukum pidana dari Universitas Diponegoro Semarang, mengatakan dalam draft RUU HMPA Tentang Bidang Perkawinan, memang terdapat satu bab tentang ketentuan pidana. Ini berarti, sanksi pidana ditampilkan dalam rangka mempertahankan norma-norma atau aturan-aturan yang berhubungan dengan bidang perkawinan.

14 Mar 2010 08:56 WIB : Berita Pendek

Penggalakkan Program KB, Jangan Tiru Cara-cara Orde Baru

Penekanan laju pertumbuhan penduduk, mutlak diperlukan. Pertumbuhan penduduk, khususnya di Jateng, tidak sebanding dengan pertumbuhan perekonomian. Satu persen pertumbuhan penduduk, sama dengan warga 2 juta orang. Ini sangat berisiko bagi kelancaran pembangunan. Selain membuat Jateng jadi lebih padat, peledakan penduduk semakin membuat tingkat kriminalitas meningkat.

12 Mar 2010 09:26 WIB : Berita Panjang

Domestifikasi Perempuan Masih Terus Berlanjut

Fasilitas modern, kesempatan yang lebih terbuka dalam pendidikan dan politik, ternyata tak berarti mengubah kondisi dan posisi perempuan. Mereka masih tetap diposisikan pada ranah domestik. "Ranah domestik masih dipandang menjadi persoalan, salah satu sorotan saat peringatan Hari Perempuan Internasional tahun ini," kata Zelly Ariana, Pengurus MAHARDIKA, dalam Diskusi Sejarah Perjuangan Gerakan Perempuan di Yogyakarta, Selasa (9/3).

11 Mar 2010 15:06 WIB : Berita Foto

Kriminalisasi Perkawinan Sirri

Pro dan kontra Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan terus mengalir. Pasalnya, beberapa pasalnya berbenturan langsung ajaran agama yang dianggap membolehkannya. UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pun akan harus diuji kembali.

Demikian antara lain yang mengemuka dalam Diskusi Publik “RUU Hukum Materiil Peradilan Agama (HMPA) Bidang Perkawinan dan Upaya Perlindungan terhadap Hak Asasi Perempuan” yang diselenggarakan atas kerjasama Magister Ilmu Hukum Undip, LRC-KJHAM dan Komisi Nasional Perempuan, di Ruang Sidang Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, pekan silam.

Evarisan, Direktur LRC-KJHAM dalam presentasinya mengatakan munculnya Rancangan UU Hukum Materiil Peradilan Bidang Perkawinan karena UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 memang bermasalah. Misalnya, tidak mengatur soal perkawinan sirri dan perkawinan kontrak (mut'ah). “Dilihat dari dampaknya, menyisakan kesengsaraan pada perempuan dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut,” tutur Eva.

Soal yang banyak diperdebatkan, menurut Sri Nurherwati, SH., Komisioner Komisi Nasional Perempuan, memang soal kriminalisasi untuk pelaku kawin siri, nikah mut’ah, dan perkawinan campuran. Tetapi, jika melihat substansi RUU HMPA, tidak banyak perubahan dari UU Perkawinan dalam memastikan perlindungan terhadap perempuan. Logikanya, RUU HMPA bukan mencabut ataupun mengamandemen UU Perkawinan. “RUU ini hanya mengatur hukum materiil sebagai tindak lanjut UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dimana pembentukan UU tersebut membutuhkan UU yang mengatur hukum materiil agama di bidang perkawinan,” ujarnya.

Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, ahli Hukum Pidana Universitas Diponegoro Semarang, mengatakan menariknya RUU HMPA Bidang Perkawinan ini mencantumkan sanksi pidana bagi yang melanggar. “Ini dalam rangka mempertahankan norma-norma atau aturan-aturan yang berhubungan dengan bidang perkawinan,” katanya.

Beberapa hal penting yang harus diperhatikan, menurut Nurherwati, menyangkut soal Peradilan Agama memeriksa dan memutus perkara perkawinan yang dimasukkan sebagai tindak pidana dengan menggunakan Hukum Acara Pidana dan usia perkawinan perempuan tetap di bawah umur. ”Ini bertentangan dengan UU Nomor 23/2005 Tentang Perlindungan Anak,” katanya.

Lebih parah lagi, RUU ini memasukkan perkosaan sebagai bentuk perzinahan, mengatur penyelesaian terhadap penolakan laki-laki untuk mengawini perempuan yang belum kawin, dizinahi dan hamil, dengan ancaman pidana penjara maksimal 3 bulan, pengaturan poligami yang masih menempatkan perempuan sebagai subordinat. ”Itu jelas bertentangan dengan pasal yang menegaskan adanya persamaan istri/suami,” tutur Nurherwati.

RUU juga tidak melihat posisi dan kondisi perempuan dalam masyarakat patriarki, sehingga sama sekali tidak memberikan perlakuan khusus terhadap perempuan dalam mendapat kesamaan di depan hukum dan kesempatan mendapat keadilan. Nurherawati mengatakan intervensi negara dalam soal perkawianan memang penting, tetapi demi pemajuan hak perempuan dan perlindungan komprehensif.

Dalam presentasinya, dr. Messy Widiastuti, MARS., anggota Komisi E DPRD Jateng menghimbau agar semua elemen bertindak sesuai regulasi yang ada, sehingga tidak ada lagi perempuan yang terpinggirkan dan terenggut haknya. Hukum positif akan menguatkan perlindungan hukum yang setara terhadap perempuan. ”Harus ada grand design untuk mencegah terjadinya poligami atau nikah siri, karena hanya akan merugikan perempuan,” katanya.

10 Mar 2010 11:38 WIB : Berita Pendek

Teknologi dan Informasi Menopang Kemajuan Perempuan

"Sudah sewajarnya perempuan mengambil posisi yang sama seperti laki-laki, dalam berbagai bidang perempuan justru punya andil besar," kata Ina Andani Simatupang, Salah Satu Menteri dalam Senat Mahasiswa Universitas Palangka Raya, seperti disampaikan kepada Swara Nusa.

10 Mar 2010 13:01 WIB : Berita Panjang

PKVHI Luncurkan Website Baru

Perhimpunan Konselor VCT HIV Indonesia (PKVHI) luncurkan website barunya. Nasrun, pengelola website PKVHI mengatakan pengguna internet di Indonesia rata-rata didominasi kelompok usia muda yang merupakan sasaran tepat untuk menyebarkan informasi HIV dan AIDS. Kasus AIDS sekarang ini tampaknya banyak terjadi di kelompok ini. "Websitie bisa diakses di www.pkvhi.org," katanya akhir pekan silam.

10 Mar 2010 12:53 WIB : Berita Foto

Rezim SBY Gagal Melindungi Perempuan

Krisis ekonomi-politik sejak 1997 belum dijawab sebagai political will yang berpihak pada kondisi krisis kaum perempuan. Beban krisis ekonomi-politik perempuan sebagai penyangga tiang reproduksi sosial menciptakan kondisi perempuan berada dalam titik kritis.

10 Mar 2010 12:43 WIB : Berita Foto

Belenggu Perempuan, Konservatisme Agama Harus Diakhiri

Memperingati Hari Perempuan Internasional, sejumlah lembaga yang tergabung dalam Jaringan Perempuan Yogyakarta (JPY) menggelar aksi simpatik di perempatan Kantor Pos Besar Yogyakarta (8/3). Aksi ini, mengusung tema Bersatu untuk Kesetaraan, dan mengangkat hak-hak LGBT, pekerja seks dan pekerja rumah tangga. 

JPY mengajak seluruh elemen mayarakat bersatu memperjuangkan kesetaraan dan menuntut pemerintah agar memenuhi hak-hak dasar perempuan. International Women's Day (IWD) 2010 menjadi momentum melakukan evaluasi persoalan-persoalan ketidakadilan gender dan menyadarkan masyarakat untuk melakukan peran kontrol terhadap pemerintah. Khususnya pelanggaran dan perlakuan diskriminatif yang terjadi. JPY meminta pemerintah segera mencabut kebijakan-kebijakan diskriminatif dan memberikan jaminan perlindungan bagi buruh migran, memberikan pengakuan PRT sebagai pekerja formal yang mendapat hak yang dilindungi negara.

“Kita ingin menyuarakan persoalan dari berbagai keberagaman isu, mengingat persoalan perempuan tak pernah berdiri sendiri sebagai persoalan tunggal,” kata Inna Hudaya, Koordinator Peringatan International Women's Day JPY 2010.

Ipeh, Koordinator Lapangan,  mengatakan IWD perempuan harus keluar dari kungkungan dan belenggu sebagai perempuan rumahan. Pelabelan perempuan baik-baik yang tidak keluar rumah, telah membelenggu posisi perempuan mencapai kesetaraan. Belenggu itu dilahirkan dari konservatif agama yang harus segara diakhiri. "Perempuan mulai menyadari atas ketidakadilan yang menimpanya, akibat paham yang masih konservatif terhadap agama," ujarnya.

JPY menilai Kementerian Perempuan dan Anak belum mampu berbuat banyak dalam upaya terciptanya kesetaraan gender di Indonesia. Hal ini merupakan cerminan sikap pemerintah yang belum pro perempuan. Sejumlah kebijakan yang dibuat belum mampu menjalankan amanat bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan kebinekaan. JPY menyebutkan data, antara tahun 1999 hingga 2009 ada 154 kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tingkat daerah (19 di tingkat propinsi, 134 di tingkat kabupaten kota dan 1 di tingkat desa) dinilai menjadi sarana pelembagaan diskriminasi terhadap perempuan, dari tujuan dan dampaknya.

JPY juga menilai, selain masalah ras dan kepercayaan, ketimpangan juga terlihat pada kelompok yang dimarginalkan karena orientasi seksual dan identitas gendernya, lesbian, waria dan gay. Munculnya blok-blok mayoritas yang dilanggengkan negara justru makin memperparah kekerasan yang terjadi. Termasuk persoalan pekerja rumah tangga (PRT), buruh migran, hak-hak reproduksi perempuan. Persoalan-persoalan ini menunjukkan pemerintah tidak serius dalam menjalankan mandat Convention on the Elimination Of All Form of Discrimination Againts Women (CEDAW) 1984 yang telah diratifikasi dalam UU No 7 Tahun 1984 dan perjanjian lain yang ditujukan bagi keadilan dan perbaikan hidup perempuan.

"Pemerintah harus mendengar aspirasi mereka," kata Bela dari SMA 10 Yogyakarta, yang mengomentari perjuangan hak-hak perempuan bersama temannya, Ira dan Dien.

Selain aksi simpatik, JPY menggelar sejumlah kegiatan lain seperti diskusi publik, workshop, pemutaran film, seminar, bedah buku dan diakhiri dengan Panggung Kesetaraan "Dramatic Reading CEDAW" pada 18 Maret 2010.

10 Mar 2010 12:13 WIB : Berita Pendek

RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan Harus Berbasis Hak Perempuan

Kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah, terus meningkat akhir-akhir ini. Monitoring dan Pencatatan Legal Resource Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) Jawa Tengah, sepanjang November 2009-Februari 2010, menjunjukkan 136 kasus kekerasan dengan jumlah korban perempuan sebanyak 211 orang.

10 Mar 2010 11:59 WIB : Berita Panjang

Format Laporan PKVHI, Langkah Mundur

Dalam penanggulangan HIV dan AIDS data base memegang peranan sangat penting. Sayangnya, sampai saat ini belum ada data pilah yang bisa mengidentifikasi kunjungan voluntary counseling test (VCT) karena inisiasi sendiri, mandatory (keharusan/paksaan) atau inisiasi petugas kesehatan. Bahkan, belum mampu memastikan  temuan infeksi baru atau lampau.

10 Mar 2010 11:24 WIB : Berita Foto

Masih Ada Konselor HIV Tidak Melakukan Kerja Konseling

Millennium Development Goals (MDGs) memandatkan trend penyakit menular harus menurun pada tahun 2015. "Pada kasus AIDS angkanya akan terus bertambah seiring ditemukannya kasus-kasus baru dari gerusan fenomena gunung es," kata Prof. Dr. Iwan Moeljono, MPH, Direktur Pemberantasan Penyakit Menular (P2ML) Kementrian Kesehatan RI.

06 Mar 2010 23:12 WIB : Berita Pendek

Pendidikan Hak Bagi Mantan Pecandu

Pergaulan menjadi salah satu faktor menyebabkan seseorang mengkonsumsi narkoba. Remaja lebih rentan masuk ke dunia narkoba karena keinginan untuk mencoba hal baru. Hal ini dikatakan Ronald Ambrosius, Kepala Panti Rehabilitasi Narkoba Galilea Miracle Center Palangka Raya.

06 Mar 2010 22:36 WIB : Berita Pendek

Pasal Dalam Raperda HIV dan AIDS Tak Sebutkan Kondom Sebagai Pencegahan.

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) HIV dan AIDS memasuki tahapan akhir untuk disahkan. Sebelumnya, telah dilakukan konsultasi dengan komunitas, masyarakat, penyedia layanan, dan LSM). "Pembahasan Raperda hampir final," kata dr. Ahmad, dari Dinas Kesehatan Propinsi DIY.

Menurut dr. Ahmad, dalam Raperda ini masih belum menyebutkan secara eksplisit soal kondom. Hal itu untuk menghidari perdebatan tentang kondom yang sering terjadi di kalangan luas. Peraturan Gubernur akan mengatur secara teknis, permasalahan kondom yang sempat diperdebatkan. "dr. Yandri sebagai praktisi klinis saat itu menanyakan mengapa pasal tentang kondom tidak eksplisit disebutkan. "Tapi setelah dijelaskan ada Paraturan Gubernur akan menjelaskan secara teknis,” katanya.

01 Mar 2010 11:00 WIB : Berita Panjang

Pemerintah NTB Dukung Pendidikan Kespro Masuk Kurikulum

Komitmen Pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadikan Pendidikan Kesehatan Reproduksi menjadi kurikulum pantas diacungi jempol. Bekerja sama dengan LSM dan Dinas terkait, Pendidikan Kesehatan Reproduksi akan menjadi kurikulum sekolah negeri dan sekolah di Kota dan Kabupaten seluruh Provinsi NTB.

Dalam catatan Pemda NTB, beberapa lembaga yang telah menerbitkan buku mengenai pendidikan Kespro, misalnya, Departemen Kesehatan, BKKBN, UNFPA, dan PKBI. PKBI Daerah NTB sendiri telah bekerjasama dengan UNFPA menerapkan Pendidikan Kespro melalui kurikulum Muatan Lokal.

“Kami akan mencoba memasukkan Pendidikan Kespro melalui Pendidikan Umum. Sebagai percontohan kami akan mencoba di empat kabupaten yang ada di NTB,”  kata Drs. H. Muchtar, Staff Pemda NTB yang juga menjabat Kepala Sekretariat KPA Propinsi NTB.

25 Feb 2010 10:35 WIB :

Bila Sakit, Langsung Datang Ke Puskesmas

"Saya kemari mau ikut program KB dari Puskesmas, sekalian beli Pil," kata Mirna (25) saat menunggu giliran untuk dipanggil. Mirna, telah memiliki seorang anak, dan memanfaatkan pelayanan KB di Pustu Sungai Undang. Mirna mengaku, sebagai ibu turut bertanggung jawab atas keluarga dan perlu mendapatkan pelayanan KB.

25 Feb 2010 10:22 WIB : Berita Pendek

Penting, Pengakuan dan Perlindungan Kerja bagi PRT

Prof. Dr. Muhadjir Darwin, dari PSKK UGM, menyatakan pembahasan UU PRT bisa menemukan jalan buntu. Para politikus berpikir UU ini akan merugikan diri sendiri jika disahkan, sebab mereka juga sebagai pengguna jasa PRT. "Harus diciptakan situasi yang bisa menekan eksistensi mereka," katanya.

15 Feb 2010 11:09 WIB : Berita Foto

Kasus Babe: Kegagalan Negara Melindungi Anak-anak

Kekerasan terhadap anak jalanan semakin meningkat beberapa tahun belakangan ini. Kasus mutilasi yang dilakukan Babe, di Jakarta awal tahun ini, menunjukkan anak-anak  rentan menjadi korban kekerasan. Anak jalanan lebih rentan lagi, karena tidak ada sistem perlindungan bagi mereka.

Pernyataan tersebut disampaikan Agus Triyanto, yang dipanggil Trimbil dari Minority, Organisasi Komunitas Jalanan Yogyakarta, dalam aksi di Tugu Yogyakarta, kemarin.

Aksi yang didukung SUKMA, Pondok Pesantren Waria Al Fatah, Organisasi Jamal Sehat dan PKBI DIY, Minority melakukan aksi teatrikal, membagi bunga kertas, leaflet, flyer dan poster yang ditempel di partisi.  

Agus menyatakan, aksi ini dipicu maraknya kasus kekerasan terhadap anak jalanan di Indonesia. Kasus Babe di Jakarta, membuat prihatin masyarakat, terutama Minority. Melalui momentum Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang, pada 14 Februari, Minority ingin mengajak segenap masyarakat khususnya pemerintah untuk melindungi hak-hak anak jalanan. ”Kasus Babe dan kekerasan terhadap anak jalanan di Yogyakarta, membuat Minority prihatin. Kekerasn terhadap anak jalanan harus segara dihentikan,” katanya.  

Saat disinggung mengenai program pemerintah tentang perlindungan terhadap anak jalanan, Agus menyatakan, solusi yang ditawarkan pemerintah sangat tidak tepat. Razia pada anak jalanan agar anak jalanan kembali ke rumah merupakan program yang mengabaikan hak-hak anak jalanan. ”Memberikan perlindungan kepada anak jalanan tidak bisa dilakukan dengan razia dan memaksa mereka untuk pulang ke rumah,” katanya.

Minority menegaskan, mereka menolak Raperda Gepeng yang diwacanakan pemerintah. Karena Raperda itu dinilai tidak mampu menyelesaikan permasalahan anak jalanan. ”Raperda Gepeng harus ditolak. Raperda bukan solusi,” katanya.

05 Feb 2010 17:48 WIB : Berita Panjang

Tidak Mau Belajar dari Pengalaman, Dokter di Yogya Kembali Meresepkan ARV yang Salah

Yoyo (bukan nama sebenarnya), sebagaimana dilaporkan SWARA NUSA beberapa pekan lalu, mengalami kembali pemberian ARV yang tidak sesuai. Untungnya Yoyok memeriksa ARV yang diberikan sehingga penderitaan yang dulu dialaminya tak terulang lagi.

05 Feb 2010 18:09 WIB : Berita Panjang

Budi Wahyuni : "Datangi Lembaga yang Melakukan Survey"

Puluhan perempuan Pekerja Seks (PS) mengaku kecewa dan resah dengan Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa bulan lalu. Pasalnya, sejumlah PS tidak bisa mengetahui hasil test darahnya setelah mengikuti STBP.

03 Feb 2010 12:50 WIB : Berita Panjang

Diskriminatif: Kawin Silang Agama dan Kebijakan Publik di Indonesia

Pemerintah dan DPR menghadapi tantangan berat berkaitan dengan kebijakan yang sebagiannya diberlakukan tahun 2009.  Pasalnya kebijakan itu menyangkut akomodasi kepentingan kelompok masyarakat versus kemungkinan terjadinya diskriminasi kelompok masyarakat yang lain. Misalnya, UU Kesehatan, RUU Jaminan Produk Halal, Perda dan Raperda yang secara spesifik terkait dengan agama.

30 Jan 2010 11:15 WIB : Berita Pendek

Penting, Pengetahuan Seks Sejak Dini

Pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini memacu timbulnya pemahaman keliru perihal seks bagi kalangan pelajar. Akibatnya, perilaku seks yang tidak bertanggung jawab dan menyebutnya sebagai hal biasa yang lumrah dilakukan.

29 Jan 2010 09:50 WIB : Berita Pendek

Pemerintah Dituntut Lebih Peduli Masalah Perempuan

Pemerintah Kota Semarang dituntut meningkatkan perhatian terhadap masalah perempuan. Banyak masalah perempuan di Kota Semarang belum tertangani dan bahkan tidak ditangani sama sekali. Program pemberdayaan keluarga kurang efektif dan kurang bisa memperjuangkan hak-hak perempuan.

29 Jan 2010 07:25 WIB : Berita Panjang

Ketika Aparat Keamanan Bicara Demo Kritis SBY-Budiono

Aparat keamanan disiagakan mengawal jalannya aksi damai mengkritisi seratus hari kinerja SBY–Budiono di Yogyakarta. Lebih dari 1000 personil diterjukan di lapangan, terbagi di beberapa titik aksi, depan Gedung DPRD DIY, Kompleks Kepatihan, Gedung Agung dan Perempatan Kantor Pos Besar, Jumat (28/1).

29 Jan 2010 06:59 WIB : Berita Panjang

Erwin Nizar: Kecewa, Kasus Century Termaafkan

 Ratusan peserta aksi memenuhi halaman DPRD DIY. Mereka menuntut mundur SBY–Budiono dan mengecam kinerjanya. “Kita akan bawa suara teman-teman ini ke pusat. Sebagai anggota dewan, saya berpihak kepada yang benar, dan yang benar itu rakyat,“ kata Erwin Nizar, dari fraksi Golkar DPRD DIY (28/1).

29 Jan 2010 06:33 WIB : Berita Foto

FORI : SBY-Budiono Gagal

Seratus hari pemerintahan SBY–Budiono mendapat tanggapan negatif. Tidak serius menangani kasus-kasus negara, seperti bank Century. Ketidak seriusan pemerintah berdampak pada kesejahteraan rakyat yang terabaikan, padahal mereka dipilih oleh mayoritas rakyat.

29 Jan 2010 06:06 WIB : Berita Pendek

Jamkesmas, Salah Sasaran

Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dirasakan benar membantu masyarakat kurang mampu. Mereka akan mendapatkan layanan kesehatan garitis, jika bisa menununjukkan kartu Jamkesmas. Namun, apa jadinya jika pendataan warga dan alokasinya tidak tepat sasaran?

Seperti yang terjadi di desa Lahei, Kabupaten Barito Utara. Muncul keluhan masyarakat tentang Jamkesmas, terutama mereka yang kurang mampu. Adanya ketidaktepatan dalam pendistribusian kartu Jamkesmas. Warga miskin yang seharusnya menikmati pelayanan kesehatan gratis melalui Puskesmas, malah kesulitan mendapatkan pelayanan. Warga yang mampu turut menikmati pelayanan dengan menggunakan kartu jamkesmas.

Desa Lahei terbagi menjadi dua wilayah, Lahei 1 dan Lahei 2. Keduanya terpisah oleh sungai, masing-masing memiliki Puskesmas dengan fasilitas dan tenaga kesehatan yang cukup memadai. Namun warga desa Lahei 1 lebih memilih berobat di Puskesmas Lahei 2.

Bucu, warga kurang mampu dari Lahei 1 mengaku kecewa dengan Kamkesmas ini. "Saya bingung kenapa yang lebih mampu dapat, sedangkan keluarga yang miskin tidak. Padahal kami lebih berhak atas Jamkesmas," katanya.

Amat, staff Puskesmas desa Lahei 2 mengatakan, "yang mendata warga, ketua RT masing-masing. Namun sepertinya kurang akurat dan tepat sasaran. Jadi hasil datanya terkesan asal-asalan. Lahei 2 dulu pernah ada yang seperti itu, tetapi ada juga warga miskin yang memang dapat kartu Jamkesmas. Kebanyakan yang tidak dapat dari desa Lahei 1 dan mereka memilih berobat ke sini."

Seorang staff Puskesmas yang enggan disebutkan namanya menambahkan, sepertinya memang ada kecurangan dari pihak petugas yang mendistribusikan kartu Jamkesmas. Mereka memberikan kepada sanak saudaranya sendiri. "Masa mereka yang bisa belanja di pasar tetapi malah berobat gratis," katanya.

Irmansyah, SKM, Kepala Puskesmas desa Lahei 2, mengatakan pihak Puskesmas tidak melakukan tindakan apa-apa. Alasannya, bukan wewenang Puskesmas. Mereka hanya menyarankan kepada warga yang belum mendapatkan kartu Jamkesmas untuk melapor ketua RT masing-masing agar segera diurus. "Kalau memang ada warga yang ingin berobat, kami pun melihatnya dulu apakah dia miskin atau tidak. Tetap melayani mereka yang kurang mampu secara gratis walau belum memiliki kartu jamkesmas," katanya.

15 Jan 2010 11:09 WIB : Berita Pendek

Gus Dur Dinilai Pembela HAM

Gus Dur dinilai satu-satunya mantan pemimpin Indonesia yang selalu membela hak asasi manusia, terutama perempuan. Kedekatan artis Dorce dengan Gus Dur membuktikannya. Bahkan, saking dekatnya, Dorce sangat sedih ketika Gus Dur wafat beberapa waktu lalu. Dorce pun menganggap tak ada lagi tokoh dan pemimpin negeri ini yang membela kaum minoritas seperti dirinya.

Hal itu disampaikan Rahul Syaiful Bahri, Ketua IPNU Kota Semarang dalam pernyataannya di acara dialog tentang Gus Dur dan doa buat Gus Dur yang diselenggarakan Ikatan Pelajar Nahdhatul Ulama (IPNU) Kota Semarang di serambi Masjid Nurul Huda, Sekaran Gunung Pati, Semarang, Ahad pekan silam. Karenanya  wajar banyak orang yang sedih, terutama kaum minoritas atas berpulangnya Gus Dur. Menurutnya, yang patut dilakukan setiap orang saat ini, mengimplementasikan pandangan pluralisme Gus Dur, terutama kepedulian terhadap kaum minoritas. ”Tak hanya dalam arti perbedaan agama, tetapi yang utama justru dalam hal perbedaan jenis kelamin maupun latar belakang pribadi,” katanya.

15 Jan 2010 10:52 WIB : Berita Panjang

Mukhotib MD : Ibadah dan Iman Bukan Jaminan

Mukhotib MD, Direktur Pelaksana Daerah (Dirpelda) PKBI DIY mengatakan, kekerasan yang terjadi sebenarnya sudah sejak dulu terjadi. Fenomena kekerasan tidak ada kaitannya dengan latar belakang pendidikan, status sosial ataupun profesi. Kekerasan yang dihubungkan dengan profesi dokter, polisi, ataupun profesi lainnya, biasa saja dan tidak mengherankan baginya. "Kekerasan terjadi karena patriarkhi, bukan latar belakang seseorang," katanya.

10 Jan 2010 16:20 WIB : Berita Panjang

Musdah Mulia: Laporan Pemerintah ke WHO, Tidak Menyebut Ada Aborsi

Terdapat fakta sekitar 77.1% kasus perempuan yang memilih tidak melanjutkan Kehamilan yang Tidak Diningkan (KTD) karena kegagalan alat kontrasepsi pada pasangan yang menikah. Sekitar 50% kasus, terjadi pada perempuan usia 30 tahun ke atas.

09 Jan 2010 11:03 WIB : Wawancara Eksklusif

Terpanggil Keinginan Waria Ber-Tuhan

Mayoritas masyarakat memandang komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Intersek dan Queer (LGBTIQ ) sebagai kelompok menyimpang. Akibatnya, sedikit tokoh agama mau terlibat menjawab kebutuhan religius kelompok LGBTIQ. Komunitas semakin terpinggirkan dan terstigma. Berikut wawancara Novan dari Swara Nusa dengan Abdul Muis Gazali, mahasiswa Magister Pendidikan Pemikiran Islam Universita Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang saat ini menjadi pengajar di Pesantren Waria Al Fattah Yogyakarta.

08 Jan 2010 21:25 WIB : Berita Pendek

Forum Peduli AIDS Bali Minta Gubernur Revisi JKBM

Sejumlah orang yang terinfeksi HIV dan berstatus AIDS, dokter, pendamping dan konselor penanggulangan AIDS di Bali berkumpul pada Jumat siang kemarin. Mereka meminta Gubernur merevisi program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM).

Permintaan revisi terhadap JKBM yang mulai dilaksanakan per 1 Januari 2010 ini, karena mengecualikan HIV dan AIDS dalam fasilitas kesehatan gratis. Sehingga kebijakan kesehatan ini dinilai mendiskriminasikan mereka yang terinfeksi HIVdan berstatus AIDS, yang saat ini diketahui jumlahnya hampir mencapai 400 orang. “Kami tidak menolak JKBM tapi mohon direvisi,” ujar Putu Utami, Direktur Yayasan Bali+, dalam diskusi di Yayasan Kerti Praja (YKP), Sesetan, Denpasar.

Putu memaparkan, sebagian besar ODHA yang didampingi ibu rumah tangga, bayi, dan anak-anak asli Bali yang terinfeksi HIV. Mereka saat ini sudah menyebar dan bukan semata-mata karena perilaku. Anak-anak dan bayi pun sudah diketahui banyak yang terinfeksi. "Peningkatannya drastis sekali dan membutuhkan akses kesehatan dan sebagian besar miskin,” kata Putu.

Pelayanan kesehatan sangat penting, manakala mereka mengalami infeksi oportunistik, diare, penyakit kulit. “Ini penyakit biasa, tapi rentan jika kondisi kesehatannya lemah,” kata Putu, perempuan aktivis AIDS nasional ini.

Prof. dr. Dewa Nyoman Wirawan, pendiri YKP mengaku tak mengerti kenapa HIV dan AIDS tak ditanggung. “Apa latar belakangnya? Ini bisa jadi preseden buruk untuk Bali di dunia internasional,” katanya.

Kebijakan JKBM juga dinilai bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan AIDS. Pasal 16 ayat 2 Perda ini berbunyi Pemerintah Provinsi menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengobatan, pengadaan obat anti retroviral, anti infeksi oportunistik, dan obat infeksi menular seksual (IMS). Ketersediaan sarana dan prasarana harus bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam Surat Edaran soal JKBM, pelayanan kesehatan gratis yang tertanggung terbatas dan yang dikecualikan sangat banyak. JKBM tak menanggung ambulans, transportasi, kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, kemoterapi, imunisasi non dasar, kecanduan narkoba, dan mereka yang terinfeksi HIV dan AIDS. Tidak menanggung sakit karena upaya bunuh diri, sirkumsisi, serta cacat bawaan.

Yang tertanggung hanya warga dengan KTP Bali, membawa Kartu Keluarga dan Surat rujukan dari rumah sakit daerah atau Puskesmas jika datang ke RS Sanglah Denpasar sebagai pusat rujukan. Selain itu, warga harus menunjukkan surat dari kepala desa atau lurah yang menjelaskan dirinya tidak memiliki jaminan kesehatan lain. JKBM menanggung biaya perawatan kelas terendah di rumah sakit, kelas III.

Menurut Prof. Wirawan, kalau biaya premi yang dipakai argumentasi, biaya di ICU akan jauh lebih besar dibanding kemoterapi. Premi untuk sirkumsisi juga amat murah dan sirkumsisi bisa mencegah banyak penyakit seperti kanker dan juga HIV dan AIDS.

Kalau perilaku yang dipakai argumentasi, banyak penyakit lain karena perilaku seperti IMS, hepatitis B, C, kanker karena perilaku merokok, dan.

Dari data RS Sanglah, sekitar 80% mereka yang terinfeksi HIV dan berstatus AIDS yang dirawat di RS Sanglah tergolong miskin dan menggunakan Jamkesmas, SKTM, dan masuk kategori terlantar. Tahun 2009 hingga akhir September, jumlah menjalani rawat inap di Sanglah sebanyak 387 orang dari 937 yang melakukan kunjungan. Dari jumlah itu, 64 orang di antaranya meninggal karena datang pada kondisi stadium AIDS akut.

Sementara jumlah ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV dan berstatus HIV sekitar 150 orang dari berbagai kabupaten di Bali. Sebagian orang tua dengan HIV sudah meninggal sehingga terdapat lebih dari 70 orang anak yatim piatu. Sedikitnya hingga kini tercatat 50 bayi positif HIV, dan sebagiannya sudah meninggal.

Mereka yenga terinfeksi nHIV dan berstatus AIDS, pendamping, dan dokter berencana melakukan dengan pendapat ke DPRD Bali untuk menyampaikan permohonan revisi ini.

07 Jan 2010 13:43 WIB : Berita Panjang

Hak Pasien Mengetahui Informasi Kesehatannya

"Kasus salah obat Anti Retroviral(ARV) yang terjadi di Yogyakarta seharusnya tidak terjadi," kata dr. Rahmat Hargono, Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya.  

Tentu saja, jika sebelumnya dilakukan pemeriksaan yang sesuai prosedur oleh dokter yang bersangkutan. Sebab, biaya pemeriksaan itu tidak sedikit dan tidak termasuk dalam subsidi pemerintah.

Memang orang terinfeksi HIV dan AIDS mendapat suplai ARV gratis dari pemerintah. Untuk mendapatkannya  harus melakukan Voluntary, Conseling, and Testing (VCT) untuk mengetahui status HIV. "Obat dapat diberikan kepada mereka yang bisa menunjukkan status HIV-nya," katanya.

Menurut dr. Rahmat, yang juga konsultan bidang HIV dan AIDS, UNICEF, jenis-jenis ARV tidak seragam. Tiap-tiap individu memiliki sensitivitas yang berbeda terhadap obat-obat ARV. Kondisi itu mengharuskan setiap dokter melakukan prosedur pemeriksaan yang sesuai standar sebelum menyarankan ARV jenis tertentu untuk pasiennya. "Sayangnya, pemeriksaan mendalam yang dilakukan pada tahap ini memakan biaya yang cukup besar sehingga tidak semua pasien dapat mengaksesnya," katanya.

Kesalahan dalam pemberian obat sangat mungkin terjadi. Banyak kemungkinan yang tidak dapat direka-reka. Kondisi yang seharusnya terjadi, dokter melakukan prosedur-prosedur yang sudah ditentukan, termasuk membangun komunikasi yang baik antara dokter dengan pasien. "Dengan ketidaktahuan Yoyok mengenai alasan penggantian obatnya, cukup menjelaskan telah terjadi komunikasi yang tidak baik antara dokter dengan pasien," kata dr. Rahmat Hargono.

Penggantian biasanya dilakukan manakala  ARV sebelumnya tidak lagi berpengaruh. Hal ini bisa disebabkan orang terinfeksi HIV dan AIDS tidak rutin mengonsumsi ARVnya dan mengakibatkan turunnya daya kerja obat itu sehingga harus diganti.

Selain itu, apabila ditemukan perubahan efek samping pada pasien.

"Dan masih banyak lagi indikasi yang seharusnya bisa diketahui melalui pemeriksaan yang lebih mendalam oleh dokter sebelum mengganti obat pasien," kata dr. Rahmat.

Berkaitan dengan informasi kesehatan, dr. Rahmat mengatakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pasien memiliki hak-hak untuk memperoleh informasi sepanjang mengenai  kesehatannya. Dokter memiliki kewajiban untuk tidak menyembunyikan informasi itu kepada pasien.  

"Kawan-kawan JOTHI boleh saja  ingin turut memantau. Tapi tetaplah pada prosedur karena dokter melakukan sumpah profesi dan memiliki kode etik untuk merahasiakan hasil pemeriksaan yang hanya boleh diketahui pasien dan dokter itu sendiri," kata dr Rahmat.

Bagi dr. Rahmat, komunikasi antara dokter dengan pasien haruslah dibangun dengan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman dan lebih parah dari itu, kematian.
07 Jan 2010 13:41 WIB : Berita Foto

Doa Waria Bagi “Pahlawan Bangsa, Gus Dur”

Doa untuk Gus Dur digelar di Pondok Pensantren Waria Alfatah, Yogyakarta, Senin (5/1). Hal itu dilakukan untuk menunjukkan simpati masyarakat yang kagum akan kebesaran bapak bangsa ini. Beberapa waria dan komunitas Lesbian, gay, biseksual,dan transgender (LGBT) melakukan sholat Mahrib dengan berjamaah, sebelum doa bersama dilakukan. Doa bersama untuk Alm. Gus Dur ini juga diikuti beberapa tamu dari negara asing, dan dari kaum Nasrani.

07 Jan 2010 13:04 WIB : Berita Pendek

Prof. Agnes: Gus Dur Pembela Hak Asasi Perempuan

Gus Dur senantiasa menyebarkan dan mendorong penerapan nilai-nilai universal demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia dalam tatanan pelaksanaan kehidupan bernegara, berbangsa, dan kehidupan sosial masyarakat. Gus Dur tokoh berpengaruh di Indonesia, di antara Presiden RI yang selalu membela dan memperjuangkan hak asasi kaum minoritas dan perempuan.

Demikian, pernyataan sikap 30 organisasi yang peduli terhadap hak-hak kaum perempuan dan anak dalam gelar doa bersama lintas agama dan kepercayaan untuk Gus Dur. Doa bersama dikoordinasikan Jaringan Peduli Perempuan dan Anak (JPPA) Jawa Tengah, di Bundaran Air Mancur, depan kampus Undip, Semarang, Selasa malam (5/1).

05 Jan 2010 07:27 WIB : Berita Pendek

Jangan Jadikan OPSI Organisasi Boneka

Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) membentuk Organisasi Pekerja Seks Indonesia (OPSI). Tujuannya, menampung aspirasi, mendampingi, dan melakukan advokasi jika pekerja seks terkena kasus. Anggotanya, tentu saja para pekerja seks.

26 Dec 2009 10:50 WIB : Berita Pendek

Dodo Budidarmo: Bubarkan KPAN

 Razia Waria di Taman Lawang, penggagalan edutaimen HIV dan AIDS Srikandi Pasundan, dan seorang gay yang menjadi saksi malah dikencingin oknum polisi.

11 Dec 2009 09:06 WIB : Editorial

Hanya Pengingat, Tidak Lebih

Proses panjang, 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan telah dilalui bersama. Berbagai kreasi dimunculkan untuk memperingati berbagai hari penting, mulai dari 25 Nopember, 1 Desember dan 10 Desember. Untuk tahun 2009 amat terasa, dua hari penting lain yang tahun sebelumnya tak begitu terasa denyutynya, Hari Difabel dan Hari Anti Korupsi.

10 Dec 2009 08:02 WIB : Wawancara Eksklusif

Pemerintah Belum Mendukung

Teman-teman LGBTIQ masih terus mengalami stigma dan diskriminasi. Situasi ini menjadikan rasa tidak nyaman, bagi masyarakat yang peduli dan terutama komunitas itu sendiri. Perjuangan penghapusan terus dilakukan. Untuk mengetahui berbagai upaya yang dilakukan, Hadziq Jauhary, Swara Nusa Biro Jawa Tengah, melakukan wawancara dengan Orie Lesmana (akrab dipanggil Oriel), pemerhati soal-soal LGBTIQ.

08 Dec 2009 12:39 WIB : Berita Panjang

Soal Hak Asasi Manusia, Pemerintah masih Ogah-ogahan

Prof. Dr. Muslich Shabir, Guru Besar Fakultas Syariah IAIN Walisongo, Semarang, mengatakan, sikap menghargai golongan difabel, masih sangat kurang. Belakangan ini, justru masyarakat banyak yang cenderung meminggirkan teman difabel. “Akibatnya, mereka justru terasing," katanya.

Peringatan Hari Difabel Sedunia (tanggal 3 Desember--Red.) dan Hari HAM Internasional (tanggal 10 Desember--Red.), menurut Muslich, mestinya menjadi momentum yang tepat guna mengkampanyekan pemenuhan hak setiap orang. Terutama mereka yang selama ini diabaikan haknya, seperti difabel atau mereka yang terinfeksi HIV. Tidak ada gunanya sama sekali mengucilkan orang-orang yang telah menderita itu. Kita yang diberikan nikmat kesehatan yang lebih baik dari mereka, harus senantiasa memberikan perhatian. "Bahkan kalau perlu memperjuangkan hak-hak mereka yang terpinggirkan," katanya.

Stigma yang beredar di masyarakt luas, memang berpengaruh terhadap sikap seseorang ketika menghadapi teman-teman difabel, mereka yang terinfeksi HIV dan terkena infeksi menular seksual. Selama ini beredar pandangan di masyarakat, jika dekat-dekat dengan orang terinfeksi HIV dan IMS akan bisa tertular. Padahal secara medis, pandangan itu salah besar, karena penularan virus itu tak semudah yang dibayangkan. Ada berbagai prasyarat untuk bisa tertular HIV dan IMS, salah satunya dengan kontak seksual.

Apabila seluruh masyarakat memahami dan memegang teguh keyakinan itu, menurut Muslich, masyarakat tidak akan menjauhkan mereka. Karenanya, mengubah stigma masyarakat sangat penting dilakukan jika ingin pemenuhan hak-hak mereka bisa terwujud dengan baik. “Itulah cara yang efektif,” katanya.

Dalam agama Islam, para pengikutnya diperintahkan menghargai hak-hak orang lain. Agama Islam tak pernah mengarahkan pemeluknya mencampakkan atau bahkan menghina para kaum minoritas. “Saya pikir, dalam agama-agama atau ajaran-ajaran lain juga seperti itu,” ujarnya.

Jika masih terjadi peminggiran kelompok minoritas, menunjukkan kepluralitasan di Indonesia belum berjalan secara sehat. Meskipun sudah tidak sedikit yang meneriakkan kepluralitasan telah terwujud di negeri ini secara baik. Sebab, masih banyak kejadian peminggiran hak asasi terhadap kaum minoritas. Contoh paling konkret, menurut Muslich, masih ada rumah sakit yang tidak menerima pasien HIV dan AIDS atau yang terkena IMS. "Selain itu, masih ada ketidaksetujuan kondomisasi 100 persen karena benturan syariat agama,” katanya.

Padahal, Muslich memandang, kondomisasi 100 persen tak ada kaitannya dengan syariat
atau aturan agama. Kampanye kondom 100 persen hanya cara khusus yang diterapkan untuk melindungi penyebaran virus HIV dan IMS. Sebuah kesadaran agar mereka yang sudah terinfeksi tidak menularkan kepada orang lain, ketika nterjadi kontak seksual.

"Inilah PR besar yang harus dikerjakan pemerintah. Perhatian pemerintah terhadap pemenuhan HAM, hendaknya harus ditambah. Pemerintah jangan hanya mengutamakan pelaksanaan program yang memberikan keuntungan kepada mereka dan melalaikan program yang sebenarnya sangat penting dalam membentuk kedamaian serta ketenangan hidup di masyarakat,” katanya.

Memang masih ada teman-teman LSM atau lembaga lain yang memperjuangkan pemenuhan hak asasi manusia. Namun, apabila pengambil kebijakannya ogah-ogahan memutuskan kebijakan pemenuhan HAM yang efektif, percuma saja perjuangan teman-teman LSM selama ini. Dalam mewujudkan kebijakan HAM, pemerintah harus jelas dan implementatif. Artinya, kebijakan itu tak hanya rapi di dalam tataran regulasi, tapi amburadul atau tak terarah dalam hal implementasinya. “Kita tunggu saja bagaimana kebijakan pemerintah yang akan diambil dalam kaitannya pemenuhan hak orang lain,” katanya.

Hadziq Jauhary, Swara Nusa Biro Jawa Tengah
07 Dec 2009 19:51 WIB : Berita Foto

Teater Sintenasmane Mementaskan

Shinta akhirnya menjatuhkan pilihannya kepada Hanoman dan meninggalkan Rama yang sangat mencintainya tetapi selalu menuntut kesucian. Kesetiaan Shinta pun menggugat Rama, "Apakah sebuah kebenaran atau kedurjanaan," kata Shinta.

06 Dec 2009 17:15 WIB : Berita Foto

Diva on Stage, Berhasil Memilih Duta Yogyakarta

Baby Jim dan Debora Fox, akhirnya berhasil terpilih sebagai duta Yogyakarta, mengalahkan kontestan lainnya dalam ajang pemilihan Diva On Stage di Hugos Cafe, awal pekan ini. Mereka akan mengikuti konstes nasional tanggal 13 Dsember 2009, di Jakarta.

Terpilihnya dua duta ini, bukan persoalan yang mudah. Selain para pesaing rata-rata memiliki gaya dan kreasi yang cukup baggus, dewan juri yang dihadirkan juga memiliki peringkat nasional, seperti Yosan (Jakarta), Bali JO (Bali), dan Stefani (Jogja  dan  Surabaya). "Komentar dan kritikan para juri terdengar cukup kritis dan pedas," kata Chi  Ming, salah seorang kontestan.

Sebanyak 12 para peserta mengiktui final dengan menampilkan performence yang prima. Dalam penampilan mereka, ada yang membawa ular sanca dan lainnya menampilkan rancangan baju etnik Bali. Sebgian peserta bahkan menggunakan penari latar sebagai pengiring penampilannya.***

Novan
06 Dec 2009 16:44 WIB : Berita Panjang

Pelaku Seni Tradisi Sleman, Memilih Wayang Kancil Sebagai Unggulan

Kancil, dipersonifikasikan sebagai tokoh cerdik, mengedepankan negosiasi, dan responsif, menjadi tokoh sentral dalam pentas tiga dalang, Ki Sukisno dibantu oleh dalang muda Ki Alif dan Ki Danang, dalam acara Festifal Seni Tradisi 2009, di Monumen Serangan Oemoem 1 Maret, malam ini (6/12).

05 Dec 2009 03:40 WIB : Berita Foto

Memperluas Akses Informasi HIV dan AIDS Melalui Seni Budaya

Seni budaya diharapkan bisa memperluas akses informasi dan perjuangan tentang isu Kesehatan Reproduksi dan Seksual [HIV dan AIDS], gender serta HAM. Demikian harapan Sri Sultan Hamengku Buwono X, dalam kata sambutan yang dibacakan Djoko Dwiyanto, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DIY, saat membuka secara resmi Festival Seni Tradisi 2009 PKBI DIY, malam ini (4/12)

04 Dec 2009 14:24 WIB : Berita Pendek

Tidak Tepat Waktu, STBP di Yogyakarta Dipersoalkan

 Rencana Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP) Yogyakarta dipersoalkan Mitra Strategis PKBI DIY, awal pekan ini. Pasalnya, surveilance yang dilaksanakan akhir bulan November 2009 lalu saja, hasilnya belum diterima.

03 Dec 2009 10:52 WIB : Berita Pendek

Hari Ini, Performance Art Hari Difabel Internasional

Hak-hak bagi komunitas difabel disuarakan untuk dipenuhi secara konsisten oleh pemerintah, termasuk hak untuk bebas dari tindak diskriminasi dan perlakuan tidak manusiawi lainnya. Performance Art, menjadi salah satu medium untuk mengingatkan semua elemen masyarakat.

02 Dec 2009 00:30 WIB : Berita Panjang

Tanpa Perspektif Gender dan HAM, Penanggulangan HIV dan AIDS Sia-sia

Puluhan orang dari beberapa organisasi berbasis komunitas (CBO) dan Civil Society Organization (CSO), yang tergabung dalam Solidaritas Peduli AIDS Yogyakarta (SPAY), melakukan aksi damai dengan turun ke jalan memperingati hari AIDS se Dunia, hari ini, di Yogyakarta.

02 Dec 2009 00:26 WIB : Publik

Pernyataan Sikap SPAY di Hari AIDS se Dunia

SPAY (Solidaritas Peduli AIDS Yogyakarta), menuntut pemerintah memberikan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual melalui kurikulum muatan lokal. Beberapa tuntutan lain juga disampaikan dalam release mereka untuk memperingtati Hari AIDS se Dunia, hari ini (1/12).
01 Dec 2009 14:13 WIB : Berita Foto

SPAY: Menuntut Segera Akui Pekerja Seks Sebagai Profesi

Tingginya kasus infeksi HIV di Yogyakarta,  sampai September 2009 terdata sebanyak 839 kasus, merupakan dampak dari Stigma HIV dan AUDS sebagai persoalan amoral”. Lalu melahirkan perlakuan diskriminatif.

01 Dec 2009 13:41 WIB : Berita Panjang

Ruang Budaya PKBI DIY, Untuk Membangun Inklusivitas

 Perubahan paradigmatik dalam memandang problem kemanusiaan, terutama soal Kesehatan Reproduksi [HIV dan AIDS], mendorong pengembangan strategi gerakan lebih kreatif dan membuka potensi kerja sama dengan elemen gerakan lainnya. Menumbuhkan inklusivitas, bukan menyuburkan eklusivitas.

"Ruang budaya ini merupakan bagian untuk membangun jaringan kerjasama. Jadi harus dipahami sebagai proses inklusivitas kebudayaan, bukan ekslusivitas," kata Direktur Pelaksana Daerayh (Dirpelda) PKBI DIY, saat membuka secara resmi Ruang Budaya PKBI DIY, di Jl. Jlagan Lor 2B Yogyakarta, semalam (30/11)

Mukhotib MD mengatakan, konstruksi kebudayaan yang timpang telah menjadikan berbagai ketidakadilan, baik yang bersumber dari cara pandang kelas, jender maupun usia. Semuanya membentuk suatu relasi yang timpang dan tidak adil. Proses rekonstruksi kebudayaan bukanlah pekerjaan yang mudah untuk dilakukan. "Ketidakadilan itu sudah ada sejak dari pikiran kita," katanya.

Stigma dan diskriminasi, bagi teman-teman waria, misalnya, sudah diterima sejak kecil, ketika pilihan-pilihan hidupnya dianggap berbeda dan sebagai penyimpangan. Akibatnya, waria menjadi terpinggirkan dalam hampir seluruh sistem sosial, dan bahkan oleh keluarga besar mereka sendiri. Di sinilah, proses intervensi kebudayaan, menurut  Mukhotib MD, menjadi relevan dan mendesak untuk dilakukan.

Ruang budaya ini, disediakan untuk siapa saja yang hendak menunjukkan kreativitas dalam berkesenian sebagai bagian penting dalam proses rekonstruksi kebudayaan agar menjadi adil bagi semua. Sebuah pergesekan dari berbagai elemen masyarakat yang memiliki kepedulian pada keadilan untuk semua bisa membuahkan pengalaman-pengalaman baru, kesadaran baru, dan akhirnya menuju pada gerakan baru secara kolektif. "Setidaknya, ini yang kita harapkan dengan hadirnya ruang budaya di Griya Lentera PKBI DIY," kata Mukhotib MD.

Selain membuka secara resmi Ruang Budaya, pada saat yang sama juga dibuka Pameran Photo Komunitras mitra strategis PKBI DIY, bertajuk "NYAWANG". Karya-karya fenomenal dan menunjukkan sebuah kedekatan dengan sisi hidup mitra strategis, dapat dirasakan aura dalam setiap photo yang ditayangkan. Bagaimana mereka memandang diri mereka sendiri dan memandang dunia luar mereka. "Kita bisa menangkap dengan kuat,bagaimana perjuangan identitas begitu tampak dalam 'NYAWANG'," kata Mukhotib MD, saat dimintai komentar terhadap photo-photo yang disertakan dalam pameran ini.

Menurut Mukhotib MD, gerakan global saat ini memang sedang menonjol berbagai kebangkitan gerakan berbasis identitas. Selain identitas agama, juga muncul gerakan berbasis identitas orientasi seksual. Kebangkitan teman-teman LGBT merupakan bagian besar dari gerakan global berbasis identitas ini. "Saya tidak hendak mengatakan mereka dipengaruhi gerakan global itu, melainkan sebagai fenomena lokal yang berkebetulan seiring dengan gerakan global," katanya.
30 Nov 2009 16:54 WIB : Berita Panjang

Pemerintah Didesak Menjadikan Keberaksaraan Sebagai Agenda Utama

Angka buta aksara Indonesia menduduki urutan ke-71 dunia, dua pertiganya perempuan. Penyebab utamanya,  masih meluasnya pernikahan dini. KAPAL Perempuan mendesak pemerintah menjadikan keberaksaraan sebagai agenda utama menghapuskan kemiskinan dan kekerasan terhadap perempuan.

16 Nov 2009 22:38 WIB : Berita Pendek

Menghindari Pelanggaran HAM, Surveilans Kota Yogyakarta Bekerjasama dengan PKBI DIY

Keluhan pengambilan darah untuk surveilans dengan penuh tekanan tak terdengar lagi. Bahkan kelompok sample, di Perempuan Pekerja Seks sangat antusias mengikutinya. Dalam surveilans yang membutuhkan 250 specimen, pada hari pertama kegiatan sudah mendapatkan 114 specimen (15/11).

"Ini khan untuk kesehatan kita juga," ujar salah seorang pekerja seks mengikuti program ini.

Pandangan miring surveilans syarat pelanggaran HAM tampaknya sudah berakhir di Kota Yogyakarta. Situasi ini karena keterbukaan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dan KPA Kota Yogyakarta, untuk mengubah strategi pendekatan terhadap komunitas yang menjadi sample. Modusnya, kegiatan ini dilakukan bekerja sama dengan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY, yang sudah mendampingi kelompok sample cukup lama. Selain itu, secara terintegrasi dilakukan bersama-sama tim Puskesmas Gedong tengen, Puskesmas Umbulharjo, Lapas Kota Yogyakarta dan dari tim VCT mobile Dinas Kesehatan Kota. "Sebenarnya ini soal kerahasiaan yang terjamin. Di lain sisi, tindak lanjut pasca surveilans bisa dilakukan," kata Novan, Konselor VCT PKBI DIY.

15 Nov 2009 00:10 WIB : Berita Foto

Berkesenian Didominasi Heteroseksual, LGBT Mengembangkan Wadah Sendiri

Seni pertunjukan seperti tari, tarik suara dan musik hanya didominasi kelompok heteroseksual. Pertunjukan komunitas waria, hanya dipandang sebagai bahan lelucon atau lawakan semata. "Semakin menambah stigma, potensi seni kelas bawah," kata Reza, aktivis LGBT, kemarin (13/11).

 Ruang berekspresi dalam berkesenian bagi komunitas LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan transeksual ) sebagai wadah menyalurkan bakat memang masih sangat terbatas. Situasi ini, mendorong komunitas LGBT membuat event khusus bagi mereka sendiri. "Divas on Stage salah satunya," kata Uki Darban, Manager Program PLU Satu Hati, Yogyakarta.

Acara yang dikelola Event Orginizer  Queer  Inc. ini, memang cukup cemerlang. Tidak saja berhasil menarik minat masyarakat, tetapi mampu menggalang dana untuk kegiatan kreatif lain. "Misalnya, Q-festival Film dan Talent Show," kata Totok Handoko, salah seorang team Queer Inc.

Divas On Stage yang digelar di HuGos Cafe (12/11), juga berhasil mengangkat talent baru sebagai peserta dalam kontes lipsync. Kegiatan semacam ini diadakan setiap tahun, yang dimulai dengan pencarian bakat di tingkat lokal. Setelah itu akan dilakukan kompetisi pada tingkat nasional. "Mirip miss Universe lah,” kata Uki.

Karena banyaknya pendaftar, event ini akan diadakan melalui beberapa tahapan seleksi. Prosesnya akan berakhir awal bulan Desember 2009. Pada seleksi awal, memilih Miss Cece’ Tropica, sebagai Juara menyisihkan 17 pesaing lainnya. "Selanjutnya akan dikonteskan kembali dengan pemenang dari hasil seleksi kedua," kata salah seorang Dewan Juri.

novan
14 Nov 2009 21:57 WIB : Berita Pendek

Pemerintah Nunggak Bayar JAMKESMAS, Masyarakat Miskin Dirugikan

Alih-alih ingin mengurangi biaya kesehatan melalui JAMKESMAS (Jaminan Kesehatan Masyarakat), justru membebani Rumah Sakit. Biaya atas tanggungan pemerintah itu, membutuhkan waktu hingga enam bulan pencairannya. Pelayanan kesehatan menurun kualitasnya, bahkan tidak bisa diakses.

Prof. Dr. Boedi Mulyono, SpPK (Wakil Direktur Penunjang Medik RSUP. Dr. Sardjito), membenarkan persoalan ini. RSUP Dr. Sardjito misalnya, telah mengeluarkan dana sebesar 27 milyar rupiah untuk merawat pasien melalui tanggungan JAMKESMAS. "Di sisi anggaran jelas kita tidak akan kuat”, katanya.

Persoalan seperti tidak monopoli RSUP Dr. Sardjito saja, tetapi juga Rumah Sakit lain yang melayani akses JAMKESMAS. Responnya beragam. Bagi RSUP Dr. Sardjito, tidak mengatakan layanan kepada kelompok miskin ini gratis, tetapi bersifat subsidi. Rumah Sakit yang lain, dengan membatasi waktu opname pasien.

Seorang petugas salah satu Rumah Sakit di Yogyakarta, yang enggan disebutkan namanya, mengatakan Rumah Sakit tempatnya bekerja merespons persoalan ini dengan mengeluarkan kebijakan, hanya menyediakan 10 bed untuk pasien melalui akses JAMKESMAS. Jika dilanggar, mereka akan mendapatkan teguran keras dari atasan. "Sebagai petugas, kami dalam posisi dilematis. Satu sisi persoalan perikemanusiaan dan di sisi lain kebijakan yang harus dijalankan," ujarnya.

Menurut Mukhotib MD, Direktur Pelaksana Daerah (Dirpelda) PKBI DIY, respons seperti ini harus mendapatkan perhatian dari pemerintah. Karena program JAMKESMAS harus diletakkan pada posisi pemenuhan kewajiban negara atas layanan kesehatan bagi warga negaranya, terutama mereka yang tidak mampu. Terlebih bagi komunitas waria, pekerja seks dan remaja jalanan. Seringkali program semacam ini, diposisikan sebagai kebaikan hati pemerintah kepada kelompok miskin. "Ini harus dijernihkan," katanya.

Berlarutnya persoalan ini bisa menjadi blunder yang tidak menguntungkan pihak Rumah Sakit dan masyarakat tidak mampu. Misalnya, respons yang membatasi jumlah pasien, mengakibatkan masyarakat tidak bisa mengakses layanan kesehatan. Bagi yang membatasi jumlah lamanya opname bisa berakibat pada belum tuntasnya perawatan. "Akhirnya yang terjadi saling menyalahkan," ujar Mukhotib MD.

Karenanya, menurut Mukhotib MD, perlu adanya pertemuan multipihak, misalnya, NGO, Rumah Sakit, pengelola Jamkesmas dan instansi terkait, untuk mendiskusikan secara jernih persoalan ini. Sehingga ke depan tidak ada lagi yang dirugikan, masyarakat miskin dan Rumah Sakitnya. "Beban rumah sakit yang berat, berpotensi pada penurunan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat miskin," katanya.

novan
29 Oct 2009 22:53 WIB : Berita Pendek

Sembilan Tuntutan Remaja Yogyakarta

Forum Komunitas Untuk Keberagaman (FKUB), aliansi SUKMA (Suara Komunitas Untuk Keberagaman) dan Youth Forum DIY melakukan aksi Hari Sumpah Pemuda, kemarin (28/10). Mengusung tema, '81 Tahun Terpasungnya Hak-Hak Remaja', mereka menutup mulut dengan kain hitam.

29 Oct 2009 22:08 WIB : Berita Foto

Remaja Yogyakarta, Menuntut Penghapusan Diskriminasi Orientasi Seksual

Pemudi dan pemuda Indonesia menuntut pengakuan dan pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi dan seksual remaja. Kali ini disampaikan oleh 70 generasi muda yang tergabung dalam Forum Komunitas untuk Keberagaman, yang beranggotakan Youth Forum dari 5 kabupaten/Kota di Yogyakarta.

28 Oct 2009 13:42 WIB : Berita Pendek

dr. Yanri: Banyak Orang Pintar yang Kritis

Pembahasan Raperda HIV dan AIDS di Yogyakarta sudah mulai dilakukan tahun 2006. Setelah empat tahun berjalan, ternyata belum juga disahkan menjadi Perda. "Bahkan terkesan mundur," kata Mukhotib MD, Direktur Pelaksana Daerah (Dirpelda) PKBI DIY, kemarin (27/10).

20 Oct 2009 09:15 WIB : Berita Pendek

Perempuan Pekerja Seks, Membantu Gempa di Sumatra Barat

Pekan silam, dengan difasilitasi Griya Aksi Stop Aids-Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (ASA-PKBI) Cabang Semarang, menggelar aksi peduli gempa Sumatera Barat, pekan silam.

20 Oct 2009 08:57 WIB : Berita Pendek

Banyak Alokasi Anggaran yang Salah

Perempuan itu lebih jujur. Keberhasilan di Bangladesh, bukan karena Muhammad Yunus semata-mata, melainkan karena banyaknya perempuan yang jujur di parlemen. Ely Karyani, dari KPPI mengatakannya dalam acara Kampanye Bangkit Beraksi, Sabtu, (17/10).

09 Oct 2009 11:54 WIB : Publik

Pernyataan Sikap Pembakaran Pakaian Remaja Jalanan

Kaukus untuk Anak Jalanan, Gepeng dan Pengemis Yogyakarta, menyampaikan protes terhadap peristiwa pembakaran pakaian milik anak jalanan di Jombor Sleman Yogyakarta. Tindakan yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Sleman, sudah diadukan ke LBH Yogyakarta.
09 Oct 2009 11:47 WIB : Berita Foto

Membakar Pakaian, SatPol PP Bisa Dipidana 5 Tahun Penjara

Pelanggaran terhadap hak anak-anak jalanan terulang lagi. Kali ini Satpol PP Kabupaten Sleman, melakukan pembakaran pakaian remaja jalanan. Tindakan ini diadukan ke LBH Yogyakarta kemarin (8/10).

02 Sep 2009 15:31 WIB : Berita Pendek

Perlawanan Satpol PP, Bentuk Sederhana Pembangkangan Sipil

Perlawanan terhadap Satpol PP yang dilakukan komunitas yang bekerja di ruang publik bukan tanpa alasan. Mereka tahu betul siapa dan apa yang sedang dijalankan Satpol PP. Tetapi mereka juga sedang berjuang untuk mempertahankan hidup.

31 Aug 2009 09:42 WIB : Berita Panjang

Perilaku Seks Remaja, Solusi Masyarakat Menyesatkan

Akar masalah perilaku seks bebas di kalangan remaja amat banyak dan kompleks. Untuk menyebut sebagiannya, solusi dari elemen masyarakat yang menyesatkan dan dari orang tua yang terasa emosional sehingga anak mengalami kebingungan ketika menuju dewasa.

27 Aug 2009 22:50 WIB : Berita Panjang

Menolak Bulan Ramadhan Dinodai dengan Kekerasan

Koalisi NGO Anti Kekerasan (KONTak) Indonesia, menolak berbagai tindak kekerasan terhadap masyarakat, khususnya terhadap kelompok-kelompok marjinal yang rerntan terhadap tindak kekerasan. Kepolisian didesak untuk memberikan perlindungan hukum terhadap mereka.

22 Aug 2009 23:47 WIB : Berita Panjang

ICAAP IX Selesai, Sri Pakualam IX Mengundang Aktivis di Yogyakarta

Program penanggulangan HIV dan AIDS di Yogyakarta diharapkan bisa terus mencapai kemajuan dan bisa lebih baik dari sekarang. Hal itu disampaikan Ketua Umum KPAD Provinsi DIY, Sri Pakualam IX, yang juga Wakil Gubernur Provinsi DIY.

13 Aug 2009 11:22 WIB : Berita Pendek

Buruh Migran Menjadi Prioritas dalam Agenda respons AIDS di Asia Pasifik

Persoalan buruh migran dan penduduk yang berpindah selama ini masih belum menjadi sektor prioritas bagi berbagai kalangan dalam merancang agenda respons terhadap HIV dan AIDS. Meski mereka diakui menjadi komunitas yang rentan terpapar HIV.

13 Aug 2009 10:59 WIB : Berita Pendek

Pekerja Seks Menuntut Pekerjaannya Diakui

Sekitar 80 pekerja seks dari 14 negara yang tergabung dalam Forum Pekerja Seks ICAAP 2009, menandatangani rekomendasi dan menuntut diakuinya pekerjaan mereka oleh pemerintah dan semua kelompok sosial, termasuk institusi agama bagi pekerja seks laki-laki, transgender dan perempuan.

Mereka juga meminta dekrimilasasi terhadap pekerjaannya. Kriminalisasi yang selama ini diberlakukan, mengarahkan pada tindakan penganiayaan oleh polisi, tentara dan badan pemerintah yang lain. Lebih parah lagi, kriminalisasi mengakibatkan terhalangnya akses terhadap dukungan HIV, kesehatan seksual dan hak asasi manusia. “Kebijakan dana USAID harus secara memasukkan kebutuhan khusus bagi pekerja laki-laki dan transgender,” seru mereka.

12 Aug 2009 22:49 WIB : Berita Panjang

Kesenian, Alat Penyadaran yang Kreatif dan Efektif

Penyadaran publik mengenai penanggulangan HIV dan AIDS terus menerus harus dilakukan sebagai strategi penting dalam wilayah pencegahan. Banyak kreasi dikembangkan sebagai media penyadaran publik. Kesenian merupakan salah satu media yang dipilih untuk kepentingan ini.

12 Aug 2009 22:04 WIB : Berita Foto

Pekerja Seks Menuntut Bicara Atas Nama Diri Mereka Sendiri

Para peserta Kongres Internasional tentang AIDS Asia-Pasifik, memberikan apresiasi terhadap aksi yang dilakukan Forum Pekerja Seks ICAAP 2009 dalam aksi yang mereka lakukan di pelataran BICC tempat Kongres berlangsung, petang ini.

12 Aug 2009 11:11 WIB : Berita Foto

Penanggulangan HIV, Ketidakadilan Jender Tetap Menjadi Persoalan Utama

Upaya penanggulangan HIV dan AIDS masih dihadapkan pada persoalan ketidakadilan sosial yang masih terus terjadi. Stigmatisasi berdasarkan etnis, jender dan orientasi seksual merupakan persoalan serius yang menentukan keberhasilan penanggulangan HIV.

07 Aug 2009 19:51 WIB : Berita Panjang

Menjaga Keberagaman Melalui Penanaman Nilai-nilai Keagamaan

Wawasan Bhinneka Tunggal Ika menjadi wawasan dalam menjalankan kehidupan, berkomunikasi, dan bekerja yang ditentukan oleh rasa kebersamaan dalam bingkai kesadaran terhadap berbagai perbedaan etnis, budaya, maupun geografis. Nilai keagamaan mendapat harkatnya dari nilai dasar kemanusiaan.

Demikian antara lain, gagasan yang disampaikan Prof. Franz Magnis Suseno dalam Seminar Nasional "Membangun Wawasan Bhinneka Tunggal Ika Melalui Penanaman Nilai-nilai Agama", di Balai Persatuan Tamansiswa, Yogyakarta, Senin (3/8).

25 Jul 2009 12:15 WIB : Wawancara Eksklusif

Dialog, Strategi untuk Perjuangan Identitas

Pluralitas (keberagaman) adalah sesuatu yang ada di sekitar kita. Bukan hanya suku, agama, ras, dan antargolongan, pluralitas mencakup banyak hal. Persoalan jender dan orientasi seksual saat ini menjadi isu yang semakin sering dibicarakan. Kelompok minoritas--kelompok di luar kelompok mainstream--berupaya keras supaya keberadaan mereka diterima di masyarakat luas. Lantas upaya apa saja yang perlu dilakukan dalam mengelola keberagaman yang ada? Berikut wawancara Desi Susany dari Swaranusa dengan Listia, S.Ag, M.Hum, seorang peneliti pluralisme di Institute DIAN/Interfidei.

16 Jun 2009 15:25 WIB : Berita Pendek

Akan Dipecat, Jika Satpol PP Melanggar HAM

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terus mendapatkan sorotan. Suara Komunitas untuk Keberagaman (SUKMA), mencatat 227 orang terkena razia, 62 mengalami kekerasan, 33 dibuang di luar kota, dan 70 mengalami perampasan dan perusakan alat mengamen.

Hal itu dipaparkan dalam audiensi SUKMA dengan dengan pemerintah daerah kota Yogyakarta, pekan lalu, di balaikota Yogyakarta. SUKMA diterima Asisten Walikota, Kepala Dinas Ketertiban Kota,  kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, serta Kepala Dinas Kependudukan.

Agus Sugesti, Koordinator SUKMA, mengatakan, mereka yang tinggal di jalan juga warga negara Indonesia dan berhak atas kesejahteraan. "Kami minta petugas bersikap lebih manusiawi ketika melakukan razia," katanya.

Ketidakpedulian pemerintah dalam penyediaan lapangan kerja, dinilai sebagai akar semakin banyaknya warga negara yang memilih tinggal dan mencari nafkah di jalan. Karena keterbatasan akses terhadap sumber daya, instansi pemerintah atau perusahaan tidak mungkin untuk menerima mereka. "Ini merupakan kegagalan pemerintah menjamin kesejahteraan warga negaranya,” kata Agus.

Selain menggugat tindakan represif petugas Satpol PP, audiensi juga dimkasudkan untuk menolak Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis yang sedang dibahas Biro Hukum. Gama Triono, Koordinator Kaukus untuk Anak Jalanan, mengatakan, pasal-pasal Raperda banyak bertentangan dengan perlindungan hak asasi manusia. Lebih dari 70% draft Raperda Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis pasal represif. Petugas seolah-olah berhak melakukan kekerasan pada saat melakukan razia. "Kami yang tergabung dalam Kaukus untuk Anak Jalanan menolak keras Raperda tersebut,” katanya.

Raperda Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis diusulkan Dinas Sosial Propinsi DIY Desember 2006, lalu. Sejak digulirkan ke publik, berbagai reaksi muncul. Dalam catatan Swara Nusa, kelompok yang menolak Raperda, melalukan banyak aksi, misalnya, Getar (2006), Akar Rumput Bergerak (2007), Serikat Pengamen Indonesia (2008), GKJM (2008), dan SUKMA (2009).

Kepala Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, Wahyu Widayat, menuturkan, petugas hanya sekedar menjalankan tugas. Setiap razia yang dilakukan, selalu berpegang pada Undang Undang yang berlaku, UU No.32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja. Di dalam UU itu secara jelas mengatur prosedur dalam melakukan tugas. Kalau memang benar petugas melakukan tindakan kekerasan, yang jelas-jelas melanggar HAM, hal itu bisa dilaporkan kepada polisi dan Dinas Ketertiban. "Nanti pasti petugas yang melanggar akan ditindak sesuai dengan hukum yang ada. Catat saja nama petugas tersebut dan segera laporkan kepada kami,” kata Wahyu.

Wahyu juga mengatakan, ada sejumlah petugas yang ditindak secara pidana dan diberhentikan dari tugasnya karena melakukan tindakan kriminal, seperti pemalakan dan pencurian. Setidaknya sudah ada tiga orang yang dipecat karena terbukti melakukan pemalakan dan pencurian. "Hingga saat ini belum ada petugas yang kami pecat karena melakukan kekerasan pada saat merazia,” ujarnya.
12 Jun 2009 11:11 WIB : Berita Foto

Menggandeng Pemangku Kepentingan

Kantor Berita Swara Nusa Biro Palembang, melakukan sosialisasi Kantor Berita Swara Nusa kepada Stakeholder, pekan lalu. Hadir dalam pertemuan ini para pemangku kepentingan strategis dalam penanggulangan HIV dan AIDS.
26 May 2009 23:28 WIB : Berita Pendek

Fatwa MUI Tak Selamanya Mencerminkan Syariat

Ketika agama telah bercampur dengan politik, banyak fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) diduga pesanan dari pihak lain. Bau itu agaknya tercium pula dalam kebijakan MUI Tasikmalaya yang akan mentaubatkan 900 kaum gay.

26 May 2009 23:10 WIB : Wawancara Eksklusif

Tinggal di Jalan, Karena Kegagalan Pemerintah Menyejahterakan Bangsa

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) masih melakukan sejumlah tindak kekerasan saat merazia anak remaja jalanan. Beberapa waktu lalu, pemukulan terhadap remaja jalanan di wilayah Jombor, Yogyakarta terjadi kembali. Tindakan represif tidak akan pernah menyelesaikan persoalan. Bahkan kontradiktif, karena melindungi dan menyejahterakan warga negara merupakan kewajiban pemerintah. Berikut wawancara Desi Susany dari Swara Nusa dengan Agus Sugesti, Ketua Suara Komunitas untuk Keberagaman (SUKMA).

20 May 2009 13:10 WIB : Artikel/Makalah/ Paper/Bahan Presentasi

PPDGJ III, ICD 10 dan DSM-IV

Anggapan bahwa homoseksualitas adalah bentuk dari gangguan kejiwaan tidaklah beralasan.

20 May 2009 10:39 WIB : Hasil Riset dan Investigasi

Studi Diskriminasi terhadap Komunitas LGBT di Indonesia

Stigma dan diskriminasi terhadap komunitas LGBT di Indonesia masih sangat kuat. Dikeluarkannya homoseksualitas dari daftar gangguan jiwa di dokumen Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) II (1983) dan PPDGJ III (1993) belum mampu membuka kesadaran masyarakat bahwa komunitas gay dan lesbian memiliki hak yang sama dengan komunitas lainnya untuk diakui dan bukanlah komunitas yang menderita gangguan jiwa. Adalah tanggungjawab negara untuk menjamin hak dan perlindungan bagi komunitas LGBT lewat kebijakan yang non-diksriminatif. Berikut adalah dokumen hasil studi yang dilakukan LSM Arus Pelangi yang didukung oleh TIFA Foundation tentang kasus-kasus diskriminasi yang terjadi pada komunitas LGBT di berbagai daerah di Indonesia. Peneliti mengkritisi dan mendesak petanggungjawaban negara yang terlibat dalam menciptakan stigma dan diskriminasi sistemik terhadap komunitas LGBT.

19 May 2009 13:45 WIB : Wawancara Eksklusif

Melawan Homophobia dengan Membangun Jaringan

Homoseksual masih dipahami secara luas sebagai keadaan jiwa yang tidak normal, penyakit mental atau gangguan kejiwaan. Meski pemahaman semacam ini benar, tetapi dalam konteks perkembangan disiplin ilmu psikologi tahun 60-an. Lalu, homophobia muncul menjadi salah satu fenomena dengan menguatnya homoseksual. Berikut wawancara Sulis Styorini, Swara Nusa Biro Surabaya, dengan Maria Mustika, kepala Seksi Advokasi Gaya Nusantara, Surabaya.

19 May 2009 14:30 WIB : Berita Panjang

Jaringan LGBT Yogyakarta, Menuntut Pengakuan Keberagaman Seksual

Jaringan LGBT Yogyakarta, gabungan lembaga peduli hak-hak LGBT, Perempuan, dan Gender menuntut dihapuskannya kekerasan dan tindak diskriminatif berbasis orientasi seksual. Mereka melakukan aksi damai di depan Gedung Agung dan Kantor Pos Besar Malioboro, Yogyakarta, Minggu (17/5).

16 May 2009 12:19 WIB : Artikel/Makalah/ Paper/Bahan Presentasi

Prinsip-prinsip Yogyakarta

Prinsip-Prinsip Yogyakarta (Yogyakarta Principles) lahir melalui forum pertemuan ahli hukum internasional di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tanggal 6 sampai 9 November 2006 . Forum ini menyikapi berbagai masalah standar internasional tentang HAM dan  aplikasinya terhadap isu-isu orientasi seksual dan identitas gender. Dokumen ini memberikan garis besar secara singkat mengenai Prinsip-Prinsip tersebut, serta beberapa contoh aplikasinya.
16 May 2009 01:46 WIB : Berita Foto

Dukungan Seorang Ibu

"Orientasi seksual itu hak pribadi. Hak Asasi Manusia," kata Missatun, ibu dari seorang waria, memberi dukungan terhadap keberagaman orientasi seksual, dalam diskusi rangakaian acara Hari Internasional Anti-Homophobia, Jumat (15/5) di Gedung Pengurus Wilayah NU DIY.
14 May 2009 15:17 WIB : Berita Pendek

Satpol PP Kabupaten Sleman, Diadukan ke LBH Yogyakarta

Belum tuntas gugatan SUKMA terhadap Satpol PP di DPRD pekan lalu. Komunitas remaja jalanan Abakura Jombor Yogyakarta, mengalami kekerasan yang sama. Satpol PP pun diadukan ke LBH Yogyakarta dan melakukan konferensi pers di tempat sama (13/5).

12 May 2009 14:41 WIB : Wawancara Eksklusif

Pentaubatan itu, Memaksakan Kehendak

Gerakan pentaubatan yang hendak dilakukan terhadap komunitas Gay dianggap pemaksaan kehendak. Pasalnya, keragaman orientasi seksual merupakan hak yang melekat dalam diri seseorang. Kekerasan juga sering dialami komunitas Gay dan Waria. Bahkan terjadi juga penangkapan terhadap para pendamping di lapangan. Berikut wawancara Luh de Suryani dari Swara Nusa dengan Sofie, Program Manajer Gaya Dewa Denpasar.

12 May 2009 14:18 WIB : Wawancara Eksklusif

Dialog, Strategi Efektif Perjuangan Gay

Perjuangan identitas dan hak orientasi seksual masih harus menempuh jalan panjang. Para pemangku kepentingan mempertahankan parameternya sendiri. Komunitas Gay berusaha keras tetap eksis dan berusaha meluruskan pandangan masyarakat. Bagaimana gerakan perjuangan identitas mereka? Bagaimana respon mereka terhadap sikap MUI dan Depag Tasikmalaya yang akan membina dan menaubatkan? Berikut penuturan Orry Lesmana, aktivis perjuangan identitas gay dengan Hadziq Jauhary dari Swara Nusa.

12 May 2009 13:31 WIB : Berita Foto

Tindakan MUI Tasikmalaya, Berlebihan

Berbagai pihak menanggapi beragam rencana pentaubatan gay di Tasikmalaya. Prof Dr KH Muslich Shabir, MA dari MUI Jawa Tengah, menilai langkah yang diambil MUI dan Depag Tasikmalaya tepat. Tetapi terlalu ekstrem jika sampai bertaubat.

12 May 2009 00:29 WIB : Wawancara Eksklusif

Menolak Keragaman Orientasi Seksual, Melanggar HAM

Berbagai informasi mengenai keberagaman orientasi seksual memang belum luas, tersampaikan ke masyarakat. Termasuk, soal negeri ini, pernah menjadi tuan rumah pertemuan internasional, yang merumuskan Jogjakarta Principle. Sebuah dokumen internasional, mengenai keragaman orientasi seksual, termasuk agenda tindaknya. Berikut wawancara Surya dengan Muhammad Syukri Darban, aktivis PLU Satu Hati, Yogyakarta. 

08 May 2009 13:48 WIB : Berita Pendek

Perjuangan Identitas, Memerlukan Strategi Persuasif

Rencana MUI Kota Tasikmalaya mengumpulkan 900 orang gay untuk bertaubat dan disembuhkan karena dianggap mengalami ‘gangguan mental’, mendapat reaksi keras dari berbagai pihak, terutama komunitas homoseksual. Apakah reaksi keras ini memang sudah pada tempatnya?

05 May 2009 12:18 WIB : Berita Pendek

MUI Tasikmalaya Dituduh Melakukan Kebohongan Publik

Pernyataan MUI Kota Tasik Malaya mengenai “penyakit mental” terhadap homoseksual [gay-Red], sangat tidak relevan dan mengarah pada kebohongan publik. Sikap seperti ini sangat tidak dapat dibenarkan dan harus ditentang.

Pernyataan itu disampaikan puluhan organisasi yang peduli terhadap keragaman orientasi seksual, di Indonesia, berkaitan dengan kegiatan MUI dan Departemen Agama Kota Tasikmalaya. Dua lembaga ini memiliki rencana mengumpulkan gay untuk dibina karena mereka mengalami penyakit mental. “Tindakan ini menyebabkan pengurangan serta penyimpangan seseorang untuk menikmati hak-haknya,” tulis kelompok ini, yang salah satunya Gaya Nusantara, Surabaya.

05 May 2009 11:56 WIB : Publik

Pernyataan Sikap Penolakan Kegiatan MUI Tasikmalaya

Berbagai organisasi berbasis keragaman orientasi seksual, secara bersama-sama mengeluarkan pernyataan sikap untuk menolak rencana MUI dan Departemen Agama Kota Tasik Malaya mengumpulkan gay untuk di bina, karena gay dianggap sebagai penyakit jiwa.
05 May 2009 09:01 WIB : Berita Pendek

Tindakan Represif Satpol PP Digugat

Komisi D DPRD DIY, hanya bisa berjanji akan melakukan koordinasi berkaitan dengan tindakan represif yang seringkali dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), terhadap komunitas, seperti remaja jalanan, waria dan perempuan pekerja seks.

30 Apr 2009 00:35 WIB : PKBI

Penolakan Larangan Siswi KTD Mengikuti UAN

Pelarangan siswi yang mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi remaja, dalam bidang pendidikan. Mereka harus diikutkan dalam UAN, meski harus melalui mekanisme UAN susulan.
29 Apr 2009 21:26 WIB : Berita Foto

Be A Man Tetap Tayang, KPI Dituduh Mandul

Komunitas Waria Yogyakarta, mengajukan keberatan atas tayangan program Be A Man. Protes dikirim, melalui Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Yogyakarta ketika program ini pertama kali ditayangkan salah satu stasiun televisi. Surat itu sudah dikirimkan ke KPI Pusat, tetapi belum ada kemajuannya. Sonya, dari komunitas waria Yogyakarta, menuduh KPI mandul.

27 Apr 2009 15:28 WIB : Manual

Strategi Pengorganisasian Komunitas

Dalam gerakan perubahan sosial, komunitas merupakan subyek dalam proses advokasinya. Karenanya, community-based organization (CBO) menempati urutan utama dalam melakukan berbagai agenda advokasi itu sendiri. Berikut merupakan gagasan reflektif dalam langkah-langkah pengembangan CBO yang mungkin untuk dilakukan.
26 Apr 2009 01:01 WIB : Berita Foto

Kantor Berita Alternatif untuk Isu Kesehatan Seksual, Reproduksi, Jender, dan HAM

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Bali bersama 11 PKBI Provinsi lain mendirikan kantor berita alternatif untuk isu kesehatan seksual dan reproduksi, jender, dan hak asasi manusia (HAM) dengan nama SwaraNusa. Kantor berita berbasis online ini disambut sejumlah komunitas. Seperti, komunitas remaja, NGO, dan instansi pemerintah di Bali dengan menyatakan komitmen pengembangan content dan isu. Hal ini terangkum dalam diskusi diseminasi di kantor PKBI Bali, dua pekan silam.

  • <a href='?lang=&rid=47&id=68'>Asystasia Sabathrin C.</a> Setuju, Pendidikan Kesehatan Reproduksi Di Sekolah

    Peringatan hari AIDS sedunia telah kita lewati bersama, namun jumlah penderita bukan berkurang malah bertambah setiap jam bahkan menit. Hal ini mendorong kita semua untuk bersama memerangi penyebaran HIV&AIDS, termasuk juga remaja sebagai generasi penerus bangsa. Berikut wawancara Dwi Prasetyo dari Swara Nusa Biro Kalimantan Tengah dengan Asystasia Sabathrin, Ketua Gerakan Anti Narkoba dan AIDS untuk remaja sekolah tentang peran remaja dalam isu HIV&AIDS.

  • <a href='?lang=&rid=47&id=68'>Asystasia Sabathrin C.</a> Orang yang terinfeksi HIV&AIDS harus mendapat perhatian lebih
    Peringatan hari AIDS sedunia telah kita lewati bersama, namun jumlah penderita bukan berkurang malah bertambah setiap jam bahkan menit. Hal ini mendorong kita semua untuk bersama memerangi penyebaran HIV&AIDS, termasuk juga remaja sebagai generasi penerus bangsa. Berikut wawancara Dwi Prasetyo dari Swara Nusa Biro Kalimantan Tengah dengan Asystasia Sabathrin, Ketua Gerakan Anti Narkoba dan AIDS untuk remaja sekolah tentang peran remaja dalam isu HIV&AIDS.

    Apa itu GANAS?
    GANAS yaitu Gerakan Anti Narkoba dan HIV&AIDS yang terbentuk dilingkungan sekolah menengah di tingkat propinsi Kalimantan Tengah pada semester kedua tahun 2010. GANAS ini merupakan sebuah organisasi yang beranggotakan remaja SMA, dan masing-masing sekolah ditunjuk 10 orang remaja perempuan dan 10 orang remaja laki-laki. Remaja yang telah ditunjuk ini nantinya diharapkan bisa memberikan informasi dan edukasi tentang bahaya Napza dan HIV&AIDS kepada sebayanya.

    Tujuan utama GANAS itu sendiri?
    Tujuan kami yaitu meningkatkan kualitas remaja khususnya dan masyarakat pada umumnya agar mereka tahu apa bahaya dari HIV&AIDS, Napza, dan seks bebas. Selain itu juga kami mengajak teman-teman remaja untuk bersama-sama menghindar dari pergaulan tidak sehat, ya minimal untuk tidak ke arah itu.

    Apa saja kegiatan GANAS selama ini?
    Karena baru terbentuk, jadi kami masih belum banyak kegiatan. Anggota GANAS sebelum terbentuk sudah mendapat pendidikan kesehatan reproduksi oleh PKBI, KPAD dan BKKBN, jadi tinggal menyalurkan pengetahuannya kepada remaja yang belum mendapat informasi, seperti diskusi dengan remaja yang mengikuti setiap cabang ekstrakulikuler di sekolah. Kemudian kami juga aktif mengunjungi panti rehabilitasi narkoba.

    Kenapa remaja perlu ambil bagian dalam isu HIV&AIDS?
    Remaja adalah penerus masa depan bangsa, apalagi usia remaja merupakan usia yang rentan coba-coba, dan diharapkan penerus bangsa ini jangan sampai ada yang terinfeksi HIV&AIDS. Menurut saya kalau kami sebagai remaja tahu tentang Isu HIV&AIDS dan bahayanya, pastinya generasi bangsa ini kedepannya akan lebih baik.

    Strategi apa yang diambil agar penularan HIV&AIDS tidak masuk ke sekolah?
    Strategi yang utama adalah melakukan pendekatan dengan remaja-remaja yang mempunyai perilaku menyimpang dan seksual aktif, dan data-data remaja tersebut bisa kami peroleh dari PIK-Remaja atau Guru Bimbingan Konseling. Karena menurut data yang kami peroleh di Palangka Raya sendiri ada 30% remaja yang mengaku pernah berhubungan seks diluar nikah dengan pasangannya. Pendekatan tersebut yaitu dengan mengenalnya lebih dulu dan menjadi teman yang baik, agar informasi yang kami berikan dapat diterima dengan baik oleh mereka. Selanjutnya kami juga memberikan informasi tentang darimana dan bagaimana virus HIV bisa menular, karena virus HIV ini tidak kenal pandang, jadi siapapun bisa kena.

    Pandangan anda sendiri terhadap orang yang terinfeksi HIV&AIDS?
    HIV&AIDS ini penularannya bisa dikatakan secara sembunyi-sembunyi, bisa saja mereka yang punya perilaku sehat secara tidak sengaja terinfeksi karena potong kuku atau bercukur dari alat yang terdapat virus HIV-nya, inilah yang saya takutkan. Maka dari itu menurut saya, para orang yang terinfeksi HIV&AIDS harus mendapat perhatian lebih dan bukannya dijauhi atau dikucilkan dari masyarakat, selain membantu memelihara fisik mereka, kita juga harus memelihara rohani dan mental mereka agar memiliki semangat hidup.

    Bagaimana harapan anda kedepan?
    Harapan saya pribadi yaitu semua remaja dapat ikut aktif dalam memerangi penularan HIV&AIDS, menjauhi seks bebas dan Napza. Harapan kami sebagai GANAS yaitu remaja mendapat informasi yang benar tentang HIV&AIDS, kespro dan Napza sehingga terhindar dari isu-isu tersebut.

    Apa saran anda untuk pemerintah dan pihak terkait?
    Pemerintah harus terus memberikan pendidikan mental dan rohani kepada remaja agar dapat mengubah perilaku yang tidak baik. Jangan hanya membebani remaja dengan pelajaran-pelajaran di sekolah yang terlalu banyak, itu justru akan membebani mental kami sehingga banyak dari kami yang melakukan pelarian ke arah negatif karena pelajaran yang berat. Saya setuju apabila pemerintah menambahkan kurikulum kesehatan reproduksi dalam mata pelajaran sekolah, apalagi pendidikan kespro sendiri dianggap masih tabu. Agar remaja mendapatkan informasi yang benar dari sumber yang bertanggung jawab.
  • <a href='?lang=&rid=47&id=69'>dr. J. Nugrahaningtyas WU, M.Kes</a> MEROKOK DAN RESIKO KESEHATAN REPRODUKSI PADA REMAJA

    Pada awal 2011 Swara Nusa melakukan survei perilaku kesehatan remaja tentang merokok yang dilakukan terhadap 390 remaja SMP di Yogyakarta, Sleman, dan Bantul. Hasil survei menunjukkan bahwa sekitar 37% remaja pernah mencoba rokok dengan rerata pertama kali mencoba adalah pada usia 10.8 tahun. Sebanyak 10% remaja yang pernah mencoba rokok kini telah menjadi perokok tetap dengan rerata konsumsi sebanyak 8 batang rokok per minggu. Kondisi ini selaras dengan berbagai hasil temuan yang menyatakan bahwa terjadinya penurunan usia anak dan remaja yang mencoba rokok.

Halaman Anggota
Username
Password
Lupa Password
Mendaftar
Langganan via Email

Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/swaranus/public_html/index.php on line 553
Jajak Pendapat
Apa pendapat Anda terhadap peningkatan anak-anak yang terinfeksi HIV?
Kegagalan program PMTCT
KPAN tidak memiliki strategi
Tidak adanya informasi
Editorial
Remaja Hamil itu Korban

Remaja yang hamil seringkali dipojokkan. Jangankan dianggap sebagai korban, stigma justru semakin kuat manakala yang muncul dalam benak adalah remaja yang hamil di luar nikah, masih sekolah pula. Seolah melupakan berapa banyak remaja yang tidak beruntung mengenyam bangku sekolah. Seakan tak sadar berapa banyak perempuan yang menikah saat mereka berusia sangat muda. Faktanya, Riset Kesehatan Dasar 2010 menunjukkan 46% perempuan menikah pada usia sebelum 20 tahun.

Pesan Singkat
  • 01 03 13 - I'm Anonymous:
    kangen nulis disini deh :(
  • 01 03 13 - I\'m Anonymous:
    kangen nulis disini deh :(
  • 18 10 11 - Andrian:
    Mas Hadiq alamat emailnya apa?
  • 14 10 11 - hadiq:
    To redaksi: Tolong user ID saya di-reset ulang, karena lupa username+password sy dulu. Dikirim ke email sy ya,username+password hasil reset-annya. Mau mncoba aktif lg nih..
  • 30 06 11 - rika:
    http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13908662 bisa buat bahan diskusi ;)
  • 23 06 11 - Liston:
    lagi on fire nih redaksi
  • 23 06 11 - ilahtea:
    SwaraNusa Go public: sudah adakah wacana agar swaranusa go public?
  • 23 06 11 - Liston:
    lagi on fire nih redaksi
  • 01 06 11 - galink:
    wah.. swaranusa sedang semangat (lagi) nih! =) sukses!
  • 12 05 11 - Andrian:
    @salahsatuwartawan: mohon maaf untuk kesepiannya. Masih dalam masa transisi. Mohon bantuan dan dukungannya untuk kemajuan Swara Nusa. Terima kasih atas pengertiannya. Salam
  • 05 05 11 - salahsatuwartawan:
    sepiiii..gmn nih redaksi swaranusa?gk becus nih ngurusin web ini..
  • 18 01 11 - deni:
    Setuju dengan imraatus salihah. Kepada pendukung LGBT aku ucapkan, "Takutlah pada Allah. Cukuplah kebinasaan kaum Nabi Luth jadi pelajaran buat kalian."
  • 18 01 11 - deni:
    Setuju dengan imraatus salihah. Kepada pendukung LGBT aku ucapkan, \"Takutlah pada Allah. Cukuplah kebinasaan kaum Nabi Luth jadi pelajaran buat kalian.\"
  • 09 01 11 - botaq:
    kirim data base kamisekarang
  • 02 08 10 - Imroatus Sholihah:
    Masalah penyimpangan perilaku seks di kalangan remaja BUKAN karena kurang pendidikan seks, TAPI KARENA remaja tidak paham aturan agama, mana yang halal, mana yg haram. Bgaimana dia punya pedoman dalam bergaul. Masalah remaja timbul karena sistem liberal dan karut marut di negara ini.
  • 02 08 10 - Imroatus Sholihah:
    Masalah penyimpangan perilaku seks di kalangan remaja BUKAN karena kurang pendidikan seks, TAPI KARENA remaja tidak paham aturan agama, mana yang halal, mana yg haram. Bgaimana dia punya pedoman dalam bergaul. Masalah remaja timbul karena sistem liberal dan karut marut di negara ini.
  • 12 06 10 - ilahtea:
    kawan2 swaranusa, kita jadikan isu ini menjadi isu nasional yuk. kumpulkan artikel dan data2 dari berbagai daerah tetang pentingnya pendidikan seks.
  • 11 06 10 - ridho:
    justru karena pemerintah tidak memberikan informasi yg memadai untuk remaja, jadinya remaja mencari informasi yang salah tentang kesehatan reproduksi
  • 11 06 10 - galink:
    pendidikan seks kan bukan pendidikan buat ngajarin seks? gimana tho??
  • 10 06 10 - ilahtea:
    kawan, perlukah pendidikan seks di sekolah?? kayanya setuju sama mentri pendidikan., anak2 dah lebih jago ngeseks dari film bokep dibanding harus diajarin di sekolah ^_^
  • 06 06 10 - galink:
    benar, negara belum memberikan kontribusi, malah terus melakukan diskriminasi pada LGBT
  • 05 06 10 - ilahtea:
    hanya ada 1 harapan yang tersisa di negri ini.... cinta!!!
  • 01 06 10 - cornel:
    negara kita blm bsa kasih konstribusi buat LGBT, bagaimana tanggapan kalian?
  • 19 05 10 - wete:
    ada problem multikulktural di tengah masyarakat indonesia, meskipun ada pendidikan karakter sifatnya masih lip service...
  • 08 05 10 - polo:
    terus berjuang
  • 07 02 10 - heni:
    toleransi itu penting!!!!
  • 28 12 09 - Hadziq:
    Indahnya dunia kalau kita saling toleransi. Indahnya hidup kalau kita saling menghargai.
BannerAds
Safe Sex50thn PKBIstatistik kasus HIV & AIDS September 2010
Kontak ke SwaraNusa
Pencarian