Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/swaranus/public_html/common/dbconn.php on line 12
Publik : Kantor Berita Swaranusa

Pekerja Jalanan Ingin Jalanan Aman Bagi Semua : “Di persimpangan langkahku terhenti Ramai kaki lima Menjajakan sajian khas berselera Orang duduk bersila Musisi jalanan mulai beraksi Seiring laraku kehilanganmu Merintih sendiri Ditelan deru kotamu” Lagu Yogyakarta yang dipopulerkan oleh Kla Project ini menggema di Gedung DPRD Provinsi DIY pada kegiatan Temu Budaya Jalanan, sebuah pertunjukkan seni yang digelar oleh Kaukus Pekerja Jalanan (KPJ) di Gedung DPRD Provinsi DIY, Minggu (24/02/2013). Budaya Yogyakarta yang istimewa memang cukup tergambarkan dari lagu tersebut, termasuk kehidupan jalanan yang menjadi bagian dari budaya kota ini. “Jalanan adalah tempat untuk hidup dan menjalankan kehidupan. Jalanan adalah ruang bagi mereka untuk mendapatkan hidup, dan dimana mereka dapat menghidupi jalanan. Kreativitas dan potensi komunitas jalanan begitu besar, jika difasilitasi akan menjadi budaya yang unik”, kata Amer, Koordinator Temu Budaya Jalanan. Keunikan ini tampak dari 4 komunitas pengamen jalanan yang ada di Alun-alun Kidul (Komunitas Alkid), Galeria, Jombor dan Tukangan yang menampilkan musik dengan ciri komunitasnya masing-masing. Meskipun sempat diwarnai hujan deras, mereka tetap bersemangat menyuarakan harapan mereka terhadap pemerintah. Harapan anggota KPJ tersebut muncul karena selama ini pemerintah hanya melakukan razia terhadap pekerja jalanan tanpa adanya tindak lanjut yang jelas. Seperti yang dikatakan Rere, anggota komunitas Galeria, “Semoga saja pemerintah memberi pelatihan musik pada kami, gak cuman digaruki (dirazia, red) terus.” Rere sendiri sudah menyukai musik sejak kecil dan menganggap jalanan adalah satu-satunya tempat bagi dia berkreasi dan menunjukkan bakatnya dalam bermusik. Acara Temu Budaya Jalanan ini juga diisi dengan pembacaan orasi oleh seluruh anggota KPJ yang isinya antara lain agar dihentikannya segala bentuk tindakan represif oleh pemerintah terhadap komunitas jalanan, menolak kriminalisasi oleh pemerintah terhadap komunitas jalanan, dipenuhinya hak-hak komunitas jalanan sebagai warga negara, dan tersedianya ruang untuk mencari penghidupan dan mengembangkan potensi. KPJ juga menuntut tersedianya akses layanan publik yang bebas dari stigma dan diskriminasi serta mendukung Yogyakarta yang beragam dan toleran yang menjunjung tinggi asas-asas kemanusiaan. Selain diharapkan mampu mengajak komunitas jalanan lainnya untuk bergabung dalam menyuarakan kepentingan mereka, kegiatan ini juga dapat menjadi menjadi wadah kreativitas pekerja jalanan, serta menjadi media kampanye untuk mereduksi stigma dan diskriminasi oleh pemerintah dan masyarakat. Agus, anggota komunitas Tukangan, menyatakan dengan tegas bahwa KPJ menolak tindakan represif aparat terhadap pekerja jalanan. ”Kami bukan sampah masyarakat yang harus dibasmi dengan kekerasan. Kami ingin jalanan aman bagi semua dan terpenuhinya hak-hak kami,” kata Agus. OBR Jogja : Untuk melawan tindak kekerasan terhadap perempuan, saat ini ratusan orang akan menari bersama para pejalan kaki di Malioboro Jogjakarta. Terbentuk : JIMI (Jaringan Methadone Indonesia) telah terbentuk sebagai wadah informasi, sosialisasi dan advokasi bagi pengguna methadone. Evaluasi : Peraturan Daerah Penanggulangan HIV dan AIDS Provinsi DIY dinilai hanya mengurusi virus, belum menyentuh hak warga negara. Release : Perkumpulan Aksara meluncurkan buku dan film tentang gender dan bencana. Jogja Update : Hari ini, PKBI DIY mengadakan kegiatan Jogja Update untuk mengaji situasi aktual kesehatan dan sosial. Gerakan : Komisi Nasional (Komnas) Perempuan menggalang gerakan berikan hak pendidikan bagi anak perempuan korban kekerasan seksual dan bentuk kekerasan yang lain.


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/swaranus/public_html/modules/bin_content.php on line 108
  • download halaman
  • cetak halaman
  • kirim halaman ke teman
03 May 2017 04:32 WIB

PERNYATAAN SIKAP Jaringan Masyarakat AntiKorupsi Yogyakarta Pada Peringatan Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2017

PERNYATAAN SIKAP

Jaringan Masyarakat AntiKorupsi Yogyakarta

Pada Peringatan Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2017

Dengan Rahmad Tuhan YME, UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan, minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana pendidikan sebesar 20% baik dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan jumlah yang cukup besar untuk penyelenggaraan pendidikan. Sebagai data, pada tahun 2016 keseluruhan alokasi dana pendidikan dalam ABPN adalah 419,2 T. Dengan pembagian anggaran yang dikelola pemerintah pusat Rp146,3 T dan anggaran yang dikelola pemerintah daerah dalam bentuk ‘Dana transfer daerah dan dana desa’ sebesar  Rp267,9 T. Alokasi Dana BOS kepada tiap-tiap satuan pendidikan (sekolah) masuk di dalam ‘dana transfer daerah’ tersebut. Sedangkan anggaran yang dikelola pemerintah pusat pengelolaannya dibagi pada beberapa pos, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 49,3 T, Kementerian Agama  Rp46,8 T, Kementerian Negara dan lembaga Rp.10,7 T dan LPDP Rp.5 T

Ketercukupan dana pendidikan untuk satuan pendidikan menentukan keberhasilan penyelenggaran kegiatan pendidikan. Dana pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kemudian dikelola dan disalurkan ke sekolah-sekolah melalui lembaga pemerintah yang menangani pendidikan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota. Dana tersebut disalurkan melalui berbagai jenis program dan kegiatan di masing-masing tingkat pemerintahan. Sistem pengalokasian dana selama ini sangat beragam dengan rumusan yang belum tentu mudah dipahami. Koordinasi yang jelas antar-tingkat pemerintahan dalam pendanaan pendidikan serta mekanisme penyaluran dan rumusan yang tepat sangat menentukan efektivitas pengelolaan dana pendidikan. Dana yang sudah dialokasikan dalam jumlah yang sangat besar selama ini harus dipastikan dapat memberikan manfaat individu (private benefit) maupun manfaat sosial (social benefit). Untuk itu, mekanisme dan pengalokasian pendanaan pendidikan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/ kota, dan sekolah/ madrasah haruslah tepat.

Dari data permasalahan yang diperoleh dan diolah oleh Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Yogyakarta (AMPPY) dan aduan-aduan yang masuk ke Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) dan ORI Perwakilan Jateng-DIY terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan biaya pendidikan, dapat memberikan gambaran tentang efektivitas pemanfaatan dana pendidikan yang bersumber dari pemerintah dan masyarakat. Dari data ditemui bahwa banyak permasalahan yang terjadi dalam implementasi pengelolaan dan pemanfaatan biaya pendidikan. Di setiap jenjang pendidikan memiliki permasalahan masing-masing. Permasalahan biaya pendidikan tingkat pendidikan dasar (SD/ MI/ SMP/ MTsN) pada dasarnya telah menjadi tanggung jawab pemerintah/ negara dengan program wajib belajar 9 tahun, sehingga sudah ada kebijakan dimana sekolah dasar tidak boleh melakukan pungutan dalam bentuk apapun. Sedangkan biaya pendidikan di tingkat pendidikan menengah atas (SMA/ SMK/ MAN) masih diperbolehkan untuk melakukan pungutan, sehingga dapat memunculkan permasalahan yang berbeda dengan jenjang pendidikan dasar.

Permasalahan yang muncul di jenjang pendidikan dasar dan menengah antara lain tentang sumbangan, peran komite dan terbatasnya dana di sekolah. Adanya perbedaan penafsiran tentang ‘sumbangan’ menjadikan kebijakan yang diambil oleh sekolah bahkan dinas pendidikan menjadi berbeda. Sumbangan diasumsikan sebagai peran serta masyarakat yang dinilai sebagai sesuatu yang sah dan diperbolehkan. Namun pada kenyataan yang terjadi di lingkup satuan pendidikan adalah bentuk sumbangan ini beraroma ‘pungutan’ karena dilakukan tidak dengan sukarela namun telah ditentukan besaran jumlah dan waktunya. Bahkan sudah menjadi hal yang umum terjadi dalam satuan pendidikan bahwa acapkali situasi dan kondisi dalam proses penarikan sumbangan pendidikan tersebut menekan orang tua/wali murid dan murid secara psikologis dan fisik.

Hal tersebut juga diperkuat dengan peran komite yang terindikasi memiliki peran penting dalam memberikan dukungan pendanaan ke sekolah melalui skema sumbangan pendidikan tersebut. Bahkan peran komite bisa sebagai pengelola dana masyarakat/ sumbangan. Dana sumbangan menjadi salah satu sumber dana yang memberikan kemudahan bagi sekolah di mana pertanggungjawabannya tidak seperti pertangungjawaban dana BOS/ DAK. Penggunaan dana sumbangan lebih fleksibel dan pertangungjawaban juga mudah, itu adalah indikasi yang terlihat dari beberapa temuan own motion yang dilakukan oleh LO DIY dan didukung oleh temuan-temuan data lapangan oleh Jejaring Antikorupsi Yogya, Sarang Lidi, IDEA dan LBH Yogyakarta.

Jenjang pendidikan menengah atas seperti Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sederajat, permasalahan biaya pendidikan juga memberikan peluang adanya penyimpangan. Kurangnya kontrol dan peluang terjadinya pungutan maupun sumbangan menjadi ruang adanya penyimpangan. Untuk jenjang pendidikan menengah atas sederajat, pemerintah telah mengalokasikan dana BOS bagi setiap siswa, ditambah BOSDA dan BOP. Selain alokasi BOS tersebut, sekolah ternyata juga melakukan pungutan. Adanya peluang pungutan tersebut tidak dibarengi dengan kebijakan pengawasan yang jelas sehingga kata kunci “wajar, transparan, dan dapat dipertangungjawabkan” menjadi catatan tersendiri bagi jenjang pendidikan menengah atas atau sederajat. Dari berbagai keterangan yang muncul ada pernyataan bahwa jabatan kepala sekolah di jenjang pendidikan menengah atas lebih diminati dibanding dengan kepala sekolah jenjang pendidikan dasar sudah cukup memberikan kesan bahwa sumber dana yang bergulir di sekolah menengah atas lebih banyak sehingga peluang penyimpangan juga besar. Di jenjang pendidikan menengah atas dan sederajat juga ditemukan bahwa peran komite/ dewan sekolah juga sangat besar dalam melakukan upaya pengumpulan dana pendidikan.

Menilik kondisi faktual dimasyarakat tentang pemenuhan hak dasar rakyat dalam hal pendidikan, dimana biaya pendidikan di Indonesia di tingkat pendidijan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan atas masih memberatkan rakyat, maka Kami, Jaringan Masyarakat AntiKorupsi Yogyakarta menyatakan sikap :

1.      Kami, Jaringan Masyarakat AntiKorupsi Yogyakarta menyerukan bahwa Wajib Belajar (WAJAR) 12 tahun haruslah menjadi agenda riil pemerintahan saat ini,

2.      Kami, Jaringan Masyarakat AntiKorupsi Yogyakarta mengamanatkatkan, bahwa sesuai mandat UUD 45 dalam hal dana pendidikan (selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan), minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus digunakan dengan sebaik-baik yang dapat diusahakan dalam tata kelola penggunaan anggaran, sehingga hak dasar warga negara dalam hal pendidikan dapat dipenuhi tanpa kecuali,

3.      Kami, Jaringan Masyarakat AntiKorupsi Yogyakarta meminta, kepada pemerintah dan aparat-aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan, memberantasan dan penegakan hukum harus dilakukan dalam hal kasus-kasus korupsi dan pungli di dunia pendidikan di Indonesia

4.      Kami, Jaringan Masyarakat AntiKorupsi Yogyakarta meminta pemerintah untuk menghentikan praktek-praktek pungutan dan sumbangan pendidikan yang memberatkan rakyat,

5.      Kami, Jaringan Masyarakat AntiKorupsi Yogyakarta menilai, harus ada  regulasi terkait dengan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP), Permen, maupun Perda yang pada prinsipnya menegaskan bahwa pungutan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar SD/ SDLB Negeri, SMP/ SMPLB/ SD-SMP SATAP/ SMPT Negeri dan SMA/SMK SUDAH TIDAK BOLEH LAGI, sebagai konsekuensi dari dijalankannya WAJAR 12 Tahun di Indonesia,

6.      Kami, Jaringan Masyarakat AntiKorupsi Yogyakarta, menolak dengan tegas adanya pungutan yang dilegalkan dengan peraturan Permendikbud. Dasar kami jelas, (1) UU No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Pasal 34 ayat 2, yang berbunyi : “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”. (2) PP Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pasal 9 ayat 1. (3) PP Nomor 17 Tahun 2010 yang telah diubah dalam PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, di Pasal 58 H ayat 1, yang berbunyi : “Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing – masing menanggung seluruh biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan bagi satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar Pasal 5, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11, Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2); melarang adanya pungutan bagi pendidikan dasar SD/SDLB Negeri dan SMP/ SMPLB/ SD-SMP SATAP/ SMPT Negeri.

7.      Kami, Jaringan Masyarakat AntiKorupsi Yogyakarta meminta pemerintah merevisi PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (PP Dana Pendidikan), karena Pasal 51 ayat 4 huruf c bahwa dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dapat bersumber dari Pungutan dari Peserta didik atau orang tua/ walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; (Pasal 51 ayat 4 huruf c bertentangan dengan UU No 20 Tahun 2003).

 8.      Kami, Jaringan Masyarakat AntiKorupsi Yogyakarta menilai, dari regulasi terkait dengan biaya pendidikan pada prinsipnya yang telah menegaskan bahwa pungutan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar SD/ SDLB Negeri dan SMP/ SMPLB/ SD-SMP SATAP/ SMPT Negeri TIDAK BOLEH, sehingga harus ada penegakan dan sanksi yang tegas dan jelas terhadap sekolah yang masih melakukan pungutan atau sumbangan yang memaksa. Jikalau kemudian pemerintah mengeluarkan regulasi yang membolehkan pungutan atau sumbangan yang beraroma ‘memaksa’ di institusi pendidikan, menjadi langkah mundur untuk mereformasi tata kelola pendidikan di Indonesia.

 

Berbagi di situs jejaring sosial
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Webnews
  • Digg
  • del.icio.us
  • Reddit
  • MySpace
  • Technorati
  • TwitThis

kontributor: [Super User]

  • <a href='?lang=&rid=47&id=68'>Asystasia Sabathrin C.</a> Setuju, Pendidikan Kesehatan Reproduksi Di Sekolah

    Peringatan hari AIDS sedunia telah kita lewati bersama, namun jumlah penderita bukan berkurang malah bertambah setiap jam bahkan menit. Hal ini mendorong kita semua untuk bersama memerangi penyebaran HIV&AIDS, termasuk juga remaja sebagai generasi penerus bangsa. Berikut wawancara Dwi Prasetyo dari Swara Nusa Biro Kalimantan Tengah dengan Asystasia Sabathrin, Ketua Gerakan Anti Narkoba dan AIDS untuk remaja sekolah tentang peran remaja dalam isu HIV&AIDS.

  • <a href='?lang=&rid=47&id=68'>Asystasia Sabathrin C.</a> Orang yang terinfeksi HIV&AIDS harus mendapat perhatian lebih
    Peringatan hari AIDS sedunia telah kita lewati bersama, namun jumlah penderita bukan berkurang malah bertambah setiap jam bahkan menit. Hal ini mendorong kita semua untuk bersama memerangi penyebaran HIV&AIDS, termasuk juga remaja sebagai generasi penerus bangsa. Berikut wawancara Dwi Prasetyo dari Swara Nusa Biro Kalimantan Tengah dengan Asystasia Sabathrin, Ketua Gerakan Anti Narkoba dan AIDS untuk remaja sekolah tentang peran remaja dalam isu HIV&AIDS.

    Apa itu GANAS?
    GANAS yaitu Gerakan Anti Narkoba dan HIV&AIDS yang terbentuk dilingkungan sekolah menengah di tingkat propinsi Kalimantan Tengah pada semester kedua tahun 2010. GANAS ini merupakan sebuah organisasi yang beranggotakan remaja SMA, dan masing-masing sekolah ditunjuk 10 orang remaja perempuan dan 10 orang remaja laki-laki. Remaja yang telah ditunjuk ini nantinya diharapkan bisa memberikan informasi dan edukasi tentang bahaya Napza dan HIV&AIDS kepada sebayanya.

    Tujuan utama GANAS itu sendiri?
    Tujuan kami yaitu meningkatkan kualitas remaja khususnya dan masyarakat pada umumnya agar mereka tahu apa bahaya dari HIV&AIDS, Napza, dan seks bebas. Selain itu juga kami mengajak teman-teman remaja untuk bersama-sama menghindar dari pergaulan tidak sehat, ya minimal untuk tidak ke arah itu.

    Apa saja kegiatan GANAS selama ini?
    Karena baru terbentuk, jadi kami masih belum banyak kegiatan. Anggota GANAS sebelum terbentuk sudah mendapat pendidikan kesehatan reproduksi oleh PKBI, KPAD dan BKKBN, jadi tinggal menyalurkan pengetahuannya kepada remaja yang belum mendapat informasi, seperti diskusi dengan remaja yang mengikuti setiap cabang ekstrakulikuler di sekolah. Kemudian kami juga aktif mengunjungi panti rehabilitasi narkoba.

    Kenapa remaja perlu ambil bagian dalam isu HIV&AIDS?
    Remaja adalah penerus masa depan bangsa, apalagi usia remaja merupakan usia yang rentan coba-coba, dan diharapkan penerus bangsa ini jangan sampai ada yang terinfeksi HIV&AIDS. Menurut saya kalau kami sebagai remaja tahu tentang Isu HIV&AIDS dan bahayanya, pastinya generasi bangsa ini kedepannya akan lebih baik.

    Strategi apa yang diambil agar penularan HIV&AIDS tidak masuk ke sekolah?
    Strategi yang utama adalah melakukan pendekatan dengan remaja-remaja yang mempunyai perilaku menyimpang dan seksual aktif, dan data-data remaja tersebut bisa kami peroleh dari PIK-Remaja atau Guru Bimbingan Konseling. Karena menurut data yang kami peroleh di Palangka Raya sendiri ada 30% remaja yang mengaku pernah berhubungan seks diluar nikah dengan pasangannya. Pendekatan tersebut yaitu dengan mengenalnya lebih dulu dan menjadi teman yang baik, agar informasi yang kami berikan dapat diterima dengan baik oleh mereka. Selanjutnya kami juga memberikan informasi tentang darimana dan bagaimana virus HIV bisa menular, karena virus HIV ini tidak kenal pandang, jadi siapapun bisa kena.

    Pandangan anda sendiri terhadap orang yang terinfeksi HIV&AIDS?
    HIV&AIDS ini penularannya bisa dikatakan secara sembunyi-sembunyi, bisa saja mereka yang punya perilaku sehat secara tidak sengaja terinfeksi karena potong kuku atau bercukur dari alat yang terdapat virus HIV-nya, inilah yang saya takutkan. Maka dari itu menurut saya, para orang yang terinfeksi HIV&AIDS harus mendapat perhatian lebih dan bukannya dijauhi atau dikucilkan dari masyarakat, selain membantu memelihara fisik mereka, kita juga harus memelihara rohani dan mental mereka agar memiliki semangat hidup.

    Bagaimana harapan anda kedepan?
    Harapan saya pribadi yaitu semua remaja dapat ikut aktif dalam memerangi penularan HIV&AIDS, menjauhi seks bebas dan Napza. Harapan kami sebagai GANAS yaitu remaja mendapat informasi yang benar tentang HIV&AIDS, kespro dan Napza sehingga terhindar dari isu-isu tersebut.

    Apa saran anda untuk pemerintah dan pihak terkait?
    Pemerintah harus terus memberikan pendidikan mental dan rohani kepada remaja agar dapat mengubah perilaku yang tidak baik. Jangan hanya membebani remaja dengan pelajaran-pelajaran di sekolah yang terlalu banyak, itu justru akan membebani mental kami sehingga banyak dari kami yang melakukan pelarian ke arah negatif karena pelajaran yang berat. Saya setuju apabila pemerintah menambahkan kurikulum kesehatan reproduksi dalam mata pelajaran sekolah, apalagi pendidikan kespro sendiri dianggap masih tabu. Agar remaja mendapatkan informasi yang benar dari sumber yang bertanggung jawab.
  • <a href='?lang=&rid=47&id=69'>dr. J. Nugrahaningtyas WU, M.Kes</a> MEROKOK DAN RESIKO KESEHATAN REPRODUKSI PADA REMAJA

    Pada awal 2011 Swara Nusa melakukan survei perilaku kesehatan remaja tentang merokok yang dilakukan terhadap 390 remaja SMP di Yogyakarta, Sleman, dan Bantul. Hasil survei menunjukkan bahwa sekitar 37% remaja pernah mencoba rokok dengan rerata pertama kali mencoba adalah pada usia 10.8 tahun. Sebanyak 10% remaja yang pernah mencoba rokok kini telah menjadi perokok tetap dengan rerata konsumsi sebanyak 8 batang rokok per minggu. Kondisi ini selaras dengan berbagai hasil temuan yang menyatakan bahwa terjadinya penurunan usia anak dan remaja yang mencoba rokok.

Halaman Anggota
Username
Password
Lupa Password
Mendaftar
Langganan via Email

Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/swaranus/public_html/index.php on line 553
Jajak Pendapat
Apa pendapat Anda terhadap peningkatan anak-anak yang terinfeksi HIV?
Kegagalan program PMTCT
KPAN tidak memiliki strategi
Tidak adanya informasi
Editorial
Remaja Hamil itu Korban

Remaja yang hamil seringkali dipojokkan. Jangankan dianggap sebagai korban, stigma justru semakin kuat manakala yang muncul dalam benak adalah remaja yang hamil di luar nikah, masih sekolah pula. Seolah melupakan berapa banyak remaja yang tidak beruntung mengenyam bangku sekolah. Seakan tak sadar berapa banyak perempuan yang menikah saat mereka berusia sangat muda. Faktanya, Riset Kesehatan Dasar 2010 menunjukkan 46% perempuan menikah pada usia sebelum 20 tahun.

Pesan Singkat
  • 01 03 13 - I'm Anonymous:
    kangen nulis disini deh :(
  • 01 03 13 - I\'m Anonymous:
    kangen nulis disini deh :(
  • 18 10 11 - Andrian:
    Mas Hadiq alamat emailnya apa?
  • 14 10 11 - hadiq:
    To redaksi: Tolong user ID saya di-reset ulang, karena lupa username+password sy dulu. Dikirim ke email sy ya,username+password hasil reset-annya. Mau mncoba aktif lg nih..
  • 30 06 11 - rika:
    http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13908662 bisa buat bahan diskusi ;)
  • 23 06 11 - Liston:
    lagi on fire nih redaksi
  • 23 06 11 - ilahtea:
    SwaraNusa Go public: sudah adakah wacana agar swaranusa go public?
  • 23 06 11 - Liston:
    lagi on fire nih redaksi
  • 01 06 11 - galink:
    wah.. swaranusa sedang semangat (lagi) nih! =) sukses!
  • 12 05 11 - Andrian:
    @salahsatuwartawan: mohon maaf untuk kesepiannya. Masih dalam masa transisi. Mohon bantuan dan dukungannya untuk kemajuan Swara Nusa. Terima kasih atas pengertiannya. Salam
  • 05 05 11 - salahsatuwartawan:
    sepiiii..gmn nih redaksi swaranusa?gk becus nih ngurusin web ini..
  • 18 01 11 - deni:
    Setuju dengan imraatus salihah. Kepada pendukung LGBT aku ucapkan, "Takutlah pada Allah. Cukuplah kebinasaan kaum Nabi Luth jadi pelajaran buat kalian."
  • 18 01 11 - deni:
    Setuju dengan imraatus salihah. Kepada pendukung LGBT aku ucapkan, \"Takutlah pada Allah. Cukuplah kebinasaan kaum Nabi Luth jadi pelajaran buat kalian.\"
  • 09 01 11 - botaq:
    kirim data base kamisekarang
  • 02 08 10 - Imroatus Sholihah:
    Masalah penyimpangan perilaku seks di kalangan remaja BUKAN karena kurang pendidikan seks, TAPI KARENA remaja tidak paham aturan agama, mana yang halal, mana yg haram. Bgaimana dia punya pedoman dalam bergaul. Masalah remaja timbul karena sistem liberal dan karut marut di negara ini.
  • 02 08 10 - Imroatus Sholihah:
    Masalah penyimpangan perilaku seks di kalangan remaja BUKAN karena kurang pendidikan seks, TAPI KARENA remaja tidak paham aturan agama, mana yang halal, mana yg haram. Bgaimana dia punya pedoman dalam bergaul. Masalah remaja timbul karena sistem liberal dan karut marut di negara ini.
  • 12 06 10 - ilahtea:
    kawan2 swaranusa, kita jadikan isu ini menjadi isu nasional yuk. kumpulkan artikel dan data2 dari berbagai daerah tetang pentingnya pendidikan seks.
  • 11 06 10 - ridho:
    justru karena pemerintah tidak memberikan informasi yg memadai untuk remaja, jadinya remaja mencari informasi yang salah tentang kesehatan reproduksi
  • 11 06 10 - galink:
    pendidikan seks kan bukan pendidikan buat ngajarin seks? gimana tho??
  • 10 06 10 - ilahtea:
    kawan, perlukah pendidikan seks di sekolah?? kayanya setuju sama mentri pendidikan., anak2 dah lebih jago ngeseks dari film bokep dibanding harus diajarin di sekolah ^_^
  • 06 06 10 - galink:
    benar, negara belum memberikan kontribusi, malah terus melakukan diskriminasi pada LGBT
  • 05 06 10 - ilahtea:
    hanya ada 1 harapan yang tersisa di negri ini.... cinta!!!
  • 01 06 10 - cornel:
    negara kita blm bsa kasih konstribusi buat LGBT, bagaimana tanggapan kalian?
  • 19 05 10 - wete:
    ada problem multikulktural di tengah masyarakat indonesia, meskipun ada pendidikan karakter sifatnya masih lip service...
  • 08 05 10 - polo:
    terus berjuang
  • 07 02 10 - heni:
    toleransi itu penting!!!!
  • 28 12 09 - Hadziq:
    Indahnya dunia kalau kita saling toleransi. Indahnya hidup kalau kita saling menghargai.
BannerAds
Safe Sex50thn PKBIstatistik kasus HIV & AIDS September 2010
Kontak ke SwaraNusa
Pencarian