Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/swaranus/public_html/common/dbconn.php on line 12
Berita Panjang : Kantor Berita Swaranusa

Pekerja Jalanan Ingin Jalanan Aman Bagi Semua : “Di persimpangan langkahku terhenti Ramai kaki lima Menjajakan sajian khas berselera Orang duduk bersila Musisi jalanan mulai beraksi Seiring laraku kehilanganmu Merintih sendiri Ditelan deru kotamu” Lagu Yogyakarta yang dipopulerkan oleh Kla Project ini menggema di Gedung DPRD Provinsi DIY pada kegiatan Temu Budaya Jalanan, sebuah pertunjukkan seni yang digelar oleh Kaukus Pekerja Jalanan (KPJ) di Gedung DPRD Provinsi DIY, Minggu (24/02/2013). Budaya Yogyakarta yang istimewa memang cukup tergambarkan dari lagu tersebut, termasuk kehidupan jalanan yang menjadi bagian dari budaya kota ini. “Jalanan adalah tempat untuk hidup dan menjalankan kehidupan. Jalanan adalah ruang bagi mereka untuk mendapatkan hidup, dan dimana mereka dapat menghidupi jalanan. Kreativitas dan potensi komunitas jalanan begitu besar, jika difasilitasi akan menjadi budaya yang unik”, kata Amer, Koordinator Temu Budaya Jalanan. Keunikan ini tampak dari 4 komunitas pengamen jalanan yang ada di Alun-alun Kidul (Komunitas Alkid), Galeria, Jombor dan Tukangan yang menampilkan musik dengan ciri komunitasnya masing-masing. Meskipun sempat diwarnai hujan deras, mereka tetap bersemangat menyuarakan harapan mereka terhadap pemerintah. Harapan anggota KPJ tersebut muncul karena selama ini pemerintah hanya melakukan razia terhadap pekerja jalanan tanpa adanya tindak lanjut yang jelas. Seperti yang dikatakan Rere, anggota komunitas Galeria, “Semoga saja pemerintah memberi pelatihan musik pada kami, gak cuman digaruki (dirazia, red) terus.” Rere sendiri sudah menyukai musik sejak kecil dan menganggap jalanan adalah satu-satunya tempat bagi dia berkreasi dan menunjukkan bakatnya dalam bermusik. Acara Temu Budaya Jalanan ini juga diisi dengan pembacaan orasi oleh seluruh anggota KPJ yang isinya antara lain agar dihentikannya segala bentuk tindakan represif oleh pemerintah terhadap komunitas jalanan, menolak kriminalisasi oleh pemerintah terhadap komunitas jalanan, dipenuhinya hak-hak komunitas jalanan sebagai warga negara, dan tersedianya ruang untuk mencari penghidupan dan mengembangkan potensi. KPJ juga menuntut tersedianya akses layanan publik yang bebas dari stigma dan diskriminasi serta mendukung Yogyakarta yang beragam dan toleran yang menjunjung tinggi asas-asas kemanusiaan. Selain diharapkan mampu mengajak komunitas jalanan lainnya untuk bergabung dalam menyuarakan kepentingan mereka, kegiatan ini juga dapat menjadi menjadi wadah kreativitas pekerja jalanan, serta menjadi media kampanye untuk mereduksi stigma dan diskriminasi oleh pemerintah dan masyarakat. Agus, anggota komunitas Tukangan, menyatakan dengan tegas bahwa KPJ menolak tindakan represif aparat terhadap pekerja jalanan. ”Kami bukan sampah masyarakat yang harus dibasmi dengan kekerasan. Kami ingin jalanan aman bagi semua dan terpenuhinya hak-hak kami,” kata Agus. OBR Jogja : Untuk melawan tindak kekerasan terhadap perempuan, saat ini ratusan orang akan menari bersama para pejalan kaki di Malioboro Jogjakarta. Terbentuk : JIMI (Jaringan Methadone Indonesia) telah terbentuk sebagai wadah informasi, sosialisasi dan advokasi bagi pengguna methadone. Evaluasi : Peraturan Daerah Penanggulangan HIV dan AIDS Provinsi DIY dinilai hanya mengurusi virus, belum menyentuh hak warga negara. Release : Perkumpulan Aksara meluncurkan buku dan film tentang gender dan bencana. Jogja Update : Hari ini, PKBI DIY mengadakan kegiatan Jogja Update untuk mengaji situasi aktual kesehatan dan sosial. Gerakan : Komisi Nasional (Komnas) Perempuan menggalang gerakan berikan hak pendidikan bagi anak perempuan korban kekerasan seksual dan bentuk kekerasan yang lain.

10 Jul 2013 21:10 WIB

Kehamilan Remaja, Kegagalan Pemerintah Melindungi Warganya

Remaja yang mengalami kehamilan di luar nikah adalah korban akibat kurangnya informasi yang benar mengenai kesehatan reproduksi dan seksual. Hal tersebut dikemukakan Lutviah, Youth Advisory Panel UNFPA Indonesia, pada Media Workshop tentang Kehamilan Remaja yang diadakan oleh BKKBN, PKBI dan UNFPA di Benteng Vrederburg, Yogyakarta, Rabu (10/7). Sebagai corong suara remaja, Lutviah menganggap banyak pihak yang berkontribusi atas kasus-kasus kehamilan pada remaja dan persoalan remaja ini silang sengkarut dengan persoalan sosial lainnya.

01 Feb 2013 11:26 WIB

Dispora DIY Dukung Pendidikan Kespro Masuk Mulok SMP

Sejalan dengan perjuangan agar pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual masuk muatan lokal sekolah menengah di Yogyakarta, PKBI DIY bekerja sama dengan Rutgers WPF menyelenggarakan “Pelatihan Modul Kesehatan Reproduksi dan Seksual” bagi guru-Pguru SMP. Pelatihan yang dilaksanakan selama 6 hari (28/01-02/02) di Hotel Cailendra Extention tersebut, dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Drs. Kadarmanta Baskara Aji. Pada kesempatan itu, Kadarmanata menyatakan persetujuannya akan pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual masuk dalam materi pembelajaran di sekolah, khususnya bagi peserta didik SMP.

“Penyusunan materi dan pelatihan ini tentu membawa manfaat untuk sekolah dan siswa karena pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual yang ada di sekolah itu harus dimulai sejak SMP. Malah saya berpikir harusnya sejak SD. Saran saya, ini bisa menjadi ekstrakurikuler wajib, mulok pilihan atau terintregrasi dengan pelajaran bimbingan konseling,” lanjut Kadarmanta.

11 Oct 2012 10:13 WIB

Beban Berat yang Menanti

Pergantian kepemimpinan organisasi merupakan momentum penting untuk melakukan pembaruan-pembaruan kebijakan dan strategi untuk mengantarkan organisasi dalam mencapai visi dan misinya. Terpilihnya Inang Winarso, sebagai Direktur Eksekutif PKBI Pusat diharapkan bisa membawa angin segar untuk menghadirkan pembaruan ini.

Berbagai kemampuan disyaratkan untuk bisa benar-benar membawa kelahiran baru Perkumpulan yang dinamis. Kemampuan ini menjadi penting, karena selama ini Perkumpulan nyaris tak mampu berbuat banyak dalam menyikapi berbagai isu strategis. “Kemampuan yang dibutuhkan Direktur baru, bagaimana bisa eksis di media untuk kampanye program dan ideologi PKBI,” kata Suharsih, S.Ip, Koordinator Pusat Studi Seksualitas PKBI DIY.

12 May 2012 23:33 WIB

Tidak Ada Isu Lesbianisme dan Penistaan Agama dalam Diskusi Bersama Irshad Manji: Pernyataan Sikap CRCS UGM

Direktur Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) atau Program Studi Agama dan Lintas Budaya UGM memberikan pernyataan tertulis melalui laman web CRCS terkait pembatalan Bincang Pagi Bersama Irshad Manji bertema: Agama, Kebebasan, dan Keberanian Moral (9/5). Zainal Abidin Bagir memberi judul pernyataannya ”Atmosfer Akademik dan Polusi Ancaman” yang kemudian ditempel di beberapa papan informasi CRCS sekitar pukul 09.15 dimana seharusnya diskusi mulai pada pukul 08.30. Sementara di dalam kantor CRCS terlihat para staff dan pimpinan CRCS sedang berdialog dengan orang-orang yang meminta diskusi dibatalkan.

Dalam pernyataan tertulisnya, Zainal menegaskan bahwa bincang pagi bersama Irshad akan digunakan untuk membedah buku terbarunya berjudul “Allah, Liberty, and Love” dan tidak memiliki agenda membahas homoseksualitas atau lesbianisme secara khusus. Terkait dengan itu, ketika memberikan pernyataan secara lisan, Zainal juga mengatakan bahwa isu penistaan agama dalam diskusi tidak akan terjadi. Berikut ini pernyataan tertulis Zainal Abidin Bagir:

Gagalnya Irshad Manji menginjakkan kakinya untuk kedua kalinya di tanah UGM seharusnya membuat kita, khususnya civitas akademi UGM, berpikir ulang. Tidak perlu disembunyikan bahwa pembatalan acara itu adalah karena ancaman dari sekian ormas, yang tak semuanya selalu jelas nama dan keberadaannya.

Tidakkah ini membuat kita berpikir, bagaimana masa depan atmosfer akademik UGM? Bagaimana kalau suatu ketika ada keberatan semacam itu lagi dari dua, atau tiga, atau tiga puluh ormas untuk isu-isu lain yang mungkin memunculkan pandangan yang tidak disetujui sebagian orang? Misalnya, tentang pembicaraan kemungkinan penyelesaian konflik-konflik di Papua? Atau, suatu seminar kebencanaan mengenai penyebab bencana lumpur Lapindo di Sidoarjo? Pemberantasan korupsi dan peran KPK? Atau isu-isu lain.

“O, itu lain…. Irshad Manji adalah lesbian, yang mau merusak moralitas masyarakat kita.” Mungkin demikian tanggapan sebagian orang. Ada banyak problem dengan jawaban semacam ini.

Pertama, tema-tema itu tak kalah sensitif, bahkan dalam beberapa hal mungkin lebih sensitif. Beberapa waktu lalu, seminar tentang Papua di Sekolah Pascasarjana UGM, yang dihadiri tokoh-tokoh penting, sudah pernah terjadi dan dihentikan sekelompok orang ketika Direktur SPs baru menyampaikan ucapan pembukanya. Suatu kelompok bisnis yang berkepentingan dengan isu ilmiah mengenai apakah bencana di Sidoarjo yang bermula pada Mei 2006 itu adalah bencana alam atau akibat kelalaian manusia, mungkin saja menyewa sekelompok orang yang berani mengancam atau melakukan kekerasan untuk membela kepentingannya, dan menggagalkan diskusi yang hasilnya mungkin merugikannya. Demikian pula dengan yang lain-lain.

Isunya sama: kemungkinan pertukaran pendapat ditutup sebelum dilakukan. Apakah lalu lembaga akademik sekelas UGM dari waktu ke waktu harus meminta izin (atau dalam bahasa kepolisian,”berkoordinasi”) dengan ormas, preman, dan sebagainya?

Agak menyedihkan, memang, kesan itulah yang muncul: kewibawaan lembaga akademik dikalahkan oleh ancaman. Tentu ada alasan mulia yang bisa diajukan: demi ketertiban (Dan lalu kita akan dipaksa memikirkan ulang makna “ketertiban”, ketika “tertib” berarti menghindari resiko perbedaan pandangan).

Tapi, tidak semua kesalahan bisa ditimbulkan kepada kelompok yang mengancam. Sebagian orang akan menyalahkan UGM—tapi UGM juga tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Yang membuat ancaman-ancaman itu menjadi efektif, dan yang membuat UGM harus mengorbankan otoritas akademiknya demi ketertiban adalah atmosfer kekerasan yang makin menguat. Yaitu, kekerasan yang dibiarkan.

Secara bertahap, kita belajar bahwa ancaman dan kekerasan adalah alat efektif untuk memecahkan masalah. Ketika korban kekerasan justru menjadi terdakwa dan dihukum; ketika media secara rutin menyajikan potret kekerasan yang dibiarkan dan tak ditindak; ketika ancaman sudah cukup untuk membuat penegak hukum bertindak—tidak dengan menindak si pengancam tapi justru target yang diancam—maka tak mengherankan jika ancaman kekerasan menjadi pilihan yang makin populer.

Sekadar sebagai contoh yang sangat dekat dengan kami: Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia yang kami terbitkan sejak 2009 tak kurang berisi contoh-contoh itu dan, dalam dua Laporan terakhir, kami menegaskan kenyataan ini karena meningkatnya kecenderungan itu. Bahwa jika hal-hal seperti ini dibiarkan terus, kita akan sampai pada satu titik ketika kekerasan dan ancaman menjadi hal biasa dan kita dipaksa mentolerirnya.

“Tapi bagaimana dengan lesbianisme?” Dalam kasus diskusi dengan Irshad Manji, sesungguhnya ini tidak masuk agenda sama sekali. Tapi orang-orang cerdas sekalipun dapat termakan oleh teknologi baru yang ampuh dan massif: SMS. Teknologi ini bisa menyebar ketakutan dan mengubah tema seperti “ijtihad” menjadi “pelegalan dan propaganda lesbianisme”!

“Tapi, sekali lagi, …. bagaimana dengan lesbianisme?” Apakah akan dibiarkan saja? Bagaimana dengan “kesesatan yang terorganisir”— akan dibiarkan saja? Ada beragam pilihan sebetulnya yang bisa diambil. Sudah jelas orang tidak harus menerima semua pandangan. Tapi pilihan yang tersedia bukan hanya pilihan arogan “either you’re with us or against us”. Ada yang tegas menyatakan homoseksualitas adalah dosa besar; ada yang membelanya dengan argumen yang dipikirkan masak-masak, dengan argumen serius dari kitab suci; ada yang menolak dengan tegas sembari tak kalah tegasnya membela hak orang itu. Dan mungkin ada duabelas variasi pandangan lain.

Apakah kekeliruan (baca: dosa, atau perbedaan pandangan) berarti menghilangkan seluruh hak orang itu dan hak orang-orang lain (dan di sini akan ada banyak variasi lagi ketika bicara hak: hak berbicara dan berekspresi, atau hak mendapat penghidupan yang layak, atau bahkan hak hidup?) Bagaimana mungkin sisik-melik ini bisa dibicarakan demi mendapatkan posisi yang tepat, kalau kemungkinan berbicara saja ditutup?

Pembicaraan ini bisa panjang, dan harus panjang, karena, apa boleh buat, terlanjur ada beragam pandangan. Tapi bukan itu isunya saat ini.

Kekhawatiran kita adalah jika mentalitas preman yang ingin menyelesaikan masalah atau menutup percakapan dengan ancaman atau kekerasan diakomodasi oleh lembaga akademik. Apa jadinya kalau dari waktu ke waktu kita harus terus “berkoordinasi” dengan sumber ancaman atau kekerasan? Apa lagi yang bisa dilakukan jika mentalitas ini masuk ke ruang akademik yang terhormat? Bagaimna dengan cita-cita dan mantra “WCRU” (world class research university)?

Sebuah universitas seperti itu tentu bukanlah universitas yang berkat kerapiannya menyimpan kertas-kertas dokumen bisa lolos akreditasi atau mendapatkan sertifikasi. Tapi lembaga terhormat yang memberikan ruang untuk membangun pengetahuan—dan pengetahuan diciptakan oleh kesediaan mencari, mendengar, melakukan kesalahan, mengoreksi, melalui percakapan-percakapan yang beradab. Atau ia dibunuh sebelum lahir oleh ancaman.

Terlalu cepat tunduk pada ancaman berarti hidup dalam dan menghidupi atmosfer kekerasan itu. Apakah kita (UGM) sudah hidup dan bernafas dari menghirup udara di atmosfer itu?


(http://crcs.ugm.ac.id/article/781/Atmosfer-Akademik-dan-Polusi-Ancaman.html)

edL
10 Mar 2012 00:24 WIB

Hari Perempuan Internasional 2012: Negara (Masih) Gagal Melindungi Perempuan

Negara ini masih gagal melindungi para perempuan. Kegagalan tersebut tercermin dari tingginya angka kematian ibu; meningkatnya kasus HIV dan AIDS pada perempuan; meningkatnya kasus kehamilan yang tidak direncanakan; tingginya angka kekerasan terhadap perempuan; dan juga absennya negara dalam upaya perlindungan bagi perempuan yang memilih identitas gender dan seksual yang berbeda. Oleh karena itu “Negara Gagal Melindungi Perempuan” menjadi tema utama peringatan Hari Perempuan Internasional 2012 ini.

Setiap tanggal 8 Maret di seluruh dunia diperingati sebagai momentum untuk menuntut negara memberikan pemenuhan kepada hak-hak perempuan, yang kemudian dikenal sebagai hari perempuan internasional. Di DI Yogyakarta, massa yang terdiri dari 15 elemen masyarakat bergabung dalam GEPARI (Gerakan Perempuan Indonesia) melakukan AKSI damai – longmarch dari Abu Bakar Ali hingga Gedung Agung di Jalan Malioboro. Para peserta meneriakkan “Perempuan bersatu, lawan patriarki dan kapitalisme”, mengajak seluruh masyarakat yang berada di sepanjang jalan Malioboro  untuk mendukung advokasi pemenuhan hak bagi perempuan. Aksi diakhiri dengan membacakan 11 tuntutan kepada negara untuk bertanggungjawab atas keselamatan dan kesejahteraan perempuan.

Perempuan pekerja seks, tidak pernah terlindungi

Perempuan pekerja seks (PPS), salah satu komunitas yang sering mendapatkan pengabaian dari negara ikut menyuarakan pendapatnya dalam aksi tersebut. Ditemui di sela-sela aksi, Ami (37th) yang saat ini menjadi  Koordinator Perhimpunan Perempuan Pekerja Seks Yogyakarta (P3SY) menyatakan bahwa negara seringkali mengabaikan hak-hak mereka. Bahkan kekerasan kepada PPS seringkali dilakukan oleh aparat negara yang seharusnya memberikan perlindungan pada warganya. “Kekerasan yang dilakukan dari Satpol PP selain garukan juga sikap dan kata-kata kasar”, tegasnya.

Jenis kekerasan yang didapat oleh PPS cukup beragam. Mulai dari kekerasan psikologis, fisik, hingga ekonomi. Kekerasan psikologis didapat dari beberapa kelompok, mulai dari aparat, preman, dan juga klien yang memanfaatkan jasa mereka. Beberapa waktu lalu sekelompok preman yang mabuk memaksa beberapa PPS untuk melayani mereka. Selain mendapatkan cemoohan, caci maki, salah seorang PPS juga mendapatkan kekerasan fisik berupa penganiayaan, dipukul, ditendang, dan diinjak-injak. Meskipun mendapatkan pertolongan dari aparat keamanan yang kebetulan berada di sekitar tempat kejadian, pelaku penganiayaan tidak tertangkap. “Kekerasan fisik sering dilakukan oleh preman-preman yang mabuk. Salah seorang anggota komunitas menjadi korban kekerasan. Sempat ditolong oleh aparat namun pelaku berhasil kabur”, jelasnya.

Ami menjelaskan bahwa selama ini belum ada perlindungan dari negara terhadap PPS sebagai kelompok yang dimarjinalkan. Pada saat bekerja mereka merasa tidak aman dan selalu khawatir mendapatkan kekerasan, termasuk dari aparat negara. Ami berharap agar negara memberikan perlindungan kepada PPS sehingga merasa aman dan nyaman pada saat bekerja. Dengan kondisi tersebut, pekerja seks akan memiliki posisi tawar yang cukup tinggi untuk “memaksa” pelanggan menggunakan kondom sehingga prevalensi HIV dan AIDS bisa ditekan. Sebagai salah satu upaya penanggulangan HIV dan AIDS pada PPS, P3SY memiliki beberapa strategi. Selain membangun kesepakatan dengan seluruh anggota komunitas, P3SY juga membangun Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Melalui program ini diharapkan bisa menaikkan posisi tawar anggota dalam mendorong pelanggan untuk menggunakan kondom sebagai pencegahan HIV dan AIDS. Dengan usaha sampingan, PPS tidak lagi khawatir jika ditinggalkan klien yang menolak menggunakan kondom. “Selain sebagai PS (pekerja seks–red.), mbak-mbak memiliki usaha KUBE. Sehingga mereka memiliki posisi tawar yang tinggi dalam menawarkan kondom bagi tamu”, tegasnya.  

Pada akhir tahun 2011 lalu, P3SY meresmikan Griya Asa Community Cricis Center, pusat penanganan krisis dan kekerasan berbasis komunitas. Griya Asa merupakan satu alternatif solusi bagi komunitas PPS di DIY dalam menghadapi kekerasan. Griya Asa memberikan layanan konseling  dan pendampingan bagi PPS korban kekerasan. Dalam menangani kasus kekerasan, Griya Asa akan bekerja sama dengan PKBI DIY, Rifka Anisa, dan LBH APIK. “Sebagai upaya perlindungan, saat ini Griya Asa baru beberapa kali mendampingi mbak-mbak (PPS-red.) yang mengalami kekerasan”, jelasnya. Ami berharap agar negara memberikan pengakuan dan perlindungan yang sama dengan warga lain, tanpa ada diskriminasi berdasar status pekerjaan. “Saya berharap agar perempuan memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki, negara memberikan perlindunagn kepada semua lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi, menyeluruh”, tegasnya.

Meningkatnya Ibu Rumah Tangga terinfeksi HIV, minimnya upaya perlindungan

Semakin meningkatnya kasus perempuan yang terinfeksi HIV dan AIDS dan juga kekerasan perlu mendapatkan perhatian khusus. Data kumulatif kasus HIV dan AIDS di DIY mulai 1993 hingga Desember 2011 menurut Dinas Kesehatan Propinsi DIY sebanyak 1.508 kasus. Jumlah perempuan yang terinfeksi sebanyak 475 kasus dan 32% dari kasus tersebut ditemukan pada ibu rumah tangga (IRT). Minimnya transformasi pengetahuan tentang HIV dan AIDS pada masyarakat, khususnya IRT, menyebabkan prevalensinya tidak dapat diantisipasi. Hal tersebut disampaikan oleh Nurhayati, koordinator  propinsi Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI) wilayah DIY. Pemberian informasi kepada masyarakat masih sangat sedikit dan hanya dilakukan pada acara tertentu seperti peringatan hari AIDS sedunia. “Seharusnya penyebaran informasi tentang HIV dan AIDS dilakukan oleh negara secara terus menerus, jangan hanya pada acara tertentu”, jelasnya.

Meningkatnya jumlah kasus pada IRT tidak lepas dari lambatnya respon negara. IRT mengetahui dirinya terinfeksi ketika sudah sangat terlambat. Mereka baru tersadar untuk melakukan pemeriksaan saat mendapatkan salah satu keluarga (pasangan atau anak) jatuh sakit atau meninggal. Kondisi ini yang menyebabkan penularan-dari-ibu-kepada-anak juga terlambat untuk ditangani. Meskipun sudah ada program PMTCT (prevention-from mother-to child transmission) atau pencegahan penularan HIV-dari-ibu-ke-anak, jumlah anak yang terinfeksi HIV karena tertular dari ibunya cukup tinggi. Di propinsi DIY, saat ini ada 57 kasus HIV dan AIDS pada anak balita. “Mereka seringkali mengetahui dirinya terinfeksi (HIV–red.) setelah mendapati anak atau pasangannya dirawat atau meninggal karena AIDS”, tegasnya.

Beban perempuan yang terinfeksi HIV dan AIDS cukup berat. Selain stigma dan diskriminasi yang masih cukup tinggi, jaminan layanan kesehatan yang ramah masih menjadi kendala utama. Meskipun sudah sering dilakukan pelatihan PMTCT bagi petugas medis namun banyak yang tidak begitu paham untuk menangani klien. Bahkan kerap kali terjadi pemaksaan pada perempuan yang terinfeksi HIV dan AIDS untuk sterilisasi. Dalam kondisi yang tidak memiliki banyak pilihan, sering kali mereka menyetujui tindakan tersebut. “Beberapa teman-teman mendapatkan perlakuan yang tidak ramah dari petugas medis. Bahkan, ada beberapa teman yang dimintai tandatangan inform consent (lembar persetujuan–red.) untuk sterilisasi menjelang operasi caesar dalam program PMTCT”, tegasnya.

Mengambil momentum Hari Perempuan Internasional ini, banyak harapan ditujukan kepada negara agar lebih serius dalam memberikan perlindungan bagi perempuan yang terinfeksi HIV dan AIDS. Dari 34 anggota IPPI DIY, 30 orang adalah ibu rumah tangga dan 80% di antara mereka terinfeksi dari pasangannya dan baru mengetahui setelah anak atau pasangannya dirawat di rumah sakit atau meninggal karena AIDS. Nurhayati berharap agar PMTCT tidak hanya menyasar pasangan yang sudah mengetahui status HIV mereka. Lewat deteksi lebih dini maka penanganan akan lebih baik dan memberikan hasil yang lebih besar. “Seharusnya sosialisasi PMTCT dilakukan secara intens, dorongan untuk periksa HIV dilakukan terus menerus, dan layanan pemeriksaan HIV dan AIDS lebih dimaksimalkan”, lanjutnya. Satu beban lain yang dihadapi oleh perempuan yang terinfeksi adalah belum adanya obat Anti Retro Viral (ARV) khusus untuk anak. Saat ini kebutuhan ARV untuk anak dicukupi dengan ARV tablet yang dipotong dan digerus sendiri. Terkadang dosisnya tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga sangat riskan bagi kesehatan anak. Nurhayati berhadap pada tahun 2012 ini di DIY ada ARV untuk anak-anak yang mudah diakses.

[Keterangan Foto: "Peserta yang tergabung dalam Gepari (Gerakan Perempuan Indonesia) menuntut negara memberikan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan"]

21 Nov 2011 17:03 WIB

UU Perlindungan Anak Lemah: Anak Masih Menjadi Korban

Vonis bebas kepada YS (47), terdakwa kasus pelecehan seksual anak, merupakan salah satu bukti lemahnya penegakan UU Perlindungan Anak di Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Venusia Ika Puspitasari, salah satu pendamping korban. “Ini merupakan tamparan bagi penegakan hukum perlindungan anak di Indonesia, UU ini malah terlihat mandul ketika dalam pengadilan,” jelas perempuan yang akrab disapa Vena. Vena menambahkan bahwa seharusnya UU Perlindungan Anak digunakan untuk melindungi anak dari kekerasan, namun nyatanya dalam kasus ini UU tersebut tidak berdaya dalam menjerat pelaku dan melindungi korban.

“Bahkan sebelumnya, saat kasus ini dibawa ke Polres Bantul, pihak kepolisian yang diwakili oleh Kanit Reskrim tidak mau menggunakan UU Perlindungan Anak dan hanya menggunakan KUHP saja. Tetapi keputusan tersebut dianulir oleh Kapolres yang meminta penggunaan UU Perlindungan Anak,” terang Vena yang juga Kepala Divisi Konseling PKBI DIY.

Ditinjau dari prosesnya, persidangan yang telah dilakukan tidak berperspektif anak seperti misalnya korban yang masuk dalam persidangan tidak pernah didampingi oleh konselor maupun kuasa hukumnya. Padahal pendampingan korban oleh konselor dan kuasa hukum adalah sebuah keharusan bagi anak yang terlibat dalam persidangan. “Hal ini merupakan penyelewengan dan bisa kita laporkan ke Komisi Yudisial,” kata Vena. Selain itu, perangkat persidangan seperti majelis hakim, panitera, penasehat hukum, dan lainnya masih menggunakan toga dalam proses sidang. “Seharusnya ini tidak boleh dalam persidangan yang melibatkan anak,” ujar Vena.

Vena dan perwakilan dari Mitra Wacana maupun LBH Yogyakarta mengindikasikan adanya penyelewangan selama persidangan yang telah berjalan lebih dari 20 kali. “Saat persidangan menghadirkan korban sebagai saksi, penasehat hukum terdakwa membentak korban saat menanyainya, dan hakim membiarkan saja. Ini kan sudah tidak benar,” terang Vena. Vena menambahkan bahwa hakim Najawi, SH yang juga merupakan Kepala Pengadilan Negeri Bantul, justru menggunakan keterangan saksi yang tidak mengetahui kejadian selama proses sidang kemarin. “Seharusnya kan dasar hukum adalah saksi yang mengetahui kejadian, dalam proses ini malah sebaliknya.”

Bebasnya terdakwa dalam kasus pelecehan seksual ini merupakan contoh buruk dalam penegakan hak-hak anak di Indonesia. “Bisa jadi kan, dengan bebasnya terdakwa dalam kasus ini, kasus pencabulan terhadap anak akan terjadi lagi, serta anak akan bungkam ketika ada pelecehan seksual yang menimpanya karena ketakutan dan hasil yang diharapkan tidak setimpal dengan pelecehan yang sudah menimpanya,” sesal Vena.

Beberapa siswa SMU yang mengikuti proses persidangan sejak awal juga mengaku kesal dengan putusan bebas yang diterima terdakwa. “Kaget Mas pertama kali dengar kasus ini, kok ya tega-teganya,” kata Darsih yang berasal dari SMK 2 Yogyakarta. Rekannya, Zico, juga menyesalkan bahwa kasus ini justru terjadi di sekolah yang berlandaskan agama. “Hukum seakan-akan tidak adil Mas. Hak anak tidak pernah diperhatikan dalam persidangan,” kata Zico yang juga anggota Youth Forum DIY.

Youth Forum sebagai komunitas yang beranggotakan siswa-siswi SMU di DIY telah mengawal kasus pelecehan seksual ini sejak awal. Youth Forum menyatakan keprihatinannya dan tidak terima dengan hasil putusan yang diberikan hakim. “Kami mendukung penuh langkah yang diambil LBH Yogyakarta, PKBI DIY, dan Mitra Wacana yang akan menempuh langkah kasasi dan melaporkan hakim ke Komisi Yudisial,” terang Darsih dan Zico sebagai perwakilan Youth Forum DIY.
 
edL
21 Nov 2011 17:02 WIB

Terdakwa Kasus Pencabulan Anak Divonis Bebas

Terdakwa kasus pencabulan, YS (47) yang seorang guru olahraga di sebuah MAN, terhadap NW (17) divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Bantul (7/11). Sidang pembacaan putusan hakim terbuka untuk umum dan berlangsung selama lebih dari empat jam. Sidang dipimpin oleh Nawiji, SH dengan hakim anggota Ni Wayan Wirawati, SH dan Golom Silitongan, SH. Pada sidang-sidang sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, Arsi dan Rini menuntut terdakwa dengan hukuman lima tahun penjara dan denda sebesar 60 juta rupiah. Terdakwa dinyatakan telah melanggar pasal 281 KUHP tentang pencabulan dan/atau pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sidang dimulai sekitar pukul 14.00 dan dihadiri oleh kurang-lebih 50 orang, yaitu pihak keluarga dan pendukung terdakwa, perwakilan dari LBH Yogyakarta, PKBI DIY, dan Mitra Wacana. Sidang berlangsung lama karena hakim harus membacakan berkas kronologis peristiwa yang terlihat tebal. Hal ini membuat beberapa pengunjung sidang terlihat kelelahan selama mengikuti proses persidangan.

Terdakwa hadir ditemani oleh tiga orang penasehat hukumnya. Setelah pembacaan putusan oleh hakim, terdengar ucapan syukur dari terdakwa maupun para pendukungnya. Majelis hakim memutuskan terdakwa tidak terbukti bersalah. “Selain itu, terdakwa juga akan dipulihkan haknya dan memutuskan segera membebaskan terdakwa dari segala tuntutan,” kata Nawiji, SH dalam putusannya.
 
Salah satu penasehat hukum terdakwa, Karmidi, mengatakan semua pihak harus bisa menerima putusan hakim. “Ini sudah merupakan putusan yang adil dan ini adalah faktanya,” katanya. Sedangkan Hamzal Wahyudin dan Jauhar Ismail dari LBH Yogyakarta menyatakan tidak puas dengan putusan hakim. “Kami akan menempuh kasasi dalam kasus ini,” kata Hamzal Wahyudin. “Selain itu, kami juga akan melaporkan majelis hakim ke Komisi Yudisial karena ada indikasi dissenting opinion hakim terhadap hakim anggota satu,” ujar Hamzal Wahyudin setelah selesai persidangan.
 
Kasus pencabulan yang dilakukan oleh YS kepada NW telah dilakukan sejak Oktober 2010 hingga Januari 2011. Sementara proses persidangan telah berjalan lebih dari 20 kali, dimulai dari April 2011. Ironisnya, pencabulan yang dilakukan oleh YS terjadi dalam lingkungan sekolah, seperti misalnya di UKS dan ruang olahraga. Sedangkan bentuk pelecehan seksual yang diterima oleh NW dari YS adalah pemegangan payudara dan paha, serta jari YS yang dimasukkan ke dalam vagina NW.
 
edL
23 Oct 2011 23:51 WIB

It’s My Circle: Perempuan Berhak atas Tubuhnya

Di akhir upacara pembukaan The 6th Asia Pasific Conference on Reproductive and Sexual Health and Rights (APCRSHR) di Grha Sabha Pramana UGM (20/10), tiba-tiba di panggung berkumpul sekelompok orang muda berkaos putih bertuliskan It’s My Circle to Safe Abortion dan di punggung mereka tertera beberapa nomor telepon. Sekelompok orang muda ini terdiri dari para aktivis yang membentuk semacam gerakan tari selama kurang lebih 15 menit. Inilah yang dinamakan flash mob atau sekumpulan orang yang secara diam-diam berkordinasi untuk berkumpul di suatu lokasi kemudian selama beberapa menit menunjukkan aksi agar menarik perhatian massa dan menyebarkan informasi yang mereka miliki.

It’s My Circle merupakan kampanye untuk menyelamatkan perempuan dari aborsi yang tidak aman. “Kami adalah aliansi gerakan untuk mendukung aborsi aman terhadap perempuan,” kata Inna Hudaya, perwakilan dari SAMSARA, dalam konferensi pers. It’s My Circle tidak hanya muncul di Indonesia saja, tetapi juga di beberapa negara lain Asia lainnya seperti Pakistan dan Filipina. “Di sini kami mengajak semua orang untuk berpikir ulang karena isu aborsi ini seperti dibisukan. Padahal sudah banyak (aborsi-red.) terjadi dan itu tidak aman bagi nyawa perempuan,” lanjut Inna. Berdasarkan estimasi global, tercatat bahwa 4 dari 10 kehamilan merupakan kehamilan yang tidak diinginkan. “Kami di sini mengajak kalian semua untuk menempatkan perempuan sebagai subjek, bukan objek dalam permasalahan aborsi,” seru Inna. ”Perempuan juga mempunyai hak untuk memilih aborsi yang aman, baik keputusan aborsi yang dia mau, tempat aborsi yang membuatnya aman, dan langkah aborsi yang diinginkannya,” jelas Inna.

Aborsi di Indonesia masih merupakan perilaku yang ilegal dan hanya diperobolehkan dengan batasan hukum yang sangat ketat namun tidak membela hak perempuan. Maka dari itu gerakan It’s My Circle mengajak masyarakat luas untuk merenungkan kembali stigma terhadap aborsi. “Karena stigma itu pula yang menyebabkan angka kematian perempuan saat melakukan aborsi menjadi tinggi, karena pemerintah menutup mata terhadap hal ini. Belum lagi bila terjadi kekerasan terhadap perempuan saat aborsi yang dilakukan oleh tenaga medis atau bahkan dukun”, tegas Inna. Perwakilan dari SAMSARA tersebut juga mengatakan bahwa dari Mei 2011 hingga September 2011 sudah ada lebih dari 200 telepon yang masuk ke nomor hotline It’s My Circle.

Sedangkan Sucithra Delvie, dari Jaringan Aktifis Global Aborsi Aman mengatakan bahwa fakta menunjukkan banyak perempuan yang sudah menikah juga membutuhkan akses untuk melakukan aborsi, Hal ini,dikarenakan kehamilan tidak diinginkan juga terjadi pada perempuan yang sudah menikah. “Saya percaya, target MDG’s tidak akan terpenuhi bila akses perempuan untuk mendapatkan aborsi yang aman tidak terpenuhi”, jelas perempuan yang berasal dari India ini. Sucithra juga berharap isu aborsi menjadi salah satu hal yang dibahas dalam APCRSHR ke-6. Gerakan It’s My Circle juga mendapatkan dukungan dari Women’s Global Network for Reproductive Rights (WGNRR) yang berpusat di Filipina. Kathy Mulville, perwakilan dari WGNRR, mengatakan bahwa aborsi merupakan isu global yang terjadi di belahan negara manapun. “Tapi anehnya, sepanjang yang saya tahu, angka kematian perempuan akibat aborsi rendah di negara yang melegalkan aborsi, sedangkan di negara yang memutuskan aborsi sebagai hal ilegal malah tinggi,” kata Kathy. Kathy menyadari bahwa setiap negara berbeda dalam menyikapi aborsi ini. Akan tetapi menurutnya perbedaan budaya yang ada seharusnya bisa saling melengkapi satu sama lain. “Setiap tahun pada tanggal 28 September kami mengadakan Global Campaign untuk aborsi aman dan legal di seluruh dunia,” terang Kathy.

Salah satu nomor hotline It’s My Circle di Indonesia adalah 085743554134. Para perempuan dapat menghubungi nomor tersebut bila akan melakukan aborsi yang aman. Pihak It’s My Circle akan mengadakan konseling terlebih dahulu kepada para perempuan yang berencana melakukan aborsi yang aman. Selanjutnya perempuan tersebut diberi tiga pilihan yang bebas diambilnya. “Kami punya tiga opsi pilihan yang diberikan kepada orang yang akan melakukan aborsi, yaitu melanjutkan kehamilan, mengadopsi anaknya, dan aborsi yang aman. Tentu saja kami menjelaskan terlebih dahulu akibat positif dan negatif yang menyertainya,” terang Inna.

edL
03 Oct 2011 00:27 WIB

Youth Camp: Mendorong Remaja Memperjuangkan Hak Mereka

Selama ini hak-hak remaja, khususnya remaja sekolah, masih diabaikan dan dilanggar. Melihat hal itu, PKBI DI Yogyakarta membuktikan komitmennya untuk tetap memperjuangkan hak-hak remaja dengan mengadakan pelatihan untuk remaja sekolah. Pelatihan yang dikemas dalam bentuk Youth Camp tersebut diikuti lebih dari 50 remaja sekolah yang berada di DI Yogyakarta. “Ya, pelatihan ini sebagai wujud tanggung jawab kita terhadap hak-hak remaja sekolah yang selama ini tidak diperhatikan oleh sekolahnya”, jelas Dian Ismarini, Kepala Divisi Pengorganisasian Remaja Sekolah tingkat SMA PKBI DIY. Selama tiga hari penuh para remaja sekolah ini “mengasingkan” diri dari dunia sekolah dan teman-temannya. Mereka berkumpul bersama teman-teman baru di Omah Jawi, Kaliurang pada tanggal 20-22 September 2011.

Dengan mengambil tema “Partisipasi Remaja dalam Pengambilan Kebijakan”, pelatihan bagi remaja sekolah ini bertujuan untuk menguatkan kemampuan dan peran Peer Educator atau Pendidik Sebaya. Pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku remaja, dan kemampuan dalam perjuangan hak-hak remaja. Pendidik Sebaya sendiri adalah perwakilan remaja di tiap-tiap sekolah yang didampingi PKBI DIY. Mereka adalah agen penghubung antara pihak sekolah dengan PKBI DIY.

Pelatihan ini dibuka oleh Awang Trisnamurti, yang mewakili Pengurus Harian Daerah PKBI DIY. Dalam sambutannya, Awang menegaskan pentingnya memperjuangkan hak-hak remaja. “Jadi, yang memperjuangkan hak-hak kalian itu ya diri kalian sendiri, di sini kami hanya mendorong kalian saja”, ungkap Awang. Awang juga mencoba menyemangati peserta pelatihan karena ini merupakan sarana regenerasi Pendidik Sebaya. Mayoritas peserta pelatihan pun merupakan pelajar kelas X, dan mereka baru pertama kali mengikuti pelatihan seperti ini. “Memang ini lebih bersifat sebagai regenerasi Peer Educator, jadi di sini kami lebih menekankan pada pembekalan isu-isu remaja”, jelas Dian. Lanjut Dian, “Mereka kan pelajar kelas X SMA, jadi kami mengajak mereka berdiskusi hingga dapat merumuskan beberapa isu.

Materi pelatihan selama tiga hari ini lebih banyak diisi dengan berdiskusi, mengajak para remaja untuk mengenal lebih mendalam tentang isu-isu yang selama ini luput dari perhatian sekolah. Dengan dibantu oleh enam fasilitator dari PKBI DIY, peserta diajak mengenal materi seperti kesehatan reproduksi, seksualitas, jender, serta HIV dan AIDS. Salah satu sesi utama dari pelatihan ini adalah peserta diberi kesempatan beraudiensi dengan anggota DPRD DIY. Dari pantauan, peserta pelatihan pun terlihat sangat bersemangat mengikuti pelatihan ini. “Asik Mas bisa ikut, jadi kita bisa tahu ilmu yang selama ini tidak diajarkan di sekolah”, kesan Alvien Lerianza Bartindo, peserta dari SMA 1 Bantul. Hal yang tidak jauh berbeda diungkapkan oleh Dinda Novakhotimah, “Seru, banyak pengalaman baru yang bisa didapatkan di sini, juga temen-teman baru”, ungkap pelajar SMK 2 Yogyakarta ini.

Semangat yang cukup tinggi, potensi yang besar, dan keaktifan para peserta cukup membuat Trianina A. Kudiasanti, ketua Youth Forum DIY, bangga. Youth Forum merupakan gabungan dari Pendidik Sebaya di DIY. Remaja yang akrab disapa Nina ini mengatakan bahwa senang bisa berkenalan dan bergabung dengan teman-teman Youth Forum seluruh DIY. Saat ditanya mengenai harapan, Nina mengatakan bahwa semoga semua peserta bisa memahami isu-isu yang didiskusikan selama pelatihan dan semua hal yang berkaitan dengan Pendidik Sebaya. “Teman-teman semua juga bisa mencapai petisi remaja yang sudah disepakati bersama serta semua pengalaman selama tiga hari ini bisa bermanfaat”, harap pelajar dari SMA 5 Yogyakarta ini.

Harapan yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh Dian. “Seneng ya, semoga dengan pelatihan ini teman-teman bisa paham hak remaja yang selama ini tidak diperhatikan oleh pihak sekolah”, harap Dian. ”Tidak hanya paham, namun teman-teman semua juga bisa menerapkan dan melakukan rencana tindak lanjut yang sudah disepakati bersama di akhir pelatihan tadi,” lanjutnya.

 Oleh : Dominus Tomy

edL

 

           
29 May 2011 23:59 WIB

Perhatikan Hak Anak Mendapat Pendidikan Sejak Dini

“Mengembangkan anak yang bermartabat, cerdas, tanpa kekerasan, dan tetap ceria merupakan tujuan pendidikan bagi anak sejak usia dini,” ujar N. F. Halinawati, Ketua HIMPAUDI (Himpunan Pengembangan Anak Usia Dini) wilayah kabupaten Magelang. Kalimat tersebut merupakan jawaban Halinawati saat ditanya tujuan Seminar Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif, bertempat di GOR Gemilang Kab. Magelang (26/5).

Menurutnya, operasional lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) non-formal dapat dikelola dengan menggunakan perspektif anak dan jender. Perspektif tersebut diwujudkan dengan rangkaian kegiatan yang sistematis, terencana, dan terorganisasikan dengan baik. Hal ini merupakan bagian pengembangan dari institusi sosial yang mampu menjamin dan mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan anak sejak usia dini. Pengembangan tersebut juga menyaratkan adanya kesadaran mengenai pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam instrumen hukum nasional dan internasional, ataupun dokumen konsensus lainnya.

Halinawati prihatin dengan kondisi lembaga PAUD non-formal selama satu dasawarsa terakhir ini. Dari hasil pengamatannya, dia menilai bahwa secara keseluruhan PAUD non-formal mulai terjebak dengan orientasi pada dimensi pendidikan semata, khususnya aspek kognitif. Aspek afektif dan psikomotorik memang telah mendapat perhatian, tetapi porsinya tidak terlalu besar. Hal ini membuat lembaga PAUD non-formal berpotensi terlibat dalam pelanggaran hak anak karena hanya mengejar angka-angka prestasi seperti yang terjadi di lembaga pendidikan pada umumnya.

Melalui konsep lembaga PAUD Holistik Integratif, Halinawati ingin mengembangkan gagasan model pendidikan usia dini yang menjangkau berbagai dimensi anak secara keseluruhan yang selama ini terabaikan. “Lembaga PAUD tidak hanya memperhatikan dimensi pendidikan semata, namun juga mengembangkan konsep tata kelola dalam dimensi pengasuhan, perawatan, dan perlindungan anak usia dini,” jelasnya

Libatkan Orangtua dan Pemerintah


Orangtua juga perlu ikut serta dalam pendidikan anaknya sejak usia dini. Halinawati menjelaskan orangtua dapat terlibat secara langsung. Dia mencontohkan peran orangtua dapat berupa membangun kesepahaman mengenai pengasuhan anak dalam kehidupan dan kesehariannya. Kesepahaman tersebut tidak hanya sebatas pada ranah komunikasi dialogis saja, namun juga menghindarkan anak dari bentuk-bentuk tindak kekerasan fisik, psikis dan emosional, serta kekerasan seksual yang seringkali terjadi dalam kehidupan anak. Perlu diingat juga bahwa beragam kekerasan tersebut dapat terjadi di rumah dan lingkungan sosial anak.

Selain orangtua, instansi pemerintah seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bapermas juga perlu dilibatkan. Organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Asosiasi Perawat, Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), serta semua profesi yang memiliki pengetahuan dan kapasitas sesuai dengan fungsi dan keahliannya juga perlu dijadikan sekutu. Hal tersebut perlu dilakukan agar dimensi perawatan dan kesehatan juga dapat dipenuhi. Sedangkan dimensi perlindungan hukum, institusi kepolisian, lembaga bantuan hukum ataupun komisi perlindungan anak merupakan rekanan yang representatif.

“Gagasan dan konsep tersebut belum sepenuhnya mendapatkan dukungan dari pemerintah selaku institusi negara. Mekanisme kerjasama dengan berbagi multi stakeholder masih tergantung pada relasi personal, belum menjadi kesadaran bersama yang sifatnya lebih sistemik,” sesal Halinawati.

Hati-hati Kekerasan di Sekolah

Iga Mawarni, yang menjadi salah satu narasumber membagikan pengalaman pribadinya terkait pengasuhan dan pendidikan yang diberikan bagi putranya. “Sebagai seorang ibu, saya mengalami kebingungan dengan banyak pertanyaan tentang pendidikan terbaik buat anak saya. Mungkin kebingungan saya merupakan representasi dari sekian ibu yang mengalami persoalan yang sama,” katanya.

Berbekal ilmu psikologi yang dimiliki, Iga membiarkan anaknya memilih sekolah sesuai dengan minat dan talenta sang putra. “Dari sekian lembaga pendidikan yang dimasukinya, ternyata dia memilih untuk masuk ke lembaga pre-school yang menonjolkan seni budaya musikal,” lanjutnya. Kebingungan Iga tidak berhenti sampai di sana. Ketika anaknya beranjak memasuki pendidikan formal tingkat dasar, dari sekolah milik pemerintah hingga sekolah international telah dicoba dan ternyata bukan menjadi pilihan yang nyaman bagi anaknya. Bahkan dia bercerita bagaimana si anak tidak mau lagi kembali ke salah satu sekolah karena teguran keras seorang guru. Teguran tersebut dilayangkan ketika anaknya tidak mengembalikan mainan yang diambil ke tempat semula tetapi mengambil permainan lainnya. Pihak sekolah beragumen bahwa teguran yang disampaikan merupakan bagian dari upaya mendidik kedisiplinan anak. Iga memutuskan mundur karena dia menilai hal yang dilakukan guru tersebut merukan bagian dari kekerasan verbal dan psikis bagi putranya.

Tema lain yang menjadi sorotan Iga adalah pola didik di lembaga–lembaga pendidikan formal. Menurutnya, guru bukanlah dewa yang selalu benar. Anak-anak saat ini mulai kritis dengan lingkungannya, termasuk dengan larangan dan aturan yang diberlakukan dalam institusi pendidikan. Namun jika pendidikan tidak sensitif dengan hak–hak anak, maka dirinya mengawatirkan akan banyak anak-anak yang merasa tertekan menjalani pendidikan formalnya. “Kan ada banyak anak-anak yang tidak nyaman menjalani proses pendidikan nantinya, dan bahkan sebaliknya bisa menjadi stress, yang berujung hilangnya hak anak untuk mengenyam pendidikannya,” ujarnya tampak bersemangat.

Iga juga prihatin dengan paradigma yang dibangun oleh pemerintah di dunia pendidikan. Selama ini masih kuat opini masyarakat yang menganggap prestasi hanya bisa didapatkan dalam sekolah formal. Anak yang baik, rajin, dan berbakti pada orang tua adalah anak yang menjalani pendidikan dengan angka-angka berperingkat tinggi. “Persoalan ini meningkatkan dan membuka peluang munculnya bisnis baru, sepert ijazah palsu yang pada tahun ini beritanya marak di media massa. Ya kalau tujuannya hanya selembar ijazah, ngapain repot-repot sekolah, ya beli saja ijazah tidak perlu capek–capek,“ tegas Iga.

Oleh karena itu, Iga mengajak para pengajar dan orangtua untuk mengubah cara pandangnya. Prestasi bagi anak sudah tidak sepantasnya hanya dilihat dari angka akademis. Anak yang bermartabat dan berbudi luhur, bermanfaat bagi diri dan sesamanya merupakan anak yang jauh lebih dibutuhkan. “Banyak teman–teman sekolah saya yang pada waktu di bangku sekolah saat itu dinilai mempunyai rangking tinggi secara akademis namun sekarang ini setelah mereka bekerja, hanyalah menjadi staff biasa saja. Sebaliknya, teman-teman sekelas saya yang pada waktu itu dicap sebagai anak yang paling badung, angka raportnya banyak merahnya, kini menjadi pengusaha yang memberi lapangan kerja bagi teman-teman yang dianggap berperingkat tadi,“ terang Iga Mawarni yang disambut tawa peserta seminar.

[edL]

 

 
  • <a href='?lang=&rid=47&id=68'>Asystasia Sabathrin C.</a> Setuju, Pendidikan Kesehatan Reproduksi Di Sekolah

    Peringatan hari AIDS sedunia telah kita lewati bersama, namun jumlah penderita bukan berkurang malah bertambah setiap jam bahkan menit. Hal ini mendorong kita semua untuk bersama memerangi penyebaran HIV&AIDS, termasuk juga remaja sebagai generasi penerus bangsa. Berikut wawancara Dwi Prasetyo dari Swara Nusa Biro Kalimantan Tengah dengan Asystasia Sabathrin, Ketua Gerakan Anti Narkoba dan AIDS untuk remaja sekolah tentang peran remaja dalam isu HIV&AIDS.

  • <a href='?lang=&rid=47&id=68'>Asystasia Sabathrin C.</a> Orang yang terinfeksi HIV&AIDS harus mendapat perhatian lebih
    Peringatan hari AIDS sedunia telah kita lewati bersama, namun jumlah penderita bukan berkurang malah bertambah setiap jam bahkan menit. Hal ini mendorong kita semua untuk bersama memerangi penyebaran HIV&AIDS, termasuk juga remaja sebagai generasi penerus bangsa. Berikut wawancara Dwi Prasetyo dari Swara Nusa Biro Kalimantan Tengah dengan Asystasia Sabathrin, Ketua Gerakan Anti Narkoba dan AIDS untuk remaja sekolah tentang peran remaja dalam isu HIV&AIDS.

    Apa itu GANAS?
    GANAS yaitu Gerakan Anti Narkoba dan HIV&AIDS yang terbentuk dilingkungan sekolah menengah di tingkat propinsi Kalimantan Tengah pada semester kedua tahun 2010. GANAS ini merupakan sebuah organisasi yang beranggotakan remaja SMA, dan masing-masing sekolah ditunjuk 10 orang remaja perempuan dan 10 orang remaja laki-laki. Remaja yang telah ditunjuk ini nantinya diharapkan bisa memberikan informasi dan edukasi tentang bahaya Napza dan HIV&AIDS kepada sebayanya.

    Tujuan utama GANAS itu sendiri?
    Tujuan kami yaitu meningkatkan kualitas remaja khususnya dan masyarakat pada umumnya agar mereka tahu apa bahaya dari HIV&AIDS, Napza, dan seks bebas. Selain itu juga kami mengajak teman-teman remaja untuk bersama-sama menghindar dari pergaulan tidak sehat, ya minimal untuk tidak ke arah itu.

    Apa saja kegiatan GANAS selama ini?
    Karena baru terbentuk, jadi kami masih belum banyak kegiatan. Anggota GANAS sebelum terbentuk sudah mendapat pendidikan kesehatan reproduksi oleh PKBI, KPAD dan BKKBN, jadi tinggal menyalurkan pengetahuannya kepada remaja yang belum mendapat informasi, seperti diskusi dengan remaja yang mengikuti setiap cabang ekstrakulikuler di sekolah. Kemudian kami juga aktif mengunjungi panti rehabilitasi narkoba.

    Kenapa remaja perlu ambil bagian dalam isu HIV&AIDS?
    Remaja adalah penerus masa depan bangsa, apalagi usia remaja merupakan usia yang rentan coba-coba, dan diharapkan penerus bangsa ini jangan sampai ada yang terinfeksi HIV&AIDS. Menurut saya kalau kami sebagai remaja tahu tentang Isu HIV&AIDS dan bahayanya, pastinya generasi bangsa ini kedepannya akan lebih baik.

    Strategi apa yang diambil agar penularan HIV&AIDS tidak masuk ke sekolah?
    Strategi yang utama adalah melakukan pendekatan dengan remaja-remaja yang mempunyai perilaku menyimpang dan seksual aktif, dan data-data remaja tersebut bisa kami peroleh dari PIK-Remaja atau Guru Bimbingan Konseling. Karena menurut data yang kami peroleh di Palangka Raya sendiri ada 30% remaja yang mengaku pernah berhubungan seks diluar nikah dengan pasangannya. Pendekatan tersebut yaitu dengan mengenalnya lebih dulu dan menjadi teman yang baik, agar informasi yang kami berikan dapat diterima dengan baik oleh mereka. Selanjutnya kami juga memberikan informasi tentang darimana dan bagaimana virus HIV bisa menular, karena virus HIV ini tidak kenal pandang, jadi siapapun bisa kena.

    Pandangan anda sendiri terhadap orang yang terinfeksi HIV&AIDS?
    HIV&AIDS ini penularannya bisa dikatakan secara sembunyi-sembunyi, bisa saja mereka yang punya perilaku sehat secara tidak sengaja terinfeksi karena potong kuku atau bercukur dari alat yang terdapat virus HIV-nya, inilah yang saya takutkan. Maka dari itu menurut saya, para orang yang terinfeksi HIV&AIDS harus mendapat perhatian lebih dan bukannya dijauhi atau dikucilkan dari masyarakat, selain membantu memelihara fisik mereka, kita juga harus memelihara rohani dan mental mereka agar memiliki semangat hidup.

    Bagaimana harapan anda kedepan?
    Harapan saya pribadi yaitu semua remaja dapat ikut aktif dalam memerangi penularan HIV&AIDS, menjauhi seks bebas dan Napza. Harapan kami sebagai GANAS yaitu remaja mendapat informasi yang benar tentang HIV&AIDS, kespro dan Napza sehingga terhindar dari isu-isu tersebut.

    Apa saran anda untuk pemerintah dan pihak terkait?
    Pemerintah harus terus memberikan pendidikan mental dan rohani kepada remaja agar dapat mengubah perilaku yang tidak baik. Jangan hanya membebani remaja dengan pelajaran-pelajaran di sekolah yang terlalu banyak, itu justru akan membebani mental kami sehingga banyak dari kami yang melakukan pelarian ke arah negatif karena pelajaran yang berat. Saya setuju apabila pemerintah menambahkan kurikulum kesehatan reproduksi dalam mata pelajaran sekolah, apalagi pendidikan kespro sendiri dianggap masih tabu. Agar remaja mendapatkan informasi yang benar dari sumber yang bertanggung jawab.
  • <a href='?lang=&rid=47&id=69'>dr. J. Nugrahaningtyas WU, M.Kes</a> MEROKOK DAN RESIKO KESEHATAN REPRODUKSI PADA REMAJA

    Pada awal 2011 Swara Nusa melakukan survei perilaku kesehatan remaja tentang merokok yang dilakukan terhadap 390 remaja SMP di Yogyakarta, Sleman, dan Bantul. Hasil survei menunjukkan bahwa sekitar 37% remaja pernah mencoba rokok dengan rerata pertama kali mencoba adalah pada usia 10.8 tahun. Sebanyak 10% remaja yang pernah mencoba rokok kini telah menjadi perokok tetap dengan rerata konsumsi sebanyak 8 batang rokok per minggu. Kondisi ini selaras dengan berbagai hasil temuan yang menyatakan bahwa terjadinya penurunan usia anak dan remaja yang mencoba rokok.

Halaman Anggota
Username
Password
Lupa Password
Mendaftar
Langganan via Email

Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/swaranus/public_html/index.php on line 553
Jajak Pendapat
Apa pendapat Anda terhadap peningkatan anak-anak yang terinfeksi HIV?
Kegagalan program PMTCT
KPAN tidak memiliki strategi
Tidak adanya informasi
Editorial
Remaja Hamil itu Korban

Remaja yang hamil seringkali dipojokkan. Jangankan dianggap sebagai korban, stigma justru semakin kuat manakala yang muncul dalam benak adalah remaja yang hamil di luar nikah, masih sekolah pula. Seolah melupakan berapa banyak remaja yang tidak beruntung mengenyam bangku sekolah. Seakan tak sadar berapa banyak perempuan yang menikah saat mereka berusia sangat muda. Faktanya, Riset Kesehatan Dasar 2010 menunjukkan 46% perempuan menikah pada usia sebelum 20 tahun.

Pesan Singkat
  • 01 03 13 - I'm Anonymous:
    kangen nulis disini deh :(
  • 01 03 13 - I\'m Anonymous:
    kangen nulis disini deh :(
  • 18 10 11 - Andrian:
    Mas Hadiq alamat emailnya apa?
  • 14 10 11 - hadiq:
    To redaksi: Tolong user ID saya di-reset ulang, karena lupa username+password sy dulu. Dikirim ke email sy ya,username+password hasil reset-annya. Mau mncoba aktif lg nih..
  • 30 06 11 - rika:
    http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13908662 bisa buat bahan diskusi ;)
  • 23 06 11 - Liston:
    lagi on fire nih redaksi
  • 23 06 11 - ilahtea:
    SwaraNusa Go public: sudah adakah wacana agar swaranusa go public?
  • 23 06 11 - Liston:
    lagi on fire nih redaksi
  • 01 06 11 - galink:
    wah.. swaranusa sedang semangat (lagi) nih! =) sukses!
  • 12 05 11 - Andrian:
    @salahsatuwartawan: mohon maaf untuk kesepiannya. Masih dalam masa transisi. Mohon bantuan dan dukungannya untuk kemajuan Swara Nusa. Terima kasih atas pengertiannya. Salam
  • 05 05 11 - salahsatuwartawan:
    sepiiii..gmn nih redaksi swaranusa?gk becus nih ngurusin web ini..
  • 18 01 11 - deni:
    Setuju dengan imraatus salihah. Kepada pendukung LGBT aku ucapkan, "Takutlah pada Allah. Cukuplah kebinasaan kaum Nabi Luth jadi pelajaran buat kalian."
  • 18 01 11 - deni:
    Setuju dengan imraatus salihah. Kepada pendukung LGBT aku ucapkan, \"Takutlah pada Allah. Cukuplah kebinasaan kaum Nabi Luth jadi pelajaran buat kalian.\"
  • 09 01 11 - botaq:
    kirim data base kamisekarang
  • 02 08 10 - Imroatus Sholihah:
    Masalah penyimpangan perilaku seks di kalangan remaja BUKAN karena kurang pendidikan seks, TAPI KARENA remaja tidak paham aturan agama, mana yang halal, mana yg haram. Bgaimana dia punya pedoman dalam bergaul. Masalah remaja timbul karena sistem liberal dan karut marut di negara ini.
  • 02 08 10 - Imroatus Sholihah:
    Masalah penyimpangan perilaku seks di kalangan remaja BUKAN karena kurang pendidikan seks, TAPI KARENA remaja tidak paham aturan agama, mana yang halal, mana yg haram. Bgaimana dia punya pedoman dalam bergaul. Masalah remaja timbul karena sistem liberal dan karut marut di negara ini.
  • 12 06 10 - ilahtea:
    kawan2 swaranusa, kita jadikan isu ini menjadi isu nasional yuk. kumpulkan artikel dan data2 dari berbagai daerah tetang pentingnya pendidikan seks.
  • 11 06 10 - ridho:
    justru karena pemerintah tidak memberikan informasi yg memadai untuk remaja, jadinya remaja mencari informasi yang salah tentang kesehatan reproduksi
  • 11 06 10 - galink:
    pendidikan seks kan bukan pendidikan buat ngajarin seks? gimana tho??
  • 10 06 10 - ilahtea:
    kawan, perlukah pendidikan seks di sekolah?? kayanya setuju sama mentri pendidikan., anak2 dah lebih jago ngeseks dari film bokep dibanding harus diajarin di sekolah ^_^
  • 06 06 10 - galink:
    benar, negara belum memberikan kontribusi, malah terus melakukan diskriminasi pada LGBT
  • 05 06 10 - ilahtea:
    hanya ada 1 harapan yang tersisa di negri ini.... cinta!!!
  • 01 06 10 - cornel:
    negara kita blm bsa kasih konstribusi buat LGBT, bagaimana tanggapan kalian?
  • 19 05 10 - wete:
    ada problem multikulktural di tengah masyarakat indonesia, meskipun ada pendidikan karakter sifatnya masih lip service...
  • 08 05 10 - polo:
    terus berjuang
  • 07 02 10 - heni:
    toleransi itu penting!!!!
  • 28 12 09 - Hadziq:
    Indahnya dunia kalau kita saling toleransi. Indahnya hidup kalau kita saling menghargai.
BannerAds
Safe Sex50thn PKBIstatistik kasus HIV & AIDS September 2010
Kontak ke SwaraNusa
Pencarian