Kecaman Terhadap Menteri Kemendiknas Berlanjut

by
Pernyataan Menteri Pendidikan Nasional, M. Nuh, terhadap korban kasus kekerasan seksual, siswi SMP Budi Utomo Depok berbuntut panjang. Institut Perempuan mengecam pernyataan itu yang dinilainya sebagai penghakiman secara sepihak terhadap korban kerasan seksual dan perdagangan manusia.
“Kami menuntut Mendikbud untuk mencabut pernyataannya yang tidak patut tersebut, menuntut presiden dan pemerintah Indonesia untuk memberikan sanksi tegas kepada Mendikbud dan mereformasi sistem pendidikan nasional yang diskriminatif terhadap pelajar perempuan korban kekerasan seksual, pernikahan dini dan hamil pada masa sekolah,” kata Yanti Muchtar, Ketua Dewan Pengurus Institut Perempuan dalam pernyataan sikapnya.
Yanti menyatakan pernyataan Mendiknas secara jelas merupakan stigmatisasi dan kriminalisasi korban dan sekaligus melegitimasi kebijakan-kebijakan yang diskriminatif terhadap pelajar perempuan korban kekerasan seksual, menikah dini dan hamil pada masa sekolah. “Jika ini dibiarkan maka akses anak perempuan untuk bersekolah semakin kecil dan memperkuat kemiskinan perempuan yang merupakan mayoritas penduduk miskin di Indonesia,” katanya.
Mengutip berbagai hukum dan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Indonesia, seperti Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen pada pasal 28 c ayat 1, pasal 31ayat 1,  Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak pasal 2,3, pasal 7 ayat 2, pasal 20, 54 dan 59, UU No 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi CEDAW (PenghapusanSegala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan), Deklarasi Dunia Pendidikan Untuk Semua (PUS), dan Deklarasi Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals), Institut Perempuan menuntut Pemerintah Indonesia memulihkan nama baik korban, memroses kasus hukumnya, memberikan hak pendidikannya dan memberikan sanksi sekolah yang telah mengeluarkan SA.
“Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mencabut pernyataannya yang menghakimi korban secara sepihak dan  melegitimasi kebijakan dari sebagian besar sekolah yang mengeluarkan secara sepihak korban kekerasan seksual, mereka yang menikah dini dan hamil pada masa sekolah dengan alasan mencemarkan nama baik sekolah,” kata Yanti.
Institut Perempuan juga meminta Presiden untuk memberikan sanksi tegas kepada Mendikbud karena bekonsekuensi tidak tercapainya tujuan Pendidikan Untuk Semua dan MDGs tujuan 2 dan 3 sebagaimana sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.
Selain itu, pemerintah harus melarang setiap sekolah untuk membuat dan menerapkan peraturan sekolah yang mengeluarkan pelajar perempuan yang menikah dini, hamil pada masa sekolah dan korban kekerasan seksual dan  mengintegrasikan gender mainstreaming ke dalam sistem pendidikan nasional. “Sehingga anak perempuan dan perempuan dewasa terjamin hak pendidikannya baik dalam sistem pendidikan formal maupun non formal,” kata Yanti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *