Aku Sehat, Aku Berdaya, Aku Sejahtera!: Kabar dari Kalimantan

by

Slogan di atas merupakan penyemangat yang terus digaungkan pada setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam program penanggulangan HIV & AIDS di Kalimantan Selatan. Program tersebut mendapatkan dukungan dari lembaga internasional, Oxfam-Novib, dan dikelola oleh PKBI selama 6 tahun. Dalam dua tahun terakhir program ini dijalankan di tiga provinsi lain, yaituKalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Jawa Tengah.

Alih-alih menjadikan pekerja seks melulu sebagai sasaran, program HIV & AIDS yang dikelola PKBI mencoba mengajak semua pihak, termasuk mucikari dan warga sekitar, untuk berpartisipasi aktif dalam implementasi program dari mulai menyusun perencanaan, melaksanakan, sampai ke proses evaluasi. Strategi ini dilakukan untuk menanamkan keterikatan komunitas dan masyarakat dengan program yang dijalankan sehingga bisa lebih efektif. Program juga diharapkan tetap bisa dilanjutkan oleh komunitas dan masyarakat meskipun tidak ada lagi dukungan dari PKBI dan Oxfam-Novib.

“Pemberdayaan komunitas memberikan ruang pada komunitas lokasi untuk berpartisipasi dan merespon permasalahan yang mereka hadapi,” ujar Fahmi Arizal, Project Officer proyek tersebut pada National Closing Meeting Proyek HIV & AIDS PKBI dan Oxfam-Novib di Jakarta, Selasa (21/02). Pertemuan tersebut merupakan pertemuan evaluasi untuk mengukur capaian-capaian proyek dan pembelajaran yang bisa diambil untuk pengembangan program selanjutnya.

Slogan “Aku Sehat, Aku Berdaya, Aku Sejahtera” diperkenalkan oleh Kusiyah, perwakilan komunitas Kenanga Sehat, Kalimantan Selatan, yang menjadi salah satu narasumber pada salah satu sesi tentang program pemberdayaan masyarakat. Pada sesi tersebut, setiap provinsi diwakili oleh perwakilan komunitas untuk mempresentasikan program-program yang telah dijalankan dan sejauh mana keterlibatan komunitas dalam pelaksanaan program-program tersebut. Selain Kusiyah, perwakilan komunitas adalah Bustami (Loa Hui, Samarinda), Purba (Bukit Sungkai, Palangkaraya), dan Lilik (Sukosari, Kabupaten Semarang).

Presentasi-presentasi tersebut menunjukkan beberapa keberhasilan dari program yang telah dijalankan. Keberhasilan tersebut dicontohkan oleh Kenanga Sehat, dimana jumlah kasus IMS menurun dari 7.7% pada 2010 menjadi 6.18% pada 2011. Secara nasional sekitar 80 persen dari 660 anggota komunitas (pekerja seks perempuan dan pembeli potensial) mengetahui dan memahami bagaimana mencegah IMS dan HIV-AIDS. Sementara, sekitar 60 persennya telah menerima layanan kesehatan sesuai standar.

Perempuan Pekerja Seks Masih Terbebani

Pada implementasinya, didampingi fasilitator-fasilitator dari PKBI, masing-masing komunitas mengembangkan kelompok-kelompok kerja (pokja), yaitu pokja advokasi, pokja KIE (komunikasi, informasi, edukasi), dan pelayanan, serta pokja keberlanjutan, yang beranggotakan perempuan pekerja seks, mucikari, dan warga sekitar. Setiap pokja melakukan fungsinya masing-masing untuk mendukung jalannya program penanggulangan HIV & AIDS. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pokja-pokja ini antara lain pembuatan aturan lokal di lokalisasi, pengelolaan distribusi kondom, kampanye publik, berjejaring dengan pemangku kepentingan, termasuk tokoh agama dan sebagainya.

Tingkat partisipasi komunitas pekerja seks dalam pelaksanaan program bergradasi di satu tempat dengan tempat lainnya. Ada daerah yang tingkat keterlibatannya tinggi, namun ada pula yang masih rendah dan justru didominasi oleh mucikari yang sebagian besar laki-laki.

“Isu kesetaraan gender masih belum menjadi perhatian,” kata Deden Wibawa, evaluator eksternal proyek yang pada acara tersebut mempresentasikan hasil evaluasi pelaksanaan program HIV & AIDS di empat provinsi. Deden juga menggarisbawahi soal aturan lokal yang ada di lokalisasi yang kadang bobotnya masih saja membebankan perempuan pekerja seks. Juga mengenai isu trafficking yang ada di lokalisasi. Menurut Deden, tidak ada alasan -seperti karena perempuannya pernah menikah, janda, dan sebagainya- yang bisa membenarkan tindakan membiarkan perempuan yang berusia di bawah 18 tahun berada dalam prostitusi. Aturan lokal yang dibuat seharusnya tidak hanya mengatur bagaimana agar perilaku anak asuh (pekerja seks) berubah menjadi mau menggunakan kondom, tapi juga bisa mengatur hal lain seperti perdagangan orang, “termasuk sistem seperti apa yang akan digunakan untuk mengeluarkan perempuan di bawah 18 tahun dari lokalisasi,” lanjut Deden.

Melihat capaian-capaian program dan potensi yang dimiliki oleh komunitas, ketika ditanya apakah komunitas siap untuk menjalankan program penanggulangan HIV & AIDS tanpa dukungan PKBI dan Oxfam-Novib, Kusiyah menjawab dengan lantang, “Kami sudah siap!” yang diamini oleh peserta lain dari Kalimantan Tengah, “Kami akan melanjutkan dengan semangat bersatu untuk kemanusiaan.”

edL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *