Anggaran CST untuk AIDS Meningkat

by

KPAN dinilai mulai menujukan perubahan, setidaknya terbuka dalam rapat-rapat pelaksana. Tetapi perubahan yang bersifat strategis belum bisa diharapkan. Bagaimana penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia ke depan? Simak wawancara swaranusa.net dengan Aditya Wardhana, Direktur Indonesia AIDS Coalition (IAC).
Pergantian sekretaris nasional KPAN, diharapkan banyak pihak bisa membawa perubahan strategi penanggulangan HIV dan AIDS. Apakah harapan ini memang bisa terwujud? Menurut Anda sendiri? Perubahan secara signifikan belum terlihat karena acuan program tetap menggunakan SRAN 2010-2014 yang dibuat pada masa periode Sekretaris KPAN sebelumnya. Mungkin dalam Mid term review yang akan dijalankan bulan Maret tahun depan akan terlihat ada tidaknya perubahan pendekatan dan strategi dari Sekretaris KPAN yang baru ini. Beberapa perubahan kecil yang bisa dicatat, mulainya iklim keterbukaan di KPAN dengan mulai membuka rapat tim pelaksana KPAN bagi publik. Salah satu kendala dalam penanggulangan HIV dan AIDS terkait dengan sedikitnya dukungan anggaran dari APBN dan APBD. Apakah saat ini sudah ada perubahan-perubahan yang berarti?

Informasi yang didapatkan dari NASA yang ada dalam laporan UNGASS on AIDS 2012, ada kenaikan anggaran dalam negeri. Ditambah dengan komitment pendanaan 100% ARV dengan menggunakan anggaran dalam negeri.

Menurut saya, kita mulai lebih jeli lagi dalam melihat kenaikan anggaran ini. Karena jika kita lihat, meskipun terdapat kenaikan pada komponen CST dan Pencegahan, namun apabila kita perhatikan untuk isu yang sifatnya cross cutting itu bisa dibilang anggarannya stagnan. Padahal, isu cross cutting inilah yang bisa mendorong inclusivitas program AIDS yang terintegrasi dengan isu pembangunan lainnya.

Strategi apa yang bisa ditempuh untuk meningkatkan alokasi anggaran, sehingga Indonesia tidak tergantung dengan lembaga dana internasional?

Isu AIDS harus merge dan terintegrasi dengan isu pembangunan lainnya. Ini salah satu kunci menaikkan anggaran. Misalnya kita lihat, alokasi dana untuk jamkesmas dan bentuk social protection lain besar namun sayangnya belum bisa dimanfaatkan dengan optimal guna mendukung program penanggulangan AIDS. Masih diperlukan lahirnya kebijakan untuk mendorong inclusifitas program AIDS ini dalam isu pembangunan lainnya.

Presiden telah membuat kebijakan mengenai pengambilalihan hak paten untuk ARV. Seberapa efek kebijakan ini untuk penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia?

Ini kebijakan penting, ya. Bahkan bukan hanya bagi Indonesia, namun juga bagi negara-negara berkembang lainnya. Indonesia telah maju ke depan menjadi role model dengan keluarnya kebijakan ini.

Bicara obat esensial kan ada 3 aspek yang harus diperhatikan, Produksi Lokal, Murah dan Berkualitas. Memang, harus diakui, hadirnya kebijakan ini saja belum cukup. Namun paling tidak ini menyiapkan ketahanan kesehatan kita akan ketergantungan dengan produk impor. Masih diperlukan regulasi agat produknya nanti bisa murah dan memiliki kualitas yang terjamin.

Apakah kalangan organisasi yang aktif dalam penanggulangan HIV dan AIDS melihat hal yang sama?

Sangat disayangkan, banyak tokoh CSO sendiri yang belum bisa melihat ini sebagai sebuah keberhasilan. Mereka semata berpendapat, lebih baik impor karena saat ini harganya lebih murah. Ini sebuah hal yang memiriskan. Ambil contoh, betapa kita berteriak ketika produk komoditas pangan bergantung pada impor (yang lebih murah). Namun kita tetap pertahankan produksi lokal karena terkait dengan ketahanan pangan dan harkat martabat bangsa.

Rekomendasi ke depan?

Pointnya adalah di regulasi. Kita harus dorong hadirnya regulasi agar ke depannya bisa hadir obat-obatan esensial dengan di produksi lokal, harganya terjangkau dan kualitasnya setara dengan produk paten.

About Author: redaksi

Gravatar Image
Alamat Redaksi Iklan dan Promosi Jl. Tamansiswa Gg Basuki MG II/558 Yogyakarta - DIY - Indonesia 55151 Telp : (274) – 419709 Email : redaksi@swaranusa.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *