Hari Perempuan Internasional 2012: Negara (Masih) Gagal Melindungi Perempuan

by

Negara ini masih gagal melindungi para perempuan. Kegagalan tersebut tercermin dari tingginya angka kematian ibu; meningkatnya kasus HIV dan AIDS pada perempuan; meningkatnya kasus kehamilan yang tidak direncanakan; tingginya angka kekerasan terhadap perempuan; dan juga absennya negara dalam upaya perlindungan bagi perempuan yang memilih identitas gender dan seksual yang berbeda. Oleh karena itu “Negara Gagal Melindungi Perempuan” menjadi tema utama peringatan Hari Perempuan Internasional 2012 ini.

Setiap tanggal 8 Maret di seluruh dunia diperingati sebagai momentum untuk menuntut negara memberikan pemenuhan kepada hak-hak perempuan, yang kemudian dikenal sebagai hari perempuan internasional. Di DI Yogyakarta, massa yang terdiri dari 15 elemen masyarakat bergabung dalam GEPARI (Gerakan Perempuan Indonesia) melakukan AKSI damai – longmarch dari Abu Bakar Ali hingga Gedung Agung di Jalan Malioboro. Para peserta meneriakkan “Perempuan bersatu, lawan patriarki dan kapitalisme”, mengajak seluruh masyarakat yang berada di sepanjang jalan Malioboro  untuk mendukung advokasi pemenuhan hak bagi perempuan. Aksi diakhiri dengan membacakan 11 tuntutan kepada negara untuk bertanggungjawab atas keselamatan dan kesejahteraan perempuan.

Perempuan pekerja seks, tidak pernah terlindungi

Perempuan pekerja seks (PPS), salah satu komunitas yang sering mendapatkan pengabaian dari negara ikut menyuarakan pendapatnya dalam aksi tersebut. Ditemui di sela-sela aksi, Ami (37th) yang saat ini menjadi  Koordinator Perhimpunan Perempuan Pekerja Seks Yogyakarta (P3SY) menyatakan bahwa negara seringkali mengabaikan hak-hak mereka. Bahkan kekerasan kepada PPS seringkali dilakukan oleh aparat negara yang seharusnya memberikan perlindungan pada warganya. “Kekerasan yang dilakukan dari Satpol PP selain garukan juga sikap dan kata-kata kasar”, tegasnya.

Jenis kekerasan yang didapat oleh PPS cukup beragam. Mulai dari kekerasan psikologis, fisik, hingga ekonomi. Kekerasan psikologis didapat dari beberapa kelompok, mulai dari aparat, preman, dan juga klien yang memanfaatkan jasa mereka. Beberapa waktu lalu sekelompok preman yang mabuk memaksa beberapa PPS untuk melayani mereka. Selain mendapatkan cemoohan, caci maki, salah seorang PPS juga mendapatkan kekerasan fisik berupa penganiayaan, dipukul, ditendang, dan diinjak-injak. Meskipun mendapatkan pertolongan dari aparat keamanan yang kebetulan berada di sekitar tempat kejadian, pelaku penganiayaan tidak tertangkap. “Kekerasan fisik sering dilakukan oleh preman-preman yang mabuk. Salah seorang anggota komunitas menjadi korban kekerasan. Sempat ditolong oleh aparat namun pelaku berhasil kabur”, jelasnya.

Ami menjelaskan bahwa selama ini belum ada perlindungan dari negara terhadap PPS sebagai kelompok yang dimarjinalkan. Pada saat bekerja mereka merasa tidak aman dan selalu khawatir mendapatkan kekerasan, termasuk dari aparat negara. Ami berharap agar negara memberikan perlindungan kepada PPS sehingga merasa aman dan nyaman pada saat bekerja. Dengan kondisi tersebut, pekerja seks akan memiliki posisi tawar yang cukup tinggi untuk “memaksa” pelanggan menggunakan kondom sehingga prevalensi HIV dan AIDS bisa ditekan. Sebagai salah satu upaya penanggulangan HIV dan AIDS pada PPS, P3SY memiliki beberapa strategi. Selain membangun kesepakatan dengan seluruh anggota komunitas, P3SY juga membangun Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Melalui program ini diharapkan bisa menaikkan posisi tawar anggota dalam mendorong pelanggan untuk menggunakan kondom sebagai pencegahan HIV dan AIDS. Dengan usaha sampingan, PPS tidak lagi khawatir jika ditinggalkan klien yang menolak menggunakan kondom. “Selain sebagai PS (pekerja seks–red.), mbak-mbak memiliki usaha KUBE. Sehingga mereka memiliki posisi tawar yang tinggi dalam menawarkan kondom bagi tamu”, tegasnya.

Pada akhir tahun 2011 lalu, P3SY meresmikan Griya Asa Community Cricis Center, pusat penanganan krisis dan kekerasan berbasis komunitas. Griya Asa merupakan satu alternatif solusi bagi komunitas PPS di DIY dalam menghadapi kekerasan. Griya Asa memberikan layanan konseling  dan pendampingan bagi PPS korban kekerasan. Dalam menangani kasus kekerasan, Griya Asa akan bekerja sama dengan PKBI DIY, Rifka Anisa, dan LBH APIK. “Sebagai upaya perlindungan, saat ini Griya Asa baru beberapa kali mendampingi mbak-mbak (PPS-red.) yang mengalami kekerasan”, jelasnya. Ami berharap agar negara memberikan pengakuan dan perlindungan yang sama dengan warga lain, tanpa ada diskriminasi berdasar status pekerjaan. “Saya berharap agar perempuan memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki, negara memberikan perlindunagn kepada semua lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi, menyeluruh”, tegasnya.

Meningkatnya Ibu Rumah Tangga terinfeksi HIV, minimnya upaya perlindungan

Semakin meningkatnya kasus perempuan yang terinfeksi HIV dan AIDS dan juga kekerasan perlu mendapatkan perhatian khusus. Data kumulatif kasus HIV dan AIDS di DIY mulai 1993 hingga Desember 2011 menurut Dinas Kesehatan Propinsi DIY sebanyak 1.508 kasus. Jumlah perempuan yang terinfeksi sebanyak 475 kasus dan 32% dari kasus tersebut ditemukan pada ibu rumah tangga (IRT). Minimnya transformasi pengetahuan tentang HIV dan AIDS pada masyarakat, khususnya IRT, menyebabkan prevalensinya tidak dapat diantisipasi. Hal tersebut disampaikan oleh Nurhayati, koordinator  propinsi Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI) wilayah DIY. Pemberian informasi kepada masyarakat masih sangat sedikit dan hanya dilakukan pada acara tertentu seperti peringatan hari AIDS sedunia. “Seharusnya penyebaran informasi tentang HIV dan AIDS dilakukan oleh negara secara terus menerus, jangan hanya pada acara tertentu”, jelasnya.

Meningkatnya jumlah kasus pada IRT tidak lepas dari lambatnya respon negara. IRT mengetahui dirinya terinfeksi ketika sudah sangat terlambat. Mereka baru tersadar untuk melakukan pemeriksaan saat mendapatkan salah satu keluarga (pasangan atau anak) jatuh sakit atau meninggal. Kondisi ini yang menyebabkan penularan-dari-ibu-kepada-anak juga terlambat untuk ditangani. Meskipun sudah ada program PMTCT (prevention-from mother-to child transmission) atau pencegahan penularan HIV-dari-ibu-ke-anak, jumlah anak yang terinfeksi HIV karena tertular dari ibunya cukup tinggi. Di propinsi DIY, saat ini ada 57 kasus HIV dan AIDS pada anak balita. “Mereka seringkali mengetahui dirinya terinfeksi (HIV–red.) setelah mendapati anak atau pasangannya dirawat atau meninggal karena AIDS”, tegasnya.

Beban perempuan yang terinfeksi HIV dan AIDS cukup berat. Selain stigma dan diskriminasi yang masih cukup tinggi, jaminan layanan kesehatan yang ramah masih menjadi kendala utama. Meskipun sudah sering dilakukan pelatihan PMTCT bagi petugas medis namun banyak yang tidak begitu paham untuk menangani klien. Bahkan kerap kali terjadi pemaksaan pada perempuan yang terinfeksi HIV dan AIDS untuk sterilisasi. Dalam kondisi yang tidak memiliki banyak pilihan, sering kali mereka menyetujui tindakan tersebut. “Beberapa teman-teman mendapatkan perlakuan yang tidak ramah dari petugas medis. Bahkan, ada beberapa teman yang dimintai tandatangan inform consent(lembar persetujuan–red.) untuk sterilisasi menjelang operasi caesar dalam program PMTCT”, tegasnya.

Mengambil momentum Hari Perempuan Internasional ini, banyak harapan ditujukan kepada negara agar lebih serius dalam memberikan perlindungan bagi perempuan yang terinfeksi HIV dan AIDS. Dari 34 anggota IPPI DIY, 30 orang adalah ibu rumah tangga dan 80% di antara mereka terinfeksi dari pasangannya dan baru mengetahui setelah anak atau pasangannya dirawat di rumah sakit atau meninggal karena AIDS. Nurhayati berharap agar PMTCT tidak hanya menyasar pasangan yang sudah mengetahui status HIV mereka. Lewat deteksi lebih dini maka penanganan akan lebih baik dan memberikan hasil yang lebih besar. “Seharusnya sosialisasi PMTCT dilakukan secara intens, dorongan untuk periksa HIV dilakukan terus menerus, dan layanan pemeriksaan HIV dan AIDS lebih dimaksimalkan”, lanjutnya. Satu beban lain yang dihadapi oleh perempuan yang terinfeksi adalah belum adanya obat Anti Retro Viral (ARV) khusus untuk anak. Saat ini kebutuhan ARV untuk anak dicukupi dengan ARV tablet yang dipotong dan digerus sendiri. Terkadang dosisnya tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga sangat riskan bagi kesehatan anak. Nurhayati berhadap pada tahun 2012 ini di DIY ada ARV untuk anak-anak yang mudah diakses.

[Keterangan Foto: “Peserta yang tergabung dalam Gepari (Gerakan Perempuan Indonesia) menuntut negara memberikan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan”]

edL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *