GENDER

Kantor Berita Alternatif untuk Isu Kesehatan Seksual, Reproduksi, Jender, dan HAM

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Bali bersama 11 PKBI Provinsi lain mendirikan kantor berita alternatif untuk isu kesehatan seksual dan reproduksi, jender, dan hak asasi manusia (HAM) dengan nama SwaraNusa. Kantor berita berbasis online ini disambut sejumlah komunitas. Seperti, komunitas remaja, NGO, dan instansi pemerintah di Bali dengan menyatakan komitmen pengembangan content dan isu. Hal ini terangkum dalam diskusi diseminasi di kantor PKBI Bali, dua pekan silam.

“Kami frustasi dengan kecenderungan industri media yang tidak seimbang dalam mempublikasikan isu-isu politik dengan isu kesehatan, jender, HAM, dan hak-hak kaum minoritas,” ujar I Ketut Sukanata, Direktur Pelaksana Daerah (Dirpelda) PKBI Bali.

“Selain itu bias moral jurnalis seringkali turut bermain di dalamnya,” katanya.

Kantor berita SwaraNusa yang digagas dan berkantor pusat di PKBI Yogyakarta ini dinilai mampu mendistribusikan berita-berita alternatif yang selama ini tidak dipikirkan media massa mainstream. Sukanata mengatakan SwaraNusa akan mencakup fakta-fakta kesehatan seksual dan reproduksi, Jender dan HAM di 12 kota besar di Indonesia, Banda Aceh, Medan, Palembang, Bandung, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Mataram, Manado, dan Makassar.

Isinya mencakup sistem informasi database jurnalistik online sebagai pusat rujukan data, berita dan analisis dari pakar otoritatif bagi wartawan dalam isu Kesehatan Seksual dan Reproduksi, Jender dan HAM. “Diharapkan juga menjadi sistem dialog dan pembelajaran online bagi wartawan dalam isu HIV-AIDS, Kesehatan Seksual dan Reproduksi, Jender dan HAM, tambah Sukanata.

Narasumber utamanya, mitra strategis PKBI seperti komunitas remaja (sekolah dan desa), gay, waria, pekerja seks, remaja jalanan, perempuan, lesbian dan instansi pemerintah pembuat kebijakan terkait.

Kesehatan Seksual dan Reproduksi, Jender dan HAM sebagai satu kesatuan persoalan dinilai sangat kompleks. Usaha mengaitkan semua isu dalam satu jalinan pembacaan kritis akan mampu mendedah semua relasi sosial-budaya dan politik yang bersifat diskriminatif.

I Made Ariasa, yang juga anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bali mengatakan banyak informasi soal anak yang sulit menembus meja redaksi media. “Pemerintah provinsi menganggarkan dana besar untuk memberitakan kegiatannya di media, kami sulit mengikuti karena anggaran sedikit,” ujarnya.

Hal yang sama diungkap Luh Gede Yastini, Biro perempuan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali. “Sekarang media penuh dengan berita iklan. Isu-isu HAM, kesehatan dasar, dan lainnya makin sulit masuk. Kita harus membuat suara-suara perlawanan,” ujarnya.

Luh De Suriyani/Denpasar

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top