Editorial

Melawan Homofobia, Menagih Komitmen Pemerintah

Bullying adalah isu yang sedang menjadi perhatian banyak pihak mengingat dampaknya yang mengerikan tidak hanya bagi korban bullying, tapi juga bagi para pelakunya. Tindakan yang bertujuan untuk merendahkan harga diri orang lain tersebut bahkan sampai memicu sejumlah remaja yang menjadi korbannya untuk melakukan percobaan bunuh diri. Tidak ada celah sama sekali untuk menyetujui tindakan bullying ini jika kita melihat diri kita sebagai manusia bermartabat.

UNESCO menyebutkan homofobia adalah alasan kedua terbanyak di seluruh dunia yang berada di balik tindakan bullying. Sasarannya siapa lagi kalau bukan komunitas LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender dan Transseksual). Homophobic bullying bisa terjadi di sekolah, tempat kerja, ruang publik dan dunia maya. Homophobic bullying dapat berupa serangan verbal, fisik, atau sosial. Sayangnya, sampai saat ini pemerintah belum menunjukkan upaya serius untuk menangani kasus-kasus seperti ini.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Deklarasi HAM secara legal formal melalui amandemen UUD 1945, Undang-undang No. 39 tahun 1999 dan Ratifikasi Kovenan Ekosob dan Kovenan Sipol. Dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009 pun, pemerintah berkomitmen untuk melindungi kelompok-kelompok minoritas. Kenyataannya masih jauh dari harapan. Beberapa penyerangan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi yang mengatasnamakan agama terhadap komunitas dan kegiatan yang dilakukan oleh komunitas LGBT cenderung dibiarkan oleh negara.

Tak hanya sampai di situ, pemerintah justru mensahkan kebijakan-kebijakan yang menganggap LGBT sebagai sesuatu (dan mereduksinya hanya sebatas perilaku) yang salah di mata hukum. Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi contohnya. Undang-undang ini mengategorikan gay dan lesbian sebagai perilaku menyimpang. Di tingkat propinsi dan kabupaten, bermunculan sejumlah aturan yang merugikan komunitas LGBT, seperti Perda Propinsi Sumatera Selatan No.13 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Maksiat yang menganggap gay dan lesbian sebagai perbuatan maksiat yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan Perda Kota Palembang No. 2 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Pelacuran yang memasukan gay dan lesbian dalam kategori perbuatan pelacuran.

Membandingkan kondisi komunitas LGBT di Indonesia dengan apa yang terjadi di Selandia Baru pada April lalu seperti melihat langit dan bumi. Pemerintah Selandia Baru telah melegalkan pernikahan sesama jenis di negaranya, yang artinya pasangan gay dan lesbian memiliki hak yang setara dengan pasangan heteroseksual untuk membentuk keluarga. Namun ini justru dapat dijadikan siraman energi bagi para aktivis dan pejuang isu kesetaraan di Indonesia untuk memperjuangkan hal yang serupa dengan apa yang telah diraih di Selandia Baru dan dua belas negara lainnya.

Peringatan International Day Against Homophobia (IDAHO) atau Hari Internasional Melawan Homofobia bisa dijadikan momen untuk menagih janji para pengambil kebijakan agar segera memberikan dan mengimplementasikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi LGBT. Hak yang sama yang didapatkan oleh warga negara yang heteroseksual. Hak untuk dilindungi dari segala bentuk diskriminasi, hak untuk berkumpul dan berkegiatan, hak untuk hidup dengan rasa aman, termasuk aman dari tindakan bullying. (Nai)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top