KESPRO

RKHUP, Ancam Pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Warga

Aliansi Yogyakarta untuk Reformasi KUHP, menggelar aksi reli menuntut revisi Undang-undang KUHP dari depan Kantor DPRD DIY Kepatihan hingga Titik 0 KM, Yogyakarta, Senin (12/2/2018).

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang akan disahkan pada 14 Februari 2018, semestinya menjawab kebutuhan warga negara, bukan menjadi ruang kesewenangan negara untuk melakukan kriminalisasi hak-hak dasar warga negara.

Pasal 481 dalam draf RKUHP mengatur tentang Pelarangan Menyebarkan Alat Kontrasepsi. Adapun pasal 481 dalam draf RKUHP menyebutkan, setiap orang yang tanpa hak secara terang-terangan mempertunjukkan suatu alat untuk mencegah kehamilan, secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, atau secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan tersebut, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 1.

Aditia korlap aksi ini mengatakan RKUHP akan mengancam program pembangunan utamanya program kesehatan. Larangan penyebaran informasi tentang kontrasepsi yang diatur dalam RKUHP akan menghambat akses terhadap informasi kesehatan reproduksi dan layanan HIV, terutama anak, remaja, dan populasi rentan karena berpotensi dikriminalisasi. Hal ini akan berimplikasi pada semakin meningkatnya penyebaran penyakit menular seksual, angka kehamilan tidak direncanakan dan aborsi tidak aman. Karena menurutnya selama ini yang memberikan informasi dan sosialisasi bukan hanya tenaga medis, tetapi banyak juga aktivis dan elemen masyarakat sipil lain yang ikut membagikan informasi terkait alat kontrasepsi.

“selama ini yang melakukan penyuluhan alat kontrasepsi bukan hanya pemerintah tetapi LSM dan aktivis masyarakat juga melakukan, mereka penyuluhan ke Pekerja Seks, Anak Muda, teman-teman LGBT. dengan adanya pasal ini mereka berpotensi di pidanakan karena karena memberikan informasi kontrasepsi.” Ungkapnya.

Aksi Aliansi Yogyakarta untuk Reformasi KUHP menuntut kepada pemerintah dan DPR RI agar:

  1. Menghentikan seluarauh usaha pengesahan Rancangan KUHP yang masih memuat banyak permasalahan dan berpotensi mengkriminalisasi hak-hak dasar negara.
  2. Menarik dan membahas ulang Rancangan KUHP dengan membuka seluas-luasnya ruang diskusi, partisipasi, aspirasi dan harus melibatkan seluruh pihak, kelompok dan elemen masyarakat tanpa terkecuali.
  3. Menolak RKUHP dijadikan ajang transaksi politik.

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top