Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan “Negara Wajib Hadir untuk Perempuan”

by

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat pada tahun 2016 terdapat 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan, berarti sekitar 728 kasus setiap hari. Angka tersebut didapatkan dari pengadilan agama sejumlah 245.548 kasus dan lembaga mitra Komnas Perempuan sejumlah 13.602 kasus. Kekerasan seksual termasuk bentuk kekerasan paling menonjol, hingga sejumlah kalangan menilai Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat kekerasan seksual. Dalam 4 tahun terakhir (2012 – 2015) berdasarkan pemantauan komnas perempuan, menemukan bahwa rata-rata 3000-6500 kasus kekerasan seksual terjadi setiap tahunnya, di ranah personal/rumah tangga maupun komunitas.

Pola kekerasan terhadap perempuan semakin kompleks, beragam pola dan tingkat kekerasannya, serta lebih cepat dari kemampuan Negara untuk merespon. Salah satunya adalah kekerasan dan kejahatan cyber yang semakin rumit pola kasus kekerasannya. Bentuk pelecehan seksual melalui serangan di dunia maya yang dirasakan dapat berdampak langsung dan berjangka panjang pada korban. Namun terkadang pelaku sulit dideteksi, sedangkan respon dan perlindungan hukum belum cukup memadai, karena disederhanakan menjadi ranah UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).

Kekerasan seksual yang dialami seseorang memiliki berbagai macam dampak negatif hingga memengaruhi kualitas hidup korban, bahkan Badan Kesehatan Dunia PBB menyatakan kekerasan seksual memberikan dampak yang serius terhadap kesehatan masyarakat dan hak asasi manusia. Dampak dari kekerasan seksual mencakup dampak fisik, sosial, maupun psikologis. Kekerasan seksual yang dilakukan secara langsung memberikan dampak fisik seperti pendarahan, luka internal, kerusakan organ internal, kehamilan tidak diinginkan (KTD), penularan infeksi menular seksual (IMS), kanker leher rahim, hingga kematian. Korban kekerasan seksual juga berpotensi dikucilkan dalam kehidupan sosial, mulai jarang berkomunikasi dengan teman, keluarga, bahkan bagi korban yang mengalami KTD diluar nikah akibat kekerasan seksual mengalami stigma sosial. Selain itu, dampak psikologis juga dirasakan tidak hanya disebabkan oleh kekerasan seksual secara langsung, namun juga pelecehan seksual dalam dunia maya. Dampak yang timbul berupa syok, ketakutan, kegelisahan, depresi yang berkepanjangan hingga berpotensi menimbulkan gangguan jiwa.

Permasalahan kesehatan jiwa yang dapat timbul pada perempuan korban kekerasan antara lain stres pascatrauma yang ditandai dengan selalu tegang, ketakutan, gelisah, takut tidur, takut sendirian dan mimpi buruk, depresi, gangguan panik dan keluahan psikosomatis. Gangguan psikologis berefek jangka panjang ketika tidak mendapat penanganan yang tepat, ketika kekerasan terjadi pada anak dapat mempengaruhi aktualisasi diri korban, hubungan dengan orang lain serta persepsi tentang masa depannya. Di sisi lain, upaya penanganan dan perlindungan bagi korban masih belum sebanding dengan beratnya dampak kekerasan seksual yang dialami korban. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) menjadi bagian dari upaya penguatan hukum yang sedang diperjuangkan untuk disahkan sebagai bentuk pencegahan dan penanggulangan kasus kekerasan seksual di Indonesia. Kekhususan dari undangundang ini meliputi ketentuan tentang pemulihan korban, restitusi, rehabilitasi pelaku sebagai bagian dari pemidanaan, dan keharusan adanya acara peradilan pidana kekerasan seksual. Tentunya, undang-undang ini akan melindungi setiap orang terutama perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya.

Untuk itu, Aliansi Satu Visi sebagai aliansi yang mendukung pemenuhan hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi berupaya untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terkait kekerasan seksual yang berdampak besar pada kesejahteraan dan kesehatan mental.

Melalui rangkaian perayaan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, ASV yang tergabung dalam jaringan #gerakbersama berupaya mendorong pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Upaya ini diwujudkan melalui pemutaran film dan diskusi bertajuk Enambelas Film Festival yang akan diadakan di level nasional dan daerah. Harapannya, pemutaran film dan diskusi akan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan peraturan yang berpihak pada korban dan mendorong segera disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Dalam rangka kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap perempuan, PKBI DIY akan melaksanakan Pemutaran Film, Diskusi Publik, dan pentas seni. Setelah pemutaran film, akan diadakan diskusi yang menghadirkan 4 narasumber, yaitu perwakilan komunitas remaja, PKBI DIY, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dari POLDA DIY Selain Pemutran Film dan Diskusi Publik, Kampanye 16 Hari Anti kekerasan terahadap perempuan juga akan dilakukan dengan pentas seni yang dimulai dengan menari Bersama untuk menolak kekersan dan dilanjutkan dengan penampilan seni dari komunitas .

Hari, Tanggal : Sabtu, 9 Desember 2017
Jam : 15.00-Selesai
Tempat : Youth Center PKBI DIY. Jl.Taman Siswa Gg.Basuki MG II/558,
Surokarsan,Yogykarta
Film yang akan diputar : PERTANYAAN UNTUK BAPAK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *