Kehamilan Remaja, Kegagalan Pemerintah Melindungi Warganya

by

Remaja yang mengalami kehamilan di luar nikah adalah korban akibat kurangnya informasi yang benar mengenai kesehatan reproduksi dan seksual. Hal tersebut dikemukakan Lutviah, Youth Advisory Panel UNFPA Indonesia, pada Media Workshop tentang Kehamilan Remaja yang diadakan oleh BKKBN, PKBI dan UNFPA di Benteng Vrederburg, Yogyakarta, Rabu (10/7). Sebagai corong suara remaja, Lutviah menganggap banyak pihak yang berkontribusi atas kasus-kasus kehamilan pada remaja dan persoalan remaja ini silang sengkarut dengan persoalan sosial lainnya.

Nyatanya, kehamilan pada remaja pun tidak hanya terjadi di luar nikah. Direktur Pelatihan dan Kerjasama Internasional BKKBN, Nofrijal, menyebutkan 32% perempuan 20-49 tahun menikah di usia 18 tahun dan 9% menikah di usia 15 tahun. Sementara Riset Kesehatan Dasar 2010 menunjukkan 46% perempuan menikah pada usia sebelum 20 tahun.

Kehamilan pada remaja menjadi tema peringatan Hari Kependudukan Dunia 2013 ini. UNFPA yang ditugaskan oleh Program Aksi ICPD untuk mendukung pemerintah dalam melindungi dan mendorong hak asasi remaja untuk pendidikan kesehatan reproduksi, informasi dan layanan, mengangkat tema tersebut karena merangkum secara tepat pernyataan misi UNFPA yaitu mewujudkan dunia dimana setiap kehamilan diinginkan, setiap kelahiran aman dan setiap potensi anak muda terpenuhi.

“Ketika kita membahas kehamilan remaja, amat penting untuk memahami bahwa persoalan ini bukan semata persoalan kesehatan,” tegas Jose Ferraris, Perwakilan UNFPA untuk Indonesia, saat membuka kegiatan tersebut. Jose melanjutkan, isu tersebut berkaitan dengan pemiskinan, ketidaksetaraan jender, kekerasan, kawin paksa, ketimpangan dalam relasi kuasa antara remaja perempuan dan pasangan laki-lakinya, kurangnya pendidikan, dan kegagalan sistem dan institusi yang seharusnya melindungi hak-hak remaja.

“Kita telah melihat begitu banyak perempuan muda di seluruh dunia yang tidak memiliki pilihan atau sarana berkaitan dengan kehamilan,” tambah Jose.

WHO pada 2011 memperkirakan 16 juta perempuan usia 15-19 tahun melahirkan setiap tahunnya. Sembilan puluh persennya terjadi pada remaja perempuan yang sudah menikah. Sedangkan menurut Prospek Kependudukan Dunia PBB 2010 diperkirakan setiap tahunnya 1,7 juta perempuan dan remaja perempuan di bawah usia 24 tahun melahirkan di Indonesia. Tiga puluh tujuh persen dari seluruh kehamilan di Indonesia setiap tahunnya terjadi pada kelompok anak muda. Padahal, kehamilan pada remaja erat sekali kaitannya dengan aborsi tidak aman. Di negara-negara berkembang, komplikasi dari kehamilan dan aborsi tidak aman adalah faktor utama kematian remaja perempuan 15-19 tahun.

Remaja menjadi fokus dari isu kependudukan didasarkan pada fakta populasi kaum muda yang terus bertambah. Saat ini, sepertiga dari total jumlah penduduk Indonesia adalah mereka yang berusia 10-24 tahun. Jumlah ini menyumbang terhadap angka 1,8 miliar kaum muda yang menjadikannya kelompok terbesar dalam struktur penduduk dunia saat ini.

“Masa depan dan masa kini ada di tangan kaum muda, maka investasi untuk mereka sangat penting,” kata Melania Hidayat, National Program Officer UNFPA Indonesia.

Selain dari sisi jumlah, remaja juga berperan dalam membentuk pembangunan sosial ekonomi serta mengubah norma dan nilai sosial sebagai landasan untuk masa depan. Remaja juga memiliki keinginan dan potensi yang besar untuk mengubah dunia dan mereka juga terhubung satu sama lain.

Investasi yang dimaksud adalah program-program yang mendukung terpenuhinya hak-hak remaja. Pada isu kehamilan remaja, investasi tersebut salah satunya adalah diberikannya pendidikan komprehensif kesehatan reproduksi dan seksual bagi remaja. Bersama dukungan orang tua, pendidikan seperti ini justru akan mencegah terjadinya hubungan seksual lebih dini dan bagi yang sudah aktif secara seksual akan mengurangi perilaku tersebut dan berperilaku lebih sehat, sebagaimana diungkapkan Dr. Iwu Dwisetyani Utomo,

“Banyak yang masih percaya kalau pendidikan kesehatan reproduksi akan mendorong remaja untuk berperilaku seksual. Itu tidak benar dan sudah dibuktikan dengan banyak penelitian,” kata Iwu.

Peneliti dari Australian Demographic and Social Research Institute, The Australian National University, tersebut memaparkan temuannya pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual belum secara komprehensif tersedia di sekolah. Isu-isu seperti pelecehan seksual, kekerasan domestik, peran gender sudah diberikan di beberapa sekolah, termasuk isu HIV & AIDS namun bukan dalam kerangka seksualitas sehat. Di beberapa kota pun, pendidikan kesehatan reproduksi sudah diberikan sebagai Muatan Lokal tapi kebanyakan diintegrasikan dalam pelajaran Penjaskes, IPS, IPA dan Biologi, serta Pendidikan Agama.

Selain pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual komprehensif di sekolah-sekolah, pemerintah juga perlu memberikan perhatian terhadap tingginya pernikahan dini di Indonesia yang juga mendongkrak angka kehamilan pada remaja. Iwu mengatakan Undang-undang Perkawinan (UU No.1/1974) yang menyatakan usia minimum untuk menikah bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun juga harus diubah.

“Sebaiknya, usia minimum 25 tahun bagi laki-laki dan 20 tahun bagi perempuan, seperti diusulkan Prof. Fasli Jalal (Kepala BKKBN, -red). Karena pernikahan itu bukan hanya soal cinta tapi juga bagaimana membangun sebuah keluarga,” kata Iwu.

Melania menambahkan selain amandemen undang-undang perkawinan tersebut yang merupakan salah satu kunci untuk melindungi remaja, implementasi dari undang-undang amandemen juga harus diperhatikan karena seringkali tanpa sanksi yang tegas dan jelas, undang-undang tersebut menjadi tidak berguna seperti yang terjadi sekarang ini.

“Perlakuan dispensasi bagi remaja untuk menikah meningkat dari tahun ke tahun,” kata Budi Wahyuni dari Fakultas Kedokteran dan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM. Budi memaparkan di provinsi DIY sering terjadi remaja perempuan yang berusia di bawah 16 tahun pun bisa menikah, kebanyakan karena alasan kehamilan.

Budi Wahyuni juga mengkritisi peraturan perundangan yang belum secara tegas menyebutkan siapa itu remaja.

“Kalau usia di bawah 18 tahun itu anak-anak sesuai undang-undang perlindungan anak, kenapa undang-undang perkawinan membolehkan perempuan 16 tahun untuk menikah? Itu tidak konsisten. Pihak yang menikahkan berarti melakukan kekerasan terhadap anak!” tegas Budi.

Maesur Zaky, Direktur Eksekutif PKBI DIY, menekankan urgensinya perspektif yang jelas tentang remaja ini dalam penyusunan dan implementasi program-program remaja. Pendekatan berbasis hak remaja menjadi penting misalnya dalam pemenuhan akses remaja terhadap program KB dan pelaksanaan Layanan Ramah Remaja yang juga harus bisa diakses oleh kelompok remaja dari semua latar belakang.

Media Workshop tentang Kehamilan Remaja ini merupakan kegiatan pembuka seminar inti Hari Kependudukan Dunia yang akan diselenggarakan di Hotel Ambarukmo, Yogyakarta, pada Kamis (11/7) dengan tema ‘Memperluas Pilihan dan Kesempatan untuk Remaja Perempuan’.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *