Keputusan MK tentang UU Perkawinan: Antara Harapan dan Kegundahan

by

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materiil UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi harapan baru bagi upaya perlindungan anak dan perempuan di luar pernikahan. Keputusan tersebut menegaskan tentang mandat negara untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak pada anak tanpa pembedaan, misalnya pada anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan yang diakui negara. Semangat untuk melindungi perempuan dari perilaku tidak bertanggungjawab laki-laki juga dapat dirasakan.

Fakta tentang tingginya jumlah anak yang lahir di luar pernikahan dan juga perempuan yang memilih tidak menikah dan merawat anaknya seorang diri (orang tua tunggal) harus disikapi secara bijaksana. Advokasi hak anak dan hak perempuan harus dilakukan bersama-sama, tidak boleh mementingkan salah satunya. Upaya perlindungan bagi anak di luar pernikahan juga harus memberikan perlindungan pada perempuan.

Semangat ini tetap harus terus dikawal sehingga bisa dilaksanakan oleh pemerintah. Hal tersebut dikemukakan oleh Odi Salahudin dari Sekretariat Anak Merdeka Indoneia (SAMIN) saat dikonfirmasi oleh Swaranusa.net beberapa waktu lalu. Odi mengingatkan agar aktivis hak anak dan hak perempuan mengawal terus-menerus keputusan ini agar tidak berhenti di keputusan MK saja tetapi juga hingga diimplementasikan. Banyak aturan yang bagus tetapi tidak bisa diimplementasikan, atau peraturan yang pada awalnya berupa pemenuhan hak berubah menjadi kontrol atau pembatasan hak. “Semangat untuk melindungi anak dan perempuan harus diakomodir, harus dikawal ketat. Jika tidak, akan berakhir seperti situasi sekarang”, tegasnya.

Meskipun secara khusus hanya memberikan kepastian hak anak-anak dari stigma, diskriminasi dan pengakuan hak, Odi menegaskan bahwa keputusan ini juga memberikan satu kepastian tentang pemenuhan hak perempuan dalam menentukan bentuk keluarga. Dalam 12 hak kesehatan reproduksi yang dihasilkan dalam International Conference Population Development (ICPD) 1994, salah satu hak adalah membangun dan menentukan bentuk keluarga. “Keputusan itu juga mengakomodir hak seksual perempuan tentang menentukan bentuk keluarga”, tambahnya.

Dalam pengalaman advokasi hak anak di luar pernikahan, keputusan ini memberikan harapan positif. Rina Imawati dari LBH APIK menegaskan bahwa sampai saat ini, kesulitan yang dihadapi dalam advokasi hak anak adalah membuktikan secara yuridis bahwa anak tersebut memiliki hubungan darah (anak kandung–red.) dengan laki-laki yang dituntut. “Selama ini sangat susah bagi kami (LBH APIK–red.) untuk mendapatkan basis pembuktian material yang sah dan legal di mata hukum terkait dengan pemenuhan hak anak oleh ayah kandung”, jelasnya.

Perempuan yang memilih untuk menjadi ibu tunggal sering dihadapkan pada pilihan yang rumit. Walau secara yuridis tidak bermasalah, akte kelahiran dari seorang perempuan tanpa pasangan akan menyebabkan perempuan dan anaknya menanggung beban psikologis yang cukup kental. Cap sebagai perempuan yang tidak mengikuti norma masyarakat umum akan dihadapi seumur hidup, yang juga menimpa sang anak. Akte kelahiran akan digunakan sebagai dasar yuridis untuk menuntut hak kepada negara. Mulai dari pendaftaran sekolah, membuat KTP, hingga mengurus pernikahan harus menyertakan akte kelahiran. Dalam praktiknya, seringkali keberadaan mereka digunjingkan oleh masyarakat karena lahir tanpa ayah dan perempuan tersebut melahirkan tanpa pasangan. “Keterangan sebagai anak dari seorang ibu tanpa suami dalam akte kelahiran akan mengikuti terus menerus dalam kehidupannya kelak. Mulai dari sekolah hingga syarat pernikahan”, tegasnya.

Sebuah Tantangan

Keputusan tersebut memberikan angin segar kepada perjuangan hak anak dan hak perempuan tetapi harus dilanjutkan dengan advokasi lanjut khususnya hak perempuan. Keputusan MK tersebut dikeluarkan pasca uji materiil yang diajukan oleh Machica Mochtar yang menuntut pengakuan status anaknya sebagai anak mantan Menteri Dalam Negeri (alm.) Moerdiono. Machica Mochtar mengajukan uji materiil UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan pasal 43 ayat (1) berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Hasil yang memberikan pengakuan atas hak anak semata, belum memberikan jawaban atas masalah yang dihadapi oleh perempuan dengan pasangan yang tidak menikahinya. Maesur Zaky, direktur eksekutif daerah PKBI DIY, menguraikan bahwa keputusan ini masih saja fokus pada anak, belum memberikan kejelasan atas hak perempuan yang melahirkannya. “Keputusan ini sangat baik, namun masih fokus pada hak anak dan belum memberikan perlindungan yang nyata pada perempuan”, jelasnya.

Perlindungan yang diberikan pada perempuan masih sebatas “peringatan” pada laki-laki agar tidak memperdaya perempuan sehingga menyebabkan lahirnya seorang anak di luar pernikahan. Perilaku tidak bertanggungjawab laki-laki bisa diadukan dengan pasal ini sehingga akan menyebabkan laki-laki berpikir dua kali untuk membangun relasi di luar pernikahan. “Dengan keputusan ini, laki-laki akan berpikir ulang tentang hubungannya dengan perempuan (di luar pernikahan-red.) sehingga potensi kekerasan akan terkurangi”, tegasnya.

Di sisi lain, keputusan ini memiliki potensi untuk digunakan sebagai dasar yuridis untuk melakukan kekerasan lanjut pada perempuan. Laki-laki bisa menggunakan pasal ini untuk menuntut pengakuan sebagai ayah dari anak yang sudah ditinggalkan selama bertahun-tahun pada pasangannya atau pengasuhnya (orang tua angkat). Hal ini bisa menyebabkan perempuan (ibu) dan anak kembali menjadi korban kekerasan. Perempuan dipaksa untuk mengingat-ingat trauma karena terabaikan haknya sebagai pasangan dan juga “dipaksa” untuk merawat anaknya seorang diri. Sedangkan anak juga “dipaksa” untuk mengakui keberadaan ayahnya yang selama ini posisinya sudah “dilupakan”, dianggap meninggal, atau sudah tergantikan oleh orang lain (pasangan baru ibunya) atau orang tua angkat.

Redifinisi Makna Pernikahan dan Keluarga

Tantangan demi tantangan dalam upaya pemenuhan hak anak dan perempuan harus selalu didiskusikan dan dicari jawaban strategisnya. Aktivis gerakan perempuan dan gerakan anak harus mulai mendiskusikan ulang tentang konsep pernikahan dan konsep keluarga. Persoalan pernikahan di Indonesia bukanlah persoalan tunggal. Pernikahan sirri, adat, negara, pernikahan beda agama, pernikahan sejenis, dan hubungan tanpa ikatan pernikahan menjadi satu permasalahan lain yang juga perlu diakomodasi.

Seseorang membangun hubungan dengan pasangannya memiliki konsep yang beragam. Tidak semua pasangan adalah heteroseksual sehingga harus dicari jawaban atas persoalan yang dihadapi oleh pasangan homoseksual. Pasangan heteroseksual dan homoseksual memiliki konsep sendiri dalam memandang relasi pernikahan dan dalam membangun keluarga. Satu hal yang pasti adalah perempuan harus mendapatkan perlindungan yang maksimal dari pernikahan maupun di luar pernikahan. “Diskusi tentang mendefinisikan ulang makna pernikahan dan keluarga harus mulai dilakukan sehingga perempuan tidak lagi menjadi korban”, tegas Maezur Zaky.

edL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *