KTP, Isu Nasional Komunitas Waria

by

Pada 13-14 Juni 2013, UNDP bekerja sama dengan USAID, Forum LGBTIQ Indonesia dan GWL-INA mengundang puluhan aktivis LGBT dari 30 provinsi di Indonesia dalam sebuah pertemuan besar Dialog Nasional Komunitas LGBT Indonesia. Berikut wawancara SwaraNusa dengan Shinta Ratri, Ketua Ikatan Waria Yogyakarta (IWAYO), yang menjadi peserta Dialog Nasional perwakilan komunitas LGBT Yogyakarta.

Apa tujuan dari Dialog Nasional Komunitas LGBT Indonesia?

Pertemuan bertema “Being LGBT in Asia: A Participatory Review and Analysis of the Legal and Social Environment for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) Civil Society” tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang diinisiasi UNDP di enam negara: Kamboja, China, Filipina, Thailand, Vietnam dan Indonesia. Tujuannya untuk memetakan mengapa komunitas LGBT di dunia ini masih tertindas dan terdiskriminasi. Kami mendiskusikan persoalan terkait LGBT dalam kelompok-kelompok kecil yang fokus pada isu hukum, sosial dan politik, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan dan remaja, media dan IT, perumahan, serta keluarga dan komunitas. Masukan dari setiap kelompok ini yang akan dirumuskan menjadi rekomendasi untuk pemerintah agar tidak terjadi lagi diskriminasi terhadap komunitas LGBT.

Mengapa kegiatan tersebut penting?

Karena untuk kebijakan-kebijakan yang bersifat nasional itu harus ada koordinasi nasional, karena kita tidak mungkin berjalan sendiri-sendiri untuk mempengaruhi pemerintah. Selama ini memang sudah ada koordinasi gerakan LGBT di tingkat nasional, tapi hanya fokus di aspek hukum saja. Sedangkan di pertemuan kemarin menyeluruh sampai ke aspek sosial, kesehatan dan remaja. Jadi rekomendasi yang dihasilkan pun akan lebih lengkap.

Isu nasional apa yang relevan dengan kondisi waria di Yogyakarta?

KTP adalah isu nasional bagi waria. Waria sangat sulit mendapatkan KTP, padahal KTP ini adalah dasar untuk mengakses segala sesuatu, dari mulai kesehatan, kredit perumahan, melamar pekerjaan bahkan naik pesawat. Selain itu, karena saya memilih untuk masuk ke kelompok yang membahas soal perumahan dan pekerjaan, ternyata ditemukan banyak waria yang ditolak bank untuk mendapatkan kredit perumahan, meskipun sudah memiliki KTP. Banyak bank yang ragu-ragu untuk memberikan kredit seperti yang terjadi di Surabaya dan Jakarta.

Lalu apa rekomendasinya?

Kita meminta pemerintah untuk mendesak pihak bank agar persyaratan kredit dipermudah.

Apakah masalah seperti itu juga dialami oleh komunitas waria di Yogyakarta?

Tidak. Karena kebanyakan waria di Yogyakarta punya rumah sendiri-sendiri, tidak di perumahan. Isu yang paling urgen untuk komunitas waria di Jogja itu adalah pemberdayaan ekonomi. Kita bisa lihat pekerjaan waria itu masih didominasi oleh salon, ngamen dan prostitusi. Dua terakhir itu kira-kira 60 persen.

Bagaimana pemerintah melihat masalah ini?

Sebetulnya ada program alih profesi, yang baru akan berjalan September 2013 untuk kuota 30 waria. Tapi sayangnya ada syarat KTP DIY karena dananya dari APBD provinsi. Padahal dari total 220 waria yang terdata, hanya 60 yang ber-KTP DIY. Kita pernah mencoba bernegosiasi tapi tidak bisa karena ini syarat mutlak. Dana APBD harus diakses orang-orang yang ber-KTP daerah itu.

Lalu apa solusinya?

Organisasi-organisasi waria seperti IWAYO, KEBAYA dan LOTUS sudah membahas soal ini dan kami akan mengelola bagaimana nanti program tersebut juga bisa dirasakan manfaatnya oleh komunitas waria yang tidak ber-KTP DIY. Pengurus-pengurus organisasi tersebut juga yang akan memutuskan siapa yang berhak mendapatkan bantuan.

Dalam Dialog Nasional itu dibahas juga soal sosial kultural. Di Yogyakarta sendiri, bagaimana kondisinya?

Penerimaan waria di tengah masyarakat sudah oke. Hanya tetap saja kita terdiskriminasi dalam hal pekerjaan dan birokrasi pemerintahan. Jadi secara sosial sudah oke tapi secara formal belum.

Kira-kira faktor apa yang membuat komunitas waria bisa diterima secara sosial?

Karena memang kultur Jawa sejak dulu sudah ada waria, seperti di Ponorogo atau penari-penari Keraton jaman dulu. Jadi masyarakat lebih bisa memahami keberadaan waria di tengah masyarakat. Kalau secara sosial, masyarakat Jogjanya sendiri sudah punya pluralisme dan memanusiakan manusia, sudah sejak dulu mereka terbuka terhadap pendatang. Walaupun pendatang itu waria, kalau mereka baik dengan masyarakatnya, otomatis penerimaannya juga mudah sekali. Ya tidak usah waria, kalau laki-laki atau perempuan berbuat jahat di masyarakat, otomatis mereka akan dibenci.

Terakhir, apa tantangan terbesar dalam perjuangan identitas waria di Yogyakarta?

Kita masih harus menghadapi tiga pihak yang dianggap menghambat perjuangan identitas yaitu kepolisian, Satpol PP dan organisasi agama garis keras. Kalau kepolisian itu berhubungan dengan perijinan saat kita akan mengadakan acara dan penyelesaian kasus-kasus yang masih diskriminatif. Kalau Satpol PP, ya karena kebanyakan komunitas waria berada di dunia jalanan dan prostitusi seringkali harus berhadapan dengan Satpol PP. Mediasi sebetulnya sudah pernah dilakukan, tapi peraturan daerah terbaru ada larangan mengamen di pasar dan lampu merah. Mau tidak mau jadinya kucing-kucingan dengan Satpol PP. Sedangkan mediasi dengan organisasi agama garis keras akan segera difasilitasi oleh sebuah lembaga yang ingin menjalin jaringan dengan berbagai komunitas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *