Masyarakat Bantul Hanya Nikmati 38% APBD

by

Jaringan Advokasi Anggaran Responsif Gender Bantul kembali menyelenggarakan pertemuan konsolidasi, Rabu (27/03/2013). Bertempat di RM Parangtristis, jaringan yang berisi puluhan organisasi sipil dan Kader Kesehatan Reproduksi (Kespro) tingkat desa ini membedah RAPBD Kabupaten Bantul tahun 2013.

Purwantiningtyas Kawuri dari Pusat Studi Seksualitas PKBI DIY menyampaikan hasil analisis yang dilakukan oleh Tim Peneliti PKBI terhadap RAPBD 2013 Kabupaten Bantul. Analisis dilakukan terhadap anggaran di Sekretariat DPRD serta tiga SKPD, yaitu Dinas Kesehatan, BKKPP&KB dan Dinas Sosial. Hasil analisis menunjukkan mayoritas anggaran masih dialokasikan untuk anggaran tidak langsung atau anggaran yang tidak dinikmati langsung oleh masyarakat.

“Anggaran didominasi oleh belanja pegawai dan operasional. (Sedangkan) untuk masyarakat hanya 38% saja,” ujar Purwantiningtyas. Ia mencontohkan temuan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Meskipun anggaran naik 20 milyar dari tahun sebelumnya, dari 86 milyar angaran alokasi untuk belanja langsung atau belanja program bagi masyarakat hanya 33 milyar atau 39%.

Sementara itu, Badan Kesejahteraan Keluarga Pemberdayaan Perempuan dan KB (BKKPP&KB), menganggarkan 9 milyar untuk 2013. Naik 1 milyar dari anggaran tahun 2012. Namun, serupa dengan Dinas Kesehatan, anggaran di BKKPP&KB juga hanya 39% saja yang dialokasikan untuk program ke masyarakat.

Purwantiningtyas menyampaikan ada hal yang juga harus diapresiasi dari APBD 2013, yaitu kenaikan anggaran di beberapa program, seperti program kespro remaja yang dulu hanya 8 juta, sekarang naik jadi 28 juta. “Tetapi anggaran 28 juta tentu belum dapat mengakomodir jumlah remaja yang sangat banyak di Bantul, juga dengan tingginya KTD dan pernikahan dini yang terjadi,” lanjut Purwantiningtyas.

Temuan lainnya, anggaran  untuk kegiatan Pembahasan Rancangan Perda di Sekretariat DPRD. “Dari 2,8 milyar anggaran yang ada, sebesar 2,6 milyar sendiri atau 92% ternyata dialokasikan untuk biaya perjalanan dinas,” ungkap Purwantiningtyas.

Dalam sesi diskusi, Siti Fatimah, perwakilan dari Ikatan Bidan Indonesia merasa miris dengan fakta anggaran yang ada. “Saya mendapati banyak kasus di Bantul seperti kematian ibu melahirkan dan KTD remaja. Harusnya anggaran untuk itu yang naik, bukan operasional pegawai,” katanya. Dia menambahkan, kasus kematian ibu melahirkan banyak terjadi karena perdarahan yang disebabkan anemia Hal iniseharusnya bisa dicegah jika ada program kespro remaja yang didalamnya memuat informasi tentang  pentingnya konsumsi zat besi sejak dini.

“Saya pernah ikut Musrenbang untuk usul anggaran, tapi ternyata sejak awal sudah diberitahu kalau dana tidak ada,” lanjut Siti Fatimah.

Pendapat serupa diungkapkan peserta lain. Setiyo, perwakilan Palang Merah Indonesia (PMI) mengaku heran dengan anggaran yang ada dan penasaran proses penganggarannya seperti apa. “Bagaimana sebenarnya proses pembuatan program dan anggaran di SKPD, apakah hanya kira-kira saja?” tanyanya kepada forum.

M. Dawam dari PC NU Kabupaten Bantul juga menanyakan apakah anggaran yang sudah disetujui dapat diubah. Setelah semua peserta memberikan pendapat, forum kemudian diakhiri dengan membangun komitmen jaringan untuk bersama-sama mengadvokasi anggaran ke dinas terkait. (Arsih)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *