Memerhatikan Keberagamaan Seksual

by
Menguatnya wacana jender ternyata tidak dibarengi dengan isu keberagaman seksual. Selama ini jender hanya dikonotasikan dengan laki-laki dan perempuan. Situasi ini tidak sadari sebenarnya mendiskriminasi gender lain. Persoalan ini merupakan salah satu persoalan dalam gerakan perempuan di Indonesia.

”Menurut UU No 39/1999 tentang HAM semua warga negara berhak menerima layanan dari negara. Karena itu ’maisntreaming’ issu keberagaman seksual dalam tahapan-tahapan aktifitas sosial menjadi tantangan kita bersama,” tulis Komisi Nasional Perempuan dalam siaran pers, berkaitan dengan akan diselenggarakannya Konferensi Pengetahuan dari Perempuan II dengan Tema Perempuan dan Pemiskinan pada 1-4 Desember 2012 di Yogyakarta.

Bekerja sama dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada Yogyakara, Komnas Perempuan mengundang masayarakat umum yang memiliki pengalaman dan kepedulian terhadap gerakan perempuan untuk mengirimkan paper (kertas kerja) yang akan dipresentasikan dalam konferensi.

Tantangan lain yang digerakan perempuan, menurut Komnas Perempuan, kegiatan masih berjalan sendiri-sendiri dan terpencar-pencar, masing-masing bekerja dengan kapasitasnya sendiri tanpa adanya mekanisme mensinergikan. ”Belum ada upaya mengintegrasikan aksi lapangan menjadi refleksi yang berbuahkan pengetahuan konseptual, yang pada gilirannya dapat dipakai lagi untuk menguatkan kerja lapangan,” tulis Komnas Perempuan.

Dalam pengamatan Komnas Perempuan, menunjukkan lemahnya institusionalisasi kerja perempuan di berbagai tingkatan dan sektor berbeda. Gerakan akar rumput berjuang keras untuk bertahan mendampingi perempuan miskin, marjinal dan rentan karena sedikitnya dukungan.

Sementara itu, kajian perempuan dan gender di tingkat universitas memperjuangkan eksistensinya dalam budaya dan struktur universitas yang maskulin, materialistik, memrioritaskan hard sciences dan orientasi profit.

Komnas Perempuan sebagai organ Negara juga menghadapi tantangan institusionalisasi dengan adanya wacana integrasi dan re-strukturisasi berbagai Komisi Nasional yang cenderung memposisikan isu perempuan sebagai isu yang subordinat.

Menguatnya fakta empiris ini, Komnas Perempuan melihat kebutuhan mendesak perlunya melahirkan dan memastikan penguatan jangka panjang pelembagaan ’pengetahuan dari perempuan’. Suatu mekanisme nasional sebagai wadah untuk mengintegrasikan dan merefleksikan aktivitas lapangan dalam bentuk pembelajaran untuk pengembangan pemikiran-pemikiran strategis baru dan pengetahuan konseptual.

”Yang dimaksud pengetahuan adalah pembelajaran, refleksi, penyimpulan inti sari pemahaman, dan memformulasikan gagasan-gagasan baru dari pengalaman dan kerja lapangan dalam memperjuangkan dan memastikan keadilan gender dan hak-hak perempuan sebagai bagian integral dari hak-hak asasi manusia,” tulis Komnas Perempuan.

Isu seksualitas dan pemiskinan akan menjadi salah satu bahasan khusus dalam konferensi ini, selain isu migrasi dan perdagangan perempuan, gender dan konflik sumber daya alam, perempuan berhadapan dengan hukum, industrialisasi dan buruh. Dalam seksualitas ada persoalan pemaknaan terhadap tubuh perempuan yang berdampak pada pemiskinan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Mitos dan stigmatisasi berperan kuat untuk makin meminggirkan bahkan mengkriminalisasi kelompok yang telah rentan. “Misalnya perempuan, kelompok seksual minoritas, pekerja seks, orang dengan HIV/AIDS,” tulis Komnas Perempuan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *