Mendesak, Revitalisasi Sistem KB

by

Sistem pengendalian kelahiran melalui Keluarga Berencana (KB) harus segera direvitalisasi. Faktanya ada ledakan penduduk Indonesia setelah Orde Baru. Ini membutuhkan usaha serius. Bahu-membahu diperlukan untuk menyukseskan program revitalisasi sistem KB, menjadi lebih optimal.

Bibit Waluyo, Gubernur Jawa Tengah, menyampaikan hal itu dalam sambutan tertulisnya dalam Seminar ”Daya Dukung Sumberdaya Alam dan Problematika Kependudukan” yang dilaksanajab Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jawa Tengah di Hotel Patra Semarang pada hari Selasa (15/12).

Menurut Bibit, cara merevitalisasi sistem KB bisa dilakukan melalui peningkatan komitmen dan pemahaman para stakeholder di masing-masing kabupaten/kota perihal pentingnya program KB dan tersedianya wahana efektif guna mengendalikan penduduk di Indonesia.

Mendayagunakan sumberdaya KB dengan sarana dan prasarana yang tersedia. Semuanya dilakukan bersama atau swadaya masyarakat, entah lembaga swadaya masyarakat, elemen masyarakat sendiri, dan pemerintah. Sinergi itu sangat dibutuhkan dan sangat urgen dalam menyukseskan keberhasilan revitalisasi sistem KB.

Menurut Soejatno Pedro HD, Pengurus Harian Daerah (PHD) PKBI Jawa Tengah, penduduk yang besar di suatu negara, bisa menjadi modal, tetapi bisa pula jadi beban. Permasalahan penduduk yang besar justru menjadi beban bagi negeri ini. Sebab, suasana otonomi daerah yang berlangsung saat ini semakin menjadikan kebijakan pemerintah daerah satu dengan daerah lainnya tidak bisa saling bersinergi. Akibatnya program KB yang mestinya disinergikan di seluruh wilayah Indonesia, menjadi kurang terarah dan jalan sendiri-sendiri. “Tak heran apabila saat ini program KB kurang terdengar gaungnya sejak berakhirnya masa Orde Baru atau saat masa kepemimpinan Presiden Soeharto,” katanya.

Seminar yang dilakukan sebagai rangkaian peringatan HUT PKBI ke-52, menghadirkan narasumber dr. Sarsanto Wibisono, SpOG, Wakil Ketua Pengurus Harian Nasional PKBIPusat. Menurutnya, keluarnya Undang Undang (UU) Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, yang di dalamnya ada ayat tentang kesehatan reproduksi, serta UU Kependudukan dan KB yang mengamanatkan Badan Kependudukan dan KB akan sampai ke kota/kabupaten, membuat semangat memasyarakatkan program KB kembali terdengar gaungnya setelah 10 tahun luntur. ’Ini saatnya mengendalikan kembali penduduk Indonesia,” katanya.

Dr. Kartono Mohamad, yang juga tampil sebagai narasumber mengatakan, politisasi menjadi faktor kelemahan pelaksanaan dan pengorganisasian program KB di tataran pengambil kebijakan. Misalnya, masalah pengangkatan Kepala BKKBN dulu yang orangnya dipilih secara subyektif oleh presiden karena faktor kedekatan dan persamaan ideologi politik. Hal ini yang mengakibatkan program KB selepas masa Orde Baru menjadi kacau karena dalam lingkup pengelolaan program KB, tidak punya visi yang sama.

”Program-program KB yang sebelumnya telah tersusun rapi dan di antaranya sukses dalam pelaksanaan di lapangan, secara tiba-tiba justru diganti dengan kebijakan baru yang berbeda oleh pemimpin BKKBN yang baru. Sungguh ironis, KB justru dikorbankan perkembangannya demi kepentingan segelintir elite politik yang berbeda kepentingan,” kata Kartono Muhammad

Dengan otonomi daerah, KB tidak akan bisa kembali ke model sentralistik. Kini,yang bisa dilakukan dalam pemasyarakatan kembali program KB, menjadikan penduduk sebagai modal atau dengan kata lain, lebih memberdayakan masyarakat. ”Sebab, pemerintah saat ini tak bisa diandalkan. Hanya manis dalam program, tapi miskin dalam implementasinya,” katanya.

Program KB harus diarahkan ke peningkatan kualitas keluarga, kualitas generasi yang akan datang, serta kualitas kesehatan fisik, mental, dan sosial. Tidak hanya berhenti pada arahan menghentikan kelahiran anak, tetapi berkaitan dengan sisi kemanusiaan lain yang tujuannya menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki kapabilitas di dalam menghadapi persaingan global

Masyaraikat Pedesaan

Budi Darmawan dari Yayasan Obor Tani mengatakan, pelaksanaan program pengendalian penduduk, diarahkan di kalangan masyarakat pedesaan. Mereka cukup besar dalam memengaruhi tingginya rasio kelahiran. Strateginya, dimulai dengan memberdayakan mereka sehingga memiliki kegiatan yang menguras fisik. Selain bisa meningkatkan pendapatan, juga bisa menghentikan semangat mereka dalam berhubungan seksual di malam hari. Karena, orang yang fisiknya telah terkuras, akan memilih istirahat pada malam hari. “Istilah kalau malam produksi anak, bisa dihilangkan dalam mindset mereka,” katanya.

Mendorong masyarakat desa mengubah perilakunya merupakan persoalan yang sulit. Budi menawarkan strategi untuk tidak memberikan ikan saja kepada penduduk desa. Mereka harus diberi kail beserta cara mengelolanya supaya memberikan hasil ikan yang berlimpah.

“Tak ada kata tidak, untuk segera mencegah peledakan penduduk. Selain berpengaruh besar dalam mengurangi laju kemiskinan di Indonesia, pengendalian baby booming bisa mencegah timbulnya kekacauan iklim dan memutus dampak buruk dari pemanasan global,” kata Prof. Sudharto P. Hadi, Guru Besar Bidang Lingkungan Hidup Universitas Diponegoro.

Pelaksanaan program pengendalian penduduk secara intensif menurut Sudharto akan berdampak besar bagi kemajuan bangsa di masa depan. Agenda ini juga bisa mempererat hubungan masyarakat karena rendahnya tingkat stres individu. Tingkat stress ini biasanya memengaruhi perpecahan dan pertentangan di lingkungan masyarakat. ”Filosofisnya, program pengendalian jumlah penduduk harus menghilangkan dampak tekanan terhadap lingkungan,” katanya.

Hadziq Jauhary, Swara Nusa Biro Jawa Tengah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *