Orang Meninggal Dapat Kartu Jamkesmas

by
 Implementasi Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) memunculkan banyak persoalan. Data yang bersumber dari TNP2K dinilai tidak akurat, sehingga orang yang sudah meninggal dunia justru mendapat kartu peserta, sementara mereka yang sebelumnya terdaftar justru tak lagi terdaftar. Sementara itu, pemerintah daerah tidak bertanggung jawab terhadap warga yang tidak masuk dalam quota Jamkesmas.
Persoalan seputar Jamkesmas ini terungkap dalam pertemuan warga dari lima kabupaten/kota di DIY semalam (12/02) di Angkringan JAC Pendopo Ndalem, Ngasem, Yogyakarta. Pertemuan yang diikuti oleh 30 peserta ini, dihadiri warga, aktivis suarakomunitas, PKBI, Yakkum, Peneliti dari Atmajaya Jakarta, dan Komunitas Peduli Ginjal Yogyakarta.
Salah seorang peserta yang enggan disebut namanya dari Gunungkidul mengatakan Pemda Gunungkidul tidak bisa menanggung biaya warga yang tidak mendapat kartu peserta Jamkesmas. “Salah satu pejabat Pemda bilang, kalau mau dapat kartu menunggu orang meninggal,” katanya.
Menurut Novianto, aktivis dari PKBI DIY, warga yang tidak tercover dalam quota Jamkesmas seharusnya pembiayaan ditanggung oleh Pemerintah Daerah. “Ini tertulis jelas dalam Permen Nomor 20,” katanya.
Sementara itu, Gama Triono aktivis Aliansi Satu Visi (ASV) ada informasi anggaran untuk jaminan kesehatan hanya terserap 30%. Kalau ini benar, berarti ada dana yang menganggur sedangkan warga yang membutuhkan justru tidak terlayani. “Ini harus segera dikonfirmasi,” katanya.
Dalam pertemuan ini juga terungkap berkeliarannya oknum dari sebuah organisasi yang melakukan pungutan jutaan rupiah, jika warga ingin mendapatkan layanan gratis walaupun tidak memiliki kartu tanda peserta. “Saya kaget juga, tetapi bagaimana lagi, kita butuh bertobat,” kata salah seorang peserta.
Budhi Hermanto, dari SuaraKomunitas, yang memandu pertemuan ini mengatakan, berdasarkan informasi yang ada, pertemuan akan dilanjutkan untuk menyusun policy brief yang terkait dengan Jamkesmas. “Yang tak kalah penting,  kita membangun gerakan dengan kawan-kawan yang tidak terpenuhi haknya,” katanya.
 Terkait dengan informasi berkeliarannya broker Jamkesmas, menurut Mukhotib MD harus menjadi perhatian semua pihak. Langkah pertama, tentu saja keberanian warga untuk menolak tawaran dari broker. Sedang yang sudah terlanjur memberikan dana bisa membuat laporan resmi mengenai kasus ini.
“Ini sudah keterlaluan, memeras orang yang sakit. Ini tindak kriminal, bisa dipidanakan. Sebab pasti ada penyalahgunaan kewenangan,” kata Mukhotib MD.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *