Organisasi Masyarakat di DIY Tolak RUU Ormas

by

Gelombang penolakan terhadap RUU Ormas mulai masuk ke DIY. Rabu (3/4/2013), Koalisi Jaringan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat se-DIY mengadakan pertemuan membahas respon terhadap RUU Ormas yang rencananya akan disahkan pada 9 April mendatang. Bertempat di Kantor Dian Interfidei, pertemuan yang dihadiri puluhan perwakilan dari organisasi masyarakat dan LSM berlangsung cukup serius.

Elga J. Sarapung, perwakilan dari Koalisi, menyampaikan sikap tegas Koalisi untuk menolak RUU Ormas tersebut. Dia menjelaskan, pertemuan kali ini merupakan pertemuan kedua yang akan membahas langkah lebih konkrit. Sementara Ronald Rofiandri, perwakilan dari Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Jakarta, menyajikan hasil kajian yang dilakukan oleh KKB terhadap RUU Ormas. Ronald mengatakan, gagasan awal RUU Ormas adalah bukan untuk merespon banyaknya kekerasan yang dilakukan oleh ormas tertentu.

“RUU ini akan mengembalikan semua organisasi masyarakat ke bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri dan membuka peluang sejarah represi terhadap kebebasan berserikat,” ungkap Ronald. Dia menambahkan, dalam kurun waktu  empat tahun terakhir terdapat 5 RUU yang masuk ke Prolegnas dan semuanya merupakan RUU yang bertujuan mengatur masyarakat. Kelima RUU tersebut antara lain RUU Ormas, RUU Perkumpulan, RUU LSM dan RUU Pemberdayaan Masyarakat.

“RUU (Ormas) ini konsepnya juga tidak jelas, multi tafsir dan tumpang tindih dengan UU yang lain. Misalnya dengan UU Yayasan atau RUU Perkumpulan yang juga sedang dibahas di DPR,” kata Ronald.

Ronald menganggap RUU Ormas bukan  jawaban atas kekerasan yang banyak terjadi. Jika dikaji per pasal, RUU ini lebih banyak bahayanya bagi organisasi masyarakat. Dia mencontohkan salah satu pasal dalam RUU Ormas, yaitu pasal 61 ayat 7 mengatakan setiap ormas dilarang melakukan kegiatan apabila tidak memiliki surat pengesahan atau tidak terdaftar sebagai badan hukum. “Bisa jadi komunitas klub motor ataupun fans club tertentu juga akan terkena dampaknya karena tidak didaftarkan,” lanjutnya.

Arie Sudjito, Sosiolog UGM yang juga Direktur IRE, menambahkan RUU Ormas cacat dalam dua level. Pertama, RUU Ormas dibuat dengan menggunakan konstruksi neo korporatis yang ingin mengatur dan membatasi kehidupan berorganisasi.

“Kalau tujuannya merespon ormas-ormas yang bermasalah, seharusnya nalarnya tidak represif, tapi harus mendidik ormas tersebut,” kata Arie. Sedangkan dari sisi konten, RUU ini bermasalah karena tumpang tindih dengan UU yang lain.  RUU ini juga dinilai memukul rata dan membatasi seluruh jenis organisasi. Arie menghimbau agar diskusi ini segera membuahkan hasil konkrit, yaitu melakukan aksi untuk menolaknya.

“Kita harus segera mobilisasi untuk aksi penolakan dan juga harus kampanye ke publik soal bahaya RUU Ormas ini,” lanjut Arie.

Sementara itu, Mahendra Kusumawardhana, perwakilan dari Kongres Politik Organisasi Perjuangan Rakyat Pekerja (KPO PRP), menegaskan RUU Ormas tidak bisa dilepaskan dari kepentingan ekonomi politik yang ada.

“Ini bukan persoalan DPR yang tidak becus membuat UU, namun ini bagian dari kepentingan perluasan akumulasi modal dari kebijakan neoliberalisme agar dapat berjalan secara mulus dengan meredam segala bentuk perlawanan rakyat,” kata Mahendra.

Penolakan terhadap RUU ini sudah banyak dilakukan di berbagai kota oleh sejumlah organisasi masyarakat, seperti organisasi mahasiswa, serikat buruh maupun organisasi keagamaan. (Arsih)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *