Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Harus Dikucilkan

by

Kekerasan terhadap perempuan terus meningkat. Upaya menguranginya sudah dilakukan. Apakah upaya yang dilakukan memang tidak efektif? Hadziq Jauhary dari Swaranusa,  melakukan wawancara khusus dengan Evarisan, SH, MH, aktivis hak asasi perempuan dari Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia [LRC-KJHAM].

Bisa dijelaskan kenapa kekerasan terhadap perempuan cenderung meningkat?

Pertama, keberanian perempuan mulai muncul, yang sebetulnya sudah sangat bagus. Kekerasan yang dialaminya, dianggap bukan sebagai aib lagi yang harus ditutupi, jangan sampai ada yang tahu. Keberanian ini harus diapresiasi karena jarang ada perempuan berani melaporkan diri atas sesuatu yang dialaminya.

Kedua, intensitas kekerasan yang tinggi. Undang Undang yang mengatur sudah ada, misalnya UU PKDRT, UU dan Perlindungan Anak, perlu dicari penyebabnya, mengapa tidak bisa menekan kekerasan berbasis gender di masyarakat. Pada akhirnya, kita harus melihat, apakah UU ini implementatif atau tidak. Jika tidak, harus dicari penyebabnya. Apakah terkait kesulitan membuktikan unsur-unsur pidananya atau memang kontennya.

Ketiga, terkait struktur pelaksana UU, polisi, jaksa, dan hakim. Ini tidak bisa diabaikan, karena merekalah yang menerjemahkan UU itu. Ketika mereka punya perspektif yang memadai, pasti akan memengaruhi cara mereka ketika menangani suatu perkara. Begitu pula sebaliknya.

Contoh kelemahan perspektif  dari pelaksana UU, penggunaan pasal yang tidak berlapis, dakwaan yang lemah, tuntutan dan putusan yang ringan, serta tidak ada pilihan lain, misalnya memaksa pelaku untuk konseling. Ada dalam UU PKDRT, tetapi mekanisme dan orang yg menjalankan tidak ada.

Keempat, budaya hukum masyarakat yang masih menganggap kasus kekerasan berbasis gender bukanlah persoalan rumit, masih bisa diselesaikan secara baik-baik atau secara kekeluargaan. Namun masalahnya, jika tidak ada upaya penyelesaian lain, dibiarkan saja, maka bisa menimbulkan kelanggengan kekerasan.

Kelima, faktor ekonomi, karena secara riil kemiskinan di negeri ini semakin meningkat. Ini akhirnya jadi pembenar seorang suami melakukan kekerasan terhadap istri dan anak-anaknya, dengan alasan klasik, di luar tidak mendapat kerjaan atau penghasilannya rendah. Menyangkut hal ini, negara harus melihat secara holistik dan memunculkan berbagai solusi yang sifatnya konstruktif, bukan mengabaikan, tanpa melihat pengaruh yang buruk bagi perempuan dan anak.

Kekerasan terhadap perempuan, bisa disebut fenomena gunung es?

Ya, betul sekali. Dalam kasus kekerasan berbasis gender, selalu terjadi fenomena itu dan sangat sulit untuk dihilangkan.

Mengapa?

Angka-angka yang tercatat hanya yang dilaporkan, padahal yang tidak tercatat jumlahnya jauh lebih besar. Artinya, jangan berpaku pada puncaknya, tapi lihat di bagian bawah yang jumlah kekerasannya luar biasa besarnya. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan, dan semua sektor harus terlibat, terutama polisi, hakim, dan jaksa. Penyebab utama fenomena tersebut adanya perspektif atau pandangan yang berbeda pada masing-masing individu masyarakat, terutama perempuan.

Adapun data yang kami dapatkan berasal dari yang melapor ke LRC-KJHAM, pemantauan lima media dan empat pusat pelayanan terpadu yang ada di 4 kecamatan di Kota Semarang, Kecamatan Banyumanik, Pedurungan, Semarang Barat, dan Semarang Utara. Pusat pelayanan terpadu terbentuk atas dukungan pemerintah.

Tindakan efektif untuk meminimalisasi kasus kekerasan?

Yang utama tindakan preventif supaya pencegahan bisa betul-betul diimplementasikan. Tindakan pencegahan jangan eksklusif, tetapi harus turun ke grassroot. Banyak mengalami kekerasan di tataran grassroot. Artinya, kita punya mekanisme yang mapan. Kalau kita bisa maksimalkan PKK, sebetulnya upaya pencegahan kekerasan bisa efektif. Tetapi kita belum melirik itu. Kalaupun dilakukan, sifatnya belum tersistematisasi atau masih sporadis. Gerakan teman-teman ke depan harus difokuskan pada penyadaran ke rumah-rumah atau diselipkan di acara yang biasanya turun ke bawah.

Kemudian, meningkatkan kepedulian masyarakat. Misalnya ada orang terdekat yang mengalami kekerasan berbasis gender, harus sadar apa yang harus dilakukan. Jadi tidak hanya mengandalkan korban, tetapi juga lingkungan sekitar.

Menerapkan mekanisme penghukuman sosial. Ketika ada yang melakukan kekeraan terhadap perempuan, akan menjadi malu dan serasa menjadi orang aneh. Berangkat dari hal itu, sanksi sosial harus lebih diperbanyak. Kalau memang dia pelaku yang sungguh-sungguh merugikan perempuan, harus dikucilkan.

Memberdayakan perempuan korban, terutama membuat mereka berani bersikap, membuat keputusan yang tepat bagi dirinya. Selain itu, penting perihal penguatan ekonomi. Ini sangat vital karena kebanyakan perempuan hingga kini tidak berani keluar dari lingkaran kekerasan karena mereka tergantung secara ekonomi.

Ada lagi yang mesti dilakukan?

Mengevaluasi sejauh mana upaya yang dilakukan, supaya tidak terus menerus tanpa progress. Sejauh mana telah berhasil secara efektif. Bisa juga turun langsung ke masyarakat, tetapi memang ini terbatas. Karena untuk menjangkau seluruh masyarakat terlampau sulit.

Mendengarkan suara masyarakat perihal cukupkah mereka tahu, cukupkah mereka paham tentang apa yang terjadi di sekitarnya atau yang terjadi pada dirinya sendiri. Mekanisme pemantauan itu yang seharusnya bisa dieefektifkan, dengan melakukan pendataan jumlah perempuan di kecamatan-kecamatan.

Harus ada evaluasi, apakah program-program yang selama ini dilakukan sudah tepat. Kita terbiasa tidak melakukan need assesment ke komunitas atau ke kelompok pemangku hak. Jadi, seakan-akan program yang kita susun inilah yang dibutuhkan masayarakat. Kita tidak sadar, selama ini melakukan program berbasis top down. Padahal seharusnya program model bottom up.

Akan lebih baik jika menanyakan kepada perempuan, apakah yang seharusnya dilakukan, yang sesuai atau cocok dengan perempuan. Dulu beberapa kali ada keluhan, penyuluhan pencegahan kekerasan berbasis gender jangan terus menerus kepada perempuannya (ibu-ibu), tetapi juga kepada laki-laki yang merupakan penentu kebijakan atau keputusan terbesar dalam terjadinya kekerasan berbasis gender. Tapi hingga kini, tampaknya belum banyak yang merespon hal tersebut. Seolah-olah, selama ini kita berbicara kekerasan berbasis gender hanya berkutat pada perempuan. Padahal itu hanya segelintir pengaruh, karena faktor penyebabnya sebagian besar laki-laki.

Langkah ke depan?

Perlu adanya pengubahan mindset, berupa menaikkan kesadaran laki-laki untuk malu melakukan kekerasan terhadap istri atau anak-anaknya. Dalam hal ini, kita harus lihat grand design dari pemerintah, karena merupakan kewajiban bagi pemerintah (baik di tingkat provinsi, walikota, hingga kecamatan). Ini yang harus ditekankan, karena lembaga swadaya masyarakat [LSM] atau lembaga lainnya tidak punya kewajiban untuk mendesain hal tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *