Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi Terganjal Penggusuran

by

Senin, 13/5/2013, warga Bong Suwung yang terdiri dari komunitas pedagang, perempuan pekerja seks dan waria melakukan audiensi ke DPRD DIY terkait surat yang dikirim oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) kepada 30 pedagang yang lapaknya berada di sebelah barat Stasiun Tugu. Surat tersebut berisi instruksi pembersihan daerah sekitar stasiun dari kegiatan warga.

“Surat yang diterima para pedagang di Bong Suwung ini meresahkan warga karena mendadak. Tanggal 9 Mei 2013 kami menerima surat pertama yang berisi pembersihan emplasmen barat Stasiun Tugu, surat kedua tanggal 25 Mei 2013 menginstruksikan pembersihan lapak karena akan digunakan sebagai taman kota maksimal tanggal 30 Mei 2013. Padahal rekomendasi audiensi kami ke DPRD DIY tahun 2010 belum dilaksanakan,” kata Jati Nugroho, Koordinator Paguyuban Pedagang Bong Suwung.

Pada 2010 kejadian serupa menimpa komunitas Bong Suwung. Penutupan secara paksa oleh pihak PT KAI mendorong warga melakukan audiensi ke DPRD DIY. Saat itu DPRD DIY mengeluarkan rekomendasi untuk membentuk forum yang terdiri dari stakeholder terkait dan warga Bong Suwung untuk mendiskusikan persoalan penggunaan lahan sebelah barat stasiun Tugu.

Audiensi yang mempertemukan warga Bong Suwung dengan pihak PT KAI, Muspika Kecamatan Gedongtengen dan Desperindag ini membahas mengenai rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPRD DIY pada 2010 lalu.
Selain berdampak kepada para pedagang, tindakan sepihak PT KAI di awal bulan ini juga berimbas pada sekitar 150 perempuan pekerja seks yang menggantungkan hidupnya di wilayah Bong Suwung tersebut, sebagaimana dikatakan Yayuk Ndika, koordinator organisasi perempuan pekerja seks Arum Dalu Sehat (ADS)

“Selama ini ADS menjadi salah satu organisasi yang juga berperan di isu kesehatan reproduksi dan HIV & AIDS di wilayah Bong Suwung. Jika nantinya tempat ini digusur, sama saja pemerintah tidak menghargai jerih payah kami selama ini. Padahal kami mendukung program pemerintah di isu tersebut,” tambah Yayuk Ndika.

Angga, Koordinator Divisi Waria PKBI DIY menjelaskan bahwa pengorganisasian di komunitas yang dimarjinalkan ini memang dalam rangka untuk mendekatkan komunitas kepada akses layanan kesehatan. Jika nantinya Bong Suwung ini digusur maka akan menyulitkan komunitas mengakses layanan kesehatan, apalagi bagi yang sedang mendapatkan perawatan.

“Selama ini sistem di komunitas sudah terbangun dan komunitas sudah mulai mandiri. Penggusuran malah akan membongkar apa yang sudah terbangun tersebut,” kata Angga.

DPRD DIY kembali mengeluarkan rekomendasi mengenai masalah yang dialami warga Bong Suwung dengan mendorong semua pihak terutama stakeholder untuk membentuk tim khusus yang melibatkan warga untuk menjembatani aspirasi warga yang mencari mata pencaharian di Bong Suwung.

“Kami warga Bong Suwung berkomitmen dan siap kapanpun seandainya ada undangan untuk mendiskusikan permasalahan ini,” kata Jati Nugroho. (Fita)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *