Pemerintah Belum Berpihak Pada Perempuan

by

 

Kondisis ekonomi dan sosial perempuan yang kuat menjadi salah satu prasyarat bagi perempuan untuk berani mengambil keputusan. Minimal melakukan negosiasi terhadap diri mereka sendiri. Hanya saja, perempuan yang paling menghadapi persoalan ketidaksetaraan justru mereka yang ada di kalangan kelas mengengah ke atas. Meskipun, globalisasi ekonomi, yang mengubah ekonomi agraris menjadi ekonomi industrial, kemudian menghancurkan pula situasi setara di kalangan kelas menengah ke bawah, terutamanya di kalangan petani. Berikut wawancara Desi Susanti dari SWARA NUSA dengan Dra. Budi Wahyuni, MM, MA, Ketua Pengurusa Harian Daerah (PHD) PKBI DIY.

Pandangan Anda tentang perempuan saat ini?

Seharusnya perempuan menjadi subyek, tetapi saat ini masih jauh dari harapan. Khususnya kelompok menengah ke atas. Kalau kelompok menengah ke bawah relatif lebih equal, meskipun belum tentu adil. Pada kelompok menengah ke atas, ada situasi yang perlu diperhatikan, proses kesadaran belum sepenuhnya ada. Akibatnya belum mampu menjadi yang sesungguhnya. Dari luar, perempuan kelompok ini sudah mulai dicerahkan tetapi yang berubah baru pada dirinya sendiri, sedangkan lingkungan belum berubah. Di satu sisi ada keinginan untuk berubah, namun di sisi lain masih belum ada dukungan.

Bisa disebutkan contohnya?

Misalnya, tuntutan untuk keharmonisan rumah tangga. Kelompok ini justru yang memprihatinkan. Kalau kelompok menengah ke bawah sudah lebih setara. Mereka kebanyakan bekerja bersama di sawah. Pembagian kerja dilakukan dengan penuh kesadaran. Pekerjaan dilakukan bersama sehingga pembagian kerja relatif sama. Globalisasi, menyebabkan perubahan masyarakat agraris ke industri, dan menindas perempuan. Ketika masih agraris, laki-laki dan perempuan sama-sama bekerja di sawah atau di kebun. Revolusi Hijau memaksa petani menjual sawahnya. Mereka bekerja di pabrik. Dari sini pembagian kerja menjadi kelas. Laki-laki bekerja di sektor publik, perempuan di domestik. Masalah yang ada di pabrik, tidak bisa didiskusikan bersama dengan perempuan. Domestifikasi semakin jelas.

Apakah feminisme berhasil membebaskan perempuan dari ketertindasan?
Dengan adanya feminisme ada perubahan, tetapi belum cukup efektif dan optimal. Perempuan memang sudah lebih berani menyuarakan pendapat-pendapatnya. Namun, karena gerakan ini berangkat dari berbagai kepentingan, perubahan keadaan perempuan belum signifikan.

Bagaimana sikap pemerintah dalam soal ini?

Saat ini belum ada political will dari pemerintah. Pemerintahan belum mempunyai keberpihakan terhadap perempuan. Contohnya, kasus Syekh Puji, jelas-jelas melanggar Undang-undang yang ada (UU Perlindungan Anak). Namun pemerintah tidak tegas menangani kasus itu. Mengapa hanya nikah sirinya yang diajukan ke hukum? Lalu, kasus perkosaan dan penelantaran hak-hak kesehatan reproduksi perempuan. Memang sudah ada UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), persoalannya, seberapa jauh UU itu dijalankan dan dipantau penegak hukum? Pemerintah belum melindungi perempuan dalam arti yang sesungguhnya. Dulu ada BKKBN, yang saat ini sudah memudar. Kalau pemerintah tegas, program BKKBN yang tidak efektif dihapuskan, sedangkan program yang efektif dan telah berjalan diteruskan dan dipantau terus. Tapi malah semua program BKKBN dihapus. Perempuan dari masyarakat miskin tidak mampu mengakses layanan KB. Termasuk juga kasus kehamilan tidak diinginkan (KTD). Perempuan tidak diberi pilihan untuk meneruskan kehamilannya atau melakukan pengelolaan KTD. Lalu bagaimana jaminan setelah itu?Apakah harus keluar dari sekolah? Apakah masih bisa melanjutkan sekolah? Maka hak sekolah dia terlepas. Jadi negara belum tegas dalam menangani persoalan-persoalan yang menyangkut perempuan.

Apakah yang perlu dilakukan perempuan untuk bisa lepas dari ketertindasan?

Harus belajar dari pengalaman, lalu tegas dan tegar. Tegas dalam artian berani membuat keputusan dan berani menghadapi risiko atas keputusannya. Mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Lihat apa yang belum mampu dari dirinya. Misalnya, belum siap dalam bidang ekonomi dan sosial, harus menguatkan keadaan ekonomi dan sosialnya. Bila kondisi ekonomi dan sosialnya telah cukup kuat, teliti lagi apa yang perlu dipersiapkan. Perempuan harus mampu melakukan negosiasi minimal dengan dirinya sendiri. Mampu menyatakan yang benar dan tidak benar. Berani mengambil risiko ketika mengungkapkan pendapat. Misalnya, bilang ke pasangannya, dia merasa capek. Risiko yang mungkin terjadi adalah pasangan marah. Maka harus siap dengan kemarahan itu. Jangan memaksakan diri.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *