Pemerintah Belum Mendukung Perlindungan LGBT

by

Teman-teman LGBT masih terus mengalami stigma dan diskriminasi. Situasi ini menjadikan rasa tidak nyaman, bagi masyarakat yang peduli dan terutama komunitas itu sendiri. Perjuangan penghapusan terus dilakukan. Untuk mengetahui berbagai upaya yang dilakukan, Hadziq Jauhary, Swara Nusa Biro Jawa Tengah, melakukan wawancara dengan Orie Lesmana (akrab dipanggil Oriel), pemerhati soal-soal LGBT.

Pandangan Anda tentang stigma dan diskriminasi yang dialami teman-teman LGBT?

Pembahasan mengenai transgender dari berbagai sudut pandang menjadi sebuah pembahasan cukup menarik. Tetapi memang seringkali dipenuhi kontroversi. Terutama terkait dengan asumsi-asumsi dan parameter yang dimunculkan masyarakat. Padahal mereka belum mengerti duduk persoalan sebenarnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984, seluruh komponen bangsa Indonesia diharuskan melindungi hak asasi setiap warga negaranya tanpa memandang jenis kelamin, ras, suku, agama, dan orientasi seksualnya. Faktanya, banyak terjadi kekerasan dan diskriminasi dialami kelompok LGBT (terutama transgender) karena orientasi seksualnya yang dianggap menyimpang dari mainstream dalam masyarakat. Sebagaimana yang dialami komunitas LGBT, mereka amat rentan mengalami kekerasan dan diskriminasi karena dianggap sebagai orang yang berdosa, sakit, atau disebut dengan abnormal.

Permasalahan dalam soal transgender?

Ada permasalahan yang sebenarnya cukup rumit ketika berbicara tentang transgender. Banyaknya perbedaan parameter yang digunakan. Sebagian berpendapat, transgender sebagai kecenderungan mengubah kelamin. Sedangkan data dari Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro menunjukkan transgender tidak selalu dilandaskan pada keinginan mengubah jenis kelamin. Parameter yang dikeluarkan banyak ilmuwan pun masih perlu pendalaman.

Bentuk kekerasan yang dialami?

Kekerasan dalam aspek psikologi dan kekerasan dalam bentuk administratif.

Dampaknya?

Selalu tersisih dalam proses pembangunan. Misalnya, dipinggirkan saat pemerintah menetapkan kebijakan bagi rakyat. Dalam hal pembagian dana Kredit Usaha Rakyat, teman-teman tak pernah bisa mengaksesnya. Banyak teman yang membutuhkan. Alasannya, selalu saja klise, rata-rata dari kelompok LGBT tidak memiliki KTP, karena diperumitnya kepengurusan KTP. Mereka seharusnya memiliki hak yang sama dengan warga negara yang lain. Di sisi lain, banyak dari kelompok LGBT atau yang utamanya transgender, dimanfaatkan sekelompok elite politik untuk berkampanye. Ironisnya, setelah elite politik terpilih, mereka seringkali dilupakan.

Kekerasan itulah yang seringkali membuat mereka memiliki keterbatasan dalam mencari lahan pekerjaan, yang juga seharusnya menjadi hak bagi mereka sehingga bisa hidup layak. Mereka memiliki keterbatasan dalam mengekplorasi kegiatan-kegiatan yang seharusnya lebih positif.

Upaya yang dilakukan untuk pemenuhan hak-hak yang terabaikan?

Ada banyak upaya yang sudah dan akan dilakukan untuk mendobrak diskriminasi atau sikap meminggirkan terhadap komunitas yang dilakukan masyarakat mayoritas. Mereka melakukan kegiatan rutin di Wahana Bermain Wonderia, Semarang dengan acara ”Karaoke Waria”. Tanggal 20 Desember 2009 juga akan melakukan kegiatan, sebagai upaya kawan-kawan LGBT, khususnya transgender, untuk mengubah mainstream masyarakat tentang citra buruk yang masih dikaitkan dengan jalanan.

Hambatannya?

Upaya melakukan perubahan mainstream, tidak dibarengi dengan upaya pemerintah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *