Perempuan dalam Kebangsaan dan Kebhinnekaan Indonesia

by

Melalui kemajuan teknologi, pada hari Rabu (25/2) di ruang Multimedia Fakultas Hukum UGM diadakan Dialog Kebangsaan “Menghadapi Tantangan Kebangkitan Bangsa Indonesia di Era Reformasi: Belajar dari Pengalaman Perempuan Merawat Kebhinnekaan”. Dengan bantuan live streaming video, empat universitas di berbagai wilayah Indonesia dapat berinteraksi langsung dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) yang diwakili oleh Maria Farida Indrati (Hakim Konstitusi). “Sebenarnya acara ini diikuti oleh jaringan yang terdiri dari berbagai lembaga dan lebih dari 40 universitas, tetapi yang mendapat prioritas untuk interaksi langsung melalui video konferensi adalah UNRAM, UNPATTI, UGM, dan USU,” kata Nia Sjafruddin dari Aliansi Bhineka Tunggal Ika sebagai fasilitator. Program Pascasarjana Cross Religion and Cultural Study  (CRCS) UGM mendapat kepercayaan untuk mengorganisir dialog di D.I. Yogyakarta.

Penggagas Dialog Kebangsaan adalah Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Tragedi Mei 1998, Hari Pendidikan Nasional, Hari Kebangkitan Nasional, dan 13 belas tahun reformasi di Indonesia. Konflik Ambon ,yang ironisnya terjadi hanya setelah satu tahun reformasi 1998, meninggalkan luka mendalam dan gesekan sosial yang sangat sulit untuk dihindari. Para perempuan dan anak-anak menjadi korban dengan posisi tidak berdaya terhadap kekerasan yang terjadi di sekitar maupun yang menimpa dirinya langsung. Akan tetapi para perempuan Maluku tidak hanya tinggal diam meratapi perpecahan yang terjadi di daerahnya. Dengan berbesar hati mereka berusaha merajut kembali simpul perdamaian dan menjaga kebhinekaan Indonesia melalui aspek domestik yang selama ini diserahkan padanya. Pengalaman para perempuan Maluku tersebut yang menjadi latar belakang konferensi ini. Tujuannya adalah menggalang pembelajaran bersama bangsa Indonesia mengenai keberhasilan dan tantangan upaya merajut kembali perdamaian setelah terkoyaknya kebhinekaan atas nama agama, suku, ras, dan golongan.

“Dampak dari konflik 1999 meninggalkan trauma yang hebat dan segregasi pada masyarakat Maluku. Hal ini sangat bertentangan dengan pembelajaran di sekolah yang menceritakan kerukunan antardaerah,” kata Arista, mahasiswa UNPATTI. Ketika ditanya bagaimana cara konkret para perempuan Maluku merajut kembali simpul kebhinekaan yang telah terkoyak, Arista menjawab,”Pengalaman kami mengusahakan perdamaian dilakukan oleh ibu-ibu Papalele. Melalui pasar di daerah Batu Merah, semua masyarakat dapat berbaur tanpa memandang identitas keagamaan mereka.” Senada dengan yang diungkapkan Arista, salah seorang peserta dari Maluku juga mengatakan bahwa segregasi antara kelompok muslim dan Kristen terlihat begitu nyata. “Kalau Ibu datang ke sini dan menyebut akan ke daerah apa, maka orang akan tahu itu daerah Islam atau Kristen.”

Perempuan dan Anak-anak Turut Menjadi Korban

Sementara dari Ambon, Yuni yang merupakan anggota Komnas Perempuan, mengatakan bahwa sampai dengan April 2011 tercatat 199 Peraturan Daerah (Perda) yang diskriminatif. “Sebagian besar dari perda tersebut hanya hasil copy-paste dari daerah lain tanpa mempertimbangkan manfaatnya. Perempuan yang kemudian menjadi objek dan korban diskriminasi perda-perda itu,” tegas Yuni.

Surya Ahmadi, peserta dari Sumatera Utara, mengungkapkan kesedihannya dan mewakili teman-teman Ahmadiyah yang sampai saat ini masih mengalami diskriminasi, baik oleh pemerintah maupun warga negara Republik Indonesia. “Saat tadi menyanyikan Indonesia Raya khususnya di bagian ‘Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku…’, saya merasa sedih. Negara ini merdeka bukan hanya karena satu golongan agama atau syarekat, atau kitab dari satu agama. Tapi dipersatukan oleh Pancasila. Sayangnya saat ini justru ada pemaksaan kehendak dari agama tertentu. Saya malah punya pikiran ‘negara ini lebih aman dipimpin oleh robot-robot berjiwa Pancasila,’” Penganut Ahmadiyah lainnya dari Mataram, Nasrudi, mengatakan bahwa dia dan bersama 158 pengungsi lainnya telah hidup dalam ancaman dan ketidak-pastian selama lebih dari lima tahun, bahkan KTP saja mereka tidak punya. Dalam jangka waktu tersebut mereka telah delapan kali mengalami amuk masa, bahkan 73 anak-anak dan perempuan juga menjadi korban. Nasrudi menambahkan bahwa Ahmadiyah telah ada sejak tahun 1925 dan banyak penganutnya yang juga berjasa bagi kemerdekaan bangsa. “W.R. Soepratman, pencipta lagu Indonesia Raya, juga seorang Ahmadi,” ungkapnya. Dia mengatakan bahwa selama ini mereka tidak bisa melakukan klarifikasi mengenai keberadaan Ahmadiyah karena akan dianggap melanggar Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri.

Permasalahan lain yang menyangkut perempuan dan anak-anak juga muncul di Mataram. Erna dari Pusat Studi Wanita menjelaskan bahwa masalah terbesar yang mereka temui adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Umumnya KDRT yang terjadi berwujud pada poligami, nikah siri, serta kawin cerai. Para perempuan yang menikah melalui nikah siri tidak mempunyai surat nikah ataupun surat keterangan yang dapat digunakan untuk membantu mereka memperjuangkan hak-haknya sebagai istri. Ironisnya, urusan pribadi seperti berpakaian malah mendapat perhatian dari pemerintah dengan keluarnya Perda wajib berkerudung bagi perempuan.

Yogyakarta: Tidak Seplural yang Dikenal

Di sisi lain, Yanu dari PKBI DIY mengungkapkan bahwa masalah kebhinekaan bukan hanya menyangkut suku, agama, dan ras, tetapi juga terkait dengan orientasi seksual dan identitas jender. Yanu mengingatkan bahwa tepat satu tahun yang lalu terjadi insiden dalam International Day Against Homophobia (IDAHO) yang diperingati setiap 17 Mei. Tahun lalu komunitas LGBT mengadakan peringatan seperti tahun-tahun sebelumnya dengan menggelar dialog tentang seksualitas, movie screening, dan pada puncaknya akan dilakukan karnaval di Alun-alun. Akan tetapi sebuah organisasi yang mengatasnamakan sebuah agama melakukan intervensi dengan memasang spanduk berisi pernyataan tidak setuju terhadap peringatan IDAHO dan memaksa untuk membubarkan acara. “Di sini kita lihat bahwa hak berekspresi dari teman-teman LGBT yang juga warga negara Indonesia terampas. Tahun ini, karena pengalaman buruk di tahun 2010, teman-teman komunitas merasa tidak aman jika menunjukkan ekspresi mereka dengan merayakan IDAHO.”

Salah seorang peserta bernama Damai juga menyoroti kebhinnekaan di Yogyakarta yang selama ini terkenal sebagai daerah yang toleran dan menerima keberagaman. Nyatanya, masih ada Perda yang mendiskriminasi perempuan seperti Perda Pelacuran di Bantul. Damai juga menambahkan bahwa ada beberapa temannya yang terpaksa memakai jilbab walaupun dia bukan seorang muslim. Hal tersebut terpaksa dilakukan karena ada peraturan yang memaksa demikian, ada juga yang karena tekanan sosial.

Kesabaran dan Tenggang Rasa Menjadi Kunci

Masruchah, mewakili Komnas Perempuan, yang menjadi salah satu narasumber di Jakarta menegaskan bahwa usaha yang dilakukan oleh para perempuan untuk mendapatkan hak-hak kesetaraannya membutuhkan waktu yang lama. Usaha yang panjang ini dimulai sejak tahun 1938 saat kongres perempuan ke-5. Pada kegiatan tersebut gagasan keterwakilan perempuan di ranah politik mulai menjadi bahan pikiran. Buah pemikiran tersebut baru terwujud 70 tahun kemudian ketika Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik dan nomor 10 tentang Pemilu dikeluarkan. Melalui dua peraturan tersebut keberadaan perempuan di dunia politik praktis mulai diperhitungkan.

Sementara itu, Maria Farida Indrati menanggapi berbagai komentar dan pertanyaan yang dialamatkan pada Mahkamah Konstitusi, khususnya mengenai diskriminasi dan ketidak-adilan yang terjadi di masyarakat. Maria mengungkapkan bahwa kunci dari semua permasalahan tersebut adalah tenggang rasa. Ketika tenggang rasa antarsesama terwujud maka perilaku saling menghormati otomatis akan terwujud dan tidak akan ada pemaksaan. Menurutnya, tidak semua masalah harus diatur oleh undang-undang. Bahkan dalam pembuatan undang-undang oleh negara maupun pejabat setempat seperti peraturan daerah, harus benar-benar dipertimbangkan manfaatnya bagi masyarakat dan kemungkinan pelaksanaan produk hukum tersebut.

“Kadang rumusan dalam undang-undang sudah tepat, tetapi aturan atau proses pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan undang-undang dimaksud,” ujar Maria. Dia juga menjelaskan bahwa MK hanya dapat menguji undang-undang yang dianggap bertentangan dengan pasal dalam UUD 1945. Hal ini berarti jika sebuah produk hukum seperti undang-undang yang dirasa diskriminatif terhadap suatu golongan tertentu, tidak dapat secara otomatis diajukan pengujian ke MK. Maria mencontohkan peraturan tentang berpakaian di sebuah daerah, misalnya saja mewajibkan para perempuan untuk memakai kerudung. Dalam UUD 1945 tidak pasal khusus yang juga mengatur cara berpakaian sehingga undang-undang atau peraturan tersebut tidak dapat diuji oleh MK. Kemudian menanggapi Erna dari Mataram, Maria menjelaskan bahwa Undang-undang KDRT akan tidak optimal jika dibuat Perda. Kekuatan hukum UU KDRT akan menurun derajatnya jika ternyata ada peraturan daerah yang memberi sanksi lebih ringan terhadap masalah tersebut. Oleh karena itu akan lebih baik jika dipikirkan bagaimana teknis dari pelaksanaan UU KDRT bagi masyarakat yang lebih luas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *