Perempuan, Mari Nyaringkan Suara Kita!

by

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat sebanyak 216.156 kasus kekerasan terhadap perempuan dilaporkan dan ditangani selama 2012. Data yang terkumpul dari laporan Pengadilan Agama dan lembaga mitra penyedia layanan yang tersebar di 30 provinsi ini sangat mungkin hanya mewakili ratusan ribu kasus kekerasan lain yang dialami perempuan di Indonesia. Dua ratusan ribu perempuan yang mengadukan kasusnya ke lembaga mitra penyedia layanan adalah perempuan-perempuan yang boleh dibilang sudah tercerahkan. Mereka tahu bahwa mereka telah mendapatkan perlakuan yang tidak layak. Mereka sadar bahwa perlakuan tidak manusiawi yang mereka alami harus segera dihentikan. Bagaimana dengan perempuan-perempuan lain yang belum mendapatkan informasi dan kesadaran semacam itu?

Komnas Perempuan juga memberikan perhatian serius pada beberapa persoalan, yang sebetulnya bukan hal baru, namun di tahun 2012  mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat, bahkan mampu menggerakkan masyarakat untuk bertindak. Sebut saja kasus kejahatan perkawinan yang dilakukan oleh eks Bupati Garut yang melakukan poligami dengan menikahi perempuan di bawah umur dan mengakhiri pernikahan empat harinya dengan tuduhan sang istri sudah tidak perawan. Tidak hanya menjadi pemberitaan di media, kasus ini mengundang aksi termasuk dari warga Garut yang menuntut dicopotnya jabatan sang bupati. Akhir Februari, ia resmi dipecat dari jabatannya.

Beberapa pejabat publik lainnya juga mendapatkan sorotan karena pernyataan mereka yang dinilai melecehkan perempuan korban perkosaan. Marzuki Ali, Muhammad Nuh dan Daming Sunusi adalah mereka yang harus menanggung jutaan cercaan dari masyarakat yang geram atas ucapan para pejabat tersebut.

Reaksi-reaksi ini setidaknya menjadi petunjuk adanya perubahan di masyarakat kita. Bisa jadi sebelumnya pemahaman sudah ada, tapi suara terbungkam sistem. Mungkin suara-suara sudah bermunculan, namun kurang mampu memekakan kuping penguasa. Kini, juga dengan bantuan teknologi, nyaringnya semakin terdengar, menular semakin cepat.

Dampaknya akan terasa bagi para perempuan-perempuan yang selama ini tidak berani melaporkan perilaku sewenang-wenang yang mereka dapatkan. Entah takut akan mencemarkan nama baik keluarga, khawatir tidak akan mendapatkan dukungan dari orang sekitar, merasa hanya dirinya yang mengalami kejadian tersebut dan alasan lainnya yang muncul akibat pemahaman sempit buah dari perkawinan moralisme dan interpretasi agama yang bias.

Terobosan pemerintah dalam bidang hukum dengan munculnya 73 kebijakan daerah pada 2012 menggenapi 252 kebijakan yang dianggap kondusif bagi perempuan, termasuk diantaranya kebijakan tentang pemberian layanan dan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan, adalah usaha pemerintah menciptakan suasana kondusif bagi perempuan. Namun, masih ada 282 kebijakan di daerah yang diskriminatif terhadap perempuan dan belum terakomodasinya hak-hak perempuan dalam beberapa undang-undang. Perubahan kebijakan menjadi urgensi dalam hal ini, termasuk revisi Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang melegalkan pernikahan bagi perempuan 16 tahun. Kekuatan bersama masyarakat sipil jelas dibutuhkan agar pemerintah, yang seringkali kita tuduh belum peka pada isu kesetaraan gender, tidak tanggung-tanggung dalam menyediakan informasi dan layanan dalam payung-payung kebijakan yang ramah perempuan.

Perempuan dan pejuang isu perempuan, mari nyaringkan lagi suara kita!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *