PERNYATAAN SIKAP Jaringan Masyarakat AntiKorupsi Yogyakarta Pada Peringatan Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2017

by

PERNYATAAN SIKAP

Jaringan Masyarakat AntiKorupsi Yogyakarta

Pada Peringatan Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2017

Dengan Rahmad Tuhan YME, UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan, minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana pendidikan sebesar 20% baik dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan jumlah yang cukup besar untuk penyelenggaraan pendidikan. Sebagai data, pada tahun 2016 keseluruhan alokasi dana pendidikan dalam ABPN adalah 419,2 T. Dengan pembagian anggaran yang dikelola pemerintah pusat Rp146,3 T dan anggaran yang dikelola pemerintah daerah dalam bentuk ‘Dana transfer daerah dan dana desa’ sebesar  Rp267,9 T. Alokasi Dana BOS kepada tiap-tiap satuan pendidikan (sekolah) masuk di dalam ‘dana transfer daerah’ tersebut. Sedangkan anggaran yang dikelola pemerintah pusat pengelolaannya dibagi pada beberapa pos, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 49,3 T, Kementerian Agama  Rp46,8 T, Kementerian Negara dan lembaga Rp.10,7 T dan LPDP Rp.5 T

Ketercukupan dana pendidikan untuk satuan pendidikan menentukan keberhasilan penyelenggaran kegiatan pendidikan. Dana pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kemudian dikelola dan disalurkan ke sekolah-sekolah melalui lembaga pemerintah yang menangani pendidikan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota. Dana tersebut disalurkan melalui berbagai jenis program dan kegiatan di masing-masing tingkat pemerintahan. Sistem pengalokasian dana selama ini sangat beragam dengan rumusan yang belum tentu mudah dipahami. Koordinasi yang jelas antar-tingkat pemerintahan dalam pendanaan pendidikan serta mekanisme penyaluran dan rumusan yang tepat sangat menentukan efektivitas pengelolaan dana pendidikan. Dana yang sudah dialokasikan dalam jumlah yang sangat besar selama ini harus dipastikan dapat memberikan manfaat individu (private benefit) maupun manfaat sosial (social benefit). Untuk itu, mekanisme dan pengalokasian pendanaan pendidikan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/ kota, dan sekolah/ madrasah haruslah tepat.

Dari data permasalahan yang diperoleh dan diolah oleh Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Yogyakarta (AMPPY) dan aduan-aduan yang masuk ke Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) dan ORI Perwakilan Jateng-DIY terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan biaya pendidikan, dapat memberikan gambaran tentang efektivitas pemanfaatan dana pendidikan yang bersumber dari pemerintah dan masyarakat. Dari data ditemui bahwa banyak permasalahan yang terjadi dalam implementasi pengelolaan dan pemanfaatan biaya pendidikan. Di setiap jenjang pendidikan memiliki permasalahan masing-masing. Permasalahan biaya pendidikan tingkat pendidikan dasar (SD/ MI/ SMP/ MTsN) pada dasarnya telah menjadi tanggung jawab pemerintah/ negara dengan program wajib belajar 9 tahun, sehingga sudah ada kebijakan dimana sekolah dasar tidak boleh melakukan pungutan dalam bentuk apapun. Sedangkan biaya pendidikan di tingkat pendidikan menengah atas (SMA/ SMK/ MAN) masih diperbolehkan untuk melakukan pungutan, sehingga dapat memunculkan permasalahan yang berbeda dengan jenjang pendidikan dasar.

Permasalahan yang muncul di jenjang pendidikan dasar dan menengah antara lain tentang sumbangan, peran komite dan terbatasnya dana di sekolah. Adanya perbedaan penafsiran tentang ‘sumbangan’ menjadikan kebijakan yang diambil oleh sekolah bahkan dinas pendidikan menjadi berbeda. Sumbangan diasumsikan sebagai peran serta masyarakat yang dinilai sebagai sesuatu yang sah dan diperbolehkan. Namun pada kenyataan yang terjadi di lingkup satuan pendidikan adalah bentuk sumbangan ini beraroma ‘pungutan’ karena dilakukan tidak dengan sukarela namun telah ditentukan besaran jumlah dan waktunya. Bahkan sudah menjadi hal yang umum terjadi dalam satuan pendidikan bahwa acapkali situasi dan kondisi dalam proses penarikan sumbangan pendidikan tersebut menekan orang tua/wali murid dan murid secara psikologis dan fisik.

Hal tersebut juga diperkuat dengan peran komite yang terindikasi memiliki peran penting dalam memberikan dukungan pendanaan ke sekolah melalui skema sumbangan pendidikan tersebut. Bahkan peran komite bisa sebagai pengelola dana masyarakat/ sumbangan. Dana sumbangan menjadi salah satu sumber dana yang memberikan kemudahan bagi sekolah di mana pertanggungjawabannya tidak seperti pertangungjawaban dana BOS/ DAK. Penggunaan dana sumbangan lebih fleksibel dan pertangungjawaban juga mudah, itu adalah indikasi yang terlihat dari beberapa temuan own motion yang dilakukan oleh LO DIY dan didukung oleh temuan-temuan data lapangan oleh Jejaring Antikorupsi Yogya, Sarang Lidi, IDEA dan LBH Yogyakarta.

Jenjang pendidikan menengah atas seperti Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sederajat, permasalahan biaya pendidikan juga memberikan peluang adanya penyimpangan. Kurangnya kontrol dan peluang terjadinya pungutan maupun sumbangan menjadi ruang adanya penyimpangan. Untuk jenjang pendidikan menengah atas sederajat, pemerintah telah mengalokasikan dana BOS bagi setiap siswa, ditambah BOSDA dan BOP. Selain alokasi BOS tersebut, sekolah ternyata juga melakukan pungutan. Adanya peluang pungutan tersebut tidak dibarengi dengan kebijakan pengawasan yang jelas sehingga kata kunci “wajar, transparan, dan dapat dipertangungjawabkan” menjadi catatan tersendiri bagi jenjang pendidikan menengah atas atau sederajat. Dari berbagai keterangan yang muncul ada pernyataan bahwa jabatan kepala sekolah di jenjang pendidikan menengah atas lebih diminati dibanding dengan kepala sekolah jenjang pendidikan dasar sudah cukup memberikan kesan bahwa sumber dana yang bergulir di sekolah menengah atas lebih banyak sehingga peluang penyimpangan juga besar. Di jenjang pendidikan menengah atas dan sederajat juga ditemukan bahwa peran komite/ dewan sekolah juga sangat besar dalam melakukan upaya pengumpulan dana pendidikan.

Menilik kondisi faktual dimasyarakat tentang pemenuhan hak dasar rakyat dalam hal pendidikan, dimana biaya pendidikan di Indonesia di tingkat pendidijan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan atas masih memberatkan rakyat, maka Kami, Jaringan Masyarakat AntiKorupsi Yogyakarta menyatakan sikap :

  1. Kami, Jaringan Masyarakat AntiKorupsi Yogyakarta menyerukan bahwa Wajib Belajar (WAJAR) 12 tahun haruslah menjadi agenda riil pemerintahan saat ini,
  2. Kami, Jaringan Masyarakat AntiKorupsi Yogyakarta mengamanatkatkan, bahwa sesuai mandat UUD 45 dalam hal dana pendidikan (selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan), minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus digunakan dengan sebaik-baik yang dapat diusahakan dalam tata kelola penggunaan anggaran, sehingga hak dasar warga negara dalam hal pendidikan dapat dipenuhi tanpa kecuali,
  3. Kami, Jaringan Masyarakat AntiKorupsi Yogyakarta meminta, kepada pemerintah dan aparat-aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan, memberantasan dan penegakan hukum harus dilakukan dalam hal kasus-kasus korupsi dan pungli di dunia pendidikan di Indonesia
  4. Kami, Jaringan Masyarakat AntiKorupsi Yogyakarta meminta pemerintah untuk menghentikan praktek-praktek pungutan dan sumbangan pendidikan yang memberatkan rakyat,
  5. Kami, Jaringan Masyarakat AntiKorupsi Yogyakarta menilai, harus ada  regulasi terkait dengan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP), Permen, maupun Perda yang pada prinsipnya menegaskan bahwa pungutan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar SD/ SDLB Negeri, SMP/ SMPLB/ SD-SMP SATAP/ SMPT Negeri dan SMA/SMK SUDAH TIDAK BOLEH LAGI, sebagai konsekuensi dari dijalankannya WAJAR 12 Tahun di Indonesia,
  6. Kami, Jaringan Masyarakat AntiKorupsi Yogyakarta, menolak dengan tegas adanya pungutan yang dilegalkan dengan peraturan Permendikbud. Dasar kami jelas, (1) UU No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Pasal 34 ayat 2, yang berbunyi : “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”. (2) PP Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pasal 9 ayat 1. (3) PP Nomor 17 Tahun 2010 yang telah diubah dalam PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, di Pasal 58 H ayat 1, yang berbunyi : “Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing – masing menanggung seluruh biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan bagi satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar Pasal 5, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11, Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2); melarang adanya pungutan bagi pendidikan dasar SD/SDLB Negeri dan SMP/ SMPLB/ SD-SMP SATAP/ SMPT Negeri.
  7. Kami, Jaringan Masyarakat AntiKorupsi Yogyakarta meminta pemerintah merevisi PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (PP Dana Pendidikan), karena Pasal 51 ayat 4 huruf c bahwa dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dapat bersumber dari Pungutan dari Peserta didik atau orang tua/ walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; (Pasal 51 ayat 4 huruf c bertentangan dengan UU No 20 Tahun 2003).
  8. Kami, Jaringan Masyarakat AntiKorupsi Yogyakarta menilai, dari regulasi terkait dengan biaya pendidikan pada prinsipnya yang telah menegaskan bahwa pungutan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar SD/ SDLB Negeri dan SMP/ SMPLB/ SD-SMP SATAP/ SMPT Negeri TIDAK BOLEH, sehingga harus ada penegakan dan sanksi yang tegas dan jelas terhadap sekolah yang masih melakukan pungutan atau sumbangan yang memaksa. Jikalau kemudian pemerintah mengeluarkan regulasi yang membolehkan pungutan atau sumbangan yang beraroma ‘memaksa’ di institusi pendidikan, menjadi langkah mundur untuk mereformasi tata kelola pendidikan di Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *