Remaja Hamil itu Korban

by

Remaja yang hamil seringkali dipojokkan. Jangankan dianggap sebagai korban, stigma justru semakin kuat manakala yang muncul dalam benak adalah remaja yang hamil di luar nikah, masih sekolah pula. Seolah melupakan berapa banyak remaja yang tidak beruntung mengenyam bangku sekolah. Seakan tak sadar berapa banyak perempuan yang menikah saat mereka berusia sangat muda. Faktanya, Riset Kesehatan Dasar 2010 menunjukkan 46% perempuan menikah pada usia sebelum 20 tahun.

Ketidaksiapan fisik remaja menghadapi kehamilan bisa mengantarkannya pada risiko-risiko seperti kanker dan bahkan kematian. Ditambah dengan ketidaksiapan psikis, terutama pada kehamilan yang tidak dikehendaki. Belum lagi berhadapan dengan sanksi sosial bagi yang mengalami kehamilan di luar nikah. Mulai dari pengucilan, terpaksa menikah walaupun belum siap, sampai dikeluarkan dari sekolah, jika ia masih tercatat sebagai pelajar. Dengan tingkat pendidikan rendah, dampaknya nyata pada berkurangnya kesempatan untuk mendapatkan hidup layak.

Latar belakang terjadinya kehamilan pada remaja juga tak kalah pelik. Informasi yang kurang terkait kesehatan reproduksi dan seksual bergandengan dengan nilai-nilai yang tidak setara dalam memandang perempuan dan laki-laki, tidak hanya telah membuat sejumlah remaja keliru mengambil keputusan atas perilaku seksualnya, namun juga menjebak masyarakat dan para pembuat kebijakan pada sikap plin-plan terhadap seksualitas remaja.

Ketidakkonsistenan pemerintah misalnya tampak dari dua undang-undang yang bertentangan terkait remaja yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan batas usia minimum perempuan menikah 16 tahun dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan usia anak adalah sampai 18 tahun. Undang-undang Perkawinan yang usang tersebut mencerminkan kurangnya pemahaman pemerintah soal risiko reproduksi perempuan yang hamil di bawah usia 20 tahun serta menunjukkan keberpihakkannya pada nilai-nilai yang ada di masyarakat yang masih  menganggap wajar perempuan menikah lebih dini, apalagi dalam keluarga miskin, tanpa mempedulikan lagi hak-hak lainnya termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan.

Menarik pula untuk disimak Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang menetapkan pelayanan KB hanya disediakan untuk pasangan yang menikah secara resmi. Padahal layanan kesehatan reproduksi, yang logikanya juga memberikan layanan KB, sedang digaung-gaungkan BKKBN untuk lebih ramah remaja.

Pendidikan komprehensif kesehatan reproduksi dan seksual belum disambut baik oleh pemerintah. Meskipun banyak penelitian yang telah membuktikan kalau pendidikan ini justru dapat mencegah remaja melakukan hubungan seksual serta membuat mereka mampu bersikap lebih positif, namun masih banyak pihak termasuk pemerintah yang meragukannya. Ya bagaimana remaja bisa mengambil keputusan yang tepat terkait seksualitasnya jika paham saja tidak. Beruntung jika ada orang tua yang mau secara terbuka mendiskusikan isu ini dengan anaknya. Ujung-ujungnya, beberapa sekolah yang peduli hanya menyelipkannya dalam mata pelajaran yang sudah ada atau dijadikan muatan lokal. Lagi-lagi soal pola pikir.

Kalau begini, masih juga berpikir remaja hamil itu bukan korban?

(nai)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *