Revolusi KB, Rumuskan Strateginya

by

Dalam rentang lima sampai sepuluh tahun ke depan PKBI menghadapi beragam tantangan yang tidak cukup ringan. Bahkan tantangan ini tidak saja pada aras visi, tetapi juga pada level paradigmatik, strategi program dan pengelolaan sumber daya manusia.

Meskipun PKBI sudah memiliki dokumen Rencana Strategis 2010-2020, tetapi dokumen itu ternyata belum benar-benar dipahami oleh para pelaksana di Pusat dan di Daerah. Ini merupakan tantangan tersendiri, karena dari dokumen itulah seharusnya berbagai program yang akan dijalankan harus disinkronkan.

Lantas, apa yang harus dilakukan PKBI dalam menghadapi tantangan ini? Berikut wawancara Swaranusa.net dengan Maesur Zaky, Direktur Eksekutif Daerah PKBI DIY.

Sejak Musyawarah Nasional 2010, wacana transformasi Progam KB cukup menguat. Secara substansial apakah sebatas agar program menjadi seksis, atau ada pergeseran paradigma yang jauh lebih mendasar? Bisa dijelaskan persoalan ini?

Munas 2010 mengusung isu Revolusi KB. Sebagai wacana diskusi memang sangat menarik. Tapi di implementasi terasa terseok. Dua tahun sejak dicanangkan, gerakan PKBI, khususnya dalam program KB, belum bergerak ke manapun. Diam di tempat. Ide itu lebih bersifat romantis, sebagai pelopor yang mulai kehilangan ruang gerak di KB.

Apa saja yang sudah didiskusikan mengenai revolusi KB ini?

Ada tiga domain revolusi KB yang terdiskusikan di arena Munas, dan tampaknya semua tidak jalan. Pertama, advokasi PP dari Pasal Kespro UU Kesehatan 36/2009 tidak jelas di mana peran PKBI dan laporan perkembangannya sudah sejauh mana juga tidak ada. PKBI sendiri tidak memiliki draft tawaran.

Kedua, domain kritik atas “elitisme” UU Praktek Kedokteran dengan turunan beberapa Permenkes yang semakin mempersulit capaian program KB juga tidak ada tindak lanjut apapun. Ketiga, domain pendekatan gender dan seksualitas dalam KB juga tidak menghasilkan dokumen dan gerakan apapun.

Adakah tawaran perubahan ideologis atau paradigma baru yang mesti dilakukan sehingga PKBI lebih terasakan keberadaannya dalam gerakan perlindungan hak seksual dan reproduksi?

Pertemuan PKBI Regional II dan Rapat Pengurus Daerah PKBI DIY tahun 2012 mengusung ide Revolusi KB (RKB) untuk bisa dioperasionalkan. Jika pada 2 domain pertama harus mendorong PKBI Pusat untuk lebih serius dalam melakukan advokasi, maka di PKBI Daerah akan lebih serius dalam mengimplementasikan pendekatan gender dan seksualitas terhadap program KB dalam kerangka program.

Bisa diceritakan lebih konkret lagi?

Terjemahan konkretnya, bagaimana sinergitas program KB, Gender, Seksualitas dan HAM (perempuan) bisa mewujud dalam situasi nyata di lapangan. Dorongan utamanya, bagaimana program KB tidak semata berhenti hanya pada “aksepsi” terhadap alat kontrasepsi, akan tetapi sampai pada perubahan hubungan-hubungan kekuasaan, khususnya hubungan gender dan seksual yang lebih seimbang dan setara di dalam rumah tangga atau keluarga. Ini akan sangat pas untuk disinergikan dengan program HIV dan AIDS, yang memfokuskan pada intervensi Pencegahan Melalui Transmisi Seksual (PMTS)

Strategi yang mungkin dipilih?

Ada beberapa strategi yang bisa ditempuh. Pertama, menguatkan sistem konseling KB untuk masuk sampai konseling seksualitas yang setara, dan intervensi kesadaran atas kesetaraan gender. Cara taktisnya, dengan melatih kader KB, PLKB, bidan dan dokter mengenai konseling sinergi KB, SGBV, seksualitas, HIV dan AIDS dan HAM. Kedua, mengikis mitos tentang kondom sebagai alat dual protection, tetapi sekaligus sebagai alat bantu penyeimbang relasi seksual dan higinitas seksual.

Ketiga, dorongan penguatan laki-laki dalam KB tidak semata sebagai ekseptor, akan tetapi sebagai pasangan yang sadar akan pentingnya anti-SGBV dan perlindungan pasangan dari paparan IMS dan HIV dan AIDS. Strategi ini diterjemahkan oleh PKBI DIY dengan program ”sexual-health4Men” dengan dorongan konseling dan mobile clinic (VCT dan IMS) di desa-desa. Sebagai tonggak awal, PKBI DIY teah memliki perangkat edukasi publik, yakni film doku-drama dengan judul “Selalu ada Matahari” yang lahir di bula ini, sebagai pintu awal menggagas sinergitas KB dan HIV dan AIDS, Gender dan HAM.

Apakah tidak terlalu sulit, terutama berkaitan dengan seksualitas untuk masuk sampai ke desa-desa?

Terobosan ideasional itu yang sedang dirumuskan, bagaimana introduksi kesadaran atas ‘keragaman seksual dan gender’ masuk ke dalam kesadaran komunitas desa. Sedang didiskuskan serius, bagaiman kesadaran atas ‘keragaman identitas seksual’ seseorang akan memampukannya untuk untuk membangun relasi seksual yang setara di satu sisi, dan di lain sisi, membuka sedikit demi sedikit penerimaan terhadap komunitas LGBT sebagai salah satu manifestasi dari keragaman gender dan seksualitas di ranah masyarakat.

Anda begitu yakin bisa berjalan. Apakah sudah memiliki pengalaman sebelumnya?

Pelatihan Seksualitas PKBI DIY pada awal tahun 2009, pernah menginisiasi materi ini dan berkesimpulan ini sangat mungkin, minimal, ‘diceramahkan’ di desa-desa. Selain itu, pernah dipraktekkan di pengayaan konselor sinegi 3 isu (SPAY) dengan menghasilkan rancangan desain konseling yang implementatif, bukan semata wacana.

Kesadaran atas keragaman ini akan sangat strategis mengusung ide revolusi KB yang mencoba menempatkan makna keluarga tidak semata dalam kerangka hubungan darah (family), melainkan lebih pada peran keorangtuaan (parenthood) yang bisa dibentuk oleh tidak saja pasangan hetero, tapi juga pasangan homo dan biseksual.

Banyak kalangan menilai perkembangan program remaja sangat pesat, baik pada level nasional maupun internasional. Bagaimana kepemimpinan PKBI pada level nasional seharusnya merespons persoalan ini. Misalnya, untuk menghadapi Global Youth Forum yang akan dilakukan awal Desember tahun ini, adakah agenda khusus dari PKBI yang akan didesakkan dalam forum itu?

Sampai saat ini, secara formal, komunikasi Nasional ke daerah semata soal partisapasi remaja di PKBI Daerah, baik sebagai peserta maupun panitia. Setahu saya, Mba Inne Silvianne (Mantan Direktur PKBI) menjadi salah satu International Steering Commitee. Tapi Belum pernah ada diskusi gagasan apa yang penting diusung PKBI dalam forum itu.

Jika dilihat dari kebutuhan strategis remaja, saya kira isu penting yang harus diusung PKBI soal “meaningful participation”, “pengakuan youth diversty” dan “pemenuhan Hak-hak reproduksi dan seksual remaja baik untuk CSE maupun comprehensive and youth friendly services”.

Dorongan rekomendasinya, adanya komisi remaja di semua negara sebagai mandat ICPD 1994, remaja masuk sebagai kelompok umur yang dihitung dalam formula unmet need KB, dan akses remaja seksual aktif terhadap alkon dan safe abortion.

Apakah sudah tepat pengembangan program remaja yang dilakukan PKBI, terutama untuk menghadapi perkembangan situasi politik, ekonomi dan budaya lima tahun ke depan? Bisa digambarkan bagaimana yang seharusnya?

Sejauh melihat Renstra PKBI 2010-2020 tentang penguatan masyarakat atau komunitas PKBI, strategi yang ada sudah lumayan mengarah. Pertemuan Pleno III di awal tahun 2012 merekemendasikan bagaimana CBO menjadi hal penting untuk dibuat panduan, termasuk CBO remaja atau Youth Forum di daerah-daerah. Beberapa dukungan donor juga sudah masuk dalam skema itu (HIVOS-CSE,R-WPF dan Choice Fund).

Tetapi tampaknya program-program itu masih bersifat tunggal, tidak memiliki kaitan secara nyata dengan persoalan sosial yang lain?

Memang, yang masih luput dalam skema strategis program remaja PKBI, bagaimana mengkaitkan isu SRHR remaja dengan isu-isu kebangsaan lain, misalnya isu lingkungan, korupsi, kebudayaan, pendidikan dan bahkan ekonomi. Tampak sekali dalam APCSHRHR ke-6 di Yogyakarta akhir tahun lalu, Okober 2011, primordialitas SRHR atas isu-isu kebangsaan cukup kentara. Isu lain, jika pun hadir, semata berhenti sebagai pendekatan atau tilikan sementara sebagai pelengkap.

Primordialitas SRHR dalam wilayah expertise juga terlihat. Dalam national expert meeting tentang Global Survey Questioanaire untuk ICPD Beyond 2014 di Surabaya pertengahan September tahun ini, tampak kegagapan para pegiat senior SRHR atas situasi advokasi posisi hukum remaja dalam koridor UU Kepemudaan (Nomor 40/2009) yang coba saya lontarkan. Saya melihat ada peluang besar skema pemenuhan hak remaja yang tidak semata dalam koridor SRHR untuk bisa dimasukkan ke skema implementasi UU Kepemudaan, khususnya untuk pembentukan komisi remaja dan pemuda.

Sekarang soal kepemimpinan di PKBI. Berdasarkan fakta tidak adanya calon Direktur Eksekutif PKBI Pusat dari relawan PKBI, sebagian kalangan mengatakan sedang terjadi krisis sumber daya. Bagaimana mengantisipasi agar situasi yang sama tidak terjadi dalam pergantian kepemimpinan empat atau lima tahun ke depan?

Saya kira ini persoalan serius pada sistem kelembagaan, kekaderan dan kerelawanan di Perkumpulan. Saya melihat jika “krisis SDM” dimaknai kurang atau tidak adanya relawan atau staf atau mantan staf PKBI Pusat dan Daerah yang mumpuni, saya kira ini kurang tepat. Buktinya banyak “jebolan Daerah” yang sangat diperhitungkan dalam percaturan per-Ornop-an di level nasional. Saya melihatnya dalam dua titik tilik. Pertama, sistemik kelembagaan.

Ini lebih soal bagaimana bangunan sistem kelembagaan dan kebijakan Perkumpulan dan skema distribusi program/bidang tidak membuat para “jebolan PKBI Daerah” atau staf aktif yang potensial merasa memiliki kepercayaan, kemampuan, dan kenyamanan ketika akan menduduki jabatan Nomor 1 di level Pelaksana Nasional Perkumpulan.

Memperbaikinya tentu harus ada ketegasan kebijakan untuk mengikis pola keorganisasian yang “elitis” dan “kompetitif” antar Bidang. Dan tentu, ketegasan kebijakan soal batas waktu jabatan Direktur di PKBI, baik Pusat maupun Daerah. Kedua, sistemik kekaderan. Ikatan kultural sebagai “orang PKBI atau mantan staf” mungkin sangat melekat di benak para “jebolan PKBI”. Akan tetapi, ikatan kultural ini tidak cukup dalam skema kekaderan Perkumpulan untuk tersedianya pasar calon pemimpin. Dibutuhkan ikatan-ikatan yang lebih strategis sifatnya untuk sedikit lebih bisa “mengikat” para jebolan untuk tetap berada di garis kekaderan.

Salah satu solusi yang sudah ada rel-nya (Renstra PKBI) adalah dengan menyeriusi kanal-kanal pengembangan center of excellent sebagai ruang artikulasi dan positioning post-staff di Perkumpulan. Misal konkretnya, “Bank Fasilitator PKBI” dalam skema Kediklatan (TC) akan menjadi ruang ikatan yang tidak semata kultural untuk menjaga garis kekaderan. Pun ini tidak akan dirasa terlalu formal dan kaku yang menutupi ruang manuver para “jebolan PKBI”. Konsep “Bank-bank” lain yang bisa dibuat bisa melalui skema-skema program, misalnya “Bank Periset”, “Bank Konsultan”, “Bank Designer/Programmer” dan lain sebagainya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *