RUU Ormas, Bentuk Pelanggaran Hak Berserikat

by

Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Tolak RUU Ormas DIY  melakukan aksi damai menolak disahkannya Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat (RUU Ormas) di sepanjang Malioboro, Yogyakarta, Selasa (9/4/2013). Aksi ini bertepatan dengan agenda DPR membahas RUU tersebut. Aliansi yang terdiri dari berbagai unsur seperti Aji Damai, Combine RI, Forum LSM DIY, Jaringan Perempuan Yogyakarta, LBH Apik, Fatayat NU dan lebih dari seratus organisasi lain melakukan long march dari Taman Parkir Abu Bakar Ali menuju halaman kantor DPRD DIY dan berakhir di titik 0 untuk membacakan pernyataan sikap. Dalam orasinya, mereka menolak disahkannya RUU Ormas karena mengancam demokrasi dan menjadi bukti bahwa Indonesia telah gagal menata kehidupan bangsa.

Koordinator aksi, Rendi Perdana, menyampaikan bahwa RUU ini berpotensi mencampuradukkan semua jenis organisasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak.

“RUU ini bisa memasukkan yayasan dalam kategori organisasi masyarakat, padahal undang-undang yayasan itu sudah ada sendiri. Jika jadi disahkan, RUU ini akan menyeret ribuan yayasan ke ranah politik,” kata Rendi.

Aliansi juga menegaskan perlunya menolak RUU Ormas yang akan segera disahkan itu berdasarkan beberapa kajian. Pertama, banyak pasal dalam RUU tersebut yang multitafsir. Kedua, jika RUU tersebut disahkan akan menyebabkan tumpang-tindih dan melahirkan praktek ketidakadilan, diskriminasi dan politik uang. Ketiga, RUU Ormas cenderung  berpotensi mengembalikan pemerintahan yang mengandalkan pendekatan kekerasan karena memaksakan terjadinya birokrasi otoriter, kaku, dan subyektif. RUU Ormas pun dinilai akan menempatkan kembali politik sebagai panglima pemerintahan. Seluruh bentuk organisasi sosial, keagamaan dan kemanusiaan akan diseret melalui mekanisme RUU ini ke ranah politik di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri.

Rendi menambahkan, Indonesia sebagai negara demokrasi harus menjamin hak warga negaranya untuk berkumpul dan berserikat.

“Untuk itu kami secara tegas menolak jika RUU ini disahkan oleh DPR,” katanya. (Fita)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *