SBY Didesak Menarik Duta Besar RI untuk Malaysia

by

Presiden SBY diminta segera mengirimkan nota protes diplomasi dan menurunkan tingkat hubungan diplomatik dengan pemerintah Malaysia. Untuk itu SBY harus menarik Dubes RI di Malaysia dan memulangkan Dubes Malaysia untuk RI atas kekerasan seksual terhadap PRT Indonesia di Malaysia yang selalu berulang.

Desakan ini disampaikan dalam pernyataan sikap yang dikerjakan puluhan Organisasi Non–Pemerintah dan individu di Indonesia terkait dengan tindak kekerasan seksual yang dialami pekerja rumah tangga Indonesia di Malaysia. “Kita dibuat terpukul dengan berita tragis yang dialami SM yang diperkosa tiga polisi,” kata Misiyah, Ketua Badan Eksekutif Institut Kapal Perempuan dalam pernyataan bersama itu, hari ini (14/11).

Menurut Misiyah, kasus yang dialami SM, menunjukkan PRT Migran asal Indonesia bukan hanya mendapatkan kekerasan dan perilaku tidak manusiawi dari warga sipil Malaysia tetapi juga oleh aparat keamanan, yaitu polisi. “Perkosaan itu dilakukan di kantor polisi,” katanya.

Sebenarnya, antara Indonesia dan Malaysia sudah memiliki nota kesepahaman PRT migran berhak memegang paspor sendiri dan memperoleh hari libur. Tetapi sampai saat ini MoU itu tidak terimplementasikan di lapangan. “Pemerintah Indonesia tidak mampu mendesak pemerintah Malaysia untuk menjalankan amanat MoU tersebut guna memastikan warga negaranya aman dan terlindungi di negara tempatnya bekerja,” kata Misiyah.

Misiyah juga mengatakan karena lemahnya Pemerintah Indonesia bersikap tegas terhadap Pemerintah Malaysia menyebabkan berbagai kasus kekerasan terhadap PRT migran dan TKI secara umum tidak ditindak Pemerintah Malaysia dan terjadi praktek impunitas terhadap para pelakunya. Sekalipun di Indonesia belum ada kebijakan yang khusus mengatur dan melindungi PRT migran maupun domestik, Pemerintah Indonesia sudah bisa menggunakan instrumen hukum yang ada sebagai dasar bertindak tegas terhadap Pemerintah Malaysia. Misalnya dengan menggunakan UU No. 11/2005 tentang ratifikasi Konvensi Hak EKOSOB, UU 39/1999 tentang HAM, UU No. 7/1984 tentang Ratifikasi CEDAW dan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan TindakPidana Pemberantasan Perdagangan Orang.

“Untuk itu Pemerintah Indonesia harus segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT) dan menginmplementasikan Konvensi Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya sebagai modal perlindungan bagi PRT Migran Indonesia,” kata Misiyiah.

Selain itu, Presiden SBY dan kementrian terkait didesak segera bertemu dengan pemerintah Malaysia untuk memastikan para pelaku perkosaan diadili dengan tuntutan hukuman yang lebih berat karena pelaku Aparat Kepolisian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *