SKTM Dilarang Terbit, Warga Miskin Bantul Terancam

by

Warga miskin di Bantul terancam tidak bisa mengkases jaminan kesehatan karena larangan penerbitan SKTM oleh lurah se Kabupaten Bantul. REWANG dan IDEA Yogyakarta, menuntut pemerintah Bantul untuk memberikan solusi atas persoalan ini.

Tindakan pelarangan ini dipertanyakan, karena jaminan kesehatan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi negara sebagai hak asasi manusia. Semua orang harus mendapat fasilitas pembiayaan yang terjangkau dan pelayanan kesehatan yang aksesibel tanpa diskriminasi. Tanpa jaminan sosial, kesehatan hanya dapat dijangkau orang atau kelompok tertentu.

Tidak mampunya warga miskin mengakses kesehatan, juga merupakan situasi kontradiktif dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28 H ayat (1) amandemen IV. “Keputusan luar itu, bisa bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi,” kata Yanuar Amin, Direktur Pelaksana Cabang (Dirpelcab) PKBI Cabang Bantul.

Jaminan kesehatan bagi warga miskin secara nasional difasilitasi oleh Jamkesmas. Di DIY dilakukan dengan fasilitas Jaminan Kesehatan Sosial (JAMKESOS). Syaratnya, mereka yang akan mengakses harus sesuai dengan ketegori yang ditetapkan dalam SK Surat Keputusan) Gubernur Propinsi DIY No. 74 tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Pelayanan Jaminan Kesehatan Sosial. “Di Kabupaten Bantul, difasilitasi BAYANKES,” dalam release yang ditandatangani bersama Abu Sabikhis dan Rinto Andriono dari REWANG dan IDEA Yogyakarta.

Menurut REWANG dan IDEA, keputusan di Bantul ini, terkait kondisi pengelolaan jaminan kesehatan di tingkat propinsi yang dikelola Bapel Jamkesos. Mengutip Surat bernomor 449/4744/II. 4, menurut Kepala Dinas Kesehatan Propinsi DIY dalam surat yang bernomor 449/4744/II. 4 tentang keterbatasan Anggaran Jamkesos bagi masyarakat pemegang SKM/SKTM maka diputuskan bahwa Bapel jamkesos tidak lagi memberikan pelayanan dengan menggunakan SKTM kecuali untuk pasien yang masuk program Garba.

Atas kebijakan tersebut maka Kab. Bantul telah menerbitkan surat nomor 463/601 tertanggal 3 Februari 2009. Kemudian dipertegas dengan surat tertanggal 1 Agustus 2009 yang melarang lurah dan kepala desa se-kabupaten Bantul membuat SKM (Surat Keterangan Miskin) dan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) untuk permohonan bantuan pengobatan ke Bapel Jamkesos. “Sayangnya surat tersebut tidak memberikan solusi bagi warga miskin yang tidak masuk dalam kepesertaan Jamkesos dan tidak bisa menggunakan SKTM,” tegas Rinto Andrianto.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *