SMP Budi Utomo Depok Dinilai Diskriminatif

by
Tindakan pihak SMP Budi Utomo, Depok mengeluar dan mengusir salah satu siswanya yang menjadi korban tindak perkosaan merupakan tindakan diskriminatif. Karenanya dianggap melanggar hak remaja, dan sekaligus sebagai bentuk kriminalisasi terhadap korban perkosaan.

Penilaian ini disampaikan Kalyanamitra dalam surat keprihatinan yang dikirimkan kepada SMP Budi Utomo sebagai salah satu bentuk kritik atas kebijakan yang tidak manusiawi ini. Surat dengan Nomor 68/Eks/YKM/X/12 dan ditandatangani oleh Rena Herdiyani, Direktur Eksekutif Kalyanamitra ini, , juga ditembuskan kepada Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Dalam surat keprihatinannya, Rena menyebutkan tindakan yang dilakukan pihak sekolah SMP Budi Utomo Depok dengan mengeluarkan dan mengusir salah satu siswanya yang telah menjadi korban perkosaan salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan bentuk pengkriminalisasian korban perkosaan. Apalagi pengumuman disampaikan pada saat upacara bendera. “Padahal Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau Konvensi CEDAW,” kata Rena.

Ratifikasi atas Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women dilakukan pemerintah Indonesia dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Konvensi ini merupakan satu-satunya Konvensi yang secara khusus dan spesifik untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak asasi perempuan secara menyeluruh di bidang Sipil, Politik, Ekonomi, dan Sosial, dan Budaya serta di ruang publik hingga ruang privat.

Menurut Rena pihak SMP Budi Utomo telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945 terutama Pasal 28B ayat 1 yang menyatakan Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, melanggar Pasal 28C ayat 1, dan Pasal 31 ayat 1.

Kalyanamitra juga melihat pihak SMP Budi Utomo telah melanggar UU No. 7 Tahun 1984, khususnya Pasal 10 yang menyatakan Negara-negara Peserta wajib melakukan segala langkah-tindak yang diperlukan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan untuk menjamin kepada mereka hak-hak yang sama dengan laki-laki dalam bidang pendidikan dan khususnya untuk menjamin, atas dasar kesetaraan laki-laki dan perempuan.

Selain itu, pihak SMP Budi Utomo juga dianggap melanggar Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terutama Pasal 9 ayat 1 yang menyatakan Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. “Sebagai institusi pendidikan seharusnya SMP Budi Utomo dapat menjamin hak-hak setiap anak untuk dapat memperoleh pendidikan seperti apa yang sudah diamanatkan kontitusi,” kata Rena.

Tetapi yang terjadi malah sebaliknya, alih-alih memberikan pelindungan terhadap siswanya yang mengalami kejahatan seksual, justru malah mengkriminalkannya. Tindakan kriminalisasi ini memberi pembenaran terhadap kekerasan seksual yang dilakukan laki-laki yang akhirnya dianggap sebagai sesuatu yang wajar untuk dilakukan.

“Perkosaan terjadi karena perempuan hanya dijadikan objek seks yang terjadi karena adanya ketimpangan relasi akibat kontruksi gender,” ujar Rena.

Tindakan seperti pihak SMP Budi Utomo, Depok jika dibiarkan terjadi akan banyak anak-anak perempuan lainnya kehilangan haknya, tidak hanya untuk memperoleh pendidikan yang layak seperti yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945 tetapi juga mengalami diskriminasi ganda dari masyarakat. Kalyanamitra meminta kepada pihak pemerintah, terutama Kementerian Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat dapat menindak tegas pihak SMP Budi Utomo Depok dan memberi perlindungan dan menjamin siswa tersebut tetap mendapatkan haknya untuk sekolah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *