Sultan HB X: Bongkar Tradisi Tak Ramah Remaja Perempuan

by

Sultan Hamengkubuwono X membuka Seminar Memperluas Pilihan dan Kesempatan untuk Remaja Perempuan di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Kamis (11/7). Acara yang dihadiri sejumlah ahli kesehatan dan pembangunan, pembuat kebijakan serta berbagai organisasi remaja dan organisasi lain yang memiliki kepedulian terhadap isu remaja ini merupakan puncak rangkaian peringatan Hari Kependudukan Dunia 2013.

Sehari sebelumnya diadakan Media Workshop bagi para jurnalis dan Youth Blast untuk Pemberdayaan Perempuan bagi kaum muda. Peringatan ini merupakan kerjasama UNFPA, BKKBN, PKBI serta berkolaborasi dengan KNPI Yogyakarta dan Youth Forum Yogyakarta.

Tema yang diangkat dalam peringatan Hari Kependudukan Dunia 2013 ini adalah kehamilan remaja. Saat ini di negara-negara berkembang terdapat lebih dari 500 juta remaja perempuan yang sering mendapat diskriminasi dan pengucilan yang menghambat mereka untuk mendapatkan hak dan membuat mereka terpaksa hidup tanpa potensi. Putus sekolah dan rentan terhadap kekerasan seksual yang kemudian berisiko hamil. Berdasarkan data SDKI tahun 2012, angka kelahiran menurut kelompok umur atau age spesfic fertility rate(ASFR) usia 15-19 tahun hanya menurun sedikit dari 51 kelahiran per 1.000 perempuan (SDKI 2007) menjadi 48 kelahiran per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (SDKI 2012). Kehamilan remaja menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan serius

Jose Ferraris, Perwakilan UNFPA untuk Indonesia, dalam sambutannya mengatakan, “Penanganan kehamilan remaja ini meliputi berbagai faktor yaitu akses layanan kesehatan reproduksi, informasi kesehatan reproduksi dan kemitraan erat antara pemerintah, organisasi dan masyarakat.”

“Keseluruhan aspek dari isu kehamilan remaja ini menjadi fokus UNFPA yaitu mewujudkan suatu dunia dimana setiap kehamilan diinginkan, setiap kelahiran aman dan setiap potensi orang muda terpenuhi,” tambah Jose.

Dalam pidato pembukaan, Sultan Hamengkubuwono menyampaikan pentingnya untuk membongkar tradisi yang tidak ramah terhadap remaja perempuan. Sultan mencontohkan tradisi seperti itu misalnya saat program provinsi yang menanggung biaya sekolah untuk mendorong anak-anak yang putus sekolah, baik karena pemiskinan atau alasan lain, kembali ke bangku sekolah, ternyata pesertanya mayoritas laki-laki. Pada beberapa kasus di desa, remaja perempuan, karena pemiskinan dihambat orang tua mereka karena untuk membantu bekerja atau dinikahkan.

“Bagamana membongkar tradisi agar orang tua bisa mengubah pola pikirnya. Meskipun memakan waktu, harus kita mulai!” tegas Sultan. Sultan mengatakan hambatan dominasi tradisi ini tidak hanya terjadi di Jogja tapi juga di provinsi lain. Sayangnya selama ini tidak pernah menggunakan pendekatan tradisi dan budaya ini, selalu yang dikedepankan adalah aspek pendidikan dan kesehatan.

Dalam kesempatan yang sama, dr. Sarsanto W. Sarwono, Sp.OG, Ketua Pengurus Harian PKBI, menekankan perlunya amandemen Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan terutama dalam hal peningkatan usia minimum perkawinan sehingga tidak ada konflik dengan Undang-undang Perlindungan Anak. Sebagaimana diketahui, batas usia minimum bagi perempuan untuk menikah adalah 16 tahun, sementara UU Perlindungan Anak memberikan definisi anak sebagai orang yang berusia di bawah 18 tahun.

Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh PKBI terkait isu kehamilan remaja adalah pengarusutamaan jender di semua aspek, adanya pendidikan kesehatan reproduksi komprehensif sebagai bagian pencegahan dan fasilitas humanis bagi remaja yang mengalami kehamilan sehingga terhindar dari risiko lainnya, termasuk kematian.

“Saat ini, remaja perempuan yang mengalami kehamilan menjadi termarjinalisasi, dikeluarkan dari sekolah, hidup dalam pemiskinan, rentan terhadap kekerasan dan sebagainya. Terkait hal-hal tersebut, PKBI telah membuat beberapa program seperti Youth Centre termasuk layanan ramah remaja dan konseling untuk perempuan yang mengalami KTD,” jelas Sarsanto.

Kepala BKKBN Prof. Dr. H. Fasli Jalal, Ph.D., Sp.GK juga mengatakan BKKBN telah mengembangkan suatu program untuk keluarga dan kelompok remaja sebaya melalui pembangunan pusat-pusat informasi, pendidikan konseling untuk kesehatan reproduksi remaja (PIK-KRR) di berbagai sekolah dan universitas. Program-program yang sudah ada tersebut diharapkan juga akan berkontribusi terhadap angka kematian ibu saat melahirkan, seperti yang diungkapkan Penasehat Program Gizi Kemenkes RI, DR. Slamet Riyadhi, “Jika angka kelahiran di usia dini dapat dicegah, maka mampu mengurangi angka kematian ibu saat melahirkan.”

Acara seminar sendiri diisi pemaparan program UNFPA yang sedang dimulai di Yogyakarta, Social Franchising, model waralaba sosial informasi dan layanan terkait kesehatan reproduksi remaja. Margaretha Sitanggang, Program Officer ASRH and YouthUNFPA Indonesia, mengatakan program yang mengembangkan jejaring dengan dokter swasta dan beberapa organisasi remaja tersebut akan dilaksanakan pada 2013-2015.
“Harapannya kita bisa memberikan lebih banyak pilihan bagi remaja untuk mengakses layanan,” kata Margaretha.

Pada kegiatan tersebut, enam remaja Yogyakarta diberikan kesempatan membacakan pernyataan yang telah dirumuskan oleh remaja pada kegiatan Youth Blast sehari sebelumnya. Keenam pernyatan tersebut adalah menekankan pentingnya berinvestasi pada remaja perempuan, pentingnya pendidkan yang layak dan komprehensif bagi remaja termasuk pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif, pentingnya kesdaraan masyarakat akan ancaman kekerasan terhadap perempuan, menekankan bahwa laki-laki memilki perananan yang besar dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pemberdayaan perempuan, sosial media adalah medium yang bisa digunakan dalam menjangkau dan memberdayakan komunitas anak muda, serta penyediaan layanan kesehatan bagi anak muda khususnya layanan kesehatan reproduksi yang tidak menghakimi dan tidak diskriminatif. (Azmie)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *