Tanpa Perspektif Gender dan HAM, Penanggulangan HIV dan AIDS Sia-sia

by

Puluhan orang dari beberapa organisasi berbasis komunitas (CBO) dan Civil Society Organization (CSO), yang tergabung dalam Solidaritas Peduli AIDS Yogyakarta (SPAY), melakukan aksi damai dengan turun ke jalan memperingati hari AIDS se Dunia, hari ini, di Yogyakarta.

Strategi mencapai gagasan penanggulangan HIV dan AIDS dengan perspektif gender dan HAM, dikembangkan melalui gerakan sinergisitas isu dengan pendekatan hak komunitas yang menjadi subyek penanggulangan. SPAY meyakini, penanggulangan HIV dan AIDS tanpa perspektif gender dan HAM tidak akan menyelesaikan permasalahan. Sebaliknya, justru melanggengkan penindasan terhadap kelompok-kelompok yang selama ini mengalami stigma.

Stigmatisasi dan diskriminasi dialami karena berbasis pada pilihan identitas gender dan orientasi seksual. Mereka selalu dilekati dengan atribut pembawa dan penyebar HIV.  Penanggulangan HIV dan AIDS akan sia-sia jika tanpa prespektif gender dan HAM. Faktanya, gerakan penanggulangan HIV dan AIDS, gender dan HAM terkotak-kotak tanpa ada titik temu. “Seolah penolakan pasien berstatus HIV positif oleh provider kesehatan bukan pelanggaran HAM,” kata Gama Triono, Koordinator Aksi.

Sampai akhir September 2009, sesuai data pada Seksi P2  Dinas Kesehatan Provinsi DIY,  jumlah HIV positif dan AIDS sebanyak 839 kasus, 576 HIV positif dan 263 kasus AIDS. Sebanyak 92 orang meninggal karena infeksi oportunistik.

Dalam kategori usia, 0 sampai 19 tahun, 44 kasus HIV dan AIDS, 28 di antaranya usia 0 sampai 4 tahun.  Meningkatnya kasus pada usia anak dan remaja, menunjukkan terjadinya pengabaian hak atas informasi yang benar tentang HIV dan AIDS. Pemberian pendidikan kesehatan reproduksi [HIV dan AIDS] yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan kepada remaja dan masyarakat penting menjadi perhatian semua pihak. ”Pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual masuk muatan lokal di sekolah menjadi upaya penting dalam penanggulangan HIV dan AIDS di Yogyakarta,” kata Gama.

Jaringan Orang Terinfeksi HIV Indonesia (JOTHI) Wilayah DIY, menuntut pemerintah agar penanggulangan HIV dan AIDS tidak terbatas pada upaya pencegahan. Jaminan layanan kesehatan paska VCT (tes HIV bersifat sukarela, rahasia yang disertai dengan konseling) harus dipenuhi. Mereka juga menuntut ketersediaan obat ARV dan obat IO, termasuk Hepatitis C. Keterjangkauan yang lebih luas klinik untuk pengobatan, perawat dan dukungan sampai di level kabupaten/kota.

“Hapuskan diskriminasi dalam pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi ODHA sesuai dengan ilmu dan medis yang berkualitas dan baik,” kata Irfan, dari JOTHI.***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *