Tinggal di Jalan, Karena Kegagalan Pemerintah Menyejahterakan Bangsa

by

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) masih melakukan sejumlah tindak kekerasan saat merazia anak remaja jalanan. Beberapa waktu lalu, pemukulan terhadap remaja jalanan di wilayah Jombor, Yogyakarta terjadi kembali. Tindakan represif tidak akan pernah menyelesaikan persoalan. Bahkan kontradiktif, karena melindungi dan menyejahterakan warga negara merupakan kewajiban pemerintah. Berikut wawancara Desi Susany dari Swara Nusa dengan Agus Sugesti, Ketua Suara Komunitas untuk Keberagaman (SUKMA).

Kapan mulai tinggal di Yogyakarta?

Sejak tahun 1997. Waktu itu saya diantar seorang teman satu kampung. Karena belum mempunyai tujuan pasti dan tempat tinggal tetap, saya tinggal di mana saja. Ya di emperan toko. Pertama kali saya tinggal di Malioboro. Beralih ke perempatan Hotel Melia Purosani. Saya berkenalan dengan teman-teman dari komunitas Pinggir Kali (Girli) Code dan diajak bergabung dengan mereka. Selang beberapa waktu, saya pindah ke Tungkak. Bersama mereka saya membuat perkumpulan Komunitas Omah Keong.

Mengapa memutuskan untuk tinggal di jalanan?

Ya, banyak yang menanyakan hal itu. Menurut saya, itu sebuah pilihan. Saya memilih hidup di jalanan karena merasa nyaman berada di jalanan daripada di rumah sendiri. Ayah dan ibu saya bercerai ketika saya masih kecil. Saya anak semata wayang. Saya merasa tidak nyaman tinggal bersama ayah ataupun ibu saya. Sejak itu saya sering tidak pulang ke rumah, berkumpul bersama teman-teman pengamen. Di situ saya merasa menemukan dunia yang sebenarnya. Saya kemudian ikut-ikutan mengamen.

Kalau yang lain?

Karena pilihan juga. Meskipun banyak faktor yang menyebabkan seseorang memilih hidup di jalanan. Keluarga yang tidak harmonis, pengaruh lingkungan, tidak mendapatkan pekerjaan, dan juga kegagalan pemerintah dalam menyejahterakan kehidupan bangsa. Rata-rata dari kami (komunitas jalanan) tidak mengenyam pendidikan yang memadai. Sedangkan untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang selayaknya, kami tidak mempunyai bekal ijazah pendidikan formal.

Sebelum di Yogyakarta?

Kota Surabaya, Nganjuk, dan Gresik. Tetapi menurut saya kota yang paling nyaman ya di sini, di Yogya.

Tentang razia?

Petugas selalu bertindak represif. Seringkali mereka memperlakukan kami dengan tidak manusiawi. Untuk saya pribadi, belum pernah terkena razia, hanya alat ngamen saya yang diambil petugas. Berdasarkan pengalaman teman-teman yang pernah dirazia, petugas sering melakukan kekerasan. Biasanya teman-teman dibawa ke panti sosial. Di sana mereka dicukur gundul rambutnya. Beberapa malah pernah dianiaya, seperti dipukul. Alat ngamen mereka dirampas dan dirusak. Bila ada yang ingin mengambil alat ngamennya, teman-teman diharuskan membayar sejumlah uang.

Sikap yang seharusnya?

Petugas seharusnya bersikap persuasif dan lebih manusiawi. Kalau petugas bersikap manusiawi, tentu kami tidak akan pernah lari ketika petugas datang. Petugas selalu berdalih, mereka hanya menjalankan tugas dan menganggap kami selalu melawan dengan cara berlari menghindari petugas.

Bagaimana tentang pengaduan ke LBH Jogja terhadap kekerasan Satpol PP?

Memang seharusnya petugas yang melakukan kekerasan dituntut secara hukum. Aparat penegak hukum juga harus dapat bersikap adil. Siapa yang salah harus dihukum tanpa memandang status dan profesi. Kadang-kadang dalam merazia remaja jalanan, ada unsur pribadi dari petugas yang mempengaruhi. Setelah pengaduan tersebut, teman-teman yang biasa berada di Taman Parkir Abu Bakar Ali juga dirazia beberapa hari setelah itu. Mungkin Satpol PP tidak terima dengan pengaduan itu.

Apakah razia hanya sekedar rutinitas?

Mungkin. Karena kami tidak pernah melihat ada penyelesaian setelah razia. Kami hanya dibawa ke panti sosial, didata, lalu dilepas di luar kota.

Mestinya?

Persoalan remaja jalanan atau orang-orang yang hidup di jalanan tidak akan pernah selesai jika pemerintah tidak serius mengatasinya. Permasalahan mendasar, pemerintah tidak membuka lapangan pekerjaan. Memang Dinas Sosial mempunyai program pelatihan ketrampilan. Tapi hanya segelintir yang dapat menikmati program tersebut. Selain itu biasanya setelah pelatihan selesai, tidak ada tindak lanjutnya. Akhirnya modal yang diberikan habis untuk mencukupi biaya makan sehari-hari.

Faktor pendidikan juga menjadi kendala bagi kami. Dengan bekal pendidikan yang sangat minim, mustahil bagi kami bekerja di perusahaan atau menjadi pegawai pemerintah. Dengan demikian kami harus mampu menciptakan lapangan kerja bagi diri kami untuk bertahan hidup.

Adakah partai politik yang peduli dengan remaja jalanan?

Sampai saat ini tidak ada, meskipun jumlah partai politik sangat banyak. Anehnya, setiap menjelang Pemilu atau pemilihan presiden, sejumlah partai politik bersikap manis kepada kami. Namun tidak ada yang berani berjanji membantu memperbaiki keadaan. Tidak ada yang sanggup menjanjikan agar mempermudah kami dalam mendapatkan pelayanan publik, seperti akses memperoleh kartu identitas dan kesehatan.

Masih ada harapan ke pemerintah?

Kami tidak berharap banyak terhadap pemerintah. Namun, sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan keadaan kami. Saat ini malah lebih banyak LSM yang peduli terhadap kami. Kami juga warga negara Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan yang lain.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *