Trend Kekerasan terhadap Perempuan

by

Kekerasan terhadap perempuan hampir menjadi problem semua kebudayaan. Tidak ada satu kebudayaan pun yang di dalamnya perempuan tidak mengalami kekerasan. Akar persoalannya, terjadinya subordinasi perempuan dalam budaya patriakhi. Bagaimana di Indonesia, berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan yang sudah menjadi endemik itu? Berikut wawancara Lingga Tri Utami dari SWARA NUSA dengan Elli Nur Hayati, Direktur Eksekutif Rifka Annisa, Yogyakarta.

Apa permasalahan perempuan di Indonesia?

Persoalan karena kultur. Sebenarnya bukan hanya kultur kita, tapi masyarakat pada umumnya di dunia, memang patriakris. Hanya capaiannya yang berbeda. Apa kita bisa bilang perempuan di Amerika situasinya lebih baik? Tetap saja kita masih juga menemukan laporan berapa perempuan di sana yang diperkosa, berapa orang jadi korban domestic violence. Di negara-negara Asia, less physical abuse, tidak mendapatkan kekerasan secara fisik, tapi lebih pada sisi ideologi. Misalnya, perempuan itu harus siap dipoligami, tidak bisa memimpin. Mereka tersubordinasi secara struktural di masyarakat.

Karaketristik masyarakat seperti apa yang banyak perempuannya mengalami kekerasan fisik?

Kekerasan fisik itu sangat terkait dengan alcohol behaviour. Di mana ada kultur minum-minum yang kuat, biasanya kasus kekerasan terhadap perempuan tinggi. Di NTT dan Papua misalnya, child abuse juga banyak. Sementara di Jawa, jutru kekerasan seksual yang tinggi, karena pemahaman agama misalnya, istri harus siap melayani kebutuhan seksual suami kapanpun, perempuan harus siap menjadi istri yang kesekian. Permasalahan utama perempuan sebetulnya subordinasi. Bukan bentuk-bentuk kekerasannya. Subordinasi melahirkan diskriminasi, termasuk kekerasan. Perempuan boleh memilih kan baru-baru saja, apalagi di negara-negara Arab. Diskriminasi terhadap perempuan luar biasa wajahnya, termanifestasi dalam banyak hal, termasuk hak pilih perempuan. Karenanya ada Hari Perempuan Internasional untuk mengenang bagaimana perempuan mulai mendapatkan hak-hak politiknya dan itu baru 100 tahun lalu.

Kalau berkedok mencontoh Rasul?

Poligaminya, to? Itu yang sering saya kritik. Mengapa poligami dibesar-besarkan dengan berbagai mitos seperti jumlah perempuan yang lebih banyaklah, daripada ke pekerja seks. Semuanya berpikiran sempit. Rasulullah kan kepentingannya bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk umat.

Kasus kekerasan yang ditangani Rifka?

Kekerasan seksual terhadap anak oleh anak. Jadi pelakunya anak-anak, ya korbannya anak. Itu yang belakangan semakin banyak. Sebenarnya hal itu menunjukkan, persoalan kesehatan reproduksi sangat minim informasinya untuk masyarakat. Misalnya, setelah ditelusuri, mereka terbiasa melihat BF (blue film) dari CD-CD orang tuanya, ya, orang tuanya membiarkan. Mereka melihatnya tanpa bimbingan.

Kasus lain yang trend, adanya aduan dari orang tua, anaknya diperkosa laki-laki dewasa. Ternyata setelah kita inquiry lebih lanjut dengan korbannya, mereka mau sama mau, istilahnya HTS hubungan tanpa status. Mereka mungkin trial ya? Mereka melihat dari berbagai sumber, TV, internet, atau apapun dan mereka tidak tahu langkah-langkah proteksi dari IMS atau kehamilan. Kebanyakan adalah remaja sekolah.

Ketika mengadakan even diskusi publik tentang kespro di Hari Perempuan Internasional, banyak mahasiswa saya yang datang mengatakan terima kasih karena menjadi tahu. Batinku, lha, iki mahasiswa? Bagaimana dengan masyarakat yang di pinggiran kota, yang tidak mendapatkan pendidikan lebih tinggi? Berarti mereka melihat tanpa memahami? Seksualitas kan dorongan yang instingtif, yang tanpa diajari pun sudah tahu. Lha piye kalau tidak disertai bimbingan, padahal seksualitas itu perilaku yang ada konteks tanggung jawabnya.

Siapa saja yang mengakses layanan di Rifka?

Kita memang spesialisasinya pengaduan masalah kekerasan. Tapi trend dari tahun ke tahun memang datang dari kelompok isteri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Pernah juga pelaku kekerasannya pasangan perempuannya atau perempuan diffabel. Complicated sekali bagi perempuan dengan retardasi mental. Sulit sekali mengidentifikasi kasus perkosaan karena secara chronological age mereka tidak ada masalah sehingga mereka juga memiliki kebutuhan seks tapi kemudian dimanfaatkan orang-orang iseng.

Akses pendidikan khusus untuk mereka belum banyak. Sampai akhirnya, pada beberapa kasus, keluarga dan masyarakat hanya memproteksi agar tidak hamil. Misalnya dengan suntik KB setiap bulan. Masalah kesehatan mental masyarakat di Indonesia belum digarap. LSM juga tidak banyak yang bergerak di bidang ini, hanya pada kajian-kajian. Layanan memang membutuhkan dedikasi, itu tidak mudah.

Bagaimana dengan pelibatan laki-laki dalam masalah kekerasan terhadap perempuan?

Kita mulai menyediakan layanan untuk laki-laki pelaku kekerasan. Sebetulnya bukan strategi baru karena Rifka sudah menyadari dari awal, mestinya laki-laki dilibatkan dalam proses konseling. Secara budaya, dasar struktural waktu itu kan belum ada undang-undang PKDRT. Kalau ada perempuan yang konseling, terus kembali lagi ke rumah, sementara laki-lakinya tidak dikonseling, kan ya percuma. Masak orang disuruh berubah itu hanya yang satunya, tapi yang lain tidak.

Kita juga berangkat dari database kasus kita, pilihan perempuan korban kekerasan domestik itu dari tahun ke tahun 90% kembali ke pasangannya, hanya 10% yang memproses pidana atau perdata. Namun pada waktu itu, program lebih diarahkan pada women empowerment, tidak untuk laki-laki. Sampai akhirnya Undang-undang PKDRT tahun 2004 goal yang kita kawal selama 8 tahun dalam kerja jaringan nasional. Dalam satu pasalnya menyebutkan, hakim boleh mengeluarkan surat perintah untuk menjalankan konseling bagi laki-laki yang divonis penjara karena kekerasan domestik itu. Dari situ kami punya justifikasi. Akhirnya kita bikin event gede, semua orang melihat ternyata perlu. Sekarang gayung bersambut, crisis center lain juga mulai sibuk menyediakan layanan untuk laki-laki.

Posisi Rifka dalam peta gerakan sosial?

Kita mungkin egois ya? Kita ada di grass root, ada di research, juga di advokasi. Salah satu visi Rifka dalam pengembangan program, combining research and activity. Walaupun research kita kecil-kecilan, tapi bagaimana bisa menyumbang untuk perubahan kebijakan.

Data base kasus yang kita miliki dianalisis menjadi informasi. Advokasi kita evidence base. Kita tidak hanya lembaga layanan, akhirnya menjadi lembaga pengembangan sumber daya yang tidak hanya empowering korban tapi juga internship pada mahasiswa atau peneliti. Kita memperlakukan lembaga ini sebagai laboratorium. Kita mencetak buku karena kita juga harus menjadi sumber pengembangan ilmu pengetahuan dari pengalaman sehari-harinya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *