Warga Tuntut Peningkatan Layanan HIV & AIDS

by

Forum Warga Peduli Kesehatan Reproduksi dari Kota Yogyakarta, Bantul dan Sleman melakukan audiensi kepada DPRD DIY Komisi D pada hari Senin (11/03/2012). Turut hadir dalam acara tersebut perwakilan dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, BKKBN dan BPPM. Pada kesempatan tersebut gabungan forum warga dari dua kabupaten dan satu kota itu meminta pemerintah agar perempuan dan anak mendapat perlindungan dari HIV & AIDS. Mereka juga menuntut agar pemberian layanan VCT (Voluntary Conceling and Testing) tidak hanya untuk orang atau kelompok yang diduga beresiko tinggi terinfeksi HIV saja, tetapi untuk semua warga masyarakat.

Istiyani Syuhada, (Ketua Forum Warga Peduli Kesehatan Reproduksi Kota Yogyakarta) mengatakan seharusnya masyarakat mendapat dua layanan terkait HIV & AIDS, yaitu layanan informasi dan layanan kesehatan yang bisa diakses oleh semua kalangan masyarakat.

“Kalau reagen untuk VCT hanya untuk orang atau kelompok yang diduga beresiko tinggi itu tidak adil, karena ibu dalam konteks rumah tangga angkanya jauh meningkat di tahun 2012, namun mereka tidak termasuk pada kelompok yang diduga beresiko tinggi,” tambah Istiyani.

Berdasarkan data Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) DIY, jumlah ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV di provinsi DIY semakin meningkat. Jika pada 2011 jumlahnya 185 orang, pada 2012 menjadi 198 orang. Berdasarkan data bulan Juni 2012, jumlah kasus HIV & AIDS pada ibu rumah tangga di DIY menduduki ranking tertinggi kedua setelah wiraswasta. Sedangkan data dari KPA Bantul menyebutkan hampir 30% orang yang terinfeksi HIV di kabupaten tersebut adalah ibu rumah tangga.

Istiyani melanjutkan jika sejak awal ibu rumah tangga yang terkena HIV tersebut diketahui status HIV-nya, mereka akan bisa segera mengakses layanan kesehatan selanjutnya, sehingga fasenya tidak sampai menjadi AIDS.

Perwakilan dari Sleman dan Bantul juga mengungkapkan ketika reagen untuk VCT hanya untuk kelompok yang diduga beresiko tinggi saja, banyak warga yang tidak dimasukkan dalam kelompok tersebut merasa kecewa karena mereka juga ingin mendapatkan layanan tersebut. Buktinya, setiap ada layanan VCT dan IVA keliling dari PKBI antusias warga itu sangat besar.  Niken, perwakilan dari Bantul, mengungkapkan bahwa layanan informasi kesehatan reproduksi jarang didapat oleh warga dari instansi pemerintah.

“Sampai saat ini kami hanya mendapat informasi HIV & AIDS dari PKBI. Bahkan PKBI juga memberikan kami layanan IVA, KB dan VCT secara gratis,” kata Niken.

Istinganah, anggota DPRD DIY Fraksi PAN, mengatakan epidemic HIV & AIDS ini telah menjadi kekhawatiran bersama karena HIV mulai masuk ke ibu rumah tangga yang ada di rumah dan secara perilaku tidak beresiko.

“Saya juga sudah meminta kepada Dinas Kesehatan supaya tes VCT dan IVA itu diperbanyak, salah satunya dengan mengupayakan untuk menambah anggaran di sektor kesehatan yang sebelumnya baru 7% dari APBD menjadi 10%,” kata Istinganah.

Sementara itu, dr. Akhmad Akhadi, MPH dari Dinas Kesehatan mengklarifikasi isu akan diberhentikannya VCT mobile. Ia mengatakan bahkan Dinas Kesehatan mewajibkan 12 layanan VCT yang ada di DIY untuk melakukan 8 kali VCT mobile setiap tiga bulan dan diprioritaskan lebih dulu untuk populasi kunci atau kelompok yang dianggap beresiko tinggi terinfeksi HIV.

“Entah kemudian akan digunakan untuk non populasi kunci itu tidak masalah, namun yang harus dipahami bersama bahwa saat ini reagen untuk tes VCT stock out, sehingga mohon dimengerti jika belum bisa dilaksanakan kembali. Pencegahan HIV & AIDS ini juga dilakukan oleh banyak lembaga bersama masyarakat, bukan hanya Dinas Kesehatan,” kata Akhmad. (Agung P Diaz)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *