Waria juga WNI

by

“Di Indonesia ada kelompok minoritas  waria. Menurut data Depkes tahun 2006, jumlahnya yang tercatat 20.960 hingga 35.300 jiwa. Sementara  Yayasan Srikandi Sejati di tahun 2009 mencatat terdapat 6 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, menurut data Persatuan Waria Indonesia, waria yang terdaftar dan memiliki KTP baru 3,887 ribu jiwa,” jelas Kiki, seorang pegiat LSM, dalam diskusi publik “Waria dan KTP” di Multiculture Campus Realino, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta (27/5).

Banyak hal yang menjadi alasan mengapa para waria sulit memiliki KTP. Salah satunya adalah pencantuman jenis kelamin dengan pilihan hanya antara perempuan dan laki-laki. “Yang kami inginkan adalah pilihan jenis kelamin ‘waria’,” jawab Sinta Ratri mewakili komunitas waria. Sebagian waria akhirnya memilih perempuan atau laki-laki agar dapat memiliki kartu identitas tersebut. Mereka yang akhirnya mengorbankan identitasnya sebagai waria, sebagian besar melakukan hal itu demi alasan praktis.

Kiki menjelaskan bahwa di negara ini jika berhubungan dengan pemerintahan maka dibutuhkan sebuah kartu identitas yang disebut dengan KTP. Hampir seluruh fasilitas yang disediakan negara dapat diakses warganya jika memiliki tanda pengenal tersebut. Bagi mereka yang tidak memilikinya maka hanya dapat menggigit jari. Kondisi ini yang kemudian mendorong waria terjerumus dalam lingkaran setan perilaku seksual beresiko.

“Saat mereka tidak ada KTP, maka akses mendapatkan pekerjaan juga akan sulit,” terang Kiki. Tidak jarang juga para waria tidak dapat membuat KTP karena alamat yang kurang jelas. Sinta juga mengingatkan bahwa mengakui identitasnya sebagai waria merupakan perjuangan tersendiri bagi mereka. Banyak di antara mereka yang ditolak kehadirannya oleh keluarga mereka sendiri sehingga hidup berkelana menjadi pilihan mereka. Kondisi ini berulang ketika warga di sekitar kos atau kontrakan mereka merasa bahwa waria tidak layak menjadi bagian lingkungan mereka. Hidup dengan berpindah-pindah dengan status yang jelas merupakan tantangan tersendiri bagi mereka.

Kondisi ini yang belum terakomodasi dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Perubahan tempat tinggal merupakan salah satu peristiwa penting menurut UU tersebut. Sementara jenis kelamin bukan suatu hal yang dianggap penting bagi negara dan diasumsikan tidak akan berubah. Warga negara yang dengan sengaja memberikan data palsu akan beresiko menghadapi sanksi dari negara. Di sisi lain negara hanya mengakui perubahan jenis kelamin jika telah dilakukan penyesuaian alat kelamin, atau dikenal dengan operasi kelamin. “Padahal operasi kelamin itu tidak murah dan perlu proses yang panjang. Dengan akses pekerjaan yang terbatas, darimana waria dapet duit untuk operasi kelamin?” tanya Sinta.

Peran Negara dalam Melindungi Hak Waria Dipertanyakan

“Sebenarnya kami juga mengundang dari Dinas Kependudukan dalam diskusi hari ini. Tetapi sampai sekarang belum ada perwakilannya dan tidak ada kabar,” jelas Suharsih yang menjadi moderator. Ketidak-hadiran perwakilan Dinas Kependudukan membuat diskusi ini seperti menggantung. Para narasumber maupun peserta kurang dapat mendapatkan informasi yang akurat mengenai aturan pembuatan KTP. “Di Irian atau Papua itu ada KTP dengan jenis kelamin ‘waria’. Saya sempat tidak percaya tapi memang betul itu ada. Nah sebenernya saya mau menanyakan apakah aturan pembuatan KTP itu dari pusat atau otonomi daerah?” terang Sinta.

Kiki juga mempunyai semangat yang sama. Dia hendak mencari tahu bagaimana peran negara dalam melindungi hak-hak sosial-ekonomi maupun sipil-politik yang dimiliki oleh para waria sebagai manusia. “Dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 2 tertulis jelas bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tapi nyatanya kelompok minoritas waria masih mengalami diskriminasi dalam dunia kerja dan sulit mendapatkan penghidupan yang layak,” ujar Kiki.”Bahkan ada rumah sakit yang menolak pasien waria,” tambahnya.

Pada sesi tanya-jawab, seorang peserta membagikan pengalamannya mendampingi komunitas waria di sebuah daerah. Dalam satu komunitas tersebut cukup banyak jumlah waria yang kehadirannya diketahui oleh warga. Tidak hanya diketahui, keberadaan para waria tersebut juga dapat diterima oleh mereka, bahkan dalam kegiatan sosial pun sering dilibatkan. Pada suatu saat, ketua rukun tetangga tempat para waria tersebut menanyakan tentang jenis kelamin yang hendak ditulis pada KTP. Dengan yakin para waria tersebut memilih perempuan. Mendengar hal tersebut, ketua rukun tetangga yang tadi bertanya berusaha memfasilitasi keinginan warganya. Mereka bersama-sama mengurus ke kantor pemerintahan terkait, tetapi tanggapan yang diberikan sungguh mengecewakan. Oleh aparat pemerintah di jenjang yang lebih tinggi, keinginan waria untuk memilih jenis kelamin perempuan dimentahkan begitu saja. “Mereka hanya diberi janji-janji manis yang hingga kini belum ditepati,” tutup Angga dari pendamping komunitas waria.

Apa Solusinya?

“Ada beberapa hal yang bisa saya tawarkan sebagai solusi. Pertama, negara mengakui keberagaman identitas jender pada warga negaranya. Pengakuan tersebut diwujudkan dengan menempatkan identitas jender ke dalam KTP,” tawar Kiki. Menurutnya hal ini memang memiliki konsekuensi berupa pemberian edukasi untuk membangun wacana bahwa jenis kelamin merupakan konstruksi sosial yang bersifat struktural. Dia menambahkan bahwa setiap warga negara berhak atas  identitas seksualnya sehingga pilihan antara laki-laki dan perempuan belum mengakomodir hak tersebut. “Kedua, mendorong dilakukannya judicial review terhadap Undang-undang Nomor 23 tersebut,” sambungnya.

Dua tawaran alternatif yang dipaparkan Kiki akan terus menjadi ide semata jika tidak ada respon positif dari pemerintah. Ketidak-hadiran mereka dalam diskusi ini menjadi salah satu bukti nyata bahwa waria seolah-olah bukan WNI yang memiliki hak asasi sebagai manusia. “Seharusnya ada atau tidak kepemilikan kartu identitas, teman-teman yang termarjinalkan dapat mengakses layanan kesehatan atau layanan lainnya yang sangat dibutuhkan,” tutup Suharsih.

[edL]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *