YOTHA Menolak Gagasan Tes Keperawanan

by

Pertengahan September 2010, Bambang Bayu Suseno, anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi, mengeluarkan wacana tentang tes kegadisan atau tes keperjakaan bagi calon siswa SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. Menurutnya, hal tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan hubungan seks pada remaja sekolah dengan metode wawancara atau konseling dengan identitas yang dirahasiakan dan tidak ada tes pemeriksaan alat kelamin secara langsung. Lalu pertanyaannya, bagaimana remaja memandang wacana tersebut? Berikut wawancara Andrian Liem dari Biro Swaranusa D.I. Yogyakarta dengan Natalia Desy Trijayanti atau yang akrab disapa Alya, duta remaja (Youth Representative) dari Youth Association (YOTHA) Yogyakarta.

Ada wacana tentang tes kegadisan/tes keperjakaan dari seorang anggota Komisi IV DPRD Jambi bagi syarat masuk sekolah di semua tingkat. Bagaimana jika usulan ini benar-benar diwujudkan? Terlebih lagi anggota dewan tersebut menanggap hal ini penting secara nasional.

Untuk tes keperawanan atau kegadisan bagi para remaja dan anak-anak, menurut saya akan banyak melanggar HAM dan hak kesehatan reproduksi remaja yang sudah kita perjuangkan sejak lama. Di sana ada hak atas tubuh, kerahasiaan pribadi, mendapat informasi yang benar. Jika benar terwujud, tes itu juga akan melanggar hak seksual yang difasilitasi oleh IPPF (International Planned Parenthood Federation) sebagai organisasi keluarga berencana dan kependudukan terbesar di dunia yang pada intinya menekankan bahwa setiap individu mempunyai kebebasan dalam mengekspresikan kegiatan seksual, otonomi atas tubuh, dan kesempatan untuk mengeksplorasi potensi seksualnya. Ini juga searah dengan The Yogyakarta Principles hak kerahasiaan pribadi yang berkaitan dengan aktivitas seksual.

Bagaimana dengan HAM?

Ya, sangat jelas jika kita melihat Pasal 12 yang intinya menekankan bahwa tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya dengan sewenang-wenang. Juga pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Lihat juga pasal Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang intinya mengatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan, dimana pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Jika wacana ini benar-benar terwujud, walau katanya hanya dengan teknik konseling, pada nyatanya toh akan berpotensi menimbulkan stigma bagi remaja yang terbukti tidak perawan lagi. Sementara faktor yang membuat selaput dara sobek itu bukan hanya hubungan seksual. Bisa saja para atlit putri akan mengalami tekanan akibat penetapan aturan tersebut. Pikirkan juga psikologis remaja yang ketahuan tidak perawan lagi, apakah dia masih dapat berkembang secara optimal karena pasti remaja tersebut akan merasa cemas kalau orang lain tahu dan mendiskriminasikannya. Apalagi katanya tes ini sebagai syarat masuk sekolah, padahal jelas-jelas UUD 45 mengatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan, tapi kok malah muncul wacana seperti ini.

Bayangan anda, bagaimana teknis dari tes ini?

Ya, saya sangat tidak setuju. Kalau dari informasi yang saya dapatkan tes ini memang tidak langsung melihat alat kelamin, hanya konseling atau wawancara. Tapi saat saya membayangkan akan dites atau dikonseling dengan pertanyaan ”Apakah kamu masih perawan?” saya merasa sangat tidak nyaman karena itu rahasia pribadi yang orang lain tidak ada kepentingan untuk mengetahui dengan paksa. Ini juga terkait dengan hak untuk menentukan kapan melakukan hubungan seks atau mempunyai anak. Seperti tadi yang sudah saya bilang bahwa yang tidak perawan pun bisa saja karena kecelakaan atau karena dia seorang atlit yang banyak bergerak.

Nah, di sisi lain kan sebenarnya ini akan menguntungkan remaja yang benar-benar masih masih perawan karena tinggal menjawab ”iya’. Bagaimana Anda menanggapinya?

Saya sendiri belum begitu tahu tentang metode konseling kejiwaan yang akan dilakukan, misalnya apakah akan ditambah dengan tes kejujuran. Tetapi malah saya melihat potensi masalah baru yaitu mendorong remaja untuk berbohong karena kejujuran kan relatif dari pribadi masing-masing. Apalagi ketika konseling ada remaja yang shock, merasa malu, dan tidak berani masuk sekolah karena merasa ada judgement, dibanding-bandingkan, ada bimbingan khusus. Ini kan sudah diskriminasi namanya. Selain itu juga teman-teman remaja akan terhambat dalam berkreatifitas karena terus merasa cemas jika rahasianya diketahui orang lain. Ya bayangkan saja bagaimana sih perasaan kita saat rahasia paling pribadi yang kita punya, ini gak harus selalu tentang keperawanan lho, diketahui oleh orang lain, gak nyaman kan rasanya.

Masih banyak orang yang belum memahami tentang seksualitas. Bagaimana pendapat anda?

Saya rasa memang demikian, buktinya saja tercetus wacana seperti ini. Masih banyak yang menganggap bahwa seksualitas itu hanya berkutat tentang hubungan seks antara laki-laki dan perempuan. Padahal isu-isu di dalam seksual sangatlah luas, misalnya saja kesehatan reproduksi remaja yang selama ini masih diabaikan, informasi yang benar tentang alat-alat kontrasepsi, infeksi menular seksual, hak-hak seksualitas. Masih banyak juga orang yang mikir kalo seksualitas itu identik dengan porno dan vulgar, masalah tabu yang harus ditutupi. Padahal remaja itu secara alamiah mengalami pubertas dimana hormon-hormon meningkat termasuk hormon yang mendorong dorongan seks. Dengan keterbatasan informasi maupun beredarnya mitos-mitos atau informasi yang salah tentang perkembangan tubuh dan psikis mereka, akhirnya remaja ini justru terjerumus pada hal-hal yang dianggap negatif oleh masyarakat. Dan seksualitas itu sebenarnya hal yang sangat pribadi karena terkait dengan otonomi individu atas tubuhnya sendiri.

Jika benar-benar terwujud, apakah ada strategi untuk membebaskan pemahaman yang “bias gender” dalam tes kegadisan/keperjakaan ini?

Walaupun ada juga wacana untuk tes keperjakaan bagi para remaja laki-laki, saya menganggap poin mendasar dari wacana tersebut bukan hanya pada bias gender, tapi pada pelanggaran HAM dan kesehatan reproduksi khususnya. Jadi bagi saya penekanannya bukan pada strategi apa yang dapat menghapus bias gender.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sepertinya pemerintah belum memberikan perhatian serius dalam pemenuhan kebutuhan seksual / reproduksi, menurut Anda bagaimana?

Ya, memang dari wacana tersebut terlihat sekali bahwa pemerintah belum serius memperhatikan masalah kesehatan reproduksi remaja karena kalau boleh saya tawarkan, daripada dilakukan tes keperawanan, bagaimana jika memasukan informasi kesehatan reproduksi sebagai muatan lokal seperti yang telah kita perjuangkan selama ini tapi masih terhambat dan belum ditanggapi dengan serius oleh pemerintah. Dengan melakukan hal tersebut, kita juga telah memenuhi hak kesehatan reproduksi remaja untuk mendapatkan informasi yang benar sehingga dia dapat berperilaku dengan lebih bertanggung-jawab dan tahu resiko dari hubungan seks di usia remaja, bukan karena ditakut-takuti dengan tes seperti ini. Tes keperawanan itu kan katanya juga untuk tes masuk sekolah, nah apakah tidak akan timbul pemahaman bahwa setelah lolos tes dan masuk sekolah berarti boleh melakukan hubungan seks? Ini juga berbahaya, perlu dipikirkan.

Apakah hambatan pendidikan kesehatan reproduksi masuk sekolah itu salah satunya muncul dari pihak yang menganggap kalau diberikan informasi tentang seksualitas justru akan mendorong remaja untuk melakukan hubungan seksual?

Ya, memang masih banyak yang berpikir demikian dan menganggap bahwa itu adalah hal tabu. Mereka tidak melihat banyaknya kasus di sekolah tentang kehamilan tidak diinginkan dan juga pelecehan seksual. Kekhawatiran mereka juga berlebihan ya karena informasi kesehatan reproduksi yang diberikan juga pasti secara ilmiah dan pematerinya juga bukan sembarang orang. Beda jika informasi yang diberi setengah-setengah sehingga membuat remaja justru menjadi penasaran dan salah pemahaman.

Bisa dicontohkan informasi yang setengah-setengah itu?

Misalnya saja mitos-mitos yang beredar dan tidak diberi penjelasan apakah benar atau tidak. Contohnya mitos kalau berhubungan seksual hanya sekali, atau penis tidak sampai masuk ke dalam vagina, tidak akan hamil. Nah ketika ini tidak dijelaskan lebih lanjut, remaja akan mikir kalau hanya sekali, atau penis berada di sekitar vagina saja, maka tidak akan hamil. Padahal nyatanya sperma yang tertumpah di bibir luar vagina pun masih ada kemungkinan untuk mencapai sel telur jika kondisinya mendukung.

Bagaimana dari sisi fasilitas yang telah disediakan pemerintah?

Untuk fasilitas memang sudah ada dari pemerintah, tapi menurut saya belum optimal. Misalnya saja puskemas ramah remaja yang sudah banyak dibangun, tapi nyatanya belum ramah untuk remaja. Bisa diliat dari masih adanya judgemental, stigma, bagi remaja yang mengakses ke layanan tersebut.

Stigma yang muncul seperti apa?

Misalnya saat konseling tentang keputihan, ada stigma bahwa remaja tersebut sudah pernah berhubungan seksual. Padahal kan belum tentu seperti itu. Masih ada juga pandangan-padangan negatif dari pasien lain ketika remaja mengakses layanan tersebut. Kan kesannya kalau ke konseling ramah remaja, timbul pandangan ”Ada masalah apa sih remaja ini?” Selain itu remaja juga masih dipungut biaya dari layanan yang disediakan untuknya, padahal kan remaja belum bisa, atau tepatnya belum boleh, mencari uang. Jadi itulah mengapa saya merasa fasilitas layanan ramah remaja yang disediakan pemerintah belum optimal. Lalu balik ke yang tadi, saya juga heran untuk apa sih tes ini? Toh remaja yang misalnya sudah tidak perawan pun masih bisa berprestasi kan? Tidak ada hubungan antara tidak perawan dan kemampuan kognitif.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *